KPU RI Apresiasi Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur
Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Logistik Tahap 2 Pemilihan Serentak 2024 dan Capacity Building Pengelola Logistik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim. Rakor dilaksanakan di Hotel Ascent Premiere Pasuruan, Japan Jend. A. Yani nomor 45-47, Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada 8-10 Oktober 2024.
Anggota KPU Yulianto Sudrajat menekankan, logistik menjadi salah satu bagian penting pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia pun mengapresiasi pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur yang disebutnya telah terencana dengan baik.
"Kami mengucapkan terima kasih karena logistik di Jatim terencana dengan baik, meskipun situasinya sangat mepet," kata Drajat dalam arahannya, Selasa, 8 Oktober 2024.
Drajat mengingatkan, dalam pengelolaan logistik Pilkada, kunci suksesnya adalah koordinasi antara ketua divisi logistik dan kesekretariatan. Menurutnya, ketua, anggota, dan sekretariat adalah bagian dari satu kesatuan. Ia mengibaratkan seperti suami dan istri yang memiliki peran masing-masing dalam mengurus rumah tangga.
"Karena pengadaan dan pendistribusian ada di kesekretariatan, maka berikutnya ketua, sekretariat, dan Kasubag harus clear koordinasinya," ujarnya.
Drajat melanjutkan, untuk pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2, Oktober akan mulai proses produksi dan di akhir bulan harus sudah selesai. Ia berharap, pada awal November 2024, logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2 telah didistribusikan ke kabupaten/ kota.
"Oktober harus sudah selesai. Saya harap November awal itu sudah masuk ke kabupaten/ kota. Saya khawatir yang geografisnya besar, itu harus benar-benar diukur," ucapnya.
Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menjelaskan, Rakor pengelolaan logistik tahap 2 dimaksudkan agar terjadi keselarasan persepsi dan komunikasi lanjutan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengelolaan logistik yang sedang dan akan dijalankan ke depan. Dengan begitu, pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat biaya.
Nanik melanjutkan, pada Pilkada serentak 2024, penyelenggara pemilihan dibatasi rentan waktu pengelolaan logistik yang lebih singkat dibanding Pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap Rakor yang digelar bisa menjadi momentum yang baik untuk merapatkan barisan dan mempererat komunikasi di jajaran penanggung jawab pengelolaan logistik.
"Serta mendiskusikan beberapa hal terkait, seperti bagaimana pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, rakit, setting, dan packing, hingga nantinya logistik siap didistribusikan ke seluruh TPS. Termasuk pembahasan pengamanan cetak suara dan pola pengawasan pengiriman suara," ucapnya.
Nanik mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak untuk pengadaan surat suara dan alat bantu tunanetra. Secara umum, siklus penataan logistik terdiri dari tahapan perencanaan dan pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa logistik, tahapan pengelolaan penyimpanan hingga distribusi ke seluruh TPS, dan diakhiri dengan tahap pemusnahan logistik.
Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi memastikan, jajaran KPU kabupaten/ kota di Jatim masih solid dan terkoordinasi dengan baik. Ia pun berharap, kendala-kendala yang muncul pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bisa terselesaikan dengan baik pula.
"Kami mohon arahan sehingga kami punya pedoman dalam Pilkada serentak pertama di Jatim ini," kata Aang. (AND/FIT)
