Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tepat pada tanggal 11 April 2017 telah memiliki pemimpin baru. Tujuh (7) anggota KPU RI periode 2017-2022 telah terlantik. Yakni, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan, Evi Novida Ginting Manik, dan Arief Budiman. KPU Jatim selaku satuan kerja (satker) di bawah KPU RI, tentunya ikut senang dan memberikan selamat kepada kepemimpinan “baru” KPU RI. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito. “Kami, segenap keluarga besar KPU Jatim mengucapkan selamat dan sukses kepada pemimpin baru KPU RI,” kata Eko penuh semangat (12/04/2017). Eko melanjutkan, “Besar harapan Kami, di bawah kemimpinan baru ini, KPU semakin lebih baik, berintegritas, mandiri, dan ikut serta memajukan kehidupan berdemokrasi di Indonesia”. Berikutnya Ketua KPU Jatim ini, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kepemimpinan sebelumnya, yakni periode 2012-2017. “Selama di bawah kepemimpinan anggota KPU RI periode 2012-2017, KPU banyak menorehkan prestasi dan kepercayaan publik semakin tinggi. Beberapa penghargaan pun diperoleh oleh KPU. Seperti penghargaan atas inovasi KPU dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum. KPU mampu melakukan terobosan dengan mempublikasikan secara online hasil pemilihan umum maupun kepala daerah secara akurat dan realtime. Dari upaya ini pun, KPU juga mendapatkan peningkatan penilaian terkait akuntabilitas kinerjanya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari kementerian/ lembaga negara. Semula KPU peringkat nilainya CC, sekarang meningkat menjadi B. Dan masih banyak lagi prestasi yang tidak dapat disebutkan satu per satu,” papar Eko. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) minta KPU kabupaten/ kota sampaikan risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara. Hal ini sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI mengenai penyampaian laporan hasil lelang pemusnahan atau penghapusan logistik pasca pemilu atau pemilihan. Kepala Bagian (Kabag) Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Akhmad Sudjono menyampaikan bahwa risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara yang diserahkan ke KPU provinsi yakni yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2013, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, serta pemilihan legislatif tahun 2014. “Sedangkan untuk risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara pada pilkada 2015 dan 2017 belum. Karena masih  mengajukan izin ke ANRI,” kata pria yang akrab disapa Jono ini (11/04/2017). Menurut Jono, risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara ini disampaikan ke provinsi paling lambat hari Kamis, tanggal 13 Mei 2017. “Kemudian KPU sebagai koordinator satuan kerja di wilayahnya akan menghimpun, mengarsipkan dan melaporkan risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara kepada KPU RI selambat-lambatnya pada  hari Kamis, tanggal 20 April 2017,” jelas Kabag Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim. Sejak kemarin, hari Senin, tanggal 10 April 2017, surat KPU Jatim mengenai permintaan risalah lelang dan bukti setoran ke kas negara disampaikan ke KPU kabupaten/ kota, sampai hari ini (Rabu, 11/4), menurut operator SILOG KPU Jatim, Andika, KPU kabupaten/ kota yang sudah menyampaikan risalah lelang dan bukti setoran yaitu Kabupaten Mojokerto. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dan KPU Provinsi se-Indonesia lakukan video conference bersama KPU RI hari ini, Senin, tanggal 10 April 2017, jam 3 sore. KPU Jatim menyiapkan ruangan untuk melakukan video conference di ruang audio visual Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim. Dari KPU Jatim, mengikuti kegiatan ini adalah Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, dan Muhammad Arbayanto. Hadir pula para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang ada di  Sekretariat KPU Jatim. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menuturkan bahwa kegiatan video conference ini dilakukan dalam rangka peresmian Operation Room 1217 KPU RI. “Hal ini sebagaimana tertuang di dalam surat KPU RI Nomor 268/KPU/IV/2017 mengenai video conference. Di dalam surat tersebut disampaikan pula agar operator masing-masing KPU Provinsi/ KIP Aceh mempersiapkan perangkat video conference agar dapat mendukung kegiatan yang dimaksud,” tutur Gogot (10/04/2017). Gogot melanjutkan, Operation Room KPU RI yang diresmikan hari ini, berfungsi untuk kegiatan rapat koordinasi nasional secara online. Sementara itu, Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Jatim, Agus Nugroho mengimbuhkan bahwa Operation Room KPU RI, digunakan sebagai pusat ruang komando KPU RI. “Sehingga ketika melakukan rapat koordinasi secara nasional akan lebih efisien,” ungkap Agus. Video Conference ini pun diakhiri pada pukul 16.00 WIB. (AACS)

  Bandung, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hadiri rapat kerja nasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemilu/ Pemilihan melalui E-Tendering dan E-Purchasing. Rakernas dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan besok (6-8/4/2017) di hotel Mercure Bandung Setiabudi, jalan Dr. Setiabudi Nomor 269 Bandung. Hadir mewakili KPU Jatim yakni, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, ULP KPU Jatim, Akhmad Sudjono, serta Admin Agency, Umi Padilah. Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakernas, menegaskan, pengelola (orang yang mengurus-red) pengadaan logistik menjadi aman dengan menggunakan mekanisme e-katalog serta perencanaan kebutuhan dan mekanisme pengadaan yang cermat sesuai dengan aturan perundangan. “Dengan e-katalog, nantinya pengelola pengadaan logistik tidak akan dibayangi kekhawatiran implikasi hukum, karena semuanya sudah diatur di sana dengan cermat,” ujar Komisioner KPU RI yang baru terpilih kembali untuk periode lima tahun mendatang ini (6/4). Sementara, Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menuturkan dalam rakernas ini diantaranya membahas mengenai penguatan organisasi pengadaan KPU dengan pembentukan ULP dan LPSE KPU. “Saat ini beberapa kebutuhan logistik pemilihan/ pemilu seperti surat suara, tinta, hologram dan segel telah tersedia di dalam e-katalog. Ke depan akan semakin ditambah jenis kebutuhan logistik pemilu. Berikutnya, KPU sekarang ini masih dalam proses memasukkan ke dalam e-katalog kebutuhan lainnya, semisal kotak suara, bilik suara, formulir dan bahan kampanye,” jelas Shinta saat dihubungi melalui telepon seluler (07/04/2017). Mengakhiri wawancara, Shinta menyampaikan, “Harapannya dengan mengikuti kegiatan rakernas ini, pengadaan barang/ jasa di jajaran KPU Jatim akan lebihbtransparan dan akuntabel. Rakernas inipun akan ada tindak lanjut berupa bimtek serupa oleh KPU Jatim untuk KPU se-Jatim”. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali mengundang KPU kabupaten/ kota untuk melakukan rapat Konsultasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, hari ini, Rabu, tanggal 5 April 2017. Rapat dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai, di ruang Media Center KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Pada rapat Konsultasi RAB tahap ke-3 ini, KPU Jatim mengundang 7 satuan kerja (satker) di wilayahnya. Yakni, KPU Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri. Sebagaimana pada dua kali rapat konsultasi RAB sebelumnya, rapat kali ini menurut Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, dilakukan untuk mensinkronkan RAB KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota. “Utamanya mensinkronkan terkait dana sharing,” kata Shinta (05/04/2017). Shinta melanjutkan, “Sehingga dengan demikian, dapat untuk menghindari adanya duplikasi penganggaran. Kita membahas mana-mana saja yang Provinsi biayai dan mana yang dibiayai kabupaten/ kota serta berapa besaran biayanya”. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, sesi konsultasi ini membuka ruang untuk saling memberikan masukan terkait RAB KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/ kota. Dengan, dilakukan rapat Konsultasi RAB tahap 3, artinya 18 KPU kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada tahun 2018 di Jawa Timur, masing-masing telah rampung melakukan konsultasi dengan KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur hari ini, Selasa, tanggal 4 April 2017, jam 1 siang, datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) di jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Kedatangan BNNP Jatim hari ini untuk membicarakan kembali mengenai rencana perjanjian kerja sama antara KPU Jatim dengan BNNP Jatim. Sebelumnya pada tanggal 21 November 2016 lalu sempat dikoordinasikan. Kali ini datang langsung Kepala BNNP Jatim, Fatkhur Rahman. Fatkhur menyampaikan karena di Pusat, yakni BNN Pusat dengan KPU RI sudah ada Memorandum of Understanding (MoU), maka di tingkat provinsi cukup ada Perjanjian Kerja Sama (PKS). “PKS ini dalam aspek pencegahan dan pemberantasan. Dengan adanya PKS, harapannya BNNP Jatim dapat dilibatkan dalam tahapan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah maupun legislatif. Selain itu, permasalahan narkoba harapannya dapat dimasukkan juga ke dalam visi misi calon,” ujar Kepala BNNP Jatim (04/04/2017). Fatkhur mengimbuhkan pentingnya adanya PKS antara BNNP Jatim dan KPU Jatim. “Kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak hanya sekedar pandai saja. Meskipun kepandaian juga dibutuhkan. Intinya, Kami siap membantu menyukseskan pemilu (pemilihan umum-red),” kata Fatkhur. Menanggapi yang telah disampaikan Kepala BNNP Jatim, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menuturkan akan berkoordinasi dengan 18 KPU kabupaten/ kota yang mengadakan pemilihan kepala daerah di tahun 2018 serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. “Sedangkan mengenai rencana pemeriksaan kesehatan untuk calon legislatif dibahas di lain kesempatan saja. Sementara ini Kita bahas untuk pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dulu. Berikutnya, untuk memasukkan permasalahan narkoba ke dalam visi misi calon, secara teknis perlu didiskusikan nanti. Menurut Kami, kemungkinan bisa dimasukkan dalam materi debat,” jelas Eko. Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan, “Dalam pembuatan materi debat, Kami akan meminta masukan-masukan dari BNNP Jatim”. Usai pertemuan ini, direncanakan akan dibahas secara teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNNP Jatim dan KPU Jatim. Pertemuan ini pun diakhiri pada jam 2 siang. (AACS)