Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengajak seluruh staf sekretariat untuk mengutamakan dan memprioritaskan good governance di lingkungan KPU. “Utamakan serta prioritaskan clean government dan good governance dalam menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan publik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang clean government dan good governance,” kata Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima (17/5/2016).
Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan paradigma pemerintahan yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat dan swasta dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, responsif, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, tranparansi, kesetaraan/ keadilan, wawasan ke depan, partisipasi, penegakan hukum, serta konsensus. Clean government merupakan bagian dari good governance itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, “Clean government tidak bisa terpisah dari good governance, karena mengupayakan partisipasi, koordinasi pemerintah; organisasi masyarakat; organisasi swasta agar bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, pemerintah yang bersih berarti pula jujur, tidak tersangkut dengan narkoba, dan tidak tersangkut kasus asusila.”
Disampaikan pula oleh Sekretaris KPU Jatim bahwa clean government dan good governance penting diprioritaskan, diutamakan, dan dilaksanakan betul di lingkungan KPU Jatim termasuk KPU kabupaten/ kota, karena jika semua dilakukan dengan perencanaan yang baik, dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik.
Komitmen prioritas implementasi clean government dan good governance ini disampaikan juga kepada PNS yang diambil sumpah/ janji pada hari Jum’at, tanggal 13 Mei 2016 di Kantor KPU Jatim.
(AACS)
