Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jelang memasuki masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) pada Pemilihan Serentak Lanjutan di 19 Kabupaten/ Kota (4-6/9), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pencalonan (Silon) selama dua hari, Rabu-Kamis (2-3/9). Bimtek dilakukan di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Peserta terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Operator Silon dari 19 KPU Kabupaten/ Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Tepat pukul 10.00 WIB acara dimulai dengan pembukaan. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam saat memberikan sambutan mengungkapkan bahwa tujuan diadakan bimtek ini yang pertama, untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan Pencalonan. “Utamanya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Covid-19, dan Keputusan KPU Nomor 412 Tahun 2020 yang baru keluar tadi malam,” papar Anam (2/9/2020). Tujuan kedua, untuk memberikan pembekalan pada operator Silon. “Mengingat pada Pemilihan Tahun 2020, data Bapaslon diinput oleh Koordinator Silon KPU Kabupaten/ Kota,” katanya. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Komisioner KPU Jatim, Divisi SDM & Litbang, Rochani serta Divisi Perencanaan & Logistik, Miftahur Rozaq. Setelah sesi pengarahan umum, acara berikutnya yakni materi dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan. Mengawali sesinya, Insan mengajak peserta untuk membahas perkembangan persiapan tahapan Pencalonan serta membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) SK Kepengurusan Partai Politik. Berikutnya, peserta diajak untuk membahas dan menyamakan pemahaman mengenai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 412 Tahun 2020, serta peraturan lain yang menyangkut dengan tahapan Pencalonan. Sementara itu, dihari kedua, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai Silon, yang disampaikan oleh Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Eddy Prayitno. (AACS/Hais)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan koordinasi persiapan pengadaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 tahap pertama. Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini dilaksanakan selama satu hari (Selasa, 1/9) di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Rapat Koordinasi Teknis ini mengundang Ketua, PPKom, dan PPBJ dari 19 KPU Kabupaten/ Kota. Selain itu, ikut terlibat sebagai peserta secara daring yakni, Kasubbag Umum dan Logistik dari 19 KPU Kabupaten/ Kota tersebut. Sementara itu, nampak hadir dari KPU Jatim, Ketua, Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Divisi SDM dan Litbang, Rochani, serta Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia. Sedangkan dari Sekretariat ada Kabag Keuangan; Umum dan Logistik, Edi Hartono, Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM, Suharto, Kasubbag Umum dan Logistik, Agus Nugroho. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam pada sambutannya menyampaikan bahwa Ketua memiliki tanggungjawab besar dalam proses pelaksanaan pengadaan logistik. “Kawan-kawan Ketua harus mampu mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan proses-proses pengadaan logistic di masing-masing satuan kerjanya,” terang Anam (1/8/2020). Anam mengimbuhkan, “Konsolidasi dan koordinasi ini dibutuhkan karena dalam proses pengadaan logistik memerlukan pemahaman secara utuh. Proses pengadaan logistik ini tidak hanya secara tertulis dengan angka-angka, namun Kawan-kawan harus mampu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan dengan tahapan atau kegiatan yang lain”. Lebih lanjut, Ketua KPU Jatim ini memberikan arahan kepada Kabupaten/ Kota agar dalam menentukan spek dalam proses pengadaan logistik, menggunakan spek yang umum. “Jangan menggunakan spek yang tidak umum, yang selanjutnya mengarahkan pemenang,” tuturnya. Pada kesempatan ini peserta juga akan mendapatkan materi terkait pengadaan dari Biro Pengadaan Sekretariat Provinsi Jawa Timur, Ardi Kasmono. Rakor berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB. (AACS)

  Jombang, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM di jajarannya. Kali ini KPU Kabupaten Jombang mengajukan kerjasama pelaksanaan e-learning dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya sempat menggandeng Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur untuk melaksanakan sharing knowledge. E-learning dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi-KPK dilaksanakan secara berturut-turut selama dua hari, Selasa-Rabu, tanggal 25-26 Agustus 2020. Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah menjelaskan kegiatan ini diikuti seluruh jajaran di KPU Kabupaten Jombang, dari Komisioner, ASN hingga tenaga honorer yang jumlahnya ada 28 orang. “E-learning ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan integritas sebagai penyelenggara pemilu, sehingga kami semakin mantab menatap pemilu dan pemilihan 2024 nanti," ungkap Athoillah (26/8). Dihari pertama pelaksanaan e-learning, jajarannya mendapatkan materi mengenai Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas. Selanjutnya di hari kedua, mendapatkan materi terkait Pengendalian Grafitasi. “Dalam proses pembelajaran ini, disediakan modul pembelajaran yang lengkap mengenai pengetahuan dasar anti korupsi, integritas dan seluk-beluk gratifikasi. Selanjutnya, setiap peserta pembelajaran akan dievaluasi melalui tes awal, kuis dan studi kasus serta tes akhir untuk mendapatkan bukti kelulusan berupa sertifikat e-learning,” tuturnya. Berikutnya, Ketua KPU Kabupaten Jombang ini mengungkapkan bahwa sebelum dilaksanakan e-learning ini, KPU Kabupaten Jombang bersurat kepada KPK untuk mengajukan permohonan e-learning anti korupsi. “Sebelumnya, Kami bersurat kepada KPK untuk mengajukan permohonan e-learning anti korupsi, lalu masing-masing dari Kami diberi akun melalui  laman elearning.kpk.go.id,”  pungkas pria yang akrab disapa Athok ini. (Ag/ ed. Red)

  Ngawi, jatim.kpu.go.id– Persiapkan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 4-6 September 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi melakukan simulasi. Simulasi pendaftaran Bapaslon bertempat di depan kantor KPU Kabupaten Ngawi dimulai dari jam 10 pagi (29/8). Ketua KPU Ngawi, Prima Aequina Sulistyanti menuturkan bahwa simulasi ini bagian dari kesiapan KPU Kabupaten Ngawi untuk menyukseskan Pemilihan Serentak. “Ini wujud kesiapan Kami untuk menyambut pendaftaran Bapaslon serta kegiatan penerimaan berkas Pencalonan, agar bisa berjalan dengan baik. Siapapun nanti yang akan mendaftar bisa Kami layani sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” jelasnya. Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Ngawi, Aman Ridho Hidayat menyampaikan bahwa dalam kegiatan simulasi ini, dan juga nanti penerimaan sesungguhnya, akan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Simulasi dimulai dengan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati datang untuk mendaftarkan diri sebagai Bapaslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020. Bapaslon datang bersama dengan partai pengusung dan tim pendukung pasangan. Terhadap rombongan tersebut selanjutnya dilakukan pengecekan suhu tubuh dan melakukan cuci tangan untuk Bapaslon, Pengurus Partai Politik, Tim Penghubung, maupun tim pendukung yang turut hadir. Setelah itu, rombongan diterima oleh Ketua KPU Ngawi beserta jajarannya. Berkas diserahkan kepada KPU Kabupaten Ngawi, lalu dilakukan verifikasi syarat pencalonan, dan seterusnya. (Bim/ ed. Red)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Selepas menggelar FGD (Forum Group Discussion) Pembahasan Konsep Materi Pendidikan Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada Jumat (28/8) di aula Kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis nomor 1-3 Surabaya. Rakor dihadiri oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (SDM Parmas) beserta Kasubbag Tekmas dari 19 KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara pemilihan. Tidak hanya itu, KPU Jatim juga menghadirkan sebanyak 13 KPU Kabupaten/ Kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018. Tiga belas KPU Kabupaten/ Kota tersebut diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, dan Kota Batu. "Sengaja Kami mengundang KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan pemilihan agar mereka membagikan pengalaman (skill share) dalam menyelenggarakan tahapan kampanye", terang Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim (28/8/2020). Rapat yang dikonsep dengan pembagian kelompok tersebut membahas DIM berikut rekomendasi masing-masing metode kampanye. Metode kampanye yang dibahas sesuai dengan isi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.  Adapun kelompok 1 membahas DIM terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye (BK). Kelompok 2 membahas DIM terkait Penayangan Iklan Kampanye, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye. Kelompok 3 membahas DIM pelaksanaan Debat Publik, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka. Sedangkan kelompok 4 membahas tentang Kampanye dalam bentuk lain dan Kampanye oleh Pejabat Negara. Mantan Anggota KPU Kabupaten Jember ini mengungkapkan bahwa kampanye selain dilakukan dan dibiayai oleh Pasangan Calon, KPU juga berkewajiban memfasilitasi kampanye, diantaranya pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK), pembuatan Bahan Kampanye (B), Penayangan Iklan Kampanye, dan Debat Publik/ Debat Terbuka. "Banyak yang perlu dipersiapkan oleh KPU dalam fasilitasi kampanye. KPU Kabupaten/ Kota bisa bersiap menyusun jadwal kampanye, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait serta penyusunan Surat Keputusan", ungkap Gogot. Lebih lanjut ia mengatakan ada aturan terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye. Beberapa ketentuan telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020. Bahkan jika ke depan terdapat aturan baru mengenai kampanye, KPU juga harus menyesuaikan. Sementara Ketua Jatim Choirul Anam menyatakan kampanye juga menjadi salah satu tahapan yang sangat penting. "Hindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik. Kami sudah mencotohkan melalui kesuksesan Pilgub Jatim 2018 yang pelaksanaannya hampir tidak menuai permasalahan", tutupnya. (AFN/ ed. Red)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Berkesempatan menggelar FGD Pembahasan Konsep Materi Pendidikan Pemilih di Era Pandemik pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 (Kamis, 27/8) bersama berbagai unsur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengajak peserta untuk melakukan analisis SWOT dan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Sebagai awalan FGD, Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro memberikan materi pengantar terkait Sosdiklih dan Parmas. “Harapannya Bapak/ Ibu yang hadir dalam forum FGD ini dapat memberikan berbagai masukan, saran dan kritik terkait apa yang sudah dilakukan KPU terkait Pendidikan pemilih, namun itu belum maksimal dilakukan oleh KPU. Serta terhadap apa yang belum dilakukan oleh KPU,” katanya. Gogot melanjutkan, jika pada kesempatan ini dihadirkan 19 Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM dari 19 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020. “Harapannya hasil rekomendasi dari forum ini bisa langsung dipraktekkan teman-teman ketika kembali ke Kabupaten/ Kota masing-masing. Selain itu, Kami juga mengundang 13 KPU Kabupaten/ Kota yang lain sebagai perwakilan dari KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan 2020.  Ini juga dalam rangka berbagi ilmu, berbagi pengalaman karena yang besangkutan secara kelembagaan lebih dahulu melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2018 kemarin,” tutur Gogot. Setelah Gogot menyampaikan materi pengantarnya, peserta diajak untuk melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan menghasilkan rekomendasi dengan dipandu Agnes Santoso, host senior JTV. Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kabupaten Lamongan, Anam menyampaikan ancaman dari luar bagi KPU untuk melakukan kegiatan Sosdiklih di era pandemik. “Karena banyak wilayah yang dilockdown membuat Kami, Penyelenggara sulit menemui pemilih,” ungkapnya. Berikutnya, dari perwakilan Disabilitas, Alfian mengutarakan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU untuk disabilitas ini sudah cukup masif. Hanya saja sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi KPPS terkait materi tata cara mencoblos di TPS untuk disabilitas dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan. Sementara itu, perwakilan dari media, Kompas TV menyampaikan bahwa media memiliki tanggungjawab sosial. “Jadi ada waktu yang didedikasikan untuk Iklan Layanan Masyarakat, yang bisa digunakan KPU untuk melakukan kegiatan Sosdiklih,” ucapnya. Kegiatan SWOT ini pun berjalan dengan mengalir dan penuh antusias dari peserta FGD. Berikutnya, setelah SWOT dilakukan, peserta menyampaikan rekomendasi-rekomendasinya. Perwakilan dari KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) di Jawa Timur, Larasanti merekomendasikan kepada KPU untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kelompok dasawisma yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih. “Karena mereka ini yang ada di level grassroot,” ungkapnya. Sedangkan perwakilan dari Dinas Kominfo Jawa Timur menyampaikan bahwa KPU bisa memaksimalkan kerjasama dengan kelompok kreatif, relawan demokrasi binaan Dinas Kominfo untuk melakukan penyebaran informasi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih. Selanjutnya perwakilan akademisi dari STKW, Ratna memberikan masukan pada KPU untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih dengan memanfaatkan media konser/ atau pertunjukan virtual di masa pandemik seperti saat ini. FGD ini berjalan dengan interaktif dan berlangsung sampai dengan jam setengah 5 sore. (AACS)