Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Prov. Jatim), HM. Eberta Kawima berlatar belakang pendidikan Sarjana Jurusan Hukum Perdata Universitas Merdeka Malang, dan Magister  Administrasi Publik Universitas Jember. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris KPU Jawa Timur, Wima telah berpengalaman menjadi Sekretaris KPU Kabupaten Jember dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Selain itu, pengalaman kerja di bidang kepemiluan lainnya, antara lain sebagai Kasubdid Penyelenggara Pemilu, Bakesbang Linmas Kabupaten Jember (SK 25 Januari 2002), Kasubbag Umum, Kesekretariat Umum KPU Kabupaten Jember (SK 30 Desember 2002). Wima juga memiliki pengalaman kerja di bidang non-kepemiluan yaitu sebagai Penilik Generasi Muda, Kandep Dikbudcam Kaliwates, Jember (SK 29 Desember 1998). Selanjutnya pengalaman terkait dengan aktivitas kepemiluan misalnya Penataran Pendidikan Politik Pemuda Tl. Kader (7-16 Desember 1997), dan Logistic Training for kabupaten/kota diselenggarakan oleh UNDP (Januari 2004), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diselenggarakan KPU RI(2007), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu diselenggarakan UNDP (2008), Diklat MODUL Building Resources In Democracy, Government and Election (BRIDGE) diselenggarakan oleh Australian Electoral Commission (AEC) Tahun 2012. Pengalaman terkait aktivitas  non-kepemiluan yang pernah dilakukan Wima, adalah Diklat Administrasi Umum/ ADUM (16 November-20 Desember 1999), Prajabatan (2-13 Januari 1995), Diklat Teknis Peningkatan Tenaga Teknis Kebudayaan (18-20 Oktober 1994), Pelatihan Penilik Pembinaan Generasi Muda 1997/1998 (13-22 Januari 1998), Pelatihan Perwasitan Atletik Tk. Dasar (14-16 Juni 2001), Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (5 September 1993), Penataran Peringatan Hari Chairil Anwar 1998 (30 April 1993), Sarasehan Penyalahgunaan Narkoba dan Dampak Pergaulan Bebas (27 Februari 2000), Diklat PIM III diselenggarakan oleh LAN dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur (2009), Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Kelas Manajerial diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012). (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi Hukum; Pengawasan SDM dan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Prov. Jatim), Muhammad Arbayanto memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Arba sebelum menjadi Anggota KPU Jatim mempunyai pengalaman kerja sebagai Tenaga Ahli Hukum (Legal Drafting) di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada Tahun 2012 sampai dengan 2013. Pengalaman Divisi Hukum; Pengawasan SDM dan Organisasi KPU Jatim ini terkait aktivitas Kepemiluan/ Demokrasi ialah terlibat di dalam Gerakan Pemilih Cerdas PB HMI (2009), serta sebagai Penyelenggara Pendidikan Konstitusi dan Hukum Acara PHPU atas kerjasama PB HMI dan MK RI (2010). Selanjutnya Arba juga memiliki aktivitas non-kepemiluan, misalnya sebagai Peneliti Forum Kajian dan Penelitian Hukum Universitas Brawijaya Malang. Arba aktif di bebrapa organisasi. Pengalaman organisasi yang dimiliki Arba antara lain, sebagai Ketua Bidang Hukum & HAM PB HMI (2010-2013), Ketua Komisi I (Pemerintahan) MPM UM (2003-2004), dan Dewan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2004-2005). Karya tulis yang pernah dituliskan Arba, berjudul Relevansi Kelembagaan DPD RI sebagai Lembaga Pembentuk Hukum Nasional dalam MPR RI Ditinjau dari Perspektif Hukum Murni, terbit pada tahun 2013. (AACS)

  Batu, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) saat ini memiliki kebijakan besar yang membeutuhkan kerja sama dari seluruh KPU di berbagai tingkatan, baik dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/ kota. Kebijakan besar itu adalah memperbaiki kinerja KPU. Mengingat perlunya suksesi dari segala pihak, Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito melalui sambutannya dalam pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) di KPU Kota Batu hari ini (15/6), mengajak seluruh KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur untuk bersama-sama bekerja sama menyukseskan kebijakan KPU ini. “KPU RI sekarang bertekad memperbaiki kinerja KPU. Dalam rangka itu, KPU Provinsi Jawa Timur mengawalinya dengan mengeluarkan keputusan terkait kewajiban bagi KPU kabupaten/ kota untuk melakukan Rapat Pleno setiap bulannya, dan kewajiban bekerja penuh waktu bagi anggota KPU,” papar Eko (15/6/2016) dalam sambutannya. Bekerja penuh waktu ini dalam artian anggota KPU tidak boleh merangkap jabatan atau pekerjaan di lembaga lain, selain di KPU. Lembaga lain yang dimaksud seperti pada BUMN, BUMD atau lembaga swasta. Sehingga fokus pekerjaan pada KPU dan tidak menjadikan pekerjaan di KPU sebagai pekerjaan sampingan. Bekerja di KPU hanya pada saat sedang ada tahapan pemilu atau pilkada saja. “Jadi anggota KPU ada atau sedang tidak ada tahapan pemilu atau pilkada tetap bekerja dan ke kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang diputuskan KPU Jatim ini merupakan bagian dari proses perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja dalam hal ini pun akan menjadi laporan KPU Provinsi ke KPU RI,” jelas Ketua KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) adakan Rapat Pimpinan (Rapim) selama dua hari pada hari ini sampai dengan besok (rabu dan kamis-red), tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2016 di KPU Kota Batu. Rapim akan dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur. Menurut Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, Rapim ini diadakan untuk menyamakan persepsi unsur-unsur pimpinan yang ada di KPU provinsi dan kabupaten/ kota. “Persamaan persepsi pada unsur-unsur pimpinan ini dalam rangka mempermudah garis komando dari KPU provinsi ke KPU kabupaten/ kota. Rapim pada dasarnya dilaksanakan secara berjenjang, KPU RI dengan KPU provinsi seluruh Indonesia, KPU Provinsi Jawa Timur bersama KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur. Selain itu, persamaan persepsi ini meliputi tugas, pokok dan fungsi serta instruksi,” jelas Wima (15/6/2016). KPU Provinsi Jawa Timur membangun komitmen dalam satu tahun sekurang-kurangnya mengadakan Rapim dua (2) sampai dengan tiga (3) kali. Pada Rapim kali ini Sekretaris KPU Jatim menyampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh KPU kabupaten/ kota sebagai bahan mengikuti Rapim. “Peserta Rapim membawa dan menyajikan progress report kegiatan pada masing-masing KPU kabupaten/ kota. Progress report akan dipresentasikan satu per satu oleh KPU kabupaten/ kota pada Rapim,” tutur pria kelahiran Malang ini. Disebutkan juga di dalam undangan Rapim, peserta membawa RKB terbaru berdasarkan Keputusan KPU No. 43/Kpts/KPU/Tahun 2016, format isian SDM, fotocopy SP3HL dan SP4HL Pilkada Tahun 2015 (bagi yang melaksanakan-red), laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan semester I Tahun 2016, serta membawa kekurangan data digital. Rapim dijadwalkan akan dibuka pada pukul 13.00 WIB, peserta diharap datang tepat waktu dan mempersiapkan dengan baik. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Prov. Jatim), Dewita Hayu Shinta, mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang (lulus 2005), Magister Manajemen Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (lulus 2010). Sebelum berkarir di KPU Jawa Timur, Shinta pernah bekerja di Program penanganan dan pencegahan traficking di Malang Selatan sebagai Community Organiser kerja sama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jatim dengan Terre des Homes (TdH) Netherland (2004-2005), program advokasi kebijakan kesehatan untuk perempuan dan anak miskin di Jombang dan Tuban sebagai Program Officer (PO) kerja sama KPI Jatim dengan The Asia Foundation (TAF) (2005-2006), Reformasi KUHP sebagai PO dari LBH APIK Jakarta kerja sama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP)–USAid pada tahun 2006-2007, Advokasi Pornography Bill sebagai PO dari LBH APIK Jakarta bekerjasama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP)–USAid pada tahun 2007-2008, Mobile Campaign for Voter Education; Sosialisasi Pendidikan Pemilu 2009 Terpadu Nasional sebagai Manager Program dari KOHATI PB HMI bekerjasama dengan UNDP, Tenaga Ahli anggota DPR RI pada tahun 2011-2014. Pengalaman Shinta terkait aktivitas Kepemiluan/ Demokrasi antara lain, TOT Voter Education PEMILU 2004, TOT Pemantauan PEMILU 2004 diadakan oleh PP OTODA Brawijaya bekerja sama dengan CETRO, Pelatihan Strategi Advokasi yang diadakan oleh Democratic Reform Support Program (DRSP) bekerjasama dengan USAID ada Tahun 2007, TOT Empat Pilar Kebangsaan yang diadakan oleh MPR RI tahun 2012, The International Visitor Leadership Program (IVLP) on Democracy and Multiculturalism yang diadakan oleh Department of State of United State of America pada tanggal 12 September sampai dengan 5 Oktober 2009 di Amerika Serikat. Pengalaman organisasi Shisin adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Kongres Peempuan Indonesia (KOWANI)(2009-2014), Ketua Umum KOHATI PB HMI (2008-2010), Staf Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta (2006-2009), Koordinator divisi Advokasi Pendidikan Publik KPI Jatim (2005-2006), Staf Divisi Pelatihan dan Pendidikan KPI Jatim (2004-2005), Sekretaris Umum BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (2002-2003). Beberapa buku yang ditulis Shinta yaitu, Posisi Perempuan dalam RUU KUHP (2006) dan Kodifikasi Delik Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Revisi KUHP (2007). (AACS)