Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Apel pagi hari ini Senin, 7 Maret 2016 di halaman Kantor KPU Propinsi Jatim Jl. Tenggilis No. 3 berlangsung khidmat.  Penerima Apel, Drs. Akhmad Sudjono, MM. pada sambutannya ingatkan seluruh Staf Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kerja sama dan kebersamaan. “Kerja sama dan kebersamaan seluruh staf KPU Jatim dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari KPU Propinsi Jawa Timur,” jelas Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM ini. Karenanya, Sudjono menekankan pentingnya setiap Kasubag selalu mengingatkan anggotanya untuk meningkatkan kerja sama dan kebersamaan. Penggunaan seragam atasan putih dan bawah gelap untuk pegawai ASN juga disampaikan dalam arahannya. “Di Jakarta untuk hari Senin dan Kamis telah diberlakukan seragam atasan putih dan bawah gelap, meskipun menurut Sekjen KPU belum ada edaran terkait hal tersebut,” kata Sudjono. Apel pagi staf Sekretariat KPU Propinsi diakhiri pada pukul 08.17 WIB, dengan seluruh staf memberikan penghormatan kepada Penerima Apel.[] (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pansus III DPRD Kabupaten Bondowoso pada Kamis, (3/3/2016) berkunjung ke kantor KPU Propinsi Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri 27 orang peserta, berlangsung dari pk. 09.49-11.15 WIB. Kunjungan tersebut disambut baik oleh Ketua KPU Propinsi Jawa Timur (Eko Sasmito, SH., MH.), didampingi Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data (Choirul Anam, S.Pd.), serta Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur (H.M. Eberta Kawima, SH., M.Si.). DPRD Kabupaten Bondowoso berkunjung ke kantor KPU Jatim di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, untuk melakukan konsultasi terkait pembentukan dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. "Yang kami konsultasikan termasuk rincian biaya pilkada, baik yang dari propinsi maupun kabupaten," jelas Ketua Pansus III Kabupaten Bondowoso, Agus Anzori. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Jatim menyampaikan dengan adanya revisi Undang-undang Pilkada yang saat ini masih menjadi pembahasan di DPR memungkinkan akan ada kesempatan sharing anggaran. Sebelum ada kesepakatan model sharing anggaran antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, maka semua anggaran diusulkan lebih dulu. Dasar hukumnya yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Permendagri Nomor 44 dan 51 Tahun 2015. "Jika di tengah jalan ada perubahan, akan disesuaikan," terang mantan pengacara ini. Sementara Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam, S.Pd menambahkan, dalam penyusunan anggaran, untuk kasus pencalonan paling tidak ada kebutuhan untuk minimal lima calon bahkan bisa lebih. Karena putusan MK, pencalonan perseorangan saat ini berdasarkan jumlah DPT bukan berdasarkan jumlah penduduk sehingga lebih ringan. Selanjutnya KPU Provinsi memenuhi kebutuhan TPS, PPDP dan forumulir-formulir. Tapi ini sifatnya masih sementara sebelum ada perubahan-perubahan. "Honor KPU sudah tidak ada, hanya PPK ke bawah yang mendapatkan honor," jelas alumni Unesa ini. Ikut hadir dalam acara tersebut,  KPU Kabupaten Bondowoso dan DPPK Kabupaten Bondowoso.[] (AACS)

  Jambi, jatim.kpu.go.id- Hari kedua Konsolidasi Nasional Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Jambi, 3 Maret 2016, berlangsung serius. Divisi Hupmas dan Sosialisasi KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, mengkritisi ploting anggaran divisi hupmas dan sosialisasi di KPU Kab/kota. Menurutnya, anggaran sangat minim, hanya Rp. 2.100.000,00 dalam setahun. Begitu juga perjalanan dinas ke provinsi yang hanya diploting sekali. "Akibatnya provinsi tidak bisa melaksanakan rencana program yang melibatkan KPU Kab/kota," ujar Gogot. Gogot berharap KPU RI bisa memperhatikan anggaran kab/kota, agar mereka juga leluasa berkreasi meningkatkan partisipasi masyarakat. Divisi Hupmas dan Sosialisasi KPU RI, Sigit Pamungkas, mengakui fakta dari pertanyaan Komisioner Jawa Timur tersebut. Pengurangan anggaran dilakukan, karena ada efisiensi anggaran senilai Rp. 800.000.000.000,00 di lingkungan KPU. "Efisiensi anggaran adalah kebijakan nasional, yang dilakukan semua kementerian dan lembaga negara," kata Dosen Universitas Gajah Mada ini. Namun, Sigit menjanjikan adanya penambahan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) nanti. Hari kedua Konsolidasi Nasional Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2016, dilaksanakan di Hotel Shang Ratu Jambi. Dimulai pukul 09.00 WIB, acara dibuka dengan paparan seluruh Komisioner KPU RI. Berturut-turut Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik memberi pengantar umum, sementara Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumai menyampaikan program riset pendidikan pemilih. Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro dan Ida Budhiati memaparkan program rumah pintar fasilitasi pendidikan pemilih. Sedangkan Sigit Pamungkas dan Ferry Kurnia Rusdiansyah menyampaikan paparan mengenai Hubungan partisipasi masyarakat dan publikasi. Hari kedua diakhiri pukul 21.00 WIB dengan focus group discussion (fgd). Seluruh peserta mendiskusikan rencana program peningkatan partisipasi masyarakat tahun 2016. Selanjutnya, acara ditutup dengan pemaparan hasil diskusi kelompok. (ones87)

  Jambi, jatim.kpu.go.id- Partisipasi masyarakat, merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas demokrasi. Karenanya KPU Jawa Timur ikut ambil bagian, sebagai peserta untuk menyukseskan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tingkat Nasional tahun 2016, di Jambi tanggal 2 Maret kemarin. Acara konsolidasi ini dijadwalkan mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2016. Divisi Sosialisasi dan Kabag Teknis dan Hupmas KPU Propinsi seluruh Indonesia diundang sebagai peserta dalam acara ini. Pembukaan acara dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Zumi Zola, rabu malam pukul 19.00 WIB. Selain Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, sejumlah Komisioner KPU RI hadir dalam acara tersebut. Diantaranya, Sigit Pamungkas, Arief Budiman dan Ida Budhiarti. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashidiqi ikut diundang dalam acara ini. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyambut baik, dilaksanakannya acara tersebut di wilayahnya. "Ini adalah kebanggaan bagi masyarakat Jambi", kata gubernur termuda di Indonesia tersebut. Sementara Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menegaskan pentingnya program peningkatan partisipasi. "Tingginya partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi", tandasnya. Divisi Sosialisasi KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, mengaku antusias mengikuti acara ini. Menurut Gogot, acara tersebut bisa menjadi media silaturahmi dan sharing dengan divisi sosialisasi propinsi seluruh Indonesia. "Acara ini sangat bermanfaat sebagai bekal KPU Propinsi dalam merancang program sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, di wilayah masing-masing," ujar pria kelahiran Magetan ini. Tidak hanya berdiskusi soal program sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat, acara juga akan diselingi dengan penghijauan di kawasan hutan gundul di Jambi. Dijadwalkan, acara akan ditutup Jumat besok. (ones87)  

Magetan, jatim.kpu.go.id- Selama 2 hari, Kamis dan Jum’at, 18 – 19 Pebruari 2016, Rapat Pengelolaan Program dan Anggaran 2016, serta Penyampaian Data Dukung Anggaran Tahun 2017 dibuka langsung  oleh  Eko Sasmito, SH, MH Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dan diisi pengarah khusus dari masing-masing Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, serta Sekretaris KPU, HM. E. KAWIMA, SH, M.Si. Sebelum menutup rapat, beberapa “oleh-oleh” yang dipesankan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur untuk seluruh peserta rapat, antara lain : Seluruh para komisioner dan sekretaris agar senantiasa membaca dan mencermati anggaran dan kegiatan yang telah ada di DIPA masing-masing satuan kerja dengan seksama. Bila ada yang kurang atau tidak tepat segera melakukan review yang ditujukan kepada KPU RI dan KPU Provinsi sebagai tembusan ; Perhatikan isi juknis nomor 1 tahun 2016, bahwa yang harus menghadiri suatu pertemuan/rapat/sejenisnya itu sesuai dengan nama-nama/pihak yang tercantum dalam undangan panitia. Lakukan konsolidasi kelembagaan secara internal, selain eksternal dengan SKPD Kabupaten/Kota, dan bahwa tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir untuk penguatan konsolidasi kelembagaan/struktural, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan segera dilakukan penyesuaian. Pelanggaran etika yang diawasi oleh DKPP tidak hanya untuk para komisioner saja, tetapi juga berlaku bagi pegawai di lingkungan sekretariat KPU. Pelajari, pahami dan laksanakan PKPU Nomor 17 tahun 2015 mengenai Perubahan terhadap aturan tata naskah dinas di lingkungan KPU. Meskipun tidak ada penyelenggaraan Pemilu, semua komisioner dan sekretaris selalu melakukan pengawasan kinerja terhadap seluruh karyawan / karyawati di jajaran masing masing. Kegiatan rapat ditutup tepat jam 11.15 wib menjelang sholat Jum’atan (ones87).

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Divisi Sosialisasi dan PPID Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur pada hari jumat, 26 agustus 2015. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat KPU Jatim dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Jatim beserta Sekretaris KPU Jatim. Ketua KPU Jatim dan didampingi 3 komisioner lain mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan hal penting yang akan membahas tentang bagaimana menjalankan program sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada kedepan. “Kegiatan ini akan menjadi program kita kedepan sebagai bahan reverensi, evaluasi terkait partisipasi , persoalan pemilih dan tingkat kehadiran masyarakat.”Ujar Ekos Sasmito, Ketua KPU Jatim dalam sambutannya. Dalam acara tersebut disampaikan pemaparan dari Komisioner KPU Kabupaten Malang terkait pelibatan masyarakat dalam program Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Komisioner KPU Kabupaten malang sangat memperhatikan posisi geografis kabupaten malang karena hal ini menjadi penting untuk menentukan kemana arah sosialisasi yang akan dilakukan. Selain itu KPU Kota Surabaya juga menyampaikan tentang program kehumasan dan komunikasi dengan media dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbasis data Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2010, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 serta PILEG dan PILPRES tahun 2014 menunjukkan rendahnya Partisipasi Masyarakat Surabaya, hal ini menjadi PR bagi Divisi Sosialisasi KPU Kota Surabaya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran pemilih pemula yang diharapkan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada 2015. Tujuan jangka panjang kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat terutama pemilih dimana nanti ada kesadaran politik dari masyarakat khususnya untuk keterlibatan dalam Pemilukada maupun Pemilu kedepan.