Berita Terkini

  Jombang, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang (KPU Jombang) menerapkan kebijakan pionir berupa Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) dengan diterbitkannya Surat Keputusan  Nomor 60/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang sudah berjalan 3 (tiga) bulan ini. Ketua KPU Jombang, Athoillah menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya serius dalam penerapan kebijakan ini. “Ada beberapa strategi nyata dalam mewujudkan mimpi eco-office ini, antara lain Pengurangan Sampah Plastik dan Kertas, dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah, seperti tidak menggunakan piring dan gelas dari bahan plastik, styrofoam dan kertas yang sekali pakai. Lalu, meningkatkan penggunaan peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca, melamin, keramik. Tidak menggunakan air minum dalam kemasan baik dalam kegiatan rutin maupun insidentil yang diselenggarakan. Kami juga menyediakan tumbler bagi seluruh keluarga besar lembaga ini, tidak lagi memakai air kemasan plastik. Dalam administrasi sehari-hari kami juga mengurangi penggunaan kertas, dengan cara menggunakan kembali (re-use), terutama dalam penggunaan kertas untuk pembuatan dokumen yang masih bersifat draf.” ungkapnya. Sejak tiga bulan diberlakukan eco-office ini, KPU Jombang berhemat tidak menggunakan 4.620 gelas plastik air kemasan, dan berhemat dalam belanja kertas, karena dalam 1 rim kertas sama dengan satu batang pohon, dengan menggunakan kertas bekas sebagai drafting surat, selain hemat penggunaan alat tulis kantor, KPU Jombang juga ikut andil menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini juga membeberkan tentang penghematan penggunaan listrik. “Kami  sepakati untuk mematikan lampu ruangan apabila tidak diperlukan, mencabut stop kontak, mengatur alat elektronik agar dalam kondisi auto off ketika tidak dipergunakan, KPU Jombang juga bercita-cita membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sudah kami ajukan ke KPU RI,” imbuhnya. Dari segi penghematan penggunaan air, mematikan kran air apabila tidak diperlukan, melaporkan dengan segera kepada petugas  kebersihan jika menemukan kondisi kran bocor, meningkatkan pemanfaatan air bekas perkantoran secara sederhana untuk menyiram tanaman perkantoran juga menjadi harapanya dapat dilakukan oleh seluruh punggawa kantornya. Termasuk dalam rangka menjaga kebersihan/ kenyamanan ruang kerja, selain menjaga kebersihan ruang kerja, kebiasaan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan dan tidak merokok di gedung kantor, kecuali yang dilengkapi fasilitas penghisap udara/asap menjadi budaya di kantor ini. “Sebagai wujud nyata memperingati Hari Pohon Sedunia hari ini, selain kami menggelorakan eco-office, KPU Jombang juga sudah menanam pohon sebanyak 22 (dua puluh dua) batang pohon selama 3 (tiga) bulan ini, ada pohon trembesi yang mampu menyerap CO2 paling banyak, pohon tabebuya/sakura pink, pohon kelor, kelengkeng, rambutan dan mangga gadung, jadi total kita memiliki 42 (empat puluh dua) batang pohon, sebelumya sudah menanam 20 (dua) bibit pohon, dan tidak semua kita beli, ada sumbangsih dari masyarakat dan CSR dari perusahaan swasta yang peduli lingkungan” tuturnya. Langkah nyata KPU Jombang terhadap pelestarian lingkungan terbukti nyata dengan digerakannya kerja bhakti di setiap pagi hari Jumat, bahkan pada tanggal 27 September yang lalu Komisioner KPU RI Pramono Ubaidillah Tanthowi melakukan inspeksi mendadak dan berbaur mengikuti kerja bhakti di lingkungan KPU Jombang. (denlaks/ed humas)

  Pacitan, jatim.kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas), Gogot Cahyo Baskoro hadir sebagai juri dalam lomba desain maskot dan cipta jingle di KPU Kabupaten Pacitan pada hari ini (Kamis, 21/11) bertempat di Kantor KPU Kabupaten, Jl. Veteran No. 66 Gantung Pacitan. Pada penjurian desain maskot dan cipta jingle ini, Gogot menekankan penilaian berdasarkan kesesuaian karya dengan tujuan, yang diantaranya untuk memberikan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan parmas. Selain Gogot, jajaran juri yang terlibat adalah Triyono (Wakil Ketua Dewan Kesenian Pacitan) dan Ninik (Seniman sekaligus Akademisi) sebagai juri maskot, serta Djohan Perwiranto (Budayawan) dan Suharnowo (Pemusik) sebagai juri cipta jingle. Lomba desain maskot dan cipta jingle ini dilakukan dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pacitan. Lomba dilaksanakan selama tujuh belas hari terhitung mulai 5 November 2019 sampai dengan 21 November 2019. “Lomba ini dibuka setelah Kami (KPU Pacitan-red) menentukan kriteria lomba melalui workshop dengan melibatkan para seniman dan budayawan di Pacitan”, terang Sulistyorini, Ketua KPU Pacitan. Dalam kesempatan tersebut, Gogot, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa jingle dan maskot yang terpilih adalah yang sesuai dengan tujuan, di antaranya peningkatan partisipasi masyarakat, membuat pemilihan lebih menarik, serta sesuai dengan interpretasi publik. “Jangan sampai jingle dan maskot terpilih menjadi kontraproduktif dengan tujuan masyarakat”, tegasnya. Kontraproduktif ini misal salah satu icon maskot ataupun lirik jingle digunakan sebagai simbol oleh salah satu Pasangan Calon atau partai politik tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhaitkan dalam menilai maskot dan jingle secara umum adalah orisinalitas karya, relevansi antara karya dengan lokalitas, menarik, unik, dan mudah diingat. Sedangkan secara spesifik untuk maskot di antaranya maskot mengandung unsur estetikan, maskot dapat diaplikasikan pada media lain, mengandung unsur filosofis, dan netralitas maskot. Sedangkan untuk jingle di antaranya aransemen musik, pilihan diksi dalam lirik, serta kualitas audio yang digunakan. Salah satu juri jingle, Djohan juga menambahkan bahwa jingle juga harus mengandung ajakan masyarakat untuk memilih dan memiliki alur yang baik dalam liriknya. Untuk diketahui, jumlah maskot yang dinilai sebanyak 41 karya dari 37 peserta serta jingle sebanyak 26 karya dari 26 peserta.  Peserta lomba dibatasi hanya untuk masyarakat Kabupaten Pacitan. (ANNY/AACS)

    Madiun, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) telah menuntaskan pelaksanaan Rapat Koordinasi (rakor) Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai penutup Rakor Pembinaan ASN, hari ini (21/11) KPU Jatim melaksanakan Rakor Pembinaan ASN gelombang 5 di hotel Aston Madiun. Hadir sebagai peserta dalam Rakor Pembinaan ASN Gelombang 5 ini diantaranya berasal dari KPU Kabupaten Pacitan, KPU Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Trenggalek, KPU Kabupaten Magetan, KPU Kabupaten dan Kota Madiun, serta KPU Kabupaten Ngawi. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya kembali menyampaikan bahwa Rakor Pembinaan ASN ini merupakan agenda pertama kali yang diselenggarakan oleh KPU Jatim maupun KPU RI. “Bahkan Ketua dan Sekjen KPU RI kemarin hadir langsung di Malang untuk melihat Rakor Pembinaan ASN. Berikutnya pembinaan yang melibatkan seluruh PNS organik maupun DPK. Berharap kedepan dapat menyelenggarakan Rakor Pembinaan yang mengundang seluruh Komisioner, seluruh staf ASN, dan tenaga pendukung,” harapnya (21/11/2019). Tujuan diselenggarakannya Rakor Pembinaan ASN ini sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU Jatim yakni diantaranya memperkuat dan memperkokoh kelembagaan KPU, menjalin silaturahmi, memperkenalkan pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, memperkenalkan pembagian wilayah kerja / korwil yang dibagi menjadi 7 korwil daerah. “Dengan dilaksanakan Rakor ini, Kami berharap kepada Kawan-kawan ASN bisa menjadi aparatur negara yang layak dan menjadi panutan karena memiliki integritas, karya, kinerja, dedikasi dan pengabdian yang luar biasa. Sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang semakin berkualitas melalui Capacity and Character Optimization SDM Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui Updating Pola Manajerial Prophetic Leadership,” tegas Ketua KPU Jatim. Pria yang akrab disapa Cak Anam ini mengingatkan pula 6 nilai yang harus dimiliki ASN KPU. Yaitu, beretika, bekerja tuntas, berinovasi, berkeputusan tegas, berkolaborasi, dan berfikir strategis. “Bekerja di KPU dinamikanya berbeda dengan satker lain. Dinamika bekerja di KPU sangat dinamis. Ada saatnya bekerja di KPU sampai menginap, tidak pulang ke rumah, ada saatnya sedikit kegiatan, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa disamakan seperti jam kerja di satker lain yang dimulai sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Meski begitu tunjangan di KPU pun juga sebanding dengan kerjanya. Saat ini KPU tidak lagi menjadi tempat mutasi ASN Pemda yang kurang memiliki kemampuan dan diperhitungkan oleh lembaga lain. Untuk itu, sudah seharusnya ASN di KPU ini bersyukur dan terus meningkatkan kinerjanya,” papar Ketua KPU Jatim. Mengakhiri sambutannya, Ketua KPU Jatim enyampaikan terimakasih kepada KPU Kabupaten/ Kota peserta Rakor Pembinaan ASN yang menjadi 12 KPU Kabupaten/Kota sampling dalam audit kinerja oleh BPK. Karena telah memfasilitasi BPK dengan baik dan profesional. (AACS/EKA)

  Jakarta, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai koordinator di wilayahnya, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kali ini hadir mendampingi KPU Kabupaten/ Kota penyelenggara pemilihan serentak 2020 untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Gelombang II Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada Pemilihan Serentak 2020. Bimtek dilaksnakan selama dua hari, Kamis sampai dengan Jum’at, tanggal 21-22 November 2019 bertempat di Gedung LPPI Jakarta. Berkesempatan hadir mewakili KPU Jatim yakni, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Eddy Prayitno serta operator SILON (Sistem Pencalonan), Ajeng Eka Farida. Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Eddy Prayitno menuturkan bila sebagaimana yang disampaikan Ibu Kepala Biro Tekmas KPU RI, Nur Syarifah, Bimtek ini bertujuan untuk menyamakan kualitas dalam hal melakukan advokasi pendampingan pada peserta pemilihan 2020 nanti. “Provinsi Jawa Timur hadir dalam bimtek ini meskipun tidak sedang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena di wilayahnya ada 19 KPU Kabupaten/ Kota yang akan menyelenggara pemilihan pada 2020. KPU Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari KPU RI memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan supervisi dan monitoring kepada Kabupaten/ Kota. Sehingga seluruh tahapan dapat dipantau oleh KPU RI,” jelasnya (21/11/2019). Pada bimtek ini menurut Eddy, KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota diingatkan pula oleh Wakil Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU RI, Viryan agar tidak meremehkan dan tetap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan SILON, serta tidak terlena dengan keberhasilan pemilu 2019. “Sehingga tahapan Kita yang menggunakan SILON tidak menjadi sengketa dalam pencalonan. Kita harus bisa memastikan ini berjalan dengan baik. Kedepan SILON KPU ini akan dikembangkan terintegrasi dengan SITUNG, SIDALIH, dan e-REKAP,” pungkas Eddy. Selain Jawa Timur hadir sebagai peserta bimtek yaitu dari Jateng, Jabar, DIY, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara dan NTB. (AEF/AACS)

  Probolinggo, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur kembali menggelar rapat koordinasi ASN gelombang 4 (Selasa, 19/11). Pada rakor kali ini Ketua KPU Jatim, menekankan kepada pentinganya 6b selain juga mengenai SOP kerja. Mengawali sambutannya, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan pentingnya diselenggarakan rakor ASN ini. “Rakor ASN yang memang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan di Jawa Timur ini penting diadakan karena selain memperkuat dan memperkokoh kelembagaan KPU juga sebagai ajang silaturahmi ASN di Jawa Timur. Kita pada kesempatan ini akan menyamakan SOP kerja, maksimalisasi koordinator wilayah dan membahas mengenai 6B,” ujar Anam (19/11/2019). Lebih lanjut, Anam menjelaskan 6B ini adalah beretika, berfikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja tuntas. “6B ini adalah upaya yang Kita lakukan untuk bekerja di kelembagaan KPU. KPU ini Lembaga unik produk reformasi yang tidak terlalu kaku memaknai birokrasi, namun beretika dengan pimpinan dan sesame secretariat juga perlu diatur polanya. Berfikir strategis dalam bekerja harus dilakukan. Berinovasi juga harus dilakukan sebagai ASN KPU dalam bekerja,” tegasnya. Berikutnya, Ketua KPU Jatim ini juga melihat masih banyak kabupaten/ kota bekerja tidak sesuai SOP. Bekerja sesuai SOP ini yang dilakukan KPU Jatim. Harapannya juga dilakukan di kabupaten/ kota. Kita di KPU berbasis rapat pleno KPU. Pleno melibatkan komisioner, kasubag, bendahara. Produk pleno wajib dilaksanakan karena sudah digodok di rapat pleno dan dihadiri semua unsur,”tegas Anam mengakhiri sambutannya. Rakor ASN gelombang 4 diikuti oleh ASN dari 7 KPU Kabupaten/Kota di wilayah Tapal Kuda. Dilaksanakan di hotel Bromo Park Probolinggo dimulai pukul 10.00 WIB-selesai, hari Selasa, tanggal 19 November 2019. (AACS)

  Jakarta, jatim.kpu.go.id- Malam penyerahan dan penganugerahan keterbukaan informasi publik (Minggu, 17/11), Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan kehormatan menerima penganugerahan nominasi PPID terinformatif untuk kategori satker besar. Penganugerahan disampaikan oleh KPU RI di Mercure Convention Center Ancol Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB. Hadir menerima penghargaan ini Komisioner KPU Jatim, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro. Dengan didampingi staf Subbagian Tekmas KPU Jatim, Ajeng Eka Farida, dan operator e-PPID, Alrisa Ayu. Gogot dalam kesempatan ini menyampaikan rasa syukurnya, dan terima kasihnya kepada KPU RI atas penganugerahan dan kepercayaan yang diberikan oleh KPU RI serta kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk capaian ini, termasuk KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. “Kedepan Pekerjaan Rumah Kita masih sangat banyak. Penghargaan memang penting, namun yang jauh lebih penting adalah meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di wilayah KPU se-Jawa Timur,” tutur Gogot (17/11/2019). Untuk itu pada kesempatan ini, Gogot mengajak seluruh KPU di Jawa Timur, utamanya satker KPU Provinsi untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. “KPU RI hari ini juga kembali melakukan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik dengan meluncurkan e-PPID. Aplikasi ini akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Mari Kita wujudkan dan sukseskan upaya maksimalisasi pengelolaan e-PPID ini, untuk menjadikan KPU sebagai sumber utama dalam penyediaan informasi kepemiluan kepada masyarakat,” pungkasnya dengan tegas dan penuh keoptimisan. (AACS)