Berita Terkini

KUNJUNGI KPU JATIM, KEMENKUMHAM KOORDINASI & TUKAR PENDAPAT SEPUTAR PILGUB JATIM 2018

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapat kunjungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Rabu (7/3). Dalam kunjungan kali ini, perwakilan dari Kemenkum HAM tersebut ditemui langsung oleh Divisi Teknis KPU Jatim, Muhammad Arbayanto. Beberapa pejabat dari Kemenkum HAM yang hadir berkunjung yakni, Ketua Desk Otsus Tanah Papua Kemenkum HAM Andrie Soetarno, yang sekaligus ketua rombongan dari empat orang lainnya. Adapun anggota yang hadir dalam kunjungan, Tedi Rufendi (Asdep 3/I Poldagri Kemenkum HAM), Bambang Sugeng (Asdep 4/V Kamtibnas Kemenkum HAM), Afkar Mulya ((Kabid 2.3/I Kemenkum HAM) dan Sunanto (Koordinator JPPR Kemenkum HAM). Koordinator rombongan Kemenkum HAM, Andri Soetarno, menyatakan bahwa kedatangan dan sekaligus kunjungan yang dilakukan, lebih pada tukar pendapat dan pandangan terkait permasalahan-permasalahan dalam Pilgub 2018. Terlebih juga untuk tahapan Pileg dan Pilpres 2019, yang saling berhimpitan. “Kedatangan kami selain untuk silaturahim, juga dalam rangka untuk sharing kondisi terkini yang berkaitan dengan Pilkada serentak,” ujarnya. Andri menjelaskan, di setiap tahapan Pilkada serentak termasuk Pilgub Jatim juga tidak menutup kemungkinan ada permasalahan yang muncul. Untuk itu, dia butuh masukan terkait permasalahan yang pernah dihadapi dan sekaligus solusi apa yang dipakai dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Butuh juga saling memberi masukan, dengan harapan untuk pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung secara maksimal,” terangnya. Sementara itu, Divisi Teknis KPU Jatim Muhammad Arbayanto menyambut baik adanya kunjungan dari Kemenkum HAM tersebut. Kedatangan yang disemangati untuk Sharing pendapat terkait tahapan Pilkada serentak, menurutnya juga menjadi ajang saling berbagi pandangan dan mendapat masukan. Terkait Pilgub Jatim, menurut pria yang akrab dipanggal Arba tersebut, ditegaskan bahwa seluruh tahapan sudah berjalan maksimal dan secara garis besar tidak ada persoalan. Mulai dari proses pendaftaran, penetapan calon, pengundian sampai kampanye, menurutnya berjalan meski terkadang ada dinamika. “Kalaupun ada kendala itu hanya bagian dari dinamika saja. Itupun tidak sampai pada menjadi masalah yang berat,” pungkasnya. (MC – TUNG/BAY)

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Telah dilihat 25 kali