Rakor Awal Pembahasan Skema Sharing Anggaran Pemilihan Serentak 2024
Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur rapat koordinasi (rakor) awal membahas skema sharing anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 hari ini, Selasa (11/1). Rakor bertempat di ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur lantai 6, dari jam 9 pagi sampai selesai.
Memimpin rapat ini Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Pemprov Jatim, Jempin Marbun. Sementara itu, hadir dari KPU Jatim antara lain Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Perencanaan; Data dan Informasi, Nurita Paramita, Kabag Keuangan; Umum dan Logistik, Suharto, serta Kasubbag Keuangan, Totok. Stakeholder yang lain yang mengikuti rakor ini diantaranya Bakesbangpol, Bawasprov, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum Pemprov Jatim, Inspektorat Pemprov Jatim.
Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, mengungkapkan bahwa pertemuan kali ini merupakan rakor awal pembahasan skema sharing anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024.
“Kedepan akan ada rapat-rapat lanjutan untuk membahas finalisasi mengenai komponen-komponen yang akan disharingkan. Sementara ini komponen yang akan disharingkan antara lain honorarium petugas, kebutuhan distribusi logistik, pendirian TPS, beberpa kelengkapan APD karena skenarionya masih dalam kondisi Covid-19” ujarnya (11/1/2022).
Berikutnya, Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Pemprov Jatim, Jempin Marbun menuturkan secara umum komponen sharing anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dari Pilgub 2018.
“Begitu pula untuk rencana anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dari Pilgub 2018. Namun, pada rencana anggaran Pemilihan Serentak 2024 akan ada komponen tambahan untuk pembiayaan APD serta santunan untuk anggota PPDP,” ungkap Jempin.
Menutup pernyataannya, Jempin menegaskan bila konsep skema sharing anggaran telah matang, nanti akan dirapatkan dengan kabupaten/ kota, dan setelah disepakati baru ditetapkan oleg Gubernur.
(AA)
