Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Bangsa Indonesia hari ini Jumat, 20 Mei 2016, memperingati hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang genap berusia 108 tahun. Pada setiap peringatan hari bersejarah termasuk Harkitnas, hendaknya dimaknai secara lebih luas. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), HM. Eberta Kawima menyampaikan urgensi peringatan Harkitnas. “Tanggal 20 Mei 1908 adalah tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi ini merupakan organisasi nasionalis yang menjadi cikal bakal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelahiran Budi Utomo menjadi patokan adanya gagasan yang memisahkan kepentingan golongan dan merangkul seluruh bangsa Indonesia untuk membangun persatuan. Pada kondisi ini, pahlawan bangsa mengalami titik puncak yang menjadi awal kebangkitan rasa nasionalisme. Di momen saat ini, salah satu manifestasi kebangkitan yang harus Kita lakukan adalah menghargai dan mencintai produk-produk buatan negeri sendiri dulu,” papar Kawima (20/5/2016). Selanjutnya Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta mengungkapkan bagaimana penyelenggara pemilu memaknai memperingati Harkitnas. “Kita tidak hanya sekedar memperingati atau mengingat sejarah bangsa Indonesia di momen hari ini, namun Kita patut berkaca apakah selama ini sudah memiliki semangat kebangkitan bangsa. Lalu sebagai organisasi publik yang menyelenggarakan pemilihan umum, ketika memaknai Harkitnas dalam konteks kedaulatan, Kita harus berdaulat secara politik. Kita, penyelenggara pemilihan umum, harus memenuhi hak rakyat sebagai yang dipilih maupun memilih dengan menjunjung tinggi azas-azas penyelenggaraan,” terang Shinta. Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro kemudian menambahkan, “Seiring dengan tema Harkitnas tahun ini, yaitu Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter, Kita sebagai penyelenggara demokrasi di Indonesia sudah seharusnya mengaktualisasikan nilai dan makna kebangkitan ke dalam tugas dan tanggung jawab Kita. Mari menata kembali cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku, serta bekerja cerdas untuk meningkatkan kinerja, sehingga dapat mewujudkan kesatuan dan kemajuan bangsa,” jelas Gogot. (AACS)

  Denpasar, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali mendapatkan kehormatan dari KPU Republik Indonesia. Kali ini KPU Jatim terpilih sebagai Pilot Project Rumah Pintar Pemilu. Untuk kepentingan tersebut, KPU RI mengundang KPU Jatim sebagai salah satu peserta Rakor Pilot Project Pusat Pendidikan Pemilih di Bali. Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dan Kasubbag Teknis dan Hupmas, Azis Basuki, hari ini meluncur ke Denpasar, guna mengikuti acara ini. Dilaksanakan di Kantor KPU Bali, acara diagendakan mulai Kamis (19/5/2016) hingga Sabtu (21/5/2016). Selain diisi paparan dari para Komisioner KPU RI, rakor juga digunakan untuk paparan sejumlah KPU Provinsi dan kabupaten/ kota yang menjadi pilot project di tahun 2016. Selanjutnya, acara akan diakhiri dengan diskusi kelompok, penyusunan design Rumah Pintar Pemilu. Divisi Hupmas dan Sosialisasi KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengaku gembira diundang dalam acara tersebut. Rakor akan dimanfaatkan betul untuk menimba ilmu dan pengalaman pendirian rumah pintar. Diharapkan hasilnya, bisa diadopsi dan disempurnakan saat program Rumah Pintar Pemilu KPU Jatim dilaksanakan. "Sengaja sampai sekarang, Kami belum memulai Program Rumah Pintar Pemilu, karena ingin menimba ilmu dan pengalaman dari kawan-kawan terlebih dahulu," ujar Gogot. Meski demikian, pria asal Jember ini mengaku sudah menyiapkan program serupa di KPU Jatim. Nantinya KPU Jatim akan memanfaatkan ruangan media centre, ruangan server dan dua ruangan bekas ruang komisioner untuk keperluan rumah pintar. "Design dan layout sudah Kita siapkan, semoga sebelum bulan Puasa, sudah bisa Kita selesaikan," tukas Gogot mengakhiri wawancara. (ones87)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Tahapan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 terus dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 9 s.d 11 Mei 2016, KPU dengan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota yang melaksanakan pemilihan 2017, tidak ada persoalan yang berarti untuk Jawa Timur. “Pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentah 2017, yang dihadiri oleh anggota KPU Provinsi dan kabupaten/ kota Sekretaris dari Provinsi dan kabupaten/ kota yang melaksanakan pilkada di tahun 2017, tidak ada persoalan yang berarti untuk Jawa Timur,” papar Shinta (19/5/2016). Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU Jawa Timur ini menjelaskan juga bahwa tidak adanya persoalan yang berarti bagi Jawa Timur, karena Kota Batu yang melaksanakan Pilkada Tahun 2017 sudah selesai menyusun dan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum batas waktu terakhir yang ditentukan oleh KPU RI yaitu tanggal 22 Mei 2016. Selanjutnya Sekretaris KPU Jawa Timur, HM. Eberta Kawima menambahkan alasan tidak adanya persoalan yang berarti untuk Jawa Timur. “Karena di Jawa Timur hanya ada satu kota yang melaksanakan pilkada 2017, sehingga tidak berat dalam mengkoordinator pilkada serentak 2017 nanti. Hal ini berbeda dengan Aceh dimana ada 21 satuan kerja (provinsi dan kabupaten/ kota-red) yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2017,” terang Wima. Pada rapat koordinasi tersebut diantaranya membahas perencanaan dan anggaran pilkada tahun 2017, aplikasi untuk verifikasi calon perseorangan, norma-norma hukum sebagai landasan penerimaan dan engelolaan dana hibah pilkada, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, nilai-nilai dasar organisasi yang dipegang sebagai penyelenggara dimana nilai-nilai tersebut harus tercermin di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh KPU, serta perubahan-perubahan dalam draf beberapa Peraturan KPU untuk pilkada 2017 yang digunakan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pilkada. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Husni Kamil Manik, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, lebih efektif dan efisien. Demikian salah satu materi yang disampaikan saat memberikan kuliah umum di aula lantai tiga Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2016. Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mnyampaikan bahwa Pilkada Serentak merupakan upaya pemerintah agar penyelenggaraan pilkada lebih efektif dan efisien. “Setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sampai dengan tahun 2014, yang sifatnya masih sporalis, yaitu sesuai akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah dinilai tidak efektif dan efisien,”terang Husni. Ketidakefektifan penyelenggaraan pilkada yang sporalis ini karena Indonesia ini terdiri dari 530 kabupaten, kota dan provinsi,  dan apabila dihitung maka rata-rata setiap 3 hari di Indonesia ini memiliki 1 pilkada dalam setahunnya. Sehingga ini dirasa tidak efektif jika jarak pilkadanya sangat dekat. Selanjutnya pilkada sporalis dinilai tidak efisien karena pemerintah pusat tidak dapat memantau anggaran yang dikeluarkan daerah. “Dikhawatirkan anggaran daerah banyak digunakan untuk pilkada dan tidak untuk membangun infrastruktur atau sumber daya manusia. Utamanya jika calonnya inkumben,” kata Ketua KPU RI. Selain itu, menurut Husni dengan adanya pilkada serentak dinilai efisien karena juga dapat membantu implementasi rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Husni siang tadi, menyampaikan paparan sebagai dosen tamu di Fakultas Hukum, di hadapan sekitar 300 mahasiswa. Dimulai pada pukul 11.30 acara berakhir dua jam kemudian. Di akhir acara, Husni menyempatkan diri menjawab berbagai pertanyaan kritis dari para mahasiswa. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Terwujudnya kelembagaan yang kuat merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian penegasan Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, saat memberikan pembinaan staf KPU Jatim, di Jalan Raya Tenggilis No. 1 Surabaya, jam 10.00 pagi (18/5/2016). Mengawali pembicaraannya, Husni menjelaskan, bagaimana kelembagaan KPU. "Indonesia telah memiliki organisasi penyelenggara pemilu independen sejak tahun 2001. Sementara pemilu 1999, penyelenggara pemilu masih diisi wakil pemerintah dan wakil parpol. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu kesekretariatan di bawah Sekjen. Struktur organisasi KPU sama dengan organisasi vertikal lain, seperti kementerian, kejaksaan, kepolisian dan lain-lainnya," terang Husni. Selanjutnya, Ketua KPU RI tidak khawatir soal moratorium dan rasionalisasi pegawai. "Struktur kepegawaian KPU sudah ramping dan efektif," ungkapnya. Komisi Pemilihan Umum memang hanya dipimpin satu orang pejabat eselon 1A yang menjabat posisi sekretariat jenderal. Sekjen mengkoordinir 40 pejabat eselon 2 di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Husni berjanji mengupayakan pemenambahan peran jabatan fungsional. Misalnya keahlian logistik, IT, sosialisasi dan lain-lain. Mereka-mereka ini juga akan mendapatkan tambahan honorarium, meski masih di bawah jabatan struktural. Dengan begitu semakin banyak peluang staf, dalam memaksimalkan kinerjanya, tidak semata-mata ingin mencapai jabatan struktural. "KPU ingin terus mengembangkan sekretariat jenderal yang kuat. Nantinya diharapkan ada fasilitasi dalam setiap mutasi dan pemindahan tugas pegawai," jelas Husni. Berikutnya, Husni menerangkan bahwa dalam manajemen kontemporer, sekretaris punya peran besar dalam keberhasilan organisasi. Roda organisasi di lembaga KPU sangat ditentukan sekretaris. Karenanya, komisioner, sekretaris dan seluruh sekretariat harus bekerja secara profesional. Semangat bekerja harus meningkat seiring peningkatan tunjangan kinerja. KPU terus berupaya meningkatkan kesejahteraan sekretariat dan lembaga. "KPU berkomitmen mendahulukan kesejahteraan staf dibandingkan komisioner," terang Husni mengakhiri pembicaraan. Agenda pembinaan staf di KPU Jatim diakhiri sekitar jam 11.00 WIB. Acara ditutup dengan foto bersama, sebelum Husni Kamil Manik mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (ones87)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali koordinasikan penganggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2018 di kantor KPU Jatim Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016. Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Indah Wahyuni, bersama stafnya, berkoordinasi terkait dengan penganggaran untuk Pilgub Tahun 2018 (18/5/2016). Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengungkapkan, pada kesempatan tersebut membahas lebih lanjut mengenai sharing anggaran anatara KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/ kota. “Utamanya yang Kita bahas adalah sharing anggaran antara KPU Provinsi dengan 18 KPU kabupaten/ kota yang melaksanakan pilkada di tahun 2018. Dan memfokuskan pada bahasan beberapa item dana sharing yang akan dibagikan,” jelas Eko Sasmito. Alumni Universitas Brawijaya ini menyampaikan pula bahwa Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 51 Tahun 2015 menjadi dasar penganggaran dana sharing untuk memenuhi anggaran pilgub. Kasubag Program dan Data KPU Jatim, Suwandi, menambahkan bahwa koordinasi kali ini membahas lebih spesifik item dana sharing yang akan dibagikan. “Pada pertemuan ini lebih spesifik lagi membahas item-item dana sharing yang akan dibagikan. Yang mana setelah pada tanggal 3 Mei 2016 kemarin bertempat di ruang rapat Kadiri, Kantor Gubernur Jawa Timur telah berkoordinasi adanya sharing anggaran Pilkada Tahun 2018 dengan pemerintah kabupaten/ kota,” imbuh Suwandi. (AACS)