Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Memasuki penghujung bulan Maret, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dorong KPU kabupaten/ kota untuk segera menyelesaikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2016. Dasar pentingnya pembuatan laporan PPID yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan bahwa saat ini terus memonitoring perkembangan penyelesaian laporan PPID KPU kabupaten/ kota. “Mulai bulan Desember 2016, satuan kerja (satker) KPU kabupaten/ kota sudah ada pula yang menyerahkan laporan PPID. Sebagaimana ditampilkan dalam website Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (kip.jatimprov.go.id), sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 sudah ada 14 satker di lingkungan KPU yang mengumpulkan laporan PPID,” kata Gogot (21/03/2017). Gogot melanjutkan, sekarang ini masih ada 25 satker di lingkungan KPU yang belum mengumpulkan laporan PPID. “Yakni, Pacitan, Ponorogo, Blitar, Kediri, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Magetan, Ngawi, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu. Sementara itu, KPU Jatim sendiri telah menyelesaikan laporan PPID, dan akan dikumpulkan selambat-lambatnya pada tanggal 29 Maret 2017,” nungkap Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim. Menutup wawancara, mantan wartawan ini meminta kepada KPU kabupaten/ kota yang menyerahkan laporan PPID ke KIP, juga memberikan tembusannya ke KPU Provinsi. Gogot berharap seluruh satker di KPU Jatim bisa menyerahkan laporannya sebelum tenggat Maret 2017 berakhir. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Usai merampungkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan, Komisi Pemilihan Umum langsung kebut laporan pusat pendidikan pemilih tersebut. Sedianya, laporan RPP akan menjadi bahan yang akan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Partisipasi Masyarakat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara Rabu s.d Jumat (22 sd 24/3/2017), mendatang. Kabag Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setioadji memastikan, pihaknya sudah menyelesaikan laporan dimaksud.  "Laporan perkembangan pembangunan RPP kabupaten/kota di Jatim pun, sudah Kita lampirkan," ujar Slamet. Ia berharap melalui rakor bisa saling sharing bagaimana pembuatan dan pengelolaan RPP di provinsi lain. "Dengan begitu, RPP kita akan semakin sempurna. Harapannya, ikut berkontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak di Jatim Tahun 2018 mendatang. Selain itu, pria asal Lamongan ini juga mengaku sudah menyiapkan berkas daftar pemantau yang mendaftar dan terakreditasi pada pilkada serentak 2017 lalu. "Kebetulan Jatim hanya Kota Batu saja yang melaksanakan Pilkada, sehingga datanya lebih mudah dan cepat dikumpulkan," terang Slamet. Rencananya Slamet akan mengikuti Rakor Parmas bersama dengan Divisi Sumber Daya Manusia  dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Meski pembukaan baru tanggal 22 Maret, mereka akan berangkat sehari lebih awal, mengingat terbatasnya penerbangan ke lokasi acara. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka monitoring dan pendampingan pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP) satuan kerja di wilayahnya, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) meminta KPU kabupaten/ kota untuk mengirimkan laporan sementara perkembangan pembentukan RPP. Laporan perkembangan selambat-lambatnya diterima KPU Jatim sore ini, selesai jam kerja. Kepala Bagian Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setijoadji menyampaikan bahwa KPU Jatim sejak Senin kemarin (13/3), telah meminta laporan perkembangan pembentukan RPP pada kabupaten/ kota. “Kami telah berkoordinasi dan meminta laporan tertulis dari masing-masing dengan KPU kabupaten/ kota untuk melihat perkembangan pembentukan RPP,” kata Slamet (17/03/2017). Semua kabupaten/ kota menurut Slamet, diwajibkan untuk membuat laporan ini. “Baik itu yang sudah menyelesaikan pembentukan RPP, masih proses, akan menyelesaikan, maupun juga yang sama sekali belum mengerjakan RPP-nya,” ujar Kepala Bagian Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim. Dijelaskan pula oleh Slamet, sampai dengan jam 1 siang ini, sudah ada 32 satuan kerja yang mengirimkan laporan. Sementara itu, ada 6 satker yang belum mengirimkan laporan. “Bagi yang belum, harap segera mengirimkan laporan perkembangan pembentukan RPP. Kita tunggu sampai nanti jam setengah lima sore,” tegas pria asli Lamongan ini. Laporan perkembangan pembentukan RPP ini selanjutkan juga akan dijadikan bahan Rapat Koordinasi/ Konsolidasi Nasional Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, pada tanggal 22 s.d 24 Maret 2017 nanti. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) memastikan akan hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kepegawaian/ SDM yang digelar oleh KPU RI hari ini, tanggal 15 s.d 17 Maret 2017 di hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rakor dilaksanakan dalam rangka melakukan konsolidasi program kerja bidang SDM di lingkungan KPU dan menjaring masukan permasalahan-permasalahan/ kendala di bidang Kepegawaian dan menemukan solusinya. Guna menghadiri rakor ini, KPU Jatim telah menyiapkan semua berkas yang diminta KPU RI, Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima. “KPU Jatim sudah menyiapkan semua berkas yang diminta oleh KPU RI, dan semuanya sudah terjilid dengan rapi,” kata Wima ditemui sebelum berangkat untuk mengikuti rakor (15/03/2017). Menurut Wima beberapa berkas yang diminta KPU RI untuk dibawa pada rakor SDM di Mataram, menurut Wima antara lain laporan pelaksanaan kegiatan diklat di lingkungan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabuoaten/ Kota seluruh Indonesia. “Kemudian, surat lolos butuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian  (Gubernur/ Bupati/ Walikota) bagi PNS-DPK Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang telah dinyatakan lulus alih status tahun 2015. Lalu laporan penegakan disiplin PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah masing-masing. Berikutnya, laporan nominatif pegawai hasil pemetaan PNS sesuai edaran Sekretariat Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang jumlah pegawai provinsi 35 orang dan kabupaten/ kota 17 orang. Selanjutnya, laporan ketersediaan mesin handkey di Provinsi dan mesin finger di kabupaten/ kota. Dan terakhir, laporan nominatif Komisioner dan SK Pengangkatan Komisioner Kabupaten/ Kota,” papar Wima. Disampaikan pula oleh Sekretaris KPU Jatim ini, perwakilan KPU Jatim yang akan menghadiri rakor SDM yakni Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, serta Kepala Bagian Program; Data; Organisasi dan SDM, Aris Gatot Subagyo. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) adakan rapat staf hari ini, Selasa, tanggal 14 Maret 2017 di ruang rapat lantai II kantor KPU Jatim. Dalam pembahasan rapat ini, perbaikan gedung menjadi rencana prioritas KPU Jatim. Perbaikan gedung dijadwalkan sudah harus selesai pada bulan Juli nanti. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam rapat staf menyampaikan bahwa saat ini KPU Jatim tengah melakukan perbaikan beberapa ruangan. “Mulai dari Media Center, Rumah Pintar Pemilu (RPP), ruang rapat lantai II, ruangan arsip di selatan Media Center yang sekarang, dan sebagainya. Media Center yang semula terintegrasi dengan RPP saat ini dipindahkan ke bekas ruang Teknis. Meja-meja yang sudah tidak digunakan, didaur ulang untuk meja Media Center. Kemudian ruangan RPP yang tadinya digunakan untuk Media Center juga, sekarang dimaksimalkan untuk ruangan RPP. Atap ruangan RPP yang bocor diperbaiki. Bocor di ruang rapat lantai II juga segera diperbaiki. Sementara itu, ruangan di selatan Media Center yang baru, akan digunakan sebagai kantin,” tutur Wima (14/03/2017). Wima pun meminta kepada Kepala Bagian  Keuangan; Umum dan Logistik, Akhmad Sudjono serta Kepala Subbagian Keuangan; Umum dan Logistik, Agus Nugroho agar segera menyelesaikan perbaikan ruangan ini. “Saya minta tolong progress dari perbaikan ini segera terlihat. Sarana prasarana yang dibutuhkan didata dan dibelikan,” kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Jember ini. Wima mengimbuhkan, “Perbaikan ruangan atau gedung ini adalah rencana prioritas Kita. Saya minta bulan Juli sudah selesai dan siap untuk digunakan”. Karena menurut Wima, kemungkinan bulan Agustus nanti KPU Jatim sudah memulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Sehingga sudah harus siap digunakan sebelum tahapan ini dimulai. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam memimpin Apel Pagi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Senin, tanggal 13 Maret 2017. Dalam amanatnya, pria kelahiran Bangil ini mengingatkan seluruh keluarga besar KPU Jatim untuk terus menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Apel Pagi dilaksanakan di halaman belakang kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Menurutnya, integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. KPU yang berintegritas, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan negara. Karena dengan penyelenggaraan pemilu yang baik, akan ada kesempatan untuk memilih para pemimpin bangsa dengan kualitas yang baik. Untuk mewujudkan integritas ini menurut Penerima Apel, Choirul Anam, pada Apel Pagi, bahwa masing-masing staf, Kepala Subbagian (Kasubag) dan Kepala Bagian (Kabag) harus mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. “Antar subbagian pun harus saling memahami tupoksi dan mengetahui pola kerja subbagian yang lain, agar bisa saling bersinergi,” jelas Anam (13/03/2017). Apabila hal ini bisa bersinergi menurut Anam, KPU akan menjadi lembaga yang luar biasa dan disegani masyarakat. Anam mengungkapkan jika KPU pada akhir tahun 2016 kemarin, mendapatkan penghargaan Integritas Award 2016. “ Dengan menjadikan integritas ini sebagai nafasnya, KPU pun mendapatkan penghargaan sebagai lembaga yang berintegritas pada tahun 2016,” ungkap Anam. Penghargaan lembaga berintegritas ini diberikan oleh Majalah Integritas. Penilaian penghargaan berdasarkan kajian/ analisis yang diputuskan dalam rapat Redaksi khusus. “Komitmen KPU membangun integritas di dalam tubuh lembaga KPU ini, terbukti pula dengan diluncurkannya Zona Integritas KPU,” tutur Penerima Apel. (AACS)