Persiapkan Logistik Pemilu 2024, KPU Jatim Gelar Rakor Persiapan Pengadaan dan Pencermatan Data Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Bersama Kabupaten/Kota
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan tahapan pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pencermatan Data Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Serta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu Tahun 2024 bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pada tanggal 5 - 7 Oktober 2023.
Rakor bertempat di HARRIS Hotel & Convention Bundaran Satelit, Surabaya. Dari jajaran KPU Jatim hadir Ketua, Choirul Anam, Anggota, Miftahur Rozaq dengan didampingi oleh Sekretaris, Nanik Karsini, serta staf yang membidangi.
Sementara peserta terdiri dari Divisi Keuangan; Umum dan Logistik, Sekretaris, Kasubbag Keuangan; Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komiten, Admin dan Operator Silog dari KPU Kabupaten/Kota. Lalu peserta dari eksternal ada perwakilan Bakesbangpol dan Polda Jawa Timur.
Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bila saat ini sudah semakin dekat hari pemungutan suara, dan merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan banyak hal, salah satunya adalah logistik.
“Namun meskipun begitu, harapannya seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten/Kota agar tidak mengganggu jalannya tahapan pengadaan yang menjadi salah satu kunci sukses tahapan Pemilu,” ujar Ketua KPU Jatim dalam sambutannya.
Ia pun menegaskan dalam hal tahapan logistik agar selalu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian mulai dari proses pengadaan, pengelolaan, penggunaan anggaran, distribusi, hingga pertanggungjawaban semua kegiatan. Sehingga harapannya dapat menciptakan Pemilu 2024 yang kondusif.
Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq menyampaikan bahwa secara teknis pertemuan tersebut membahas pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi berkaitan dengan pengelolaan logistik.
“Selain itu juga untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024,” tutup Rozaq dalam arahannya.***
(AD/ed.Red)
