Berita Terkini

  Probolinggo, jatim.kpu.go.id – KPU Kota Probolinggo melakukan audiensi dengan Komisi 2 DPRD setempat, Kamis (17/9), pukul 09.00-11.00 WIB. Audiensi tersebut perihal rencana KPU mengajukan dana hibah non tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada Pemkot Probolinggo melalui APBD 2021. Pengajuan dana hibah nontahapan itu menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam audiensi yang digelar di ruang Komisi 2 tersebut, seluruh Komisioner KPU Kota Probolinggo hadir, termasuk kasubbag. Dalam paparannya, Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mengatakan, diperkirakan kebutuhan untuk program kegiatan selama setahun mencapai Rp 2 miliar. “Kegiatan Kami di KPU tidak berhenti meskipun tidak ada tahapan. Diantaranya sosialisasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Karena itu, merujuk pada Keputusan KPU RI 364 berkaitan dengan hibah non tahapan, Kami berupaya untuk mengajukan,” terangnya. Sebelumnya, KPU Kota Probolinggo juga telah berkoodinasi dengan Bappeda Litbang. Termasuk merencanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (BPPKA). “Bahkan, sebelum turunnya regulasi ini, Kami juga sudah bertemu dengan Walikota. Salah satu pembahasannya terkait dengan program kegiatan yang bisa disinergikan dengan pemkot,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi menyambut baik audiensi dengan KPU. Menurutnya, pengajuan dana hibah non tahapan ini penting untuk menunjang program dan kegiatan KPU. “Mumpung pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2021 belum kami bahas. Jangankan dibahas, jadwalnya saja maupun dokumennya belum Kami terima,” terangnya. Tak hanya itu, Komisi 2 juga meminta KPU untuk segera mengajukan anggaran untuk hibah Pemilihan Kepala Daerah, yang nantinya dimasukkan dalam dana cadangan. “Jika bisa segera dijaukan, nantinya bisa Kami masukkan dalam Propemperda (Program Pembuatan Peraturan Daerah, Red) tentang dana cadangan,” jelasnya. (rdf/ ed. Red)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebanyak 24 orang pejabat, yang terdiri dari 6 orang Pejabat Administrator (eselon III) dan 18 orang Pejabat Pengawas (eselon IV) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dilantik hari ini (Kamis, 17/9). Pelantikan dilaksanakan secara daring oleh Plt. Setjen KPU RI, Nanang Priyatna dari Jakarta dan secara offline dari aula kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Hadir dalam pelantikan ini Komisioner KPU Jatim dan Pejabat di lingkungan KPU Provinsi, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten terkait. Rangkaian acara pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Keputusan Plt. Setjen KPU RI, pengambilan sumpah, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, kata pelantikan, dan sambutan Plt. Setjen KPU RI. Mengawali sambutannya, Plt. Setjen KPU RI, Nanang Priyatna mengucapkan selamat kepada yang baru saja disumpah dan dilantik. “Semoga Bapak/ Ibu Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di wilayah Jawa Timur yang baru saja dilantik dan diambil sumpah, kedepan bisa menjalankan amanah dengan baik,” katanya (17/9/2020). Nanang berharap kepada mereka yang baru dilantik bisa segera menyesuaikan diri, dan bekerja dengan kesungguhan hati. “KPU membutuhkan orang yang memiliki kompetensi, berintegritas, berkinerja tinggi, berkomitmen tinggi terhadap lembaga dan negara, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perlu kiranya untuk Kita tingkatkan. Dengan begitu dapat membangun citra positif bagi lembaga ini,” paparnya. Plt. Setjen KPU RI ini juga mengingatkan bahwa kedepan Pemilihan akan jauh lebih berat, sehingga memberikan yang terbaik dalam menjalankan tupoksi dan mematuhi aturan-aturan yang ada sangat dibutuhkan. “Sekali lagi Saya ucapkan selamat,” tutupnya. Usai sambutan, acara pelantikan ditutup denga do’a dari rohaniawan. (AACS)

Berikut ini terlampir Pengumuman Hasil Assessment Seleksi Terbatas Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat KPU Provinsi & KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur: Unduh di Sini

  Bondowoso, jatim.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso, Junaidi bersama tim penghapus Barang Milik Negara (BMN) dan tim pengawas, membawa para pendaftar lelang logistik pasca pemilu untuk melihat langsung kondisi barang di gudang yang berada Sekarputih Bondowoso, Selasa (15/9/2020). Junaidi berharap dengan melihat langsung ke gudang, peserta lelang dapat melihat kondisi, kuantitas dan kualitas barang yang juga sudah disampaikan di laman KPU Bondowoso. “Atau di laman KPKNL Jember dengan ketentuan yang sudah disepakati,” jelas Junaidi. Adapun BMN pasca pemilu yang dilelang berupa surat suara Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018, kotak suara dan bilik suara berbahan dupleks, dan logistik pasca Pemilu 2019 lainnya yang nilainya diperkirakan mencapai Rp161.172.000. (mhib/ed. Red)

  Probolinggo, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan Penulisan Berita di Website dan Media Digital kepada seluruh stafnya dengan memperhatikan protokol kesehatan (Senin, 14/9). Pelatihan diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan kehumasan di internal satkernya. Narasumber pelatihan ini yakni, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim dan Aliwafa. Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim membeberkan tujuan pelatihan Penulisan Berita di Website dan Media Sosial. “Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kehumasan staf KPU Kabupaten Probolinggo agar website dan media sosial selain informatif juga memiliki daya saing dalam di era yang serba digital. Untuk itu, kemampuan reportase dan menulis berita merupakan bekal penting dalam mengembangkan website dan medsos KPU Kabupaten Probolinggo,” katanya (14/9/2020). Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa menyatakan bahwa teknik reportase dan kemampuan menulis berita menjadi kata kunci dalam pengelolaan informasi di website KPU. "Website KPU harus menyajikan informasi-informasi terkait KPU yang perlu disampaikan kepada netizen", kata Aliwafa. Para peserta pun tampak antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka juga mempraktikkan teknik reportase dan penulisan berita. (HumasProb/ ed. Red)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Prof. Muhammad melakukan kunjungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya, hari ini (Jum’at, 11/9) sekitar jam 2 siang. Tujuan kunjungan ini salah satunya untuk mengkoordinasikan persiapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Jawa Timur. Ketua DKPP, Prof. Muhammad, ditemui usai melakukan koordinasi, menjelaskan maksud kedatangannya ke KPU Jatim. “DKPP datang ke Jawa Timur, dalam rangka silaturahmi dengan KPU dan Bawaslu Jatim. Yang kedua, ingin menyampaikan beberapa rencana kegiatan DKPP, yakni terkait rakor TPD (Tim Pemeriksa Daerah) yang Kita rencanakan bertempat di 3 wilayah, dan salah satunya di Surabaya. Di setiap provinsi itu ada unsur TPD (DKPP yang ada di tingkatan provinsi-red), yang terdiri dari 2 anggota KPU Provinsi, 2 Anggota Bawaslu Provinsi, dan 2 unsur masyarakat. Kita juga titip kepada beliau, teman-teman KPU dan Bawaslu Jatim untuk menguatkan materi-materi etik pada jajaran adhoc,” jelasnya (11/9/2020). Terlebih karena di Pemilihan Kepala Daerah itu, trendnya biasanya yang agak berani melanggar etik itu oknum Panwascam ke bawah dan oknum PPK ke bawah. “Oknum ya catat. Kalau di tingkat permanen alhamdulillah lah, semakin banyak pemahaman kesadaran itu tumbuh untuk benar-benar menjadi penyelenggara yang berintegritas. Makanya Kita minta teman-teman membantu menguatkan ini di jajaran adhoc,” terang Prof. Muhammad. Tujuan ketiga, DKPP menerangkan bahwa pihaknya ingin berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota KPU Jatim mengenai persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. “Tadi beliau-beliau, Ketua dan Anggota KPU Jatim menyampaikan bagaimana proses-proses tahapan sampai dengan terakhir tahapan Pencalonan. Semoga di Jawa Timur tidak ada masalah, tidak ada sengketa, Kita berharap demikian. Karena Jatim ini barometer Indonesia, kalau Pemilihan kepala Daerah di Jatim kondusif, maka akan berdampak serius positif pada Indonesia pada umumnya. Jadi, Kita berharap Pemilihan kepala Daerah di Jatim bisa menjadi contoh,” tegasnya mengakhiri sesi wawancara. (AACS)