Berita Terkini

KETUA BPK: KPU JATIM LAYAK DAPAT WTP

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Harry Azhar Azis, memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Pasalnya,  hasil pemeriksaan BPK di KPU Jatim, minim temuan. Demikian pernyataan Ketua BPK saat menjadi pembicara dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang digelar di Sun Hotel, Sidoarjo Kamis (28/4/2016). Menurut Harry Azhar Azis, meski bukan sikap resmi BPK, KPU Jatim sebenarnya sudah menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Untuk bisa mencapai predikat itu, temuan maksimal hanya 3 persen saja dari anggaran yang dikelola.  Sayangnya, BPK tidak memberikan opini kepada KPU Propinsi, sehingga status KPU Jatim masih sama dengan KPU RI, berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dari 88 lembaga negara yang diperiksa, hanya 7 yang disklaimer. Sedangkan KPU berada antara WTP dan Disklaimer. Khusus untuk KPU Jawa Timur, karena temuannya hanya sekitar 300 ribu saja, sebenarnya statusnya bisa WTP murni atau A Plus," terang Ketua BPK RI ini. Sementara Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menegaskan komitmen lembaganya dalam membangun Sistem keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan kerjanya. Pengalaman periode sebelumnya dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, menjadi bekal KPU periode ini dalam menjalankan tugasnya. "Harapan kami, BPK berkenan memberikan opini WTP kepada KPU, agar bisa menjadi warisan positif pada periodenya," ujar Husni mengakhiri materinya. Acara Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan yang digelar KPU Jatim, di Sun Hotel Sidoarjo tersebut, diikuti seluruh ketua, anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur. Sesi pertama dengan pembicara ketua BPK dan Ketua KPU RI dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 siang. Setelah ishoma, sesi berikutnya dilanjutkan dengan menghadirkan Anggota KPU RI, Arif Budiman, dan Adi Wijaya, Inspektur Setjen KPU RI sebagai pembicara. Moderator dipegang langsung oleh Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik  KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta. (AACS)

KPU JATIM MINTA BPK DUA KALI PERIKSA SATKERNYA, DALAM SETAHUN

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Pernyataan menarik muncul dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam Rapat Evaluasi Membangun Sistem Keuangan yang Akuntabel dan Transparan di Sun Hotel Sidoarjo, Kamis (28/4/2016), pagi tadi. Di hadapan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis, dan seluruh anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, KPU Jatim meminta pemeriksaan BPK terhadap satkernya, tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tapi setidaknya dua kali. Demikian penyampaian Sekretaris KPU Jatim, Eberta Kawima, dalam sambutannya. Menurut Wima, KPU Jatim sudah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam melakukan pengelolaan anggaran. Prinsip akuntabilitas dan transparan menjadi ruh dalam pengelolaan keuangan di KPU Jatim. "Karenanya, kami berharap ke depan, BPK tidak hanya sekali dalam melakukan pemeriksaan, tapi setidaknya bisa dua kali dalam satu tahun anggaran," ujar mantan sekretaris KPU Jember tersebut. Dengan begitu, Wima menambahkan, kesungguhan KPU Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan secara akuntabel dan transparan bisa dibuktikan. Senada dengan Sekretarisnya, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat membuka acara, berharap, ke depan BPK bisa melakukan pemerataan dalam melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Satker KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selama ini, sampel pemeriksaan BPK hanya antara 4 sampai dengan 7 kabupaten/kota. "Kalaupun tidak memungkinkan memeriksa semua, paling tidak bisa bergantian seluruh satker KPU kabupaten/kota di Jatim. Tidak dalam rangka mencari kesalahan, tapi untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh satker yang ada," tandas Eko penuh harap. Tentu saja pernyataan menggelitik kedua penggede KPU Jawa Timur ini langsung mendapatkan tepuk tangan gemuruh dari para undangan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis, tampak tersenyum simpul sambil menganggukkan kepala. (ones87)

PERSIAPAN PILKADA, DPRD UNDANG KPU JATIM RAKOR

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 di Jawa Timur, mulai dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Rabu (27/4/2016) siang tadi, mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk rapat koordinasi dengan Komisi A. Tujuannya untuk membahas dana anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018. Turut hadir pula dalam rapat koordinasi Bawaslu, Polda Jawa Timur, Kodam Brawijaya serta Koartim, sedangkan dari unsur pemerintah ada Asisten Pemerintahan yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, BPKAD, Bappeda, Bakesbangpol dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur. Pada rapat koordinasi tersebut menurut Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito, KPU Jawa Timur ditanya terkait rincian detail dari rencana kebutuhan anggaran Pilgub Tahun 2018. “Tadi KPU Jawa Timur ditanya terkait dengan anggaran Pilgub Tahun 2018. Kita menyampaikan dua (2) opsi. Opsi pertama, Pemerintah Provinsi membiayai semua anggaran Pilgub Tahun 2018 untuk 38 kabupaten/kota. Dengan besaran anggaran Rp. 1,127 Triliun. Selanjutnya opsi kedua, melakukan sharing anggaran dengan 18 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018. Jika dengan opsi sharing ini maka diperoleh besaran kebutuhan Rp. 797,246 Milyar,” jelas Eko. Ketua KPU Jawa Timur menyampaikan pula bahwa dalam rapat koordinasi tadi diperoleh beberapa kesepakatan. “Kesepakatan hasil pertemuan tadi, pertama Pemerintah Provinsi segera melakukan koordinasi terkait mekanisme sharingnya dengan Pemerintah kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2018. Kedua, Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah kabupaten/ kota membuat perencanaan lebih lanjut menyangkut kebutuhan di kabuaten/ kota. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota mengkomunikasikan item-item mana saja yang akan disharingkan,” jelas Ketua KPU Jawa Timur. Sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Jawa Timur, langkah-langkah dalam kesepakatan tersebut bertujuan agar pembiayaan Pilgub Tahun 2018 segera dapat diketahui besarannya, serta lebih efektif dan efisien. Diakhir rapat koordinasi Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Purnomo, mengutarakan bahwa anggaran Pilkada Tahun 2018 diperkirakan sekitar Rp. 1,6 Triliun. “ Perkiraan anggaran Rp. 1,6 Triliun ini akan dikelola beberapa lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, Polda, Kodam, Bakesbang dan Koartim,” kata Freddy. (ones87)