Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), guna mengenang jasa Ki Hadjar Dewantara dan seluruh pejuang pendidikan. Selain itu poin utamanha ialah merefleksikan kembali makna dari peringatan Hardiknas, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, selama ini telah ikut serta memberikan pendidikan politik lebih dini kepada pemilih pemula. Demikian penyampaian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Senin (2/5/2016). “Upaya memberikan pendidikan politik dilakukan agar pemilih pemula dapat melek politik dan tumbuh rasa patriotisme serta nasionalisme dalam dirinya,” ujar Gogot. Disampaikan pula oleh pria kelahiran Magetan ini, bahwa dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, para pemilih pemula memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka dalam setiap pesta demokrasi yang ada di negara ini. “Dengan partisipasi pemilih pemula diharapkan akan semakin mengurangi angka ketidakhadiran pemilih (Golput-red) pada setiap pemilu. Namun, upaya memberikan pendidikan politik pada pemilih pemula sejauh ini memang masih menggunakan metode sosialisasi, dan ini dirasa belum cukup. Sudah saatnya Kita memikirkan perlunya mata pelajaran Pendidikan Politik dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA),” papar mantan wartawan ini. Di akhir wawancara Gogot mengutarakan bahwa mengapa kurikulum ini untuk siswa SMA, karena siswa SMA merupakan pemilih pemula di tingkat awal. Semakin dini memberikan pendidikan politik, maka akan semakin cepat tumbuhnya kesadaran bangsa Indonesia untuk ikut berpartisipasi bangsa dan negara ini. (AACS)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  mendapatkan apresiasi dari lembaga penyelenggara pemilihan umum di dunia. Dalam waktu dekat, KPU RI segera jadi tuan rumah rakor lembaga penyelenggara pemilu sedunia. Demikian pernyataan Komisioner Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU RI, Arief Budiman, dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang digelar KPU Jatim di Sun Hotel Sidoarjo (28/4/2016). Arief mengatakan bahwa promosi KPU di Indonesia diminati banyak negara. “Beberapa waktu lalu Kita, Komisioner KPU RI saat melakukan kunjungan dan pertemuan penyelenggara pemilu di beberapa negara, seperti Pak Ferry di Mesir, Pak Husni di Korea, Saya di Amerika. Banyak dari negara-negara tersebut yang menyatakan berminat dengan promosi pemilu yang dilakukan KPU RI. Sehingga kemungkinan tanggal 22-26 Agustus 2016 mendatang, rencana akan diadakan pertemuan penyelenggara Komisi pemilihan Umum se-Asia berubah menjadi se-Dunia,” papar Arief. Disampaikan juga oleh Arief Budiman, banyaknya minat negara lain kepada promosi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), menunjukkan bahwa KPU RI masih dipertimbangkan di luar negeri. Namun, lagi-lagi karena adanya keterbatasan anggaran untuk KPU RI, menurut mantan Komisioner KPU Jatim ini,  rencana kegiatan ini masih mengalami kesulitan. Tentu saja rencana ini mendapatkan apresiasi dari seluruh penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito berharap, KPU RI bisa melibatkan KPU Propinsi dalam acara tersebut. "Dengan begitu, kita bisa belajar secara langsung, perbandingan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan negara lain di dunia," ujar Eko. Demikian juga dengan KPU kabupaten/kota di Jawa Timur. Jika memungkinkan, mereka berharap bisa terlibat. Kalaupun tidak semua, setidaknya ada perwakilan KPU kabupaten/kota yang diundang. (AACS)  

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pesta demokrasi di Indonesia terus menunjukkan integritasnya dalam bekerja.  Inspektur Setjen KPU RI, Adi Wijaya menyatakan, dari semua lembaga negara, hanya KPU yang berani mengklaim pemilu berintegritas. Pernyataan Adi disampaikan, saat mengisi sesi kedua Rapat Evaliasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang dilaksanakan KPU Jatim di Sun Hotel Sidoarjo, Kamis (28/4/2016). Adi menjadi pembicara bersama Komisioner KPU RI, Arief Budiman. Menurut Adi, pemilu berintegritas merupakan produk yang harus dihasilkan KPU. “Karena produk KPU adalah pemilu berintegritas, maka Kita dituntut untuk dapat berintegritas. Integritas ini menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Akuntabilitas  tidak akan berarti tanpa adanya sebuah integritas,” terang Adi. Upaya KPU RI melaksanakan pemilu berintegritas, diantaranya dapat terlihat dari penghargaan yang diterima dan upaya-upaya yang dilakukannya. Menurut Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU RI, Arif Budiman menambahkan, KPU RI berhasil meraih penghargaan sebagai Lembaga non-struktural yang memberikan akses informasi kepada masyarakat luas. “KPU berhasil mendapatkan penghargaan sebagai lembaga non-struktural yang berkomitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas. Hal ini menunjukkan KPU merupakan instansi pemerintah yang tranparan kepada masyarakat. Penghargaan ini diperoleh karena keberhasilan fitur KPU berbasis teknologi seperti SILOG, SILON, SITAP, SITUNG, dan PPID juga,” papar Arief. Disampaikan pula oleh Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU RI, KPU RI pada kesempatan ini, kini KPU memiliki operation room. Satu ruangan untuk memonitoring hasil pemilu di 9 provinsi. Di ruangan itu ada sarana video conference-nya. Ditargetkan pada tahun 2019, KPU RI sudah dapat memiliki 34 monitor, sehingga dapat terhubung dengan 34 provinsi di Indonesia. (AACS)

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Harry Azhar Azis, memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Pasalnya,  hasil pemeriksaan BPK di KPU Jatim, minim temuan. Demikian pernyataan Ketua BPK saat menjadi pembicara dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang digelar di Sun Hotel, Sidoarjo Kamis (28/4/2016). Menurut Harry Azhar Azis, meski bukan sikap resmi BPK, KPU Jatim sebenarnya sudah menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Untuk bisa mencapai predikat itu, temuan maksimal hanya 3 persen saja dari anggaran yang dikelola.  Sayangnya, BPK tidak memberikan opini kepada KPU Propinsi, sehingga status KPU Jatim masih sama dengan KPU RI, berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari 88 lembaga negara yang diperiksa, hanya 7 yang disklaimer. Sedangkan KPU berada antara WTP dan Disklaimer. Khusus untuk KPU Jawa Timur, karena temuannya hanya sekitar 300 ribu saja, sebenarnya statusnya bisa WTP murni atau A Plus," terang Ketua BPK RI ini. Sementara Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menegaskan komitmen lembaganya dalam membangun Sistem keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan kerjanya. Pengalaman periode sebelumnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, menjadi bekal KPU periode ini dalam menjalankan tugasnya. "Harapan kami, BPK berkenan memberikan opini WTP kepada KPU, agar bisa menjadi warisan positif pada periodenya," ujar Husni mengakhiri materinya. Acara Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan yang digelar KPU Jatim, di Sun Hotel Sidoarjo tersebut, diikuti seluruh ketua, anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur. Sesi pertama dengan pembicara ketua BPK dan Ketua KPU RI dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 siang. Setelah ishoma, sesi berikutnya dilanjutkan dengan menghadirkan Anggota KPU RI, Arif Budiman, dan Adi Wijaya, Inspektur Setjen KPU RI sebagai pembicara. Moderator dipegang langsung oleh Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik  KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta. (AACS)

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Pernyataan menarik muncul dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan di Sun Hotel Sidoarjo, Kamis (28/4/2016), pagi tadi. Di hadapan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis, dan seluruh anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, KPU Jatim meminta pemeriksaan BPK terhadap satkernya, tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tapi setidaknya dua kali. Demikian penyampaian Sekretaris KPU Jatim, Eberta Kawima, dalam sambutannya. Menurut Wima, KPU Jatim sudah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam melakukan pengelolaan anggaran. Prinsip akuntabilitas dan transparan menjadi ruh dalam pengelolaan keuangan di KPU Jatim. "Karenanya, kami berharap ke depan, BPK tidak hanya sekali dalam melakukan pemeriksaan, tapi setidaknya bisa dua kali dalam satu tahun anggaran," ujar mantan sekretaris KPU Jember tersebut. Dengan begitu, Wima menambahkan, kesungguhan KPU Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan secara akuntabel dan transparan bisa dibuktikan. Senada dengan Sekretarisnya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat membuka acara, berharap, ke depan BPK bisa melakukan pemerataan dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selama ini, sampel pemeriksaan BPK hanya antara 4 sampai dengan 7 kabupaten/kota. "Kalaupun tidak memungkinkan memeriksa semua, paling tidak bisa bergantian seluruh satker KPU kabupaten/kota di Jatim. Tidak dalam rangka mencari kesalahan, tapi untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh satker yang ada," tandas Eko penuh harap. Tentu saja pernyataan menggelitik kedua penggede KPU Jawa Timur ini langsung mendapatkan tepuk tangan gemuruh dari para undangan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, tampak tersenyum simpul sambil menganggukkan kepala. (ones87)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 di Jawa Timur, mulai dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Rabu (27/4/2016) siang tadi, mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk rapat koordinasi dengan Komisi A. Tujuannya untuk membahas dana anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018. Turut hadir pula dalam rapat koordinasi Bawaslu, Polda Jawa Timur, Kodam Brawijaya serta Koartim, sedangkan dari unsur pemerintah ada Asisten Pemerintahan yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, BPKAD, Bappeda, Bakesbangpol dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur. Pada rapat koordinasi tersebut menurut Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, KPU Jawa Timur ditanya terkait rincian detail dari rencana kebutuhan anggaran Pilgub Tahun 2018. “Tadi KPU Jawa Timur ditanya terkait dengan anggaran Pilgub Tahun 2018. Kita menyampaikan dua (2) opsi. Opsi pertama, Pemerintah Provinsi membiayai semua anggaran Pilgub Tahun 2018 untuk 38 kabupaten/kota. Dengan besaran anggaran Rp. 1,127 Triliun. Selanjutnya opsi kedua, melakukan sharing anggaran dengan 18 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018. Jika dengan opsi sharing ini maka diperoleh besaran kebutuhan Rp. 797,246 Milyar,” jelas Eko. Ketua KPU Jawa Timur menyampaikan pula bahwa dalam rapat koordinasi tadi diperoleh beberapa kesepakatan. “Kesepakatan hasil pertemuan tadi, pertama Pemerintah Provinsi segera melakukan koordinasi terkait mekanisme sharingnya dengan Pemerintah kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018. Kedua, Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah kabupaten/ kota membuat perencanaan lebih lanjut menyangkut kebutuhan di kabuaten/ kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota mengkomunikasikan item-item mana saja yang akan disharingkan,” jelas Ketua KPU Jawa Timur. Sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Jawa Timur, langkah-langkah dalam kesepakatan tersebut bertujuan agar pembiayaan Pilgub Tahun 2018 segera dapat diketahui besarannya, serta lebih efektif dan efisien. Diakhir rapat koordinasi Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Purnomo, mengutarakan bahwa anggaran Pilkada Tahun 2018 diperkirakan sekitar Rp. 1,6 Triliun. “ Perkiraan anggaran Rp. 1,6 Triliun ini akan dikelola beberapa lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Bakesbang dan Koartim,” kata Freddy. (ones87)