Jadi Pilot Project, KPU Jatim Ikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menjadi salah satu pilot project dari Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), KPU Jatim mengikuti Rapat Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas. Rapat evaluasi digelar secara daring hari ini, Kamis (27/1), jam 1 siang sampai 3 sore.
Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna menyampaikan agenda kali ini untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan KPU RI.
“Mulai tahun 2020 sampai 2021, unit-unit kerja yang Kita usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait pembangunan ZI WBK/ WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) belum ada yang disetujui. Maka dari itu Kita perlu melakukan evaluasi ini dan kedepan mungkin penting mengundang narasumber dari Kemenpan-RB,” katanya (27/1/2022).
Berikutnya, Inspektur Wilayah II KPU RI, Adiwijaya Bhakti menuturkan jika ZI merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja.
“Pembangunan ZI dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah untuk menuju WBK dan WBBM,” tutur Inspektur Wilayah II KPU RI ini.
Adiwijaya Bhakti melanjutkan, bila pembangunan ZI WBK dan WBBM menjadi penting karena antara lain untuk a) mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, b) pemerintahan yang efektif dan efisien, c) pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Dengan demikian tidak ada lagi pemerintahan yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, pemerintahan belum efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang masih buruk,” jelasnya.
Menanggapi apa yang telah disampaikan KPU RI, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini mengatakan komponen pengungkit yang memiliki nilai pembobotan paling tinggi adalah penataan sistem manajemen SDM.
“Mohon kedepan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM ditambahkan agar dapat memberikan dukungan dalam pembangunan ZI di unit kerja,” kata Nanik.
Adapun 11 KPU Provinsi yang menjadi pilot project Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU RI yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Turut mengikuti Rapat Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU RI yakni seluruh tim ZI pada unit kerja pilot project.
(AA)
