KPU Jatim Tekankan Pentingnya Peran Polisi untuk Keamanan Pilkada Serentak 2024
Surabaya.jatim.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Eka Wisnu Wardhana menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Intelkam dalam Pilkada serentak 2024. Rakernis dilangsungkan di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan nomor 12, Genteng, Surabaya, Kamis, 5 September 2024.
Wisnu mengatakan, upaya menyukseskan Pilkada serentak 2024 bukan menjadi tugas KPU saja, melainkan tanggung jawab bersama termasuk kepolisian. Bahkan, kata dia, tanpa bantuan dari jajaran kepolisian, KPU tidak bisa berbuat banyak, terutama dalam hal pengamanan pengamanan Pilkada serentak 2024.
"Pilkada serentak bukan hanya menjadi tugas KPU, tetapi merupakan tanggung jawab bersama," kata Wisnu.
Wisnu mencontohkan penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU Jawa Timur merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya berkat dukungan penuh dari jajaran kepolisian. Iapun mengucapkan terima kasih kepada pihak intelijen yang terus mendampingi dalam setiap tahapan Pilkada maupun Pemilu 2024.
"KPU Jawa Timur merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya berkat dukungan penuh dari Polda Jatim," ujarnya.
Wisnu melanjutkan, untuk mencegah kerawanan pada Pilkada serentak 2024, KPU Jatim menerapkan komunikasi efektif dengan jajarannya di 38 kabupaten/ kota. Pihaknya juga terus berupaya meyosialisasikan Pilkada damai, peningkatan integritas, serta kewaspadaan kepada seluruh elemen masyarakat.
KPU juga diakuinya telah berkolaborasi dengan jajaran intelijen dan pihak terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur. "KPU akan terus berkolaborasi dengan intelijen dan pihak terkait untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada serentak 2024," ucap Wisnu.
Wisnu menjelaskan, potensi kerawanan pada momen Pilkada mencakup persaingan tinggi, keterlibatan Ormas dalam mendukung calon, pelanggaran kode etik, provokasi kampanye hitam di media sosial, pengerahan massa, dinamika koalisi partai politik, isu SARA, dan politik uang. Wisnu menekankan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kabupaten/ kota juga bertanggung jawab untuk memastikan Pilkada serentak di daerah berjalan sesuai aturan.
"Seluruh ASN di tingkat kab/kota bertanggungjawab untuk memastikan daerah mereka berjalan sesuai aturan," kata dia.
(AND)
