Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka menyinergikan kinerja antar subbagian di sekretariat, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan rapat staf rutin bulanan. Rapat staf hari ini (Senin, 14/10) melibatkan Komisioner, Sekretaris serta seluruh staf KPU Jatim. Dilaksanakan mulai dari pukul 08.30 WIB di ruang rapat lantai II. Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima mengawali rapat menyampaikan bahwa agenda kali ini seperti pada umumnya, menyinergikan kinerja setiap subbagian. “Serta menampung aspirasi atau saran dari staf sebagai bahan masukan bagi kebijakan yan bersifat bottom-up,” tutur Sekretaris KPU Jatim (14/10/2019). Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam rapat staf ini mengungkapkan apresiasinya atas kinerja keluarga besar KPU Jatim dalam penyelenggaran pemilu 2019 kemarin. “Kami mengapresiasi kinerja staf KPU Jatim, prinsip semua tahapan pemilu clear dan selesai,” katanya. Anam melanjutkan, “Prinsip utama dalam bekerja adalah kenyamanan. Untuk mendukung kenyamanan harus dilakukan banyak hal, seperti dengan kekompakan dan rasa kekeluargaan. Kami pun, jajaran Pimpinan juga memberikan kepercayaan secara utuh kepada semua Kabag dan Kasubag agar dapat bekerja dengan baik. Dan alhamdulillah, hasilnya juga luar biasa,” ungkap pria yang akrab dipanggil Cak Anam ini. Usai adanya pengarahan dari Komisioner dan Sekretaris KPU Jatim, setiap Kabag, Kasubag secara bergiliran menyampaikan perkembangan program dan kegiatannya. Staf pun ikut menyampaikan saran terhadap kebijakan yang ada. Selesai rapat sekitar pukul 12.30 WIB, seluruh keluarga besar KPU Jatim kembali ke rung kerja masing-masing. (AACS)

  Bangkalan, jatim.kpu.go.id- Operator SIMAK-BMN dan SAIBA merupakan bagian penting dari akuntabilitas KPU. Demikian diungkapkan Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima saat menyampaikan laporan kegiatan pada rapat Rekonsiliasi Wilayah (SIMAK-BMN dan SAIBA) Triwulan 3 di KPU Bangkalan (Kamis, 10/10). Sekretaris KPU Jatim melaporkan bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama dua hari, Kamis – Jum’at, tanggal 10 sampai 11 Oktober 2019. Dengan mengundang operator SIMAK-BMN dan operator SAIBA dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. “Operator SIMAK-BMN dan operator SAIBA adalah orang yang sangat penting posisinya. Mereka melaksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan angka, melakukan pendataan, melakukan input data terkait dengan keuangan, terkait dengan neraca, akuntansi, persediaan, barang milik negara, semuanya harus diinput atau direkonsiliasikan secara bersama-sama. Ini merupakan salah satu upaya KPU untuk mewujudkan akuntabilitas,” jelasnya (10/10/2019). Lebih lanjut, Wima menjelaskan akuntabilitas itu artinya menggunakan anggaran negara secara baik dan mempertanggungjawabkannya dengan secara baik pula. “Silahkan waktu dua hari ini betul-betul konsen, jangan sampai ada angka yang tidak sama, baik di tingkat wilayah maupun satker. Silahkan kroscek, melakukan rekonsiliasi bersama supaya hasilnya lebih baik. Saya minta tolong Jawa Timur harus baik dan selesai, supaya sampai pusat hasilnya baik dan tidak ada selisih antara SIMAK dan SAIBA-nya,” tegas Sekretaris KPU Jatim ini. Pada rekonsiliasi wilayah triwulan 3 ini menghadirkan narasumber dari KPU RI, yakni operator SIMAK-BMN KPU RI, Galuh dan operator SAIBA KPU RI, Risma. (AACS)

  Batu, jatim.kpu.go.id- Keakuratan data pemilih penting untuk mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dalam Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Sebelumnya, Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Suharto selaku Ketua Kegiatan melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Rabu-Kamis, tanggal 9-10 Oktober 2019 di hotel Purnama Kota Batu. “Dengan mengundang Divisi Perencanaan; Data dan Informasi serta Operator Sidalih dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur,” katanya (9/10/2019). Lebih lanjut Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menerangkan rakor diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi hasil pemutakhiran data pemilih pemilu 2019 dan sekaligus untuk persiapan pilkada 2020. “Dampak pemutakhiran data ini pada partisipasi masyarakat. Semakin bagus data pemilih, maka partisipasi masyarakat akan semakin bagus. Sehingga dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diharapkan data pemilih akan semakin bagus, akurat dan akuntabel,” ujar Anam. Mengingat pentingnya data pemilih, Ketua KPU Jatim juga mengharap Komisioner yang baru menjabat wajib mempelajari dengan cepat proses pemutakhiran data pemilih. Sehingga tidak hanya paham teori tapi sekaligus memahami praktek lapangannya. Rakor ini dihadiri pula Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia. Serta Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pendaftaran seleksi terbatas jabatan Administrator (Eselon III) dan jabatan Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota  di Jawa Timur resmi dibuka. Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran akan dilakukan dari tanggal 8 sampai 18 Oktober 2019. Demikian diungkapkan Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima. Mulai kemarin, hari Selasa (7/10) pendaftaran seleksi terbatas ini menurut Sekretaris KPU Jatim sudah diumumkan di laman resmi KPU Jatim (jatim.kpu.go.id). ‘’Persyaratan secara lengkap dapat diunduh di website KPU Jatim pula. Selanjutnya pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran tanggal 8-18 Oktober 2019, seleksi administrasi 19-22 Oktober 2019, pengumuman hasil seleksi administrasi 23 Oktober 2019, dan wawancara 24-25 Oktober 2019,’’ jelasnya (8­­­/10/2019). Sekretaris KPU Jatim ini juga berharap PNS KPU, baik itu organik maupun DPK (Diperbantukan-red) yang sudah mengabdi di KPU dan memenuhi syarat kompetensi dipersilahkan untuk mendaftar. “Karena peningkatan jenjang karir bagi PNS, kesempatannya hanya melalui seleksi terbatas,” tegas Wima. Formasi jabatan yang ditawarkan diantaranya, yakni jabatan Administrator untuk Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jatim dan Sekretaris KPU Kabupaten Magetan. Lalu jabatan Pengawas (Eselon IV) untuk Kasubag Tekmas KPU Kabupaten Pacitan, Kasubag Tekmas KPU Kabupaten Malang, Kasubag Progda KPU Kabupaten Jember, Kasubag Progda KPU Kabupaten Magetan, Kasubag Progda KPU Kota Kediri, Kasubag Progda Kota Pasuruan, Kasubag KUL KPU Kabupaten Nganjuk, Kasubag KUL KPU Kabupaten Madiun, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Ponorogo, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Pamekasan, KUL KPU Kabupaten Ponorogo, Kasubag Tekmas KPU Kabupaten Probolinggo. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menyampaikan perkembangan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2019. Sampai dengan,hari ini, menurut Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, sudah ada 15 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang telah melakukan penandatanganan NPHD. Sementara itu, sebagaimana disampaikan Rozaq, meskipun didalam tahapan disebutkan penandatanganan NPHD paling lambat dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2019, namun sampai dengan sekarang ini masih tersisa empat Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang belum melakukan penandatanganan NPHD. “Empat Kabupaten/ Kota yang belum melakukan penandatangan NPHD ini memang ada beberapa kendala. Diantaranya karena belum menemukan kesepakatan terkait dengan anggaran hibah yang naik bila dibandingkan dengan Pilkada 2015. Hal ini terjadi sebab adanya kenaikan honor penyelenggara adhoc. Kendala berikutnya karena Kepala Daerah yang bersangkutan posisinya masih di luar negeri, anggaran hibah masih direview kembali oleh pemerintah daerah, anggaran masih dalam pembahasan TAPD, dan sebagainya,” papar mantan Komisioner KPU Sampang ini saat dimintai keterangan (7/10/2019). Rozaq melanjutkan, bahwa kendala-kendala ini sudah disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur kepada KPU Republik Indonesia. “Dan hari ini, KPU Republik Indonesia juga telah menyampaikan perkembangan penandatanganan NPHD kepada publik melalui konferensi pers. Selanjutnya keempat KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang belum melakukan penandatanganan NPHD ini, oleh Kemendagri difasilitasi untuk mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Daerahnya di Jakarta. Hadir mendampingi dalam pertemuan ini Ketua KPU Republik Indonesia. Kami pun optimis keempat Kabupaten/ Kota yang tersisa, dalam minggu ini akan segera melaksanakan penandatanganan NPHD,” tutupnya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pada rapat Persiapan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di aula lantai 2, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menyampaikan kesiapan satker di wilayahnya dalam mempertanggungjawabkan kinerja selama penyelenggaraan pemilu 2019. Kesiapan ini disampaikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan bertugas melakukan pemeriksaan selama satu bulan kedepan. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menuturkan adanya audit kinerja dari BPK ini sebagai salah satu bentuk akuntablitas KPU sebagai lembaga negara/ publik. “Audit kinerja ini akan melihat seberapa efektif dan efisien penggunaan uang negara ini untuk penyelenggaraan kegiatan di KPU. Audit kinerja menjadi salah satu pembinaan bagi KPU, dan akan berdampak positif bagi kelembagaan KPU,” jelas Anam (1/10). Ketua KPU Jatim ini juga memerintahkan kepada Komisioner KPU Kabupaten/ Kota yang terpilih menjadi sampling, untuk aktif memberikan penjelasan sesuai kondisi riil karena yang memahami kebijakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah Komisioner. “Sehingga BPK memperoleh pemahaman yang utuh, dan tidak menimbulkan pemahaman adanya in-efisiensi,” terangnya. Menambahkan keterangan Ketua KPU Jatim, Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima, meminta KPU Kabupaten/ Kota agar mencukupi dokumen yang diminta oleh pemeriksa nanti. “Pilkada dilaksanakan terus, tetapi permintaan dokumen juga tidak boleh tidak terlayani. Dua-duanya harus jalan, karena dua-duanya merupakan pekerjaan penting. Komitmen menjadi satker berintegritas mari Kita buktikan di kesempatan ini,” tegas Wima. Berikutnya, Abdul Choliq selaku BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang juga selaku Wakil Ketua Tim Pemeriksa untuk satker KPU, menyampaikan tujuan pemeriksaan BPK. “Pertama Kami menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan kerjasama yang ada. Pemeriksaan ini bertujuan  untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemilu 2019 dengan mempergunakan aspek efisiensi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU. Untuk mencapai tujuan ini BPK akan melihat atau melakukan pemeriksaan dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pertanggungjawaban di setiap tahapan,” papar Choliq. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini berharap pemeriksaan ini bermanfaat, ada perbaikan yang bisa BPK rekomendasikan kepada KPU. “Apalagi pemeriksaan kinerja ini tujuannya memang untuk memberikan rekomendasi atas keberhasilan program kerja yang ada. Terakhir, Kami juga mengapresiasi pemilu 2019 berjalan cukup lancar,” tutupnya. (AACS)