PASTIKAN KELANCARAN PILKADA JATIM, KEMENDAGRI LAKUKAN MONITORING
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 201, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turunkan tim untuk melakukan monitoring di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini (Rabu, 04/10). Bertempat di ruang rapat lantai 1 kantor KPU Jatim, pada jam 10 pagi Tim Monitoring ini mendapatkan sambutan dari Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam dan Dewita Hayu Shinta. Tim Monitoring Kemendagri, Haryadi menyampaikan tujuan kedatangannya ke KPU Jatim untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Jatim Tahun 2018. “Fungsi normatifnya, mencoba untuk memetakan persiapan-persiapan Pilkada di daerah-daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada di Indonesia ini, tentunya termasuk Jawa Timur. Dan kemudian memfasilitasi dan memastikan tanggung jawab Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri, terkait dengan persiapan dan kelancaran Pilkada Serentak 2018,” tutur Haryadi (04/10/2017). Haryadi pun menyampaikan bahwa pada dasarnya Kemendagri ingin memastikan semua daerah yang melaksanakan Pilkada sedang melakukan prosesnya, dan jika memang ada kebutuhan menjadi tugas Kemendagri untuk melakukan trobosan-trobosan atau langkah untuk mengatasi kebutuhan itu. Hal ini demi kelancararan pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 itu sendiri. Berikutnya tindak lanjut dari pembahasan atau temuan di lapang ada dua. “Pertama, tindak lanjut yang sifatnya langsung. Kayak misalnya ini tadi ketika ada ambiguitas terkait penandatanganan NPHD di Jawa Timur. Karena Jawa Timur yang NPHD-nya tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah, tetapi didelegasikan dan ditandatangani oleh Biro Pemerintahan. Berdasarkan Pergub ini benar. Yang kayak gitu Kita mencoba mengatasinya dengan Peraturan Pemerintah yang bisa dirujuk sebagai payung Undang-undang, yang terpenting ada pendelegasian dari Kepala Daerahnya. Yang kayak gitu kan harus Kita selesaikan langsung. Jadi, ada yang Kita selesaikan on the spot dan ada yang Kami menyelesaikannya perlu duduk dengan antar lembaga, seperti KPU, Pak Menteri dan Bawaslu,” terang Tim Monitoring Kemendagri ini. Selain di Jawa Timur, Tim Monitoring Kemendagri ini juga turun ke 171 daerah yang sedang melaksanakan proses tahapan Pilkada Tahun 2018. Usai acara monitoring dari Kemendagri ini, KPU Jatim juga mendapatkan kunjungan dari Mabes Polri, untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan Pilkada nanti. (AACS)
