Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka maksimalkan ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) pindahkan ruang Media Center. Nantinya bekas ruangan media center akan digunakan sebagai ruang audio visual RPP. Sebelumnya, Ruang audio visual ini masih masih terintegrasi dengan ruang display alat peraga pemilu. Selanjutnya, menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim, Slamet Setidjoaji, di ruang audio visual yang baru ini akan dilengkapi dengan layar, tata cahaya, kursi penonton, perangkat pemutar film, dan proyektor. “Yang sebelumnya belum bisa dilengkapi,” ujar Slamet (24/02/2017). Slamet mengimbuhkan, “Sementara itu, Media Center yang semula ada di bagian depan kantor KPU Jatim, saat ini dalam proses dipindahkan ke ruang subbag Teknis dan Hupmas yang lama”. Pembangunan ruang Media Center yang baru ini sebagaimana disampaikan oleh Kabag Hukum; Teknis dan Hupmas KPU Jatim belum dimulai. Namun, sebagaimana dijelaskan Kepala Subbagian Umum dan Logistik KPU Jatim, Agus Nugroho, meja untuk melengkapi ruang media center, mulai sekarang sudah dikerjakan. Pembangunan ruang audio visual serta Media Center ditargetkan sudah selesai pada pertengahan bulan Maret 2017. (AACS)

  Batu, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Kamis, tanggal 23 Februari 2017, jam setengah 10 pagi melakukan supervisi dan monitoring rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. Rapat ini dilaksanakan di Royal Orchids Garden Hotel, jalan Indragiri Nomor 4 Pesanggrahan Kota Batu. Hadir sebagai perwakilan dari KPU Jatim, Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam dan Divisi Umum; Keuangan dan Logistik, Dewita Hayu Shinta. Rapat ini mengundang pula Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kota Batu, Saksi Pasangan Calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Kota Batu. Divisi Umum; Keuangan dan Logistik, Dewita Hayu Shinta menjelaskan bahwa kedatangan KPU Jatim pada rapat tersebut dalam rangka supervisi dan monitoring pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. “Supervisi dan monitoring yang Kita lakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di tiga kecamatan yang ada di Kota Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur perempuan yang akrab disapa Shinta ini (23/02/2017). Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 ini dijadwalkan akan selesai pada pukul 12.30 WIB. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) maraton membahas Rencana Kebutuhan Biaya (RKB). Selama dua hari berturut-turut ini, KPU Jatim sudah melakukan rapat Pleno pembahasan RKB sampai dengan larut malam. Bahasan RKB ini ditargetkan sudah selesai pada minggu ini. Pada rapat Pleno pembahasan RKB pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, menurut  Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima,  KPU Jatim melakukan kroscek terkait dengan rumus penjumlahan di rumus excel. “Kami melakukan pencermatan terkait dengan rencana anggaran yang semula sebesar Rp. 857.202.091.864,00, kemudian dari Pemerintah Provinsi dianggarkan menjadi Rp. 817.246.782.439,00. Sehingga dengan adanya pengurangan kurang lebih sekitar 40 miliar ini, KPU Jatim harus melakukan pencermatan dan penyesuaian,” jelas Wima saat dimintai keterangan (22/02/2017). Wima melanjutkan, “Karena komposisi RKB juga masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015. Akan Kita rubah dan sesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 43/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota”. RKB selanjutnya akan diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur. selambat-lambatnya minggu depan. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini less paper less. Demikian yang disampaikan Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) KPU Jawa Timur (KPU Jatim), Arif Sentiawan, usai mengikuti Bimbingan Teknis Pemrosesan Sistem Terpadu Kenaikan Pangkat Otomatis di ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI, kemarin (Senin, 21/2). Menurut Arif, Kenaikan Pangkat Otomatis yakni penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS atas pengabdiannya. “Penghargaan ini diberikan reguler setiap empat (4) tahun sekali,” ujar  Operator SAPK KPU Jatim (21/02/2017). Saat ini usulan kenaikan pangkat otomatis sebagaimana disampaikan Arif, less paper less. “Artinya, usulan kenaikan pangkat otomatis PNS tidak perlu banyak melampirkan berkas atau menggunakan banyak kertas. Ini akan memudahkan pengusul kenaikan pangkat otomatis. Selain itu, berkas-berkas ini pun tidak terlalu banyak yang menumpuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sehingga pelaksanaan proses kenaikan pangkat otomatis lebih efektif,” jelas staf Organisasi dan SDM KPU Jatim. Usulan kenaikan pangkat otomatis saat ini less paper less, sebab telah menggunakan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu dari BKN yang dilaunching pada tanggal 23 November 2016. Melalui sistem ini, semua data bisa diupdate dan terintegrasi optimal. Pada bimtek tersebut selain membahas hal di atas, juga membahas mengenai pengetahuan dan ketrampilan pelayanan kepegawaian, serta update kepegawaian dalam proses kenaikan pangkat. Untuk update kepegawaian, operator SAPK diharapkan selalu melakukan update data pegawai, terutama Sasaran Kerja Pegawai (SKP), jabatan strutural maupun fungsional, mutasi dan hukuman disiplin pegawai. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) telah miliki Kepala Subbagian (Kasubbag) Program dan Data ‘baru’ sejak hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017. Sebelumnya, hampir dua (2) bulan, posisi ini kosong. Posisi Kasubbag Program dan Data diisi oleh Nurita Paramita dari KPU Kota Surabaya. Di posisi barunya, Nurita mempunyai beberapa program kerja yang akan dilakukan bersama subbagiannya. Saat diwawancarai, Kasubbag Program dan Data KPU Jatim ini menyampaikan program kerja yang menjadi targetnya di awal kerja. “Sebagaimana yang diamanahkan oleh Pimpinan, pertama Saya harus segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang ada di KPU Jatim. Selanjutnya, segera mempelajari dan menyesuaikan rencana kerja yang ada,” tutur perempuan yang akrab disapa Nurita ini (20/02/2017). Selain itu, semakin dekatnya waktu tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, saat ini menurut Nurita, KPU Jatim sedang dikejar target untuk menyelesaikan masalah penganggaran. “Minggu ini Kita sudah harus menyelesaikan masalah penganggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Kasubbag Program dan Data KPU Jatim. Berikutnya program kerja Kasubbag Program dan Data adalah menghimpun usulan KPU Kabupaten/ Kota terkait pagu minus penyusunan anggaran Kabupaten/ Kota. Usulan-usulan ini selanjutnya akan Kita rekap dan disampaikan pada KPU RI. “Terakhir, Kita akan melakukan revisi anggaran. Sesuai amanah Penerima Apel tadi pagi, revisi anggaran dilakukan secermat mungkin. Sehingga, revisi tidak dilakukan berulangkali,” pungkas mantan Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Surabaya ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) koordinasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Koordinasi dilakukan agar program KKBPK dimasukkan pada visi, misi dan program pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bidang (Kasubid) Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi, Sukamto, yang melakukan koordinasi ke KPU Jatim bersama stafnya Aulia Dikmah. “Kami membahas mengenai program KKBPK agar dimasukkan ke dalam materi visi, misi, dan program pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun depan, yakni Tahun 2018. Sehingga, jika pasangan calon tersebut terpilih, maka ending-nya adalah rencana strategis (renstra),” kata Sukamto (14/02). Sukamto mengimbuhkan, setelah program KKBPK ini terkoordinasi dengan KPU Jatim. Harapannya akan terintegrasi atau diikuti pula dengan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2018. Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima membenarkan adanya koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur ini. “BKKBN menginginkan program KKBPK ini menjadi skala prioritas serta masuk dalam salah satu visi, misi dan program dari pasangan calon. Pada pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya, sebenarnya permasalahan terkait dengan kependudukan dan kesejahteraan keluarga sudah ada, namun memang belum menjadi skala prioritas,” ungkap Wima (17/02/2017). Wima melanjutkan, “Program KKBPK ini memang penting. Karena salah satu cara meningkatkan SDM masyarakat memang dimulai dari keluarga yang sehat dulu. Untuk itu KPU Jatim akan mencoba memasukkan program KKBPK pada Pilkada Tahun 2018”. Sebagai bentuk komitmen Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur atas program KKBPK, hari ini, Jum’at (17/02), mengundang Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito menjadi salah satu narasumber pada acara Konsultasi Kepala Seksi (KOSI) se-Jawa Timur. Dimana salah satu agendanya untuk membahas program KKBPK agar masuk dalam materi debat pasangan calon pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Jawa Timur. (AACS)