Berita Terkini

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Evaluasi Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  Rakor dilaksanakan di KPU Kabupaten Mojokerto, Jalan Raak Adinegoro, Mergelo, Sooko, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Jawa Timur, pada 16-17 Desember 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menyampaikan bahwa dalam proses evaluasi terhadap badan adhoc, perlu diperhatikan hak-hak mereka. Mengingat tanggung jawab yang mereka emban cukup berat sebagai pelaksana kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.  "Dalam proses evaluasi ini agar memperhatikan hak-hak badan adhoc," kata Aang. Aang juga memberikan apresiasi atas kinerja badan adhoc sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih dari KPU, selain pemenuhan hak-hak yang wajib diterima. Tak lupa, ia turut memberikan apresiasi kepada stakeholder terkait yang turut berkontribusi dalam menyukseskan berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. "Kami apresiasi untuk stakeholder terkait yang membantu menyukseskan tahapan," ucap Aang. Anggota KPU Jatim Divisi Logistik dan Perencanaan, Miftahur Rozaq mengatakan, forum yang digelar merupakan wadah strategis untuk memberikan rekomendasi terkait pola rekrutmen dan kinerja badan adhoc. Ia menekankan bahwa terdapat tiga aspek utama yang menjadi tolak ukur, yakni kesiapan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan sumber daya manusia (SDM). "Forum ini menjadi sangat strategis dalam rangka merekomendasikan pola rekruitmen, kinerja atau aspek hasil evaluasi terkait badan adhoc," ucap Rozaq. Ia berharap adanya instrumen penilaian atau evaluasi kinerja, seperti instrumen rekrutmen, bimbingan teknis, koordinasi, kepatuhan kinerja, dan kode etik,  membuat evaluasi yang dilakukan lebih terarah. Selain itu, harus pula didukung oleh instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kinerja badan adhoc. Anggota KPU Jatim Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM, Eka Wisnu Wardhana berharap, forum tersebut tidak haya menjadi ajang berdialektika mengenai persiapan evaluasi badan adhoc. Ia menekankan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, melibatkan internal KPU serta pihak eksternal seperti Satpol PP, Kesbangpol, dan BPJS. "Tidak hanya prosesnya tetapi juga hasilnya," jelas Wisnu. Ia juga mengimbau KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan badan adhoc menerima hak-haknya, termasuk honorarium, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, Wisnu menggarisbawahi bahwa evaluasi harus dilakukan secara substantif dan spesifik. Yakni dengan memberikan masukan terkait regulasi dan kebijakan, bukan sekadar bersifat administratif. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mengungkapkan, partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024 mencapai 70,06 persen dengan pengguna hak pilih mencapai 21.937.202 suara. Suara sah tercatat sebanyak 20.732.562 dan suara tidak sah sebanyak 1.204.640 suara.  Anggota KPU Jatim Nur Salam mengungkapkan, angka partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024 lebih tinggi dibanding Pilgub Jatim 2018 dengan partisipasi pemilih hanya 67,39 persen. Begitupun jika dibandingkan angka partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2013 yang hanya 59,34 persen. Angka partisipasi masyarakat pada Pilgub Jatim 2024, kata Salam, tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 68 persen. "Syukur Alhamdulillah untuk partisipasi pemilih pelaksanaan Pilgub Jatim 2024 ini, mencapai 70,06 persen dari suara sah 21.937.202," kata Salam. Salam mengakui, jika dibandingkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai 82 persen, memang jauh lebih rendah pada Pilgub Jatim 2024. Namun, kata dia, tidak adil juga jika membandingkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jatim 2024 dengan Pemilu 2024. "Kalo ini ga apple to apple, Pilgub dan Pilpres kontestasinya juga beda. Kita membandingkan dengan Pilgub sebelumnya, dan kita syukuri  mengalami kenaikan," ujar Salam. Salam melanjutkan, untuk tingkat partisipasi pemilih tertinggi pada pelaksanaan Pilgub Jatim 2024 berada di Kabupaten Pamekasan yang mencapai 87,57 persen. Kemudian Kabupaten Sampang 87,30 persen, Kabupaten Mojokerto 84,67 persen, Kota Batu 81,57 persen, Kota  Kediri 80,50 persen, dan Kota Blitar 80,45 persen. "Selanjutnya Kabupaten Situbondo 79 persen, Kabupaten Madiun 78,72 persen, Kota Probolinggo 78,51 persen, dan Kabupaten Bojonegoro 78,46 persen," ucapnya. Adapun, untuk kenaikan partisipasi pemilih tertinggi pada Pilgub Jatim 2024 tercatat di Kabupaten Sumenep yang mencapai 16,44 persen dibanding Pilgub Jatim 2018. Kemudian diikuti Kabupaten Pamekasan 14,17 persen, Kabupaten Mojokerto 13,86 persen, Kabupaten Lamongan 11,46 persen, Kabupaten Tuban 10,45 persen, Kabupaten Ponorogo 9,01 persen, Kabupaten Pasuruan 8,22 persen, Kabupaten Nganjuk 7,96 persen, Kota Blitar 7,61 persen, dan Kabupaten Bangkalan 6,09 persen. "Itu 10 besar kenaikan serta rentang kenaikan di masing-masing dibanding Pilkada sebelumnya," kata Salam. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) telah menuntaskan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Rapat pleno dilangsungkan di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan nomor 12, Genteng, Surabaya pada 8-9 Desember 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menyampaikan ucapan terima kepada semua pihak yang telah turut serta menyukseskan Pilkada serentak 2024 dari tahap awal hingga tahap rekapitulasi. Khususnya kepada jajaran KPU dari 38 kabupaten/ kota beserta, Bawaslu Jatim beserta jajarannya, saksi Paslon, partai politik, pemantau Pemilu, media, hingga aparat keamanan. "Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 saya nyatakan resmi ditutup," kata Aang. Pada rapat pleno tersebut, Aang membacakan membacakan Keputusan KPU Jatim Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Untuk Pasangan Calon nomor urut 1, Hj. Luluk Nur Hamidah, M,Si. - H. Lukmanul Khakim, M,Si. memperoleh suara sah sebanyak 1.797.332. Kemudian, Pasangan Calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak memperoleh suara sah sebanyak 12.192.165. Selanjutnya, Pasangan Calon nomor urut 3, DR. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T. - Zahrul Azhar Asumta Gus Hans, S.IP., M.Kes. memperoleh suara sah sebanyak 6.743.095. "Ditetapkan sekaligus diumumkan di Surabaya pada Senin, Tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.30 WIB," ujar Aang. Aang menegaskan bahwa rapat pleno ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan Pilgub Jatim Tahun 2024. Rapat pleno yang digelar bersifat terbuka, karena pihaknya memegang teguh prinsip transparansi. Artinya, lanjut Aang, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses ini. "Kegiatan rekapitulasi ini bukanlah tahapan akhir. Setelah penetapan, kami akan fokus pada pengelolaan data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan untuk pemilu mendatang," ucapnya (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Briefing Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Media briefing dilaksanakan di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan nomor 12, Genteng, Surabaya, Sabtu, 7 Desember 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam menjelaskan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jatim 2024 di tingkat provinsi dilaksanakan pada 8-9 Desember 2024. Dimana pada pelaksanaannya, KPU dari 38 kabupaten/ kota akan bergantian membacakan hasil rekapitulasi, mulai dari jumlah DPT, partisipasi pemilih, perolehan masing-masing pasangan calon, hingga kejadian khusus yang dialami. "Setiap KPU kabupaten/ kota akan memaparkan hasil rekapitulasinya, mulai dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), partisipasi pemilih, hingga perolehan suara masing-masing pasangan calon," kata Umam. Umam melanjutkan, setelah rekapitulasi selesai, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara untuk kemudian ditetapkan dan diumumkan. Nantinya, pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Mereka diberi waktu tiga hari untuk mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) kepada MK. Jika dalam tiga hari tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan PHP Kada ke MK, maka KPU Jatim akan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 terpilih.  Namun, jika dalam tiga hari tersebut terdapat pasangan calon yang mengajukan PHP Kada ke MK, maka penetapan dilakukan setelah proses persidangan di MK tuntas. Jika ternyata nanti ada pengajuan sengketa, penetapan dilakukan setelah putusan MK," ujar Umam. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih Parmas, Nur Salam menjelaskan terkait teknik peliputan saat pelaksanaan rekapitulasi berlangsung. Dimana jumlah media yang masuk ke dalam ruangan tempat berlangsungnya rekapitulasi akan disesuaikan dengan kapasitas ruangan tersebut. "Prioritas utama bagi teman-teman fotografer dan kameramen. Yang lain ada monitor di luar, silahkan disesuaikan," ucapnya. (FIT)

Surabaya, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) resmi menutup operasional Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024 setelah beroperasi selama sepekan. Penutupan dilaksanakan di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan nomor 12, Genteng, Surabaya, Minggu, 01 Desember 2024. Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Insan Qoriawan mengatakan, sejak diresmikan pada 25 November 2024, hampir tidak ada laporan signifikan yang bisa dianggap sebagai hal yang mengecewakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2024 di Jatim. Artinya, kata dia, pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara secara berjenjang di Jawa Timur relatif berjalan dengan baik. "Alhamdulillah, meskipun ada beberapa kendala kecil, seluruh proses rekapitulasi dan pemungutan suara tetap berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata Insan. Insan melanjutkan, sebagian besar kecamatan di Jatim telah menuntaskan proses rekapitulasi suara. Di sejumlah kabupaten/ kota bahkan telah 100 persen kecamatan merampungkan rekapitulasi tersebut. Setelah ini, rekapitulasi akan dilanjutkan di tingkat kabupaten/ kota. Insan mengungkapkan, ada beberapa kabupaten/ kota yang telah siap melaksanakan rekapitulasi suara pada 2 Desember 2024. Salah satunya adalah Kabupaten Tuban. "Kemungkinan sudah dimulai besok, seperti di Tuban. Setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten/ kota selesai, proses selanjutnya adalah rekapitulasi di tingkat provinsi," ujar Insan. Insan melanjutkan, dalam upaya pemantauan dan mitigasi, kontribusi para pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik. Namun, ia juga menekankan pentingnya langkah-langkah berikutnya untuk menuntaskan berbagai kekurangan yang masih ada. "Kontribusi seluruh pihak menjadikan Pilgub di Jawa Timur ini berjalan dengan baik," ucap Insan. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardana mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian luar biasa yang telah diraih dengan hasil rekapitulasi mencapai 99,77 persen. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim yang telah bekerja tanpa kenal lelah untuk menyelesaikan tugas ini. Berkat dedikasi yang tinggi, tim berhasil memantau sebanyak 60.751 TPS sebagai bagian dari upaya mencegah potensi kecurangan. Eka berharap, dengan publikasi C Hasil, semua pihak dapat memantau dan memastikan keabsahannya, sehingga potensi kecurangan oleh oknum dapat diantisipasi secara efektif. "Saat C Hasil terpublikasi, semua orang bisa memantau dan memastikan keabsahannya, sehingga potensi kecurangan oleh oknum bisa diantisipasi," kata Wisnu. (FIT)

Surabaya, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur hari ini melanjutkan rangkaian Election Visit Program (EVP) berupa kunjungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kunjungan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024, bertempat di tiga TPS yang berbeda, diantaranya TPS Khusus Panti Jompo St. Yosep, TPS Perumahan Elit Surabaya Barat, dan TPS di Taman Apsari. Pada kunjungan pertama di TPS Khusus Panti Jompo St. Yosep, Tabo, warga asal Afrika, menyampaikan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki kemiripan dengan sistem di Afrika Selatan, meski terdapat beberapa perbedaan unik. Di Indonesia, terdapat TPS Khusus dan pemilih menggunakan paku untuk mencoblos kertas suara, sedangkan di Afrika prosesnya dilakukan dengan menggunakan pulpen.   "Kalau di Indonesia menggunakan paku untuk mencoblos, di Afrika menggunakan pulpen," terangnya. Selain itu, cara penandaan pemilih juga berbeda. Di Indonesia, pemilih yang telah menggunakan hak suaranya ditandai dengan tinta ungu di jari, sementara di Afrika nama pemilih yang sudah memilih dicoret menggunakan penggaris. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap cara-cara unik yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia. "Kalo di Afrika nama pemilih yang sudah memilih dicoret dengan penggaris," ujar Tabo. Adapun jumlah pemilih di TPS khusus Panti Jompo St. Yosep kata Monica tercatat 146 orang, tetapi terdapat 7 lansia meninggal dunia dan 3 pindah pilih sehingga totalnya 136 pemilih.  Budi, lansia berusia 93 tahun, merasa sangat bahagia karena masih bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak. Ia mengungkapkan harapannya agar seluruh masyarakat turut memberikan suaranya demi terpilihnya pemimpin yang terbaik.   "Kalo bisa memilih, mengapa tidak? Dalam pemilihan ini, harus milih lah, itu yang saya harapkan," ujarnya. Setelah itu, peserta melanjutkan perjalanan menuju TPS Perumahan Elit Surabaya Barat,  Tsetrim Zangpo, peserta dari Bhutan, menyampaikan pandangannya bahwa pencalonan tiga perempuan dalam sebuah pemilu merupakan pertanda baik. Menurutnya, hal ini menunjukkan perubahan positif di era modern, di mana perempuan yang biasanya diidentikkan dengan peran melayani suami dan anak kini mampu membuktikan diri sebagai pemimpin. "Ketika seorang perempuan memiliki niat dan tekad untuk menjadi pemimpin, dia tetap bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin," ujarnya.