Berita Terkini

Blitar, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu Jatim menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah 1. Monev tersebut dilaksanakan di tiga daerah yang berbeda. Yakni Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri, pada 7-9 November 2024.

Anggota KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, monitoring dan evaluasi terkait kesiapan Pilkada yang digelar adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada bukan hanya menjadi kegiatan KPU atau Bawaslu, melainkan jug tanggung jawab bersama, termasuk kejaksaan. Ia berharap, pertemuan berjalan lancar dan menghasilkan output yang baik, Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur terlaksana dengan aman dan sukses.

"KPU tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan teman-teman semua," kata Wisnu.

Wisnu menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. Mulai dari pendaftaran dan penetapan pasangan calon, hingga kampanye yang telah memasuki tahap akhir. Ia juga memastikan, distribusi surat suara telah selesai dilakukan hingga tingkat kabupaten/ kota.  Begitupun proses sortir, lipat, dan packing surat suara yang terus dimasifkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu.

"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk mengunjungi PT Thamrina bersama tim dari Kejaksaan untuk memastikan kesiapan surat suara," ujar wisnu. 

Wisnu berharap, pertemuan yang digelar dapat menciptakan kesepahaman antara pihak penyelenggara dan kejaksaan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia menegaskan bahwa Pilkada bukan hanya acara KPU, tetapi juga tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Kejaksaan, sesuai tupoksinya, akan mengawal jalannya kegiatan ini untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan.

"Terima kasih kepada kejaksaan yang selama ini selalu berkoordinasi dengan kami," ucap Wisnu.

Anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta mengapresiasi Rapat Monev Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Jatim. Tujuan kegiatan tersebut, kata dia, tiada lain untuk berkoordinasi dan bersinergi bersama.

"Harapan kami, di tingkat kabupaten/ kota, koordinasi antara KPU dan Bawaslu dapat terjalin dengan baik, sehingga setiap tahapan Pilkada dapat dibahas bersama," kata dia.

Terkait logistik, ia berharap distribusi dan pengelolaan logistik harus tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu. Sebagai contoh, jika logistik datang terlalu dini sebelum 27 November 2024, bisa menjadi persoalan, begitu juga jika datang terlalu mepet.

"Semua harus terencana dengan baik agar prosesnya lancar," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara KPU dan Bawaslu. Jika ada perubahan jadwal distribusi logistik atau tahapan lainnya, KPU diharapkan memberikan informasi yang update kepada Bawaslu. Begitupun Bawaslu diharapkannya proaktif menanyakan setiap perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024.

"Kami berharap semua kendala di Pilkada ini dapat diantisipasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lancar," ujarnya. (FIT)