Berita Terkini

Batu, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan bersih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Jumat-Sabtu (17-18/12) bertempat di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu Jl. Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu.

Rakor yang diselenggarakan selama dua hari ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu, Ir. H. Punjul Santoso, S.H., MM., dua Anggota KPU RI, Arief Budiman dan Pramono Ubaid Tantowi, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, Sekretaris, Nanik Karsini, Kasubbag Keuangan, Yuniarto serta Sub Koordinator Perencanaan dan Data KPU Jatim, Nurita. 

Adapun peserta rakor terdiri dari Ketua, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pengeluaran, serta Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq dalam sambutannya memaparkan ada 2 (dua) target kesuksesan yang harus ditempuh oleh KPU.

“Pertama yaitu kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan hingga dilantiknha pemimpin terpilih, sedangkan kedua yaitu kesuksesan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU yang akan dibahas pada rakor 2 hari ke depan,” jelas Rozaq (17/12).

Sementara itu, Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi yang berkesempatan memberikan pengarahan menyebutkan bahwa laporan keuangan KPU semakin hari semakin baik. Masalah -masalah yang muncul di KPU, baik tingkatan provinsi maupun kabupaten/ kota cenderung semakin sedikit.

“Terus jalin komunikasi yang harmonis antara sekretariat dan komisioner untuk menghindari praktik-praktik politisasi dan kriminalisasi terkait anggaran,” jelas Pramono.

Masih disampaikan oleh Komisioner KPU RI yang akrab disapa Pram ini, politisasi dan kriminalisasi bisa masuk apabila ditemukannya ‘lubang’ atau pintu masuk seperti halnya belum ditindaklanjutinya temuan-temuan di tahun sebelumnya. Menurutnya, praktik tersebut dapat dihindari apabila laporan keuangan sudah diselesaikan dengan baik sesuai tahapan dan jangan ditunda-tunda untuk menyelesaiakannya.

Dengan demikian, ia berharap tata kelola keuangan KPU semakin baik kualitasnya, mengingat di tahun 2023 KPU akan mengelola dua anggaran tahapan pemilu dan pemilihan.

“Kita harus pandai memilah, program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD,” jelas Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI ini.

Turut sebagai upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban anggaran di lingkungan KPU, KPU Jatim juga berupaya meningkatkan integritas pengelolaan keuangan dengan menghadirkan Motivator Hendra Hermawan, S.E., MM. pada rakor ini.

(AFN/ ed. Red)