Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebuah kehormatan dalam Konreg Peningkatan Parmas Gelombang 3, Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah. Pada kesempatan ini Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa angka parmas (partisipasi masyarakat) pada pemilu 2019 di Jawa Timur melebihi target nasional, yakni 82,35%. Mengawali sambutan, Anam menyampaikan terimakasih dan selamat datang kepada KPU RI serta peserta Konreg Peningkatan Parmas. “KPU Provinsi telah mengkoordinir sebanyak 131.000 TPS di 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dalam Pemilu 2019. Dalam hal tingkat partisipasi pemilih, Jawa Timur melebihi target nasional bahkan mampu di atas rata-rata partisipasi nasional yaitu 82,35%. Beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur tingkat partisipasi masyarakat melebihi 90%,” paparnya (27/9). Tentu pencapaian ini menurut Anam menjadi penyemangat untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak di Jawa Timur menjadi lebih baik dan gemilang lagi. “Di Jawa Timur akan ada 19 Kabupaten/ Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020,” ungkapnya. Berikutnya, menambahkan yang dijelaskan Ketua KPU Jatim, Asisten 1 Sekdaprov Jatim, Himawan menyatakan jika Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/Kota sehingga menempati jumlah penduduk yang memiliki andil yang cukup besar dalam partisipasi penyelenggara pemilu. “Dalam proses Pemilu 2019 sudah menghasilkan beberapa perwakilan rakyat. Partisipasi masyarakatnya pada pemilu 2019 meningkat, pada capaian angka 82,35%,” jelasnya. Pada Pilkada 2020, proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mengulang kembali kesuksesan Pemilu 2019 lalu. “Harapannya Pilkada 2020 dapat berjalan kondusif sebagaimana pemilu 2019, dan terpilih pemimpin yang amanah,” kata Himawan. Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Jatim dan berbagai stakeholder dalam penyelenggaraan pemilu sehingga partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 meningkat cukup tajam. “Dengan capaian parmas pemilu 82% ini memberikan tantangan yang jauh lebih besar untuk pemilihan selanjutnya. Pada pemilu 2019, Kita telah berhasil membuat salah satu strategi sosialisasi, yaitu strategi sosialisasi berbasis keluarga. Untuk Pilkada 2020 Kita harus mempunyai strategi baru agar partisipasi tetap terjaga,” tegasnya. Mengakhiri sambutannya, Ketua KPU RI menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi  Jawa Timur yang juga memberikan santunan kepada penyelenggara adhoc yang terkena musibah pada pemilu 2019. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) kembali menggelar Konsolidasi Regional (Konreg) Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Parmas). Konreg Peningkatan Masyarakat gelombang 3 yang digelar di Hotel Mercure Surabaya ini, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian parmas di pemilu 2019, sehingga pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI, Nur Syarifah dalam laporannya menjelaskan selain mengevaluasi pencapaian parmas pemilu 2019 untuk peningkatan parmas Pilkada 2020, peserta konreg akan mendapatkan materi dari  beberapa narasumber mengenai hoax di hari kedua. “Hoax ini menjadi tantangan besar pada pemilu tahun 2019, yang mungkin masih ada di Pemilihan 2020,” katanya (27/9/2019). Perempuan yang akrab disapa Inung ini mengimbuhkan, “Harapannya dengan diberikan materi mengenai hoax, Kita, KPU dapat menyusun strategi agar dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 baik dan bersih, bebas dari hoax serta politik uang”. Beberapa materi bertemakan hoax yang akan disampaikan narasumber diantaranya yakni, Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Menangkal Hoaxs pada Pemilihan 2020 dari Perspektif Hukum dan Politik (Henry Subiakto), Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan Meminimalkan Hoaxs dari Perspektif Budaya (Radar Panca Dahana), Upaya Menangkal Hoax dari Perspektif Neurosains (Taufik Pasiak), dan Cara Cerdas Mencegah dan Menangkal Hoax (MAFINDO). Perlu diketahui, peserta dalam Konreg Peningkatan Parmas gelombang 3 yang diadakan di Surabaya ini yakni berasal dari 184 Satker dari 12 Provinsi, yaitu Bali, Jawa Barat, DIY, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. (AACS)

  Pacitan, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan bersama dengan Pemerintah Daerah telah melakukan penandatanganan bersama NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) hari ini (Rabu, 18/9) di Halaman Wingking Pendopo Kabupaten Pacitan. Ini merupakan penandatanganan NPHD perdana di Jawa Timur. Tampak istimewa dalam penandatanganan NPHD ini, hadir langsung Ketua KPU RI, Arief Budiman. Hadir pula dari KPU Jatim dalam penandatangan NPHD, yakni Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia, serta Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima. Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq pada kesempatan ini menyampaikan bahwa KPU Jatim sangat mengapresiasi KPU Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah melakukan penandatanganan NPHD. “Kami, KPU Provinsi sangat mengapresiasi KPU Kabupaten Pacitan dan Pemda setempat karena telah mengawali untuk melakukan penandatanganan NPHD Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur. Apresiasi ini pun diberikan oleh KPU RI, sehingga Ketua KPU RI hadir langsung untuk menyaksikan penandatangan NPHD ini,” jelasnya (18/9/2019). Sementara itu 18 Kabupaten/ Kota lainnya yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur, menurut Rozaq akan segera menyusul melakukan penandatanganan NPHD sebelum tanggal 1 Oktober 2019 nanti. Mempertegas yang disampaikan Rozaq, Ketua KPU RI, Arief Budiman menuturkan bahwa KPU RI mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemerintah Daerah dan KPU Pacitan yang telah melakukan penandatanganan NPHD. “Ini mejadi penandatanganan NPHD pertama di Jawa Timur dan menjadi kedua di Indonesia, setelah Kabupaten Sabhuraijuwa Provinsi NTT,” tegas Arief. Terakhir, Arief berharap pula pelaksanaan Pilkada 2020 di Pacitan dapat berjalan lancar dan sukses. “Kami minta kepada KPU Kabupaten Pacitan, karena anggaran ini dari rakyat, maka harus betul-betul digunakan se-efisien mungkin dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta transparan,” pungkasnya. (AACS)

  Solo, jatim.kpu.go.id- Menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 di hotel Sunan Solo (17-19/9), semakin memberikan motivasi bagi KPU Jatim untuk meningkatkan kinerja. Demikian disampaikan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. Ketua KPU Jatim menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga sampai pada capaian ini, serta menerima penghargaan dari KPU RI atas presentase realisasi anggaran rutin dan tahapan 2019 tertinggi sampai 31 Agustus 2019. “Terimakasih kepada semua pihak atas pencapaian ini dan semoga sampai akhir tahun bisa dipertahankan,” tutur Anam (18/9/2019). Pencapaian realisasi anggaran yang baik ini, menurut Anam mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang terukur dan sesuai dengan perencanaan awal. “Lebih dari itu, yang paling penting adalah bagaimana realisasi anggaran ini juga diimbangi dengan pelaporan dan peng"spj"an (pelaporan pertanggungjawaban keuangan-red) yang tertib sebagai bagian utuh dalam proses tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel,” terangnya. Menutup wawancara, sekali lagi pria yang akrab dipanggil Cak Anam ini menyampaikan terima kasih pada KPU RI dan keluarga besar KPU Jatim. “Tentunya prestasi ini menjadi motivasi Kita untuk terus meningkatkan kinerja,” tutupnya. (AACS)

  Malang, jatim.kpu.go.id- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) oleh suatu lembaga sangat penting untuk maksimalisasi pemanfaatan BMN. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro (Karo) Umum KPU Republik Indonesia, Yayu Yuliani di hadapan Sekretaris dan operator SIMAK-BMN KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dalam Rakernis Penyusunan BMN (12/9).   Dalam pengelolaan aset menurut  Yayu banyak permasalahan yang dihadapi oleh pengguna maupun pengelola. “Misalnya adanya aset yang berlebih belum dimanfaatkan secara optimal dan perencanaan yang kurang matang sehingga menghasilkan BMN yang pemanfaatannya tidak maksimal. Untuk itu dibuatlah RKBMN yang menghitung standar barang dan standar kebutuhan untuk masing-masing pengguna,” jelasnya (12/9/2019). Perlu diketahui pula RKBMN ini merupakan dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. “Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan RKBMN yakni Surat Pengantar ditunjukkan ke Sekretariat Jendral KPU RI, RKBMN Pengadaan dan/atau Pemeliharaan dari Aplikasi Siman, SPTJM (surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) bermaterai, TOR dan RAB, Peraturan Daerah masing- masing yang mengatur tentang koefisien dasar bangunan, Dokumen kelengkapan lainnya seperti Naskah Hibab, Sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya,” papar Kabiro Umum KPU RI. Usai mendapatkan pengarahan dari Kabiro Umum KPU RI dan Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima, acara di hari kedua Rakernis ini dilanjutkan dengan penyusunan RKBMN dengan didampingi tim dari KPU RI. (AACS)

  Malang, jatim.kpu.go.id- Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengimplementasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) yang bersifat bottom-up (penyusunan RKBMN berdasarkan usulan dari satuan kerja di tingkat bawah-red). Untuk itu, kali ini KPU Jatim bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur melaksanakan Rapat Kerja Teknis dan Penyusunan RKBMN untuk Tahun Anggaran 2021. Rapat Kerja Teknis digelar selama tiga hari, Rabu-Jum’at, tanggal 11-13 September 2019 di KPU Kota Malang, jalan Bantaran Nomor 6 Kota Malang. Dengan melibatkan Sekretaris dan operator SIMAK-BMN KPU Kabupaten/ Kota. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi terus berkomitmen melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada KPU Kabupaten/ Kota. “KPU RI beberapa tahun kedepan, akan mulai menerapkan pendekatan bottom-up dalam penyusunan RKBMN. Sehingga berharap betul KPU Kabupaten/ Kota dapat mengoptimalkan kegiatan kali ini. KPU Jatim pun akan terus mendampingi kabupaten/ kota dalam penyusunan RKBMN ini. Kalau ada kesulitan silahkan disampaikan ke Provinsi. Prinsipnya di Provinsi sebaik mungkin melakukan pembinaan dan pendampingan untuk kabupaten/ kota,” papar pria yang akrab dipanggil Cak Anam ini (11/9/2019). Senada dengan Anam, Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima mengatakan penyusunan RKBMN ini untuk tahun anggaran 2021 karena RKBMN tahun 2020 masih menggunakan mekanisme/ pendekatan top-down, dan baru tahun 2021 KPU menerapkan pendekatan bottom-up. “Nanti bukan soal BMN aja yang bottom-up, tapi juga anggaran. Saat ini diawali dari RKBMN dulu,” katanya. Dalam penyusunan RKBMN 2021 ini, KPU Jatim sengaja mengundang tim dari Biro Umum KPU RI untuk secara langsung membantum mendampingi dan memberikan arahan. Hadir dari Biro Umum KPU RI yakni Kepala Biro Umum, Yayu Yuliani, operator SIMAK-BMN, Galuh, serta staf Biro Umum, Nurman. (AACS)