KPU Jatim Terima Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) berhasil menerima penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Penghargaan disampaikan secara daring dalam SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 pada Rabu, 11 Februari 2026.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian evaluasi untuk mengukur kemajuan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga dan pemerintah daerah.
“Setiap tahun KemenPAN-RB telah melakukan evaluasi SAKIP (Sistem Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang mana mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain evaluasi SAKIP, juga melakukan evaluasi zona integritas pada satuan kerja di instansi/lembaga pemerintah. Tujuan evaluasi zona integritas untuk mengetahui suatu instansi/lembaga apakah telah memenuhi kinerja yang berintegritas dan pelayanan prima,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini, menegaskan bahwa evaluasi birokrasi merupakan pondasi yang sangat penting dalam membangun negara yang kredibel. Ia juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif.
“Dengan birokrasi yang unggul, akan dapat memperkuat kebijakan yang ada, meningkatkan keadilan, serta menumbuhkan kepercayaan publik. Keberhasilan birokrasi juga tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik,” ucapnya.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga menambahkan, bahwa saat ini sedang berada difase menuju transformasi digital. Layanan berbasis digital telah mulai diterapkan, serta kearsipan juga mulai dilakukan digitalisasi. Capaian ini dinilai sebagai langkah awal yang membanggakan karena masyarakat semakin dimudahkan dalam mengakses layanan publik.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi serta Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas seluruh dukungan dan kerjasama Pemerintah Provinsi, Bawaslu, Ombudsman, serta seluruh jajaran keluarga besar KPU Jatim sehingga berhasil meraih prestasi ini.***
(AA/CAL)
