KPU JATIM HADIRI RAKERNAS ULP DAN LPSE
Bandung, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hadiri rapat kerja nasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemilu/ Pemilihan melalui E-Tendering dan E-Purchasing. Rakernas dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan besok (6-8/4/2017) di hotel Mercure Bandung Setiabudi, jalan Dr. Setiabudi Nomor 269 Bandung. Hadir mewakili KPU Jatim yakni, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, ULP KPU Jatim, Akhmad Sudjono, serta Admin Agency, Umi Padilah.
Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakernas, menegaskan, pengelola (orang yang mengurus-red) pengadaan logistik menjadi aman dengan menggunakan mekanisme e-katalog serta perencanaan kebutuhan dan mekanisme pengadaan yang cermat sesuai dengan aturan perundangan. “Dengan e-katalog, nantinya pengelola pengadaan logistik tidak akan dibayangi kekhawatiran implikasi hukum, karena semuanya sudah diatur di sana dengan cermat,” ujar Komisioner KPU RI yang baru terpilih kembali untuk periode lima tahun mendatang ini (6/4).
Sementara, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menuturkan dalam rakernas ini diantaranya membahas mengenai penguatan organisasi pengadaan KPU dengan pembentukan ULP dan LPSE KPU. “Saat ini beberapa kebutuhan logistik pemilihan/ pemilu seperti surat suara, tinta, hologram dan segel telah tersedia di dalam e-katalog. Ke depan akan semakin ditambah jenis kebutuhan logistik pemilu. Berikutnya, KPU sekarang ini masih dalam proses memasukkan ke dalam e-katalog kebutuhan lainnya, semisal kotak suara, bilik suara, formulir dan bahan kampanye,” jelas Shinta saat dihubungi melalui telepon seluler (07/04/2017).
Mengakhiri wawancara, Shinta menyampaikan, “Harapannya dengan mengikuti kegiatan rakernas ini, pengadaan barang/ jasa di jajaran KPU Jatim akan lebihbtransparan dan akuntabel. Rakernas inipun akan ada tindak lanjut berupa bimtek serupa oleh KPU Jatim untuk KPU se-Jatim”.
(AACS)
