KPU Jatim Sebut Tata Kelola Keuangan Terus Membaik dari Tahun ke Tahun
Malang, jatim.kpu.go.id - KPU Jatim melanjutkan Rekonsiliasi Persiapan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Monitoring Pertanggungjawaban Anggaran Dana Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/ Kota Se-jawa Timur untuk Gelombang II. Kegiatan dilangsungkan di Aula Kantor KPU Kabupaten Malang, Jalan Panji nomor 119, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada 18-19 Desember 2024.
Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengatakan, tata kelola keuangan di jajaran KPU dari tahun ke tahun sudah lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya. Sejak 2003 hingga 2024, nomenklatur ketentuan regulasi pun diakuinya sudah mulai baik, semakin rinci, dan banyak aturan-aturan yang justru melindungi pengelola keuangan di masing-masing Satker.
"Me-reminder kembali jangan sampai ada duplikasi pertanggungjawaban. Seperti contoh kegiatannya 1 akan tetapi SPJ-nya ada 2, jangan sampai hal itu terjadi," kata Rozaq.
Rozaq melanjutkan, untuk nominal anggaran hibah Pilkada di 39 Satker yang ada, angkanya cukup besar yaitu mencapai Rp 2,9 triliun. Anggaran paling besar berada di KPU Provinsi yakni senilai Rp 845 Miliar.
Anggaran yang besar tersebut, lanjut Rozaq, memiliki beban yang cukup berat, terutama di Bagian Keuangan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu dijadikan dasar bagaimana prinsip-prinsip keuangan, salah satunya yang paling utama tentu taat kepada hukum atau aturan.
"Taat kepada hukum menjadi aspek utama, saya berharap teman-teman operator tidak cukup dibekali dengan perintah-perintah oleh atasan langsung, tetapi juga harus memiliki pemahaman hukum tentang tata kelola keuangan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bendahara agar paham terkait dengan regulasi-regulasi prinsip tata kelola keuangan. Sebab, kata dia, pemahaman hukum dalam tata kelola keuangan menjadi aspek prioritas.
"Kemudian yang menjadi prinsip utama adalah kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Berusaha untuk tidak ada niat jelek, tidak ada niat menyelewengkan," ucapnya.
Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bagian Keuangan yang banyak bekerja di balik layar tapi tuntutannya sangat banyak. Ia menyadari, Bagian Keuangan mempunyai tanggungjawab besar, yang tidak jarang justru disalahpahami oleh beberapa orang.
"Karena soal keuangan tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi membeicarakan tentang sistem," kata dia.
Umam mengingatkan, kesuksesan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di Jatim akan ternodai ketika pertanggungjawaban keuangan tidak sukses. Indikator sukses pertanggungjawaban adalah proses audit bisa dilalui dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Mudah-mudahan kerja keras teman-teman membuahkan hasil yang positif," ujarnya. (FIT)
