KPU Jatim Gelar Rakor Pelaksanaan Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Persiapan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024
Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Persiapan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. Rakor dilangsungkan di kantor KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman nomor 87, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya, pada 12-13 November 2024.
Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, rapat koordinasi yang digelar dimaksudkan untuk menyiapkan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024, dalam kaitannya memaksimalkan serapan anggaran dan mengoptimalkan target di angka 90 persen. Wisnu mengingatkan, memasuki akhir tahun, jajarannya akan menghadapi agenda padat. Selain menyiapkan hal-hal teknis terkait tahapan Pilkada, juga menyiapkan administrasi kaitannya dengan keuangan, penganggaran, maupun revisi-revisi yang diperlukan guna mengoptimalkan serapan anggaran.
"Itu menjadi kewenangan kita semua, terutama Rendatin, dalam kaitannya memaksimalkan serapan anggaran dan mengoptimalkan target 90 persen," kata Wisnu.
Wisnu pun peminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk memaksimalkan penyerapan anggaran hibah Pilkada serentak 2024 seoptimal mungkin. Rakor tersebut, lanjut Wisnu, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan visi-misi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Saya berharap kita bisa menyamakan persepsi dan visi-misi langkah-langkah akhir tahun yang kita kerjakan sesuai dengan target dan harapan kita semua," ujarnya.
Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq berharap, Rakor yang digelar memiliki dampak dan output yang jelas terkait pencermatan anggaran hibah Pilkada serentak 2024. Rozaq mengungkapkan, beberapa aspek terkait pengelolaan anggaran, masih ada jajaran KPU kabupaten/ kota yang belum terlalu memahami. Hal ini, kata Rozaq, menjadi bagian dari evaluasi bersama, lebih-lebih terkait pengelolaan anggaran hibah Pilkada serentak 2024.
Terkait pengelolaan anggaran hibah Pilkada serentak 2024, lanjut Rozaq, ada 28 komponen yang terbagi menjadi dua, yakni untuk honor dan pengadaan. Rozaq menekankan, hal ini perlu dicermati bersama agar semuanya berjalan tanpa menimbulkan permasalahan.
"Teman-teman harus memiliki konsentrasi yang sama. Untuk perencanaan juga diperhatikan, tidak bertumpu pada jajaran sekretaris dan Kasubag," ujarnya.
Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam meminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk melakukan penguatan di internal untuk kelancaran pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak 2024. Ia juga mengajak jajaran KPU kabupaten/ kota untuk bersama-sama berdoa demi kelancaran Pilkada serentak 2024.
"Kita berdoa, dan saya berharap kepada teman-teman semua, tolong dikuatkan di internal dan betul-betul serius berdoa supaya kegiatan pemungutan dan penghitungan itu bisa berjalan dengan lancar," ucapnya. (FIT)
