Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) hari ini, Senin, tanggal 3 April 2017 dari pukul 09.00 WIB s.d 12.00 WIB kunjungi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Kunjungan dimaksudkan untuk belajar mengenai kepemiluan dan demokrasi. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Ketua DPM Fakultas Teknik UTM, Sri Nur Sahid. “Mungkin sedikit aneh, mahasiswa Teknik kok datang ke KPU. Namun, perlu Kami sampaikan bahwa tujuan kedatangan Kami ingin belajar mengenai kepemiluan, demokrasi, penyelenggaraan pemilu dari awal hingga akhir, lembaga KPU dan kepanitiaan pemilu seperti apa, dan lain-lain. Harapannya sepulang dari sini mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa. Hasil kunjungan ke KPU akan digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi mengenai penyelenggaraan pemilu di kampus Kami. Serta mendapatkan ilmu yang bisa Kita terapkan di masyarakat,” ungkap Sahid (03/04/2017). Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan, “KPU sekarang memiliki semangat yang sangat terbuka, minggu kemarin juga ada 4 BEM yang datang ke sini, dan berbagi mengenai penyelenggaraan pemilu. Jadi, semangat keterbukaan KPU benar-benar Kita wujudkan, bahkan sampai dengan mengundang teman-teman dari luar untuk memperoleh informasi. Kita juga punya Rumah Pintar Pemilu untuk memberikan pendidikan kepada pemilih. Harapannya dengan semangat keterbukaan ini persepsi masyarakat terhadap KPU ini semakin baik”. Pada kesempatan ini, Anam juga memberikan materi mengenai pentingnya pemilu dan demokrasi, sistem pemilu di dunia dan di Indonesia, tahapan pemilu di Indonesia, serta teknologi informasi yang dimiliki KPU sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi kepada publik. Kemudian, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan pula jika dalam penyelenggaraan pemilu kampus membutuhkan perangkat seperti bilik suara dan kotak suara, KPU Provinsi mempersilahkan untuk meminjam di KPU setempat. “Silahkan meminjam ke KPU Bangkalan apabila membutuhkan bilik suara dan kotak suara. Gratis. Tidak dipungut biaya,” tegas Gogot. Usai penyampaian paparan di ruang Media Center KPU Jatim selesai, peserta diajak untuk melakukan visitasi ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim. Peserta diajak untuk belajar mengenai sejarah kepemiluan melalui pemutaran video di ruang audio visual. Lalu belajar mengenai kepemiluan dan demokrasi dari panel-panel yang ada di RPP Punakawan KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam upaya tingkatkan partisipasi masyarakat di Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) akan tetap memfokuskan pada lima (5) kelompok sasaran sebagaimana pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu. Lima kelompok sasaran ini yakni, pemilih pemula, perempuan, agama, marginal dan disabilitas. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dalam acara kunjungan BEM FISIP Universitas Brawijaya ke KPU Jatim (29/3), menyampaikan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat memfokuskan kepada lima kelompok atau segmentasi tersebut karena mengingat adanya keterbatasan waktu, sumber daya manusia, waktu, dan sebagainya. “Pertama, kelompok pemilih pemula adalah kelompok yang baru pertama atau sama sekali belum mengikuti pemilu. Kedua, kelompok perempuan, dimana perempuan sering diidentikkan sebagai kelompok terbelakang dalam bidang politik. Ketiga, kelompok agama. Keempat, kelompok marginal, yaitu mereka yang terpinggirkan karena sistem. Seperti, nelayan, petani, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Terakhir, kelompok disabilitas, teman-teman yang terlahir atau karena suatu sebab memiliki keterbatasan fisik. Lima kelompok ini jangan sampai tidak terfasilitasi didalam menggunakan hak pilihnya,” jelas Gogot. Menurut Gogot, untuk kelompok disabilitas, KPU sejak awal sudah berusaha memfasilitasi. Saat ini KPU RI pun memiliki program Pemilu Disabilitas Akses. “Selain itu, beberapa hal yang Kita fasilitasi misalnya pertama, dalam pendirian TPS tidak boleh disediakan di tempat yang tinggi atau berundak. Ini agar memudahkan teman-teman yang menggunakan kursi roda. Kalau misalnya terpaksa mendirikan TPS di daerah yang tinggi, maka harus ada akses untuk teman-teman disabilitas. Kedua, untuk teman-teman tunanetra, Kita juga siapkan template dengan huruf Braille. Jadi bisa memilih tanpak diwakili. Ini bagi tunanetra terpelajar. Jika tidak dapat membaca bisa diwakilkan kepada KPPS yang dipilih dengan syarat membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan. Berikutnya lagi terkait penataan TPS. Kita memang memperhatikan betul jarak antara bilik suara dengan tembok, yang harus bisa diakses oleh kursi roda. Kemudian meja untuk meletakkan kotak suara harus lebih rendah dari meja yang lain. Sehingga mudah diakses difabel,” papar Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang kredibel. Demikian yang disampaikan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam dengan tegas dan percaya diri di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP-UB), saat berkunjung ke RPP KPU Jatim kemarin (29/3). Komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang kredibel dibuktikan dengan membangun budaya keterbukaan/ transparansi dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim menuturkan bahwa upaya KPU untuk membangun budaya keterbukaan dalam pemilu terlihat dengan beberapa aplikasi online yang dikeluarkan KPU. “Untuk upaya transparansi, KPU saat ini memiliki aplikasi SIDALIH, SITUNG, E-PPID, SIMPAW, SITAP, SILOG, LPSE, dan SIPP,” kata Anam. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) adalah aplikasi online yang dibuat untuk membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengolahan data pemilih secara lebih mudah dan cepat, yang bertujuan agar terwujud daftar pemilih yang transparan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, SITUNG (Sistem Informasi Hasil Penghitungan) ialah sebuah sistem informasi yang dimanfaatkan KPU dalam rangka memberikan pelayanan informasi publikasi hasil pemilu kepada publik secara cepat dan mudah. Data hasil pemilu yang dipublikasikan dalam Situng mencakup data Pemilu di Tingkat TPS (C1),PPS (DAA), PPK (DA1), Kabupaten / Kota (DB1), Provinsi DC1) dan data nasional dalam bentuk entry, grafik/ diagram, rekap exel serta pindai (JPG). Lalu, E-PPID yakni aplikasi untuk permohonan informasi secara online. SIMPAW (Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu) adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan informasi ke masyarakat terkait Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, SITAP (Sistem Informasi Tahapan Pemilu) ialah sistem informasi KPU yang menyajikan data terkait tahapan pemilu/ pemilihan diantaranya jumlah penduduk, pemilih, badan adhoc KPU, anggaran, pemantau, SK Parpol, kampanye, pencalonan, sengketa pemilihan, hasil pemilihan, dll. SILOG (Sistem Informasi Logistik Pemilu) adalah aplikasi logistik yang terintegrasi. Maksudnya, menggabungkan semua proses yang berlaku pada mekanisme pengelolaan logistik pemilihan umum (pemilu) ke dalam sebuah sistem atau aplikasi berbasis komputer dan web. Dengan sistem terintegrasi pada Silog dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal dalam mengelola logistik keperluan pemilu. Berikutnya LPSE merupakan aplikasi untuk melakukan lelang pengadaan secara elektronik. Terakhir, SIPP (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu). SIPP merupakan aplikasi yang memuat informasi/ data mengenai penyelenggara pemilu dari anggota KPU, sekretariat dan panitia adhoc. Menurut Anam dengan aplikasi-aplikasi ini, KPU mampu menjawab persepsi negatif masyarakat kepada KPU. “Selama ini, KPU dianggap sebagai lembaga yang tertutup, penggelembung suara dan lain-lain. Namun, persepsi negatif masyarakat ini mampu dibantah dengan publikasi semua kegiatan terkait penyelenggaraan pemilu melalui aplikasi tersebut. Dengan adanya aplikasi tersebut, kinerja KPU semakin membaik, profesionalitas, integritas, dan kemandirian KPU semakin teruji,” jelas Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Rabu, tanggal 29 Maret 2017  jam setengah 3 sore menerima visitasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang. Visitasi ini merupakan salah satu program kerja BEM FISIP, yang diberi nama FISIP Goes To School (FGT). Visitasi dengan peserta 70 orang ini mendapatkan sambutan dari Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Choirul Anam, Dewita Hayu Shinta, dan Muhammad Arbayanto. Selain itu, para Kepala Bagian di KPU Jatim dan Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan KPU Jatim ikut menyambut pula. Kegiatan visitasi dimulai dengan seremonial sambutan, penyampaian paparan dan diskusi di aula lantai II kantor KPU Jatim. Kepala Bagian Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setijoadji, selaku perwakilan KPU Jatim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan visitasi BEM FISIP Universitas Brawijaya ini. “Kami senang dan sangat mengapresiasi kegiatan visitasi ini. Karena kegiatan visitasi ini sejalan dengan program KPU dalam hal aktivasi RPP. Harapan Kami, tidak sampai di kegiatan visitasi saja, ke depan harapannya ada tindak lanjut semacam MoU kerja sama pendidikan pemilih antara KPU Jatim dengan Universitas Brawijaya,” jelas Slamet (29/03/2017). Di sisi lain, Presiden BEM FISIP Universitas Brawijaya, Zidny Ziaulhaque saat diberi kesempatan untuk menyampaikan maksud kedatangan rombongannya, mengungkapkan bahwa kegiatan visitasi adalah bagian dari program kerja BEM. “Kegiatan visitasi ke KPU Jawa Timur kali ini merupakan salah satu program dari BEM FISIP UB, yang bernama FISIP Goes To School (FGT) I. Pada FGT I, Kami ingin mempelajari mengenai Demokrasi dan Kepemiluan. Melihat fenomena penduduk yang semakin bertambah jumlahnya, Kami ingin melihat apakah tingkat partisipasi pemilihnya semakin meningkat. Berikutnya, Kami ingin pula mengetahui tahapan pemilihan pemimpin di era demokrasi ini,” kata Zidny. Usai kegiatan di aula, peserta kemudian melakukan visitasi ke RPP Punakawan KPU Jatim. Mengawali visitasi RPP Punakawan, peserta menonton film pendek pemenang festival film KPU RI untuk membekali pentingnya pemilu dan tata cara memilih, di ruang audio visual. Mengingat waktu kunjungan yang singkat, usai pemutaran film pendek, peserta diajak berkeliling di RPP Punakawan dengan dipandu Tim Pemandu. Pada sesi visitasi RPP ini, peserta mendapatkan kesempatan untuk mempelajari sejarah kepemiluan, pentingnya pemilu dan demokrasi, tahapan pemilu, dan sebagainya. Kegiatan visitasi BEM FISIP Universitas Brawijaya Malang ini pun selesai pada jam setengah 5 sore. Selain hadir dari BEM FISIP Universitas Brawijaya, dalam visitasi hadir pula perwakilan BEM dari Universitas Bhayangkara, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Setelah mengikuti Rapat Konsolidasi (Rakon) Nasional Program Partisipasi Masyarakat  (Parmas) minggu lalu (22 s.d 24 Maret 2017), Kepala Bagian (Kabag) Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setijoadji berbagi hasil Rakon dengan staf Sekretariat di Apel Pagi. Apel Pagi dilaksanakan di halaman belakang kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya. Mengawali Apel Pagi, Slamet selaku Penerima Apel memberikan apresiasi kepada seluruh staf KPU Jatim. “Meskipun hari ini hari kejepit, dimana satu hari masuk diantara dua hari libur, yakni minggu dan selasa. Yang masuk dan mengikuti Apel Pagi masih konsisten banyak seperti biasanya,” ujar Kabag Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim ini (27/03/2017). Slamet melanjutkan, “Pada kesempatan kali ini, Saya ingin berbagi hasil Rakon Nasional Program Parmas di Wakatobi. Ada 4 poin yang didapat dari Rakon kemarin. Pertama, mengenai pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP), Kedua, mengenai aktivasi atau pengelolaan RPP. Dapat dilakukan dengan 22 cara, diantaranya bekerja sama dengan mahasiswa PKL ataupun relawan demokrasi, FGD rutin di RPP, membuat MoU dengan Perguruan Tinggi, SMA, dan SMP, melakukan kerja sama on air dengan radio maupun stasiun TV, membuat lomba mading untuk SMA, dan membuat lomba orasi untuk mahasiswa, dan sebagainya. Di sini, kendalanya belum ada rumusan yang jelas mengenai materi atau kurikulum yang akan diberikan, agar pemilih melek pemilu. Rencananya dari KPU RI akan ada edaran resmi”. Selanjutnya, poin ketiga mengenai aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Pemilih (SIPAM) yang saat ini sedang diproses oleh KPU RI. “Sistem ini akan mendata kegiatan pendidikan pemilih. Sehingga, dengan aplikasi ini akan dapat diketahui jumlah orang yang pernah mendapatkan pendidikan pemilih sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran pendidikan pemilih. Berikutnya, poin keempat mengenai Gerakan Nasional Sadar Pemilu yang saat ini masih dalam proses pula,” jelas pria kelahiran Lamongan ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Usai pelaksanaan rapat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 kemarin, hari Kamis (23/03), Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) meminta KPU Kabupaten/ Kota untuk merapatkan kembali hasil rapat bersama provinsi, di satuan kerjanya masing-masing. Demikian yang disampaikan oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta. Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim mengungkapkan bahwa pada rapat tersebut, masing-masing RAB KPU kabupaten/ kota dibahas satu per satu. “Ditanya beberapa hal yang memerlukan penjelasan, dikoreksi mana yang kurang tepat. Lalu kabupaten/ kota diberi kesempatan untuk bertanya dan berkonsultasi,” jelas Shinta. Shinta menyampaikan pula, selain melakukan review dan sesi konsultasi, KPU Jatim terus menekankan kepada kabupaten/ kota agar mengelola anggaran pilkada dengan transparan, akuntabel dan tidak boleh duplikasi. “Terakhir, masing-masing kabupaten/ kota Saya minta merapatkan kembali hasil rapat RAB di satuan kerjanya. Serta membaca kembali dan mengikuti perkembangan Peraturan KPU terkait dengan tahapan pilkada,” ujar Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim ini. Rapat RAB kemarin (23/03), merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi tanggal 9 Maret 2017 lalu dengan 18 KPU kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Setelah dilakukan review RAB pada tanggal 9 Maret 2017, KPU kabupaten/ kota memiliki persoalan yang berbeda-beda. Sehingga, diperlukan waktu konsultasi khusus untuk sinkronisasi anggaran Pilgub dan Pilbup/ Pilwali secara bertahap. Dengan demikian rapat RAB kemarin hanya 7 KPU kabupaten/ kota, yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. “Berikutnya, minggu depan akan dijadwalkan sesi konsultasi secara bertahap dengan KPU kabupaten/ kota yang lain,” tutur Shinta. (AACS)