Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) selama tiga hari mulai hari ini, Kamis s.d Sabtu (19-21/01/2017), mengadakan rapat Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 bersama operator SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB, bertempat di KPU Kota Surabaya, jalan Adityawarman Nomor 87-89 Surabaya. Pada rapat Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan TA. 2016 ini, KPU Jatim mendatangkan fasilitator dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 1, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI, Biro Keuangan KPU RI, dan Biro Umum KPU RI. Kepala Bagian Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Akhmad Sudjono selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa rapat ini bermaksud mengumpulkan bahan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja. “Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan keakuratan informasi sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan,” kata Jono saat menyampaikan laporan kegiatan (19/01/2017). Selanjutnya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya menuturkan kegiatan ini sebagai salah satu sarana untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Dimana Kita melakukan proses-proses untuk melakukan pengelolaan anggaran yang benar,” tutur Eko. Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima dalam arahannya mengungkapkan jika pada rapat ini akan membahas laporan pengelolaan keuangan dan rekonsiliasi SIMAK-BMN dan SAIBA, apakah angkanya sudah sama atau belum, apakah sudah baik dan sesuai dengan prosedur. “Maka bila ini semua sudah sesuai dengan prosedur, WTP kemungkinan bisa teraih,” ujar Sekretaris KPU Jatim ini dengan optimis. Mengakhiri arahannya, Wima berharap pula agar KPPN, KPKNL, Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI, Biro Keuangan dan Biro Umum KPU RI dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada KPU Jatim dan KPU Kabupaten/ Kota di Jatim, agar dapat menyampaikan atau menyerahkan laporan keuangan dengan baik. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) usai melakukan Bimbingan Teknis Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan, hari ini (Rabu, 18/01) jam satu siang menerima kunjungan dari KPU Riau mengenai pembangunan RPP. Kunjungan dilakukan dalam rangka study banding/ koordinasi/ evaluasi pilot project pembangunan RPP. Datang dari KPU Riau, Ketua KPU Riau, Nurhamin, Sekretaris, Rudinal, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Teknis dan Hupmas, Nirson. Kunjungan mendapatkan sambutan dari Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Divisi SDM dan Parmas, Gogot Cahyo Baskoro, Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam, Divisi Teknis, Muhammad Arbayanto, dan Sekretaris, HM. Eberta Kawima. Pada kesempatan ini sekaligus menjadi moment pertama bagi Tim Pemandu RPP KPU Jatim untuk memulai tugasnya, setelah mendapatkan Bimtek. Tim Pemandu memberikan sambutan atas kedatangan KPU Riau di RPP Punakawan KPU Jatim. Selanjutnya, Tim Pemandu membantu mengarahkan dan memberikan panduan kepada para tamu menuju satu tempat ke tempat lain yang ada di dalam RPP Punakawan  KPU Jatim. Ditemui usai melakukan kunjungan/ visitasi RPP Punakawan, Sekretaris KPU Riau, Rudinal memberikan apresiasi kepada RPP Punakawan KPU Jatim. “Banyak inovasi yang dilakukan KPU Jatim untuk mengisi RPP-nya. Tentu ini menjadi bahan masukan bagi pembangunan RPP di KPU Riau, yang akan dibangun di Tahun 2017 ini. Selain itu, bangunan KPU Jatim yang merupakan bekas mess DPRD Provinsi Jatim ini, justru juga menambah keunikan tersendiri bagi bangunan RPP,” ujar Rudinal (18/01/2017). Sekretaris KPU Riau saat diwawancarai mengungkapkan pula bahwa selain ke KPU Jatim, juga akan melakukan kunjungan ke KPU Jawa Tengah, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, dan KPU Jawa Barat. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menindaklanjuti pendirian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Punakawan, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Rabu (18/01) jam 9 pagi, memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pemandu di ruang Media Center KPU Jatim. Bimtek dilakukan untuk membekali para Tim Pemandu RPP Punakawan, yang terdiri dari staf antar subbagian mengenai sasaran, tujuan, denah, filosofi, kegiatan-kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan RPP, dan sebagainya. Berkesempatan mengisi Bimtek ini Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Dipaparkan dalam kegiatan ini, diantaranya Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim ini menyampaikan prinsip dari kegiatan-kegiatan RPP Punakawan KPU Jatim. “Kegiatan RPP Punakawan prinsipnya ada tiga, yakni publikasi, invitasi dan visitasi. Publikasi ialah kegiatan menyampaikan pada khalayak umum terkait keberadaan dan fungsi RPP Punakawan KPU Jatim. Lalu invitasi merupakan kegiatan mengundang sejumlah stakeholder terkait, agar mau mengunjungi dan belajar di RPP. Dan visitasi, adalah kegiatan yang dilakukan eksternal yang datang ke RPP baik melalui undangan KPU Jatim maupun atas kemauan sendiri,” papar Gogot (18/01/2017). Selanjutnya, Gogot memaparkan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan RPP Punakawan. “SOP menjadi penting untuk Kita pelajari dan lakukan agar ada standar dalam memberikan pelayanan atau menerima masyarakat yang melakukan visitasi ke RPP Punakawan,” jelas pria kelahiran Magetan ini. SOP pengelolaan RPP Punakawan ini merupakan hasil diskusi dari KPU Jatim. Karena dari KPU RI belum ada SOP yang mengatur terkait dengan pengelolaan RPP. Meski begitu, menurut Gogot tidak menutup kemungkinan bila dalam perjalanannya jika dibutuhkan, akan ada penyesuai SOP. Harapannya setelah dilakukan Bimtek untuk Tim Pemandu dan dengan pengelolaan yang baik sesuai SOP Pengelolaan RPP, RPP Punakawan KPU Jatim tidak layu dan mati setelah dibangun. “Melainka ada tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sembari melengkapi fasilitas RPP yang belum lengkap,” pungkas Gogot. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mulai hari (Selasa, 17/01/2017) menggunakan Presensi Online. Presensi Online merupakan presensi yang terhubung dengan Sistem Informasi Presensi dan Kinerja (SIPRENJA) KPU RI. Kepala Bagian (Kabag) Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Aris Gatot Subagyo mengungkapkan bahwa dengan menggunakan Presensi Online, kini database presensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Jatim juga dapat diakses dan dilihat langsung oleh KPU RI. “Sehingga Presensi Online ini dapat dimanfaatkan oleh KPU RI sebagai alat untuk memonitor langsung kehadiran PNS yang ada di satuan kerja (satker) di bawahnya,” kata Aris (17/01/2017). Melanjutkan pernyataannya, Aris menyampaikan manfaat Presensi Online yang lain. “Selain sebagai alat monitoring, Presensi Online bermanfaat sebagai pengendali Tunjangan Kinerja (Tukin) yang lebih akurat dan profesional. Karena penghitungan Tukin yang berdasarkan kehadiran pegawai (ke depan di tingkat Provinsi dan kabupaten/ kota penghitungan Tukin akan berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja-red), sekarang tidak lagi secara manual dan tidak dapat dipengaruhi oleh kedekatan seorang PNS dengan petugas presensi,” tegas Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim ini. Untuk bisa menggunakan Presensi Online atau Presensi yang terhubung dengan SIPRENJA KPU RI, setiap satker harus memiliki jaringan internet 24 jam, alat presensi yang memiliki fasilitas web browser, dan smartkit. Smartkit adalah alat kecil yang berfungsi menghubungkan alat presensi dengan jaringan internet. Sementara ini, KPU di Jawa Timur yang sudah menggunakan Presensi Online baru KPU Provinsi. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Apel Pagi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari Senin, tanggal 16 Januari 2016 di halaman belakang kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya dilakukan dengan penuh hikmad. Pada kesempatan ini, Penerima Apel, Aris Gatot Subagyo kembali mengajak seluruh  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Jatim untuk mengenakan atribut lengkap setiap hari kerja. Menurut Penerima Apel pengenaan atribut lengkap ini perlu disampaikan kembali karena agar seluruh PNS di lingkungan Sekretariat KPU Jatim memperhatikan lagi mengenai pengenaan atribut lengkap. “Meskipun pada kesempatan Apel Pagi sebelumnya sudah pernah dihimbau, namun sepertinya terkait pengenaan atribut lengkap ini perlu ditekankan kembali agar ada perubahan yang lebih signifikan,” ujar kepada seluruh peserta Apel Pagi (16/01/2016). Aris menyampaikan pula bahwa penting bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Jatim untuk mengenakan atribut lengkap. Sebab, sebagai salah satu bentuk peningkatan kedisiplinan pegawai. “Selain itu, dengan menggunakan atribut lengkap pada pakaian dinas Kita, akan memberikan motivasi tersendiri dalam bekerja,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim ini. Penerima Apel Pagi ini selanjutnya juga menuturkan bahwa penggunaan atribut lengkap PNS ini telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Atribut lengkap PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, terdiri dari papan nama, lencana Kopri, dan tanda pengenal. Apel Pagi ini dihadiri pula oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima serta Kepala Bagian Hukum; Teknis dan Hupmas, Slamet Setdjoaji. Usai pelaksanaan Apel Pagi, seluruh staf kembali kembali ke meja kerja masing-masing. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menginstruksikan kepada 38 KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur untuk melaporkan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Laporan ini selambat-lambatnya disampaikan ke KPU RI tanggal 20 Januari 2016 untuk hardcopy-nya, dan tanggal 17 Januari 2017 untuk softcopy filenya. Kartu Kendali SPIP ini menurut Satuan Tugas (Satgas) SPIP KPU Jatim, Yulyani Dewi digunakan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan satuan kerja (satker) berjalan dan dilaksanakan. “Apakah kegiatan satker sudah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Sehingga ouput dan outcome kegiatan itu jelas,” ungkap Dewi (13/01/2017). Menurut perempuan yang akrab disapa Dewi ini, dengan memiliki Kartu Kendali SPIP, akan membantu mempermudah lembaga saat ada audit. “Karena pada Kartu Kendali memuat seluruh bahasan audit. Tentunya auditor pun juga akan lebih mudah dalam melakukan audit,” jelas Satgas SPIP KPU Jatim. Kartu Kendali SPIP ini terdiri dari berbagai jenis. Yakni, Kartu Kendali Kepegawaian, Keuangan Negara dan Hibah, Pengadaan, Persediaan dan Aset Barang Milik Negara, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Satgas SPIP KPU Jatim ini berharap pula agar KPU kabupaten/ kota menyampaikan laporan Kartu Kendali SPIP tepat waktu dan memberikan tembusannya kepada KPU Jatim. Selain Kartu Kendali SPIP, KPU kabupaten/ kota diinstruksikan mengumpulkan laporan implementasi SPIP. (AACS)