HUMAS UJUNG TOMBAK KPU
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Humas merupakan ujung tombak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga publik. Demikian diungkapkan para Pimpinan KPU Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakornas PPID) KPU dan Workshop Kehumasan KPU Seluruh Indonesia yang digelar secara hybrid, baik daring maupun luring (27-29/10).
Komisioner KPU Republik Indonesia, Arief Budiman di dalam pembukaan Rakornas (27/10), menyebutkan di dalam Rakornas ini menghadirkan narasumber yang cukup kompeten dan luar biasa.
“Maka Saya berharap agar teman-teman dapat mengikuti Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan ini dengan seksama dan serius. Karena kedepan peran humas makin strategis, ketika penggunaan Teknologi Informasi serta percepatan munculnya informasi di banyak tempat sangat dibutuhkan,” terang Arief.
Arief melanjutkan, “Peran Humas ini semakin strategis karena Humas berperan menyiapkan dan mengolah bahan-bahan informasi agar tersampaikan ke masyarakat dengan baik. Di sisi lain masyarakat juga tahu substansinya, masyarakat tahu apa yang dikerjakan, dan masyarakat tahu tentang kepemiluan. Mohon masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota menyiapkan orang-orang yang paham dan ahli tentang Kehumasan. Apalagi, Humas ini akan bersinggungan dengan Humas-humas dari stakeholder lain yang terlibat dalam kepemiluan”.
Mempertegas yang disampaikan Arief, Komisioner KPU Republik Indonesia, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan keberadaan Humas di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memiliki peran yang penting dan strategis untuk meningkatkan kepercayaan (trust) publik.
“Humas menjadi ujung tombak KPU dalam menyampaikan kebijakan dan informasi publik kepada masyarakat. KPU membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki peran-peran komunikasi publik. Selain itu juga menyiapkan kemungkinan isu yang akan beredar pada tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024,” kata Dewa saat memberikan closing statement pada materi Penulisan Berita Jurnalistik Kelembagaan dan Kepemiluan (28/10).
Lebih lanjut, menutup closing statement, Komisioner KPU Republik Indonesia, Pramono Ubaid Tantowi mengatakan bahwa Humas KPU berperan penting untuk menginformasikan kegiatan, menginformasikan kebijakan, serta mengklarifikasi hoax yang ditujukan pada KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
(AA)
