Berita Terkini

KPU Jatim Kirimkan Bantuan Pegawai Ke KPU Batu www.jatim.kpu.go.id     Pasca penarikan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu, KPU Jatim dalam minggu ini dipastikan akan mengirim tenaga bantuan ke KPU Kota Batu. Bantuan sementara itu diperkirakan berjumlah 12 orang. Demikian disampaikan Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto Ahmad SHpada acara sosialisasi verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2014 dan rapat sosialisasi persiapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tulungagung di Hotel Istana Kota Tulungagung, Senin (3/9). "Kami sudah siapkan 12 tenaga kesekretariatan untuk KPU Batu. Rencananya, dua atau tiga hari ini tenaga kesekretariatan itu sudah bertugas di KPU Batu," ujarnya. Bantuan sementara 12 personel tenaga kesekretariatan untuk KPU Batu, menurut Andre sesuai dengan permintaan KPU Kota Batu. Mereka semua merupakan tenaga organik KPU yang diambil dari KPU Kab/Kota yang ada di Jatim. "Pastinya dari KPU mana saya tidak hafal. Kalau tidak keliru ada yang dari Madura yakni KPU Bangkalan dan ada lagi yang dari KPU Malang," paparnya. KPU Jatim, lanjut dia, sejauh ini terus mengikuti perkembangan yang terjadi di KPU Kota Batu. Utamanya lagi perkembangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami nanti akan ikuti semua keputusan yang diputuskan oleh PTUN. Baik itu dimenangkan oleh pihak KPU atau oleh pihak penggugat," paparnya lagi. Soal anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu yang kini juga dihentikan pencairannya, Andre menyebut hal itu belum dibahas oleh KPU Jatim. Menurutnya, masalah Pemilukada Kota Batu bukanlah hanya menjadi urusan lima anggota komisioner KPU setempat. Namun sudah menjadi urusan negara dan masyarakat Kota Batu. "Jadi permasalahnnya bukan lagi KPU semata. Masyarakat Kota Batu juga berkepentingan dengan suksesnya pemilukada setempat," terangnya. (adm-kpujtm)

Pemkot Batu Tarik 14 Stafnya di KPUD Kpujatim.go.id     Sebanyak 14 pegawai KPUD Kota Batu dimutasi menjelang bergulirnya Pemilukada 2 Oktober 2012 mendatang. Mutasi ini sangat mengejutkan dan mengancam kinerja KPUD menjelang pelaksanaan Pilkada.Mutasi ini terkesan sepihak, karena tidak ada pemberitahuan yang diterima oleh KPUD.Sebab, penarikan belasan pegawai tidak disertai dengan tenaga pengganti. Tercatat, hanya lima pegawai mendapatkan tugas baru mengganti pegawai yang ditarik kembali ke lingkungan Pemkot Batu.     Ketua Pokja Humas, Perencanaan dan Data KPUD Kota Batu, Supriyanto, mengatakan, pihaknya sampai saat ini tidak menerima surat pemberitahuan dari Pemkot Batu. “Kami tidak menerima pemberitahuan. Surat pindah tugas dari Pemkot langsung ditujukan kepada para staf,” kata Supriyanto.      Penggeseran 14 pegawai ini, hanya menyisakan 4 pegawai lama berasal dari pemerintah daerah. Sebab, dari total 28 pegawai, 22 diantaranya merupakan PNS Pemkot Batu. Sebagian besar staf tersebut memang berstatus PNS Pemkot Batu yang diperbantukan ke kantor KPUD. Sehingga, menjadi hak preogratif  Walikota Batu untuk memindah tugaskan mereka. “Memang tidak perlu ada surat pemberitahuan tidak apa-apa, karena kewenangan walikota. Tapi menurut kami ini masalah etika,” tutur Supriyanto.     Ia menambahkan, telah melaporkan penarikan pegawai ini kepada KPU Jawa Timur, agar segera mendapatkan solusi untuk mengatasinya. "Sudah kita komunikasikan ke KPU Jatim," imbuh dia.      Meski demikian, pemindahan tugas secara mendadak ini dianggap tidak akan mengganggu kinerja KPUD secara keseluruhan. Saat ini, tahapan Pemilukada lebih banyak berada di tingkat kecamatan dan kelurahan atau PPK dan PPS. (adm-kpujtm)

KPU Kota Mojokerto Sosialisasikan UU No 8 tahun 2012 Kpujatim.go.id     Dengan diundangkannya Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 11 Mei 2012, KPU Kota Mojokerto mengambil langkah proaktif dengan segera mensosialisasikan UU tersebut kepada kepada masyarakat dan stakeholder agar mampu berpartisipasi dalam pemilu secara lebih berkualitas, rabu18 Juli kemarin. Acara sosialisasi yang dilaksanakan di Istana Room Rumah Makan Banjaran kemarin dihadiri kurang lebih 100 (seratus) peserta yang terdiri dari Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Partai Politik, KPU kab/Kota terdekat, serta Instansi terkait. Sosialisasi tersebut menghadirkan nara sumber Agus Mahfud Fauzi Anggota KPU Prov Jawa Timur. Dalam sambutan pembukaan, Walikota Mojokerto Ir H Abdul Gani Soehartono MM yang diwakili Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Drs Judi Setyanto. Dalam sambutan tertulisnya walikota menyampaikan dengan diadakannya Sosialisasi  UU No. 8 Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu. Rakyat sebagai Pemegang kedaulatan mengerti hak dan kewajibannya. Penyelenggaraan pemilu yang baik mutlak dilaksanakan agar dapat meningkatkan kwalitas pemilu dari waktu kewaktu. Sementara Ketua KPU Kota Mojokerto Drs Mahadiyanto Sukartika menyampaikan tujuan diadakannya sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam kehidupan berdemokrasi, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (bukan Golput) dengan baik dan benar.(adm-kpujtm)

Sekjen tunjuk Jonathan Plt Sekretaris KPU Prov Kpujatim.go.id     Sekretaris Jenderal  Komisi Pemilihan Umum (Sekjen KPU) Suripto Bambang Setyadi menunjuk Drs Jonathan Judianto MMT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Prov Jawa Timur menggantikan Siswo Heroetoto  SH, M.Hum yang telah dilantik Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah ( Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan di Madiun.      Penunjukan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Sekjen KPU Nomor: 38/SP/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012.Surat Perintah untuk menunjuk  Pelaksana Tugas (Plt)  untuk menghindari kevakuman dan menunjang kelancaran tugas kesekretariatan dalam menangani tugas sehari-hari pada Sekretariat KPU Prov Jawa Timur. Jonathan Judianto saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Program , Data, Organisasi dan SDM, pada sekretariat  KPU Prov Jawa Timur. Sebagai Pelaksana Tugas (Plt), maka yang bersangkutan otomatis ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan dapat merangkap sebagai PPK serta diberi wewenang untuk menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan.(Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011) sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang difinitif.(adm-kpujtm)

Gubernur Jawa Timur Lantik Heroetoto  Sebagai Kepala Bakorwil Madiun Kpujatim.go.id  Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum melantik 94 (sembilan puluh empat) pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, Kamis (07/06). Beberapa pejabat yang termasuk dalam gerbong mutasi lainnya yakni Siswo Heroetoto  SH, M.Hum, MM Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Heroetoto mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah ( Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan di Madiun. Heroetoto menggantikan Harjogi yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kominfo. Dari 94 pegawai tersebut, terdapat sembilan orang yang termasuk pejabat eselon II dan 75 orang lainnya pejabat eselon III. Mutasi ini merupakan kali pertama di tahun 2012. Terakhir mutasi bergerak pada 30 Desember 2011. Pelantikan pejabat eselon II itu berdasarkan SK Gubernur Jatim nomor 821.2/1320/212/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.Dari pejabat yang terkena mutasi, tiga diantaranya sudah memasuki masa purna tugas atau pensiun, yakni Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Gunarto, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Mahdanijah dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Soeparwoko.   Mutasi pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim dilakukan untuk meningkatkan peranan koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah pusat, serta pemprov dengan Kabupaten dan Kota. "Pemprov Jatim peranannya sangat penting sekali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Jatim harus selalu melakukan koordinasi  dengan pemerintah di kabupaten/kota," demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur usai Pelantikan .  Menurut Pakde Karwo sapaan akrab gubernur, berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, Pemprov harus rajin melakukan koordinasi baik ke pemerintah pusat (ke atas) maupun ke pemerintah daerah (ke bawah). Hal ini dilakukan karena Gubernur saat ini bukan penguasa tunggal tetapi berkuasa di negara demokrasi. Nah, siapakah yang nanti menjadi Sekretaris KPU Prov Jawa Timur menggantikan Siswo Heroetoto??? (adm-kpujtm)   Kpujatim.go.id  Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum melantik 84 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, Kamis (07/06) Beberapa pejabat yang termasuk dalam gerbong mutasi lainnya yakni Siswo Heroetoto  SH, M.Hum, MM Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah ( Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan di Madiun. Heroetoto menggantikan Harjogi yang diangkat menjadi Kepala Dinas Kominfo. Dari 94 pegawai tersebut, terdapat sembilan orang yang termasuk pejabat eselon II dan 75 orang lainnya pejabat eselon III. Mutasi ini merupakan kali pertama di tahun 2012. Terakhir mutasi bergerak pada 30 Desember 2011. Pelantikan pejabat eselon II itu berdasarkan SK Gubernur Jatim nomor 821.2/1320/212/2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.Dari pejabat yang terkena mutasi, tiga diantaranya sudah memasuki masa purna tugas atau pensiun, yakni Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Gunarto, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Mahdanijah dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Soeparwoko. Mutasi pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim dilakukan untuk meningkatkan peranan koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah pusat, serta pemprov dengan Kabupaten dan Kota.     "Pemprov Jatim peranannya sangat penting sekali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Jatim harus selalu melakukan koordinasi  dengan pemerintah di kabupaten/kota," demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur usai Pelantikan .  Menurut Pakde Karwo sapaan akrab gubernur, berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, Pemprov harus rajin melakukan koordinasi baik ke pemerintah pusat (ke atas) maupun ke pemerintah daerah (ke bawah). Hal ini dilakukan karena Gubernur saat ini bukan penguasa tunggal tetapi berkuasa di negara demokrasi. Nah, siapakah yang nanti menjadi Sekretaris KPU Prov Jawa Timur menggantikan Siswo Heroetoto??? (adm-kpujtm)  

Sekretaris KPU Prov Serahkan SK PNS Kpujatim.go.id  Sekretaris KPU Prov Jawa Timur Siswo Heroe Toto SH, M.Hum, MM pagi tadi (Kamis 31/05) di ruang Pertemuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov Jawa Timur Jl Raya Tenggilis No 1 Surabaya menyerahkan Surat Keputusan (SK)  Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Organik KPU. Pengangkatan 78 (tujuh puluh delapan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut disaksikan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan,Umum dan Logistik Herawati S.Sos MM dan Kabag Teknis Hukum dan Hupmas KPU Prov Jawa Timur Drs Ahmad Robiul Fuad MM, serta Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur.   Penyerahan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan PNS yang diangkat melalui jalur umum pada formasi tahun 2010. Dalam sambutan pengarahan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Siswo Heroe Toto SH, M.Hum, MM mengingatkan,  Pegawai Negeri Sipil  (PNS) mempunyai kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang senantiasa dijaga, memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta dalam melaksanakan tugas senantiasa tertib administrasi, tertib anggaran, tertib disiplin kerja  serta tertib kepegawaian serta bisa memberikan tauladan kepada masyarakat.  Selanjutnya Konpetensi kepemiluan,  profesionalitas terhadap profesi dan independensi sebagai PNS harus melekat pada setiap PNS organik KPU. PNS  organik KPU harus selalu menjalin komunikasi, koordinasi dan mempunyai kemauan untuk update pengetahuan dalam meningkatkan kreatifitas. Pada akhir pengarahannya Heroe Toto kiat kunci sukses Pegawai Negeri Sipil yaitu: Disiplin, Profesional, Dapat menyesuaikan ruang dan waktu, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, Ketekunan serta berdoa. (adm-kpujtm)