Berita Terkini

Gresik, jatim.kpu.go.id- Pasca Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Evaluasi Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa serta Honorarium pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 

Rapat dilaksanakan pada hari Minggu - Senin, 10 - 11 Desember 2023. Bertempat di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 214, Kebomas, Gresik.

Mengawali acara Ketua KPU kabupaten Gresik, Akhmad Roni menyambut seluruh peserta yang hadir dalam forum. Ia berharap agar Rapat Evaluasi yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq dalam sesi pengarahnnya menyampaikan apresiasi terhadap KPU Kabupaten/Kota yang secara aktif menyelesaikan  penandatanganan NPHD. 

“Pesan Saya agar hal-hal yang tertuang dalam NPHD dari masing-masing daerah dapat dipenuhi, serta dana sharing yang telah dituangkan dalam SK Gubernur dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien,” pesannya.

Rozaq mengatakan pula bahwa tujuan kegiatan kali ini guna menyamakan persepsi terkait sharing anggaran Pilkada antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

“Dengan menghadirkan peserta rapat yang merupakan figur-figur yang telah bekerja keras dalam mewujudkan penandatanganan NPHD, harapannya penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan sukses,” katanya.

Rozaq turut memberikan apresiasi pada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur yang telah membantu memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam proses mewujudkan penandatanganan NPHD.

Sementara itu, Sekretaris Nanik Karsini memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis PPS serta Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 - 31 Desember 2023 mendatang. 

Selanjutnya, Nanik menyampaikan adanya beberapa KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan tambahan tenaga pendukung dan rencananya akan direalisasikan di tahun 2024.

“Diharapkan KPU Kabupaten/Kota segera melaporkan tenaga pendukung yang disediakan anggaran pada RKB Pilkada agar dapat kami data,” tuturnya.

Pada hari kedua, agenda dilanjutkan dengan pembahasan terkait Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Peyelenggaraan Pilkada 2024 yang disampaikan oleh Tantawi Haris dari BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Forum ini diikuti oleh Divisi Perencanaan; Data dan Informasi, Sekretaris, serta perwakilan staf yang membidangi. Turut hadir dari KPU Jatim, Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq dan Sekretaris Nanik Karsini, serta staf terkait.*

(AD/Ed.Red)