Berita Terkini

Malang, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) terus bangun kerjasama hubungan antar lembaga dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (parmas) pada Pemilu 2024.

Keinginan tersebut ditunjukkan melalui kunjungan yang dilakukan pada hari ini, Rabu (6/7) ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) pada pukul 09.00 – 11.00 bertempat di Lantai 7 Gedung C FISIP UB. Dilanjutkan pada hari yang sama ke Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) pada pukul 11.30 – 13.00 WIB di Ruang Sidang Fakultas Sastra UM.

Menyambut baik kunjungan KPU Jatim, dari FISIP UB hadir Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan sejumlah Kepala Departemen. Sementara dari Fakultas Sastra UM, hadir menemui yaitu Dekan beserta para Wakil Dekan dan sejumlah Kepala Jurusan.

Bukan tanpa alasan, KPU Jatim gencar menggandeng perguruan tinggi saat tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Hal ini dilakukan mengingat jumlah pemilih pemula dan pemuda yang diperkirakan akan mendominasi pada Pemilu 2024 nanti.

“Bahwa peran mereka sangat besar untuk bersama-sama KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” terang Gogot saat menyampaikan sambutan di hadapan jajaran Dekanat FISIP Universitas Brawijaya (6/7/2022).

Ia menilai, kiranya sangat tepat jika KPU melakukan berbagai pendekatan terhadap kebiasaan atau minat para pemilih pemula dan pemilih muda melalui kerjasama ini.

“Karena ini eranya era media sosial, dengan meraka sebagai subjek sosialisasi tentu akan berdampak besar terhadap keterlibatan para pemilih pemula lainnya untuk turut mewarnai Pemilu 2024,” kata Gogot.

Selain dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih, kolaborasi ini juga membahas implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Pemerintah. Kurikulum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempererat kerjasama melalui program magang, praktik kerja lapangan, KKN tematik.

Kaitannya dengan MBKM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Sholih Mu’adi menganggap kolaborasi ini merupakan medan yang sangat baik untuk mahasiswa tidak hanya belajar pada tataran keilmuan saja, tetapi juga tahu persis bagaimana kondisi lapangan.

“Teori-teori yang dipelajari tidak selalu signifikan dan tidak selalu linear dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu, praktik lapangan menjadi bagian penting yang tidak lepas dari proses pendewasaan mahasiswa,” papar Sholih.

Lanjut Sholih, Ia menerangkan bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya mempunyai 6 Departemen. Ada Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Sosiologi, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, serta Psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk riset perilaku pemilih.

Melengkapi proses diskusi, Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang akan dibangun kedua belah pihak.

“Kami sangat tersanjung dengan dengan respon cepat dari pihak FISIP UB, menjadwalkan kunjungan ke kantor kami untuk menindaklanjuti kerjasama bahkan juga telah melakukan komunikasi langsung dengan KPU RI. Semoga niat baik ini segera dapat direalisasikan,” kata Nanik.

Berikutnya di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dengan maksud dan tujuan yang sama, Gogot menekankan jika KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024, melainkan perlu melakukan sinergi, menjalin kerjsama dengan berbagai pihak. 

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Prof. Utami Widiati menyambut baik kerjasama tersebut. Ia menjelaskan jika mahasiswa harus melakukan project independent dengan syarat terpenuhinya 20 SKS atau jika dikonversi dengan durasi waktu pelaksanaan sekitar 5 bulan atau 1 semester.

Menanggapi hal tersebut, Gogot lantas menjelaskan beberapa keuntungan melaksanakan magang, PKL, KKN tematik/ model di KPU.

“Saat ini menjadi momen yang sangat tepat bagi mahasiswa untuk belajar kepemiluan, karena pemilu ini dilakukan periodik dan belum tentu terjadi pada setiap tahun. Kedua, kami mempersilahkan kapan waktu pelaksanaan magang, karena tahapan pemilu dilakukan 20 bulan sebelum hari H, termasuk jika dilakukan di luar tahapan sangat dipersilahkan,” pungkas Gogot.

Adapun kedua perguruan tinggi tersebut dengan KPU Jatim bersepakat memulai kerjasama ini. Jika diperlukan payung hukum, maka akan diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Selain Komisioner dan Sekretatis, dari KPU Jatim hadir Kabag Teknis Penyelenggaraan, Hubungan, dan Partisipasi Masyarakat,  Kasubbag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, dan 4 Staf Subbag Hubungan dan Partisipasi Masyarakat.***

(AFN)