Berita Terkini

PKNU Serahkan Berkas Verifikasi ke KPU Jatim

PKNU Serahkan Berkas Verifikasi ke KPU Jatim Kpujatim.go.id Bertempat di kantor KPU Jatim, Jl Tenggilis Surabaya, Kamis (6/9/2012) satu hari  menjelang batas akhir pendaftaran verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2014, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jatim menyerahkan berkas verifikasi pendaftaran parpol peserta Pemilu 2014 . Selain PKNU, juga ada Partai Kongres, Partai Republik dan Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menyerahkan berkas ke KPU Jatim. Artinya, hingga saat ini sudah ada 12 parpol di Jatim yang mendaftar. Sebelumnya, sudah ada 8 parpol di antaranya Gerindra, NasDem, Demokrat, Golkar, PDK dan PNI Marhaenisme. Rombongan DPW PKNU Jatim dipimpin langsung Sekretaris DPW PKNU Jatim, Hidayat yang diterima Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad. Sejumlah dokumen PKNU Jatim yang diserahkan, lanjut Hidayat meliputi, SK DPP PKNU tentang keabsahan pengurus DPW PKNU Jatim, susunan pengurus DPW PKNU Jatim dan daftar list pengurus DPC PKNU se Jatim, kuota 30 persen perempuan  dalam kepengurusan, kontrak kantor DPW (alamat kantor sekretariat) dan rekening DPW PKNU Jatim. Selain di KPU Jatim, seluruh cabang PKNU Jatim yang tersebar di 38 kabupaten dan kota juga serentak melakukan hal yang sama. "Penyerahan berkas pendaftaran verifikasi parpol ini, juga serentak dilakukan di 38 kabupaten dan kota se Jatim," terang Hidayat disela-sela prosesi penyerahan berkas pendaftaran verifikasi parpol peserta pemilu 2014.(adm-kpujtm)

Demokrat Serahkan Berkas Verifikasi Ke KPU Jatim

Demokrat Serahkan Berkas Verifikasi Ke KPU Jatim Kpujatim.go.id     Untuk memastikan dan mengikuti pemilu 2014, DPD Partai Demokrat Jatim menyerahkan berkas verifikasi sebagai peserta pemilu 2014 ke KPU Jatim.Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim H Soekarwo mengantar langsung berkas verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 ke kantor KPU Jatim, Jl Tenggilis Surabaya, Rabu (5/9/2012) sore.      Tampak beberapa pengurus DPD PD Jatim dan anggota F-PD DPRD Jatim yang mendampingi Pakde Karwo. Di antaranya adalah Sekretaris DPD Bonnie Laksmana, Ketua Komisi DPD Deddy Prihambudi, Renville Antonio, Reno Zulkarnaen, Sugiri Sancoko, Yunianto Wahyudi, Agus Dono, Titik Indrawati, Hartoyo, Biyono, Dadik , Agus Syamsuddin dan Fatkul Hadi. Rombongan DPD PD Jatim diterima dua anggota KPU Jatim Nadjib Hamid dan Sayekti Suindyah serta Plt Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. “Jadi hari ini semua DPD maupun DPC se Indonesia melakukan pendaftaran ke KPU se Indonesi,” ujar Ketua DPD Demokrat Jatim H. Soekarwo saat ditemui usai melakukan pendaftaran di KPU Jatim. Dikatakannya dalam penyerahan berkas tersebut sudah dilengkapi Kartu anggota pengurus demokrat Jatim. ” Semua KTA anggota lengkap, dan anggaran dana sudah di lampirkan,” ujarnya. Sementara itu Anggota KPU Jatim, Nadjib Hamid mengatakan sesuai jadwal KPU pusat pendaftaran berkas dimulai 10 Agustus-7 September 2012. Tapi di KPU Jatim, batas terakhir pendaftaran hingga 29 September. ”Untuk partai Demokrat sudah membawa berkas lengkap dan sesuai dengan perintah uu 8/2012 tentang pemilu,” ujarnya. Beberapa jam sebelumnya Dewan Pengurus Daerah Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Jawa Timur menyerahkan berkas pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2014 ke KPU Prov Jawa Timur. "Hari ini PDS melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas secara serentak ke KPU Pusat hingga kabupaten dan kota," kata Simon Lekatompessy (Sekertaris PDS Jatim). Hingga saat ini ada tujuh parpol yang telah melakukan pendaftaran di antaranya, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Demokrat.(Adm-kpujtm)

KPU Jatim Kirimkan Bantuan Pegawai Ke KPU Batu

KPU Jatim Kirimkan Bantuan Pegawai Ke KPU Batu www.jatim.kpu.go.id     Pasca penarikan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu, KPU Jatim dalam minggu ini dipastikan akan mengirim tenaga bantuan ke KPU Kota Batu. Bantuan sementara itu diperkirakan berjumlah 12 orang. Demikian disampaikan Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad SHpada acara sosialisasi verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2014 dan rapat sosialisasi persiapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tulungagung di Hotel Istana Kota Tulungagung, Senin (3/9). "Kami sudah siapkan 12 tenaga kesekretariatan untuk KPU Batu. Rencananya, dua atau tiga hari ini tenaga kesekretariatan itu sudah bertugas di KPU Batu," ujarnya. Bantuan sementara 12 personel tenaga kesekretariatan untuk KPU Batu, menurut Andre sesuai dengan permintaan KPU Kota Batu. Mereka semua merupakan tenaga organik KPU yang diambil dari KPU Kab/Kota yang ada di Jatim. "Pastinya dari KPU mana saya tidak hafal. Kalau tidak keliru ada yang dari Madura yakni KPU Bangkalan dan ada lagi yang dari KPU Malang," paparnya. KPU Jatim, lanjut dia, sejauh ini terus mengikuti perkembangan yang terjadi di KPU Kota Batu. Utamanya lagi perkembangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami nanti akan ikuti semua keputusan yang diputuskan oleh PTUN. Baik itu dimenangkan oleh pihak KPU atau oleh pihak penggugat," paparnya lagi. Soal anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu yang kini juga dihentikan pencairannya, Andre menyebut hal itu belum dibahas oleh KPU Jatim. Menurutnya, masalah Pemilukada Kota Batu bukanlah hanya menjadi urusan lima anggota komisioner KPU setempat. Namun sudah menjadi urusan negara dan masyarakat Kota Batu. "Jadi permasalahnnya bukan lagi KPU semata. Masyarakat Kota Batu juga berkepentingan dengan suksesnya pemilukada setempat," terangnya. (adm-kpujtm)

Pemkot Batu Tarik 14 Stafnya di KPUD

Pemkot Batu Tarik 14 Stafnya di KPUD Kpujatim.go.id     Sebanyak 14 pegawai KPUD Kota Batu dimutasi menjelang bergulirnya Pemilukada 2 Oktober 2012 mendatang. Mutasi ini sangat mengejutkan dan mengancam kinerja KPUD menjelang pelaksanaan Pilkada.Mutasi ini terkesan sepihak, karena tidak ada pemberitahuan yang diterima oleh KPUD.Sebab, penarikan belasan pegawai tidak disertai dengan tenaga pengganti. Tercatat, hanya lima pegawai mendapatkan tugas baru mengganti pegawai yang ditarik kembali ke lingkungan Pemkot Batu.     Ketua Pokja Humas, Perencanaan dan Data KPUD Kota Batu, Supriyanto, mengatakan, pihaknya sampai saat ini tidak menerima surat pemberitahuan dari Pemkot Batu. “Kami tidak menerima pemberitahuan. Surat pindah tugas dari Pemkot langsung ditujukan kepada para staf,” kata Supriyanto.      Penggeseran 14 pegawai ini, hanya menyisakan 4 pegawai lama berasal dari pemerintah daerah. Sebab, dari total 28 pegawai, 22 diantaranya merupakan PNS Pemkot Batu. Sebagian besar staf tersebut memang berstatus PNS Pemkot Batu yang diperbantukan ke kantor KPUD. Sehingga, menjadi hak preogratif  Walikota Batu untuk memindah tugaskan mereka. “Memang tidak perlu ada surat pemberitahuan tidak apa-apa, karena kewenangan walikota. Tapi menurut kami ini masalah etika,” tutur Supriyanto.     Ia menambahkan, telah melaporkan penarikan pegawai ini kepada KPU Jawa Timur, agar segera mendapatkan solusi untuk mengatasinya. "Sudah kita komunikasikan ke KPU Jatim," imbuh dia.      Meski demikian, pemindahan tugas secara mendadak ini dianggap tidak akan mengganggu kinerja KPUD secara keseluruhan. Saat ini, tahapan Pemilukada lebih banyak berada di tingkat kecamatan dan kelurahan atau PPK dan PPS. (adm-kpujtm)

KPU Kota MojokertoSosialisasikan UU No 8 tahun 2012

KPU Kota Mojokerto Sosialisasikan UU No 8 tahun 2012 Kpujatim.go.id     Dengan diundangkannya Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 11 Mei 2012, KPU Kota Mojokerto mengambil langkah proaktif dengan segera mensosialisasikan UU tersebut kepada kepada masyarakat dan stakeholder agar mampu berpartisipasi dalam pemilu secara lebih berkualitas, rabu18 Juli kemarin. Acara sosialisasi yang dilaksanakan di Istana Room Rumah Makan Banjaran kemarin dihadiri kurang lebih 100 (seratus) peserta yang terdiri dari Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Partai Politik, KPU kab/Kota terdekat, serta Instansi terkait. Sosialisasi tersebut menghadirkan nara sumber Agus Mahfud Fauzi Anggota KPU Prov Jawa Timur. Dalam sambutan pembukaan, Walikota Mojokerto Ir H Abdul Gani Soehartono MM yang diwakili Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Drs Judi Setyanto. Dalam sambutan tertulisnya walikota menyampaikan dengan diadakannya Sosialisasi  UU No. 8 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu. Rakyat sebagai Pemegang kedaulatan mengerti hak dan kewajibannya. Penyelenggaraan pemilu yang baik mutlak dilaksanakan agar dapat meningkatkan kwalitas pemilu dari waktu kewaktu. Sementara Ketua KPU Kota Mojokerto Drs Mahadiyanto Sukartika menyampaikan tujuan diadakannya sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam kehidupan berdemokrasi, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (bukan Golput) dengan baik dan benar.(adm-kpujtm)

Sekjen tunjuk Jonathan Plt Sekretaris KPU Prov

Sekjen tunjuk Jonathan Plt Sekretaris KPU Prov Kpujatim.go.id     Sekretaris Jenderal  Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU) Suripto Bambang Setyadi menunjuk Drs Jonathan Judianto MMT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Prov Jawa Timur menggantikan Siswo Heroetoto  SH, M.Hum yang telah dilantik Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah ( Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan di Madiun.      Penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Sekjen KPU Nomor: 38/SP/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012.Surat Perintah untuk menunjuk  Pelaksana Tugas (Plt)  untuk menghindari kevakuman dan menunjang kelancaran tugas kesekretariatan dalam menangani tugas sehari-hari pada Sekretariat KPU Prov Jawa Timur. Jonathan Judianto saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Program , Data, Organisasi dan SDM, pada sekretariat  KPU Prov Jawa Timur. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka yang bersangkutan otomatis ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan dapat merangkap sebagai PPK serta diberi wewenang untuk menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan.(Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011) sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang difinitif.(adm-kpujtm)

Populer

Belum ada data.