Berita Terkini

  http://kpud-pasuruankota.go.id/berita246-Absensi--digital--fingerprint-minimalkan-adnya-dusta-diantara-kita.html

  http://www.kpud-bondowosokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Akunjungan-kpu-provinsi-jatim-ke-kpu-kabupaten-bondowoso&catid=35%3Aberita

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Apel Pagi yang biasa rutin dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan suatu hal yang lazim dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan disiplin pegawai. Apel pagi setiap hari Senin memang merupakan sebuah rutinitas di semua institusi pemerintah termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ada pandangan yang berbeda terjadi di KPU Kota Madiun. Pasalnya, KPU Kota Madiun menggelar apel setiap hari, tidak hanya pagi, tapi juga sore hari sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tentu saja hal ini mendapatkan apresiasi dari KPU Jawa Timur. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Jawa Timur, Choirul Anam menilai langkah KPU Kota Madiun tersebut luar biasa. “Mereka patut dicontoh karena mau melakukan inovasi yang membangun bagi lembaganya. Saya sangat mengapresiasi pandangan dari KPU Kota Madiun yang melakukan Apel Pegawai setiap hari, baik pagi maupun sore hari,” papar Choirul Anam, (22/4/2016), yang menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Sekretaris KPU Kota Madiun, Titus Saptadi, menyampaikan bahwa hal ini sudah dilakukan KPU Kota Madiun sejak lama. “Budaya Apel pagi dan sore sudah lama berjalan, yaitu sejak Saya menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Madiun. Apel setiap pagi dan sore ini harus dilakukan karena selain bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai juga  sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat semangat Korsa pada lembaga,” jelas Titus. Titus juga menjelaskan bahwa dari sisi humanis, dengan diadakannya Apel setiap hari dua kali maka intensitas bertemu antar staf semakin sering, sehingga juga mampu membuat kita semakin akrab, dampaknya akan semakin membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Setali tiga uang, Sekretaris KPU Jawa Timur, Eberta Kawima mengaku sependapat dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Jawa Timur. “Saya pun memberikan apresiasi yang luar biasa, ketika KPU Kota Madiun memiliki budaya Apel setiap pagi dan sore hari. Apalagi di dalam setiap Apel ditambah dengan arahan dari pimpinan. Semoga hal ini juga diikuti KPU kabupaten/ kota yang lain,” kata E. Kawima. (ones87)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- KPU Jawa Timur hari ini Kamis (21/4/2016) mendapatkan tamu kehormatan. Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU RI, Arief Budiman, kunjungi KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya. Kunjungan ini mendapatkan sambutan dari Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Divisi Perencanaan; logistik dan keuangan, Dewita Hayu Shinta, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam, Sekretaris KPU Jatim, M. Eberta Kawima. Semua staf sekretariat pada pukul 11.00 WIB berkumpul di ruang rapat lt. II kantor KPU Jatim guna mendengarkan arahan dari Divisi Perencanaan; Keuangan dan Logistik KPU RI ini. Acara diawali dengan pengantar dari Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam. Anam menyampaikan materi Makna Pemilu bagi Penyelenggara dan Stage Holder. Usai pengarahan dari Choirul Anam, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara inti, arahan Arief Budiman, oleh Ketua KPU Jatim. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito mengaku berterima kasih atas kunjungan Komisioner KPU RI tersebut. “Kali ini Kita berkesempatan mendapatkan kunjungan dari Bapak Arief Budiman, Anggota KPU RI. Beliau akan memberikan arahan sekaligus pembekalan bagi staf,” kata Eko Sasmito. Dalam arahannya, Arief Budiman menyampaikan bahwa KPU Jatim harus mampu meningkatkan kepercayaan publik sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, independen, berintegritas, dan berkualitas. “Kepercayaan publik pada KPU Jatim dapat dibangun pada Pilgub Tahun 2018. Kepercayaan publik dapat diukur dari  perencanaan anggaran, peningkatan kinerja pimpinan dan staf KPU Jatim, membangun kreativitas; dan membangun sistem kepemiluan secara keseluruhan,” papar Arief pria yang pernah menjadi anggota KPU di Jawa Timur ini. Perencanaan anggaran menurut Arief Budiman, KPU Jatim boleh mengajukan berapapun besarannya, asal itu rasional, bisa dijelaskan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga besaran angkanya tidak sekedar bombastis. Kemudian terkait peningkatan kinerja pimpinan dan staf, dapat dimulai dengan membangun disiplin kerja di kantor. Ketiga, membangun kreativitas, keluarga besar KPU Jatim harus kreatif mengakses peluang-peluang beasiswa maupun pelatihan kepemiluan, baik di dalam maupun di luar negeri. Keempat, dalam membangun sistem kepemiluan secara keseluruhan, sekarang KPU telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia membuat master plan IT. Targetnya KPU besar, yaitu mempunyai data pemilu se-Indonesia sampai dengan level desa. Di akhir arahannya, Arief Budiman, memberikan semangat kepada seluruh keluarga besar KPU Jatim dalam menghadapi gawe besarnya (Pilgub Jatim-red) Tahun 2018 nanti. Acara diakhiri pada pukul 13.00 WIB, dan ditutup oleh Ketua KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari ini tanggal 21 April, Indonesia memperingati hari Kartini. Banyak cara untuk memperingati hari Kartini setiap tahunnya. Mulai dari pentas seni, lomba memasak, lomba berdandan, berpakaian kebaya, berkonde dan seterusnya. Semua cara itu untuk mengenang jasa-jasa Kartini sebagai pejuang emansipasi perempuan di Indonesia khususnya. Divisi Perencanaan; Logistik dan Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, saat diwawancarai Kamis (21/4/2016), mengaku memaknai peringatan hari Kartini tidak sekedar sebagai ritual saja, namun lebih pada nilai (value) dari perjuangan Kartini. Meski demikian, menurutnya memperingati hari Kartini dengan memakai kebaya dan konde sah-sah saja dilakukan, karena kebaya dan konde memiliki makna simbolis dari Kartini. “Kartini yang Kita kenal adalah seorang pemikir yang sangat maju di zamannya. Sangat tidak mainstream dan berani untuk melakukan sesuatu di luar konstruk yang diskriminatif. Jika kembali pada peringatan hari Kartini bahkan peringatan hari pahlawan lainnya, berarti Kita mengenang jasa-jasanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, baik kemerdekaan negara maupun individual,” terang perempuan yang biasa disapa Shisin ini. Bagi Shisin, sebagai perempuan yang berjuang di ranah publik tidak kesulitan baginya untuk menjalankan tugas serta mengikuti proses-proses dari tugasnya. “Tidak ada kesulitan yang siginifikan bagi perempuan yang bekerja di ranah publik, akan tetapi sedikitnya perempuan yang berada di ranah publik khususnya di Komisi Pemilihan Umum memang masih dipengaruhi budaya di beberapa tempat yang memandang perempuan belum umum menjadi public figure terutama di bidang politik,” jelas Shisin. Menurut Divisi Perencanaan, Logistik dan Keuangan Provinsi Jawa Timur ini, sebagai anggota KPU dirinya ingin menunjukkan bahwa perempuan dapat bekerja di ranah publik maupun politik. “Perempuan memiliki kemampuan untuk bekerja di ranah publik ataupun politik, untuk itu memang harus dibuka kesempatan selebar-lebarnya bagi perempuan dan menyiapkan perempuan di ranah publik. Misalnya yang dapat Saya lakukan di lingkungan KPU untuk memperjuangkan perempuan adalah dengan menerapkan affirmative action dalam rekrutmen anggota KPU kabupaten/ kota. Affirmative action merupakan kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok (gender) tertentu. Tujuannya agar perempuan yang berada di ranah publik lebih representatif. Bentuk affirmative action dalam rekrutmen anggota KPU kabupaten/ kota, yaitu 1) dalam membentuk tim seleksi KPU kabupaten/kota dan 2) merekrut anggota KPU kabupaten/kota perempuan,” papar mantan aktivis perempuan dari salah satu NGO di Jakarta ini. Affirmative action yang dilakukan Shisin menurutnya memang hal yang diperbolehkan, baik itu secara konvensi maupun Undang-undang di Indonesia, dan bukan merupakan penyalahgunaan prosedur. Di akhir wawancara Shisin menyampaikan kepada seluruh perempuan yang berada di ranah publik, bahwa mereka berada pada posisi saat ini memang karena kapasitas dan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian bagi laki-laki, Shisin mengajak bersama-sama menghargai perempuan yang ada di tengah-tengah ranah publik. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Memasuki era digital, pada tahun 2014 Indonesia menduduki posisi enam (6) teratas negara pengguna internet di dunia. 64% pengguna internet di Indonesia, menggunakan untuk mengakses media sosial (paparan Cawidu, Kepala Biro Humas Kominfo RI- red). Lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah seharusnya memanfaatkan peluang ini serta merubah paradigma komunikasi  publik menjadi komunikasi digital. “Perubahan komunikasi publik menuju komunikasi digital dirasa memang sangat penting saat ini. Karena komunikasi digital memiliki peran strategis, yaitu dapat mempengaruhi sasaran organisasi atau kebijakan. Selain itu, jangkauan audiensnya lebih luas, efektivitas hasil dapat dinilai, serta Kita sebagai lembaga publik dapat ‘mendengarkan’ pembicaraan publik. Komunikasi digital juga memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu memberikan informasi apa yang akan, sedang dan telah dilakukan oleh KPU dengan lebih cepat,” jelas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro (20/4/2016). Kini KPU Provinsi Jawa Timur beserta 38 KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur telah memiliki website dan minimal dua akun medsos resmi. “Seluruh KPU di Jawa timur telah memiliki website dan minimal dua akun medsos resmi, yaitu facebook dan twitter. Facebook dan twitter masing-masing KPU di Jawa Timur untuk kepentingan membangun komunikasi publik,” kata Gogot. Medsos resmi KPU di Jawa Timur saat ini sudah dapat diakses publik. “Akun-akun resmi KPU di Jawa Timur, baik provinsi maupun kabupaten/kota sekarang sudah dapat diakses oleh publik. Dan Kami berusaha mengikhtiarkan agar terus ada update. Apresiasi juga Saya sampaikan kepada seluruh KPU kabupaten/kota yang bekerja sama dengan baik untuk membuat akun medsos resmi sesuai arahan KPU RI. Sehingga komunikasi publik yang cepat dan transparan dapat dilakukan KPU se-Jawa Timur sebagai penyelenggara pemilihan umum,” pungkas Gogot, pria yang menggawangi Hupmas dan Pengembangan Informasi KPU di Jawa Timur. (AACS)