Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Rakor dilangsungkan di Aula Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3, Kendangsari, Surabaya, Rabu, 20 November 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam menyatakan bahwa masa kampanye Pilgub Jatim 2024 akan berakhir pada 23 November. Setelah itu, tepatnya mulai 24 hingga 26 November akan memasuki masa tenang. Salam mengingatkan bahwa pembersihan APK dalam Pilkada berbeda dengan Pemilu. Berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024,pembersihan APK Pilkada harus selesai paling lambat H-3 sebelum hari pemungutan suara. Sementara untuk APK tambahan yang dipasang oleh pasangan calon untuk pembersihannya menjadi tanggung jawab masing-masing Paslon. "Kita harus mulai membersihkan APK yang difasilitasi oleh KPU, dan titik-titiknya akan kami berikan," kata Salam. Salam melanjutkan, merujuk pada aturan tersebut, pembersihan APK Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan pada 23 November 2024 pukul 23.59 WIB. KPU mengajak tim kampanye pasangan calon untuk turut serta dalam pembersihan di menit-menit awal tersebut. Ia juga mengimbau agar segala hal teknis dalam pelaksanaan pembersihan APK disikapi dengan bijak dan terkoordinasi demi kelancaran tahapan Pilkada. "Mohon tim kampanye dapat terlibat dalam proses pembersihan ini sejak awal," ujar Salam. Salam pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran tahapan kampanye Pilgub Jatim tahun 2024. Ia juga menyoroti keberhasilan tiga sesi debat kandidat yang mendapat apresiasi dari penyelenggara KPU se-Indonesia, khususnya KPU RI. "Debat Pilgub Jatim dinilai berkualitas. Tidak memunculkan perdebatan yang konyol atau tidak substantif," ucap Salam. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menyelenggarakan Debat Publik Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Tahun 2024 Ketiga. Debat publik pamungkas ini digelar di Grand City Convention Dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Senin, 18 November 2024. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi berharap, fasilitasi debat ketiga yang diselenggarakan KPU Jatim dapat menjadi sarana bagi masing-masing pasangan calon untuk meyakinkan sekitar 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur. Dengan begitu, tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 akan tinggi. "Besar harapan kami fasilitasi debat yang kami selenggarakan dapat menjadi sarana bagi masing-masing pasangan calon untuk meyakinkan 31 juta pemilih yang ada di Jawa Timur," kata Aang. Aang juga mengajak para pasangan calon, tim kampanye, dan partai pengusul untuk turut serta mengedukasi para pendukungnya masing-masing. Edukasi yang diberikan diharapkan bisa membuat para pendukung saling menghormati perbedaan pilihan, dan tidak mudah terprovokasi hoaks dan sejenisnya. "Khusus kepada para pasangan calon, tim kampanye, partai pengusul, agar turut serta mengedukasi para pendukungnya untuk saling menghormati perbedaan pilihan," ujarnya. Aang menambahkan, hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 tinggal menghitung hari. Begitu pun masa kampanye bagi pasangan calon yang tersisa sekitar lima hari, sebelum memasuki masa tenang. Aang berpesan agar seluruh elemen masyarakat di Jatim bisa bersama-sama menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024. "Disampaikan kepada seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur," pesan Aang. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menyoroti sejumlah aspek penting dalam pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan gedung sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk keselamatan ibu-ibu saat melahirkan. Selain itu, akses bagi pedagang kecil melalui internet dan digitalisasi, serta sistem irigasi yang memadai untuk para petani juga menjadi fokus utama. "Infrastruktur bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga tentang kemanusiaan dan keadilan," kata Luluk. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program infrastruktur yang dirancang Paslon 02 berfokus untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur dan memperkuat hubungan antara Indonesia Barat dan Timur. Dengan rencana pengembangan lima koridor transit baru di kawasan Gerbangkertasusila dalam dua tahun ke depan, konektivitas di Malang Raya, Madiun Raya, dan Jember Raya juga akan diprioritaskan. "Kontribusi Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian nasional harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pertanian," kata Khofifah. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini berjanji, ketika dirinya terpilih sebagai gubernur, maka tidak akan ada lagi warga di pegunungan yang menangis saat kemarau panjang. Begitu juga saat air laut pasang, maka tidak ada lagi orang kesulitan di pinggir pantai. Risma mengatakan, data saat ini terbukti mendekati krisis, dimana 39,6 persen telah terjadi defisit air, namun di satu sisi pada saat musim hujan, justru surplus 61 persen. "Tidak ada lagi warga di pegunungan yang nangis saat kemarau panjang, saat air laut pasang,  tidak ada lagi orang kesulitan di pinggir pantai," kata Risma. (FIT/AND)

Bojonegoro, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tahap II pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Rakor dilaksanakan Aula Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Jalan KH. R. Moh. Rosyid nomor 93, Dukuhan Barat, Pacul, Kabupaten Bojonegoro, pada 14-16 November 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan mengatakan, jajaran KPU kabupaten/ kota memiliki waktu sekitar 7 hari untuk melayani proses pindah pilih, yang harus tuntas pada 20 November 2024. Insan mengingatkan agar jajarannya tidak sekedar menunggu orang datang ke kantor untuk mengurus pindah pilih, tetapi juga harus mensosialisasikannya secara masif. Mengingat hal ini juga akan berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024. "Kita tidak sekedar menunggu orang datang di kantor, kita juga mensosialisasikan," kata Insan. Insan mengatakan, masih banyak permasalahan terkait penetapan DPTb yang dialami KPU kabupaten/ kota. Masalah utama dalam penetapan DPTb di beberapa daerah adalah keterlambatan pengelolaan data di Lapas, kendala geografis, santri pondok pesantren tanpa KTP, dan minimnya regulasi untuk layanan khusus seperti Rutan dan panti sosial. "Solusi mempercepat verifikasi data dan pengelolaan DPTb di Lapas dan lokasi khusus adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dukcapil dan pondok pesantren," ujarnya. Insan kembali meminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk segera berkoordinasi untuk memfasilitasi tahanan atau warga binaan yang belum masuk dalam daftar pemilih. Ia pun meminta jajarannya mengoptimalkan waktu yang tersisa sebelum proses pindah pilih ditutup pada 20 November 2024. "Masih ada kesempatan sampai tanggal 20 itu, mari kita optimalkan. Kemudian, pastikan aktif, jangan sampai kelewat informasi. Karena ini kesempatan untuk bisa memfasilitasi pemilih," ucapnya. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam menambahkan, Divisi Data dan Informasi serta Divisi Teknis menjadi ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara. Ia pun mengingatkan, waktu menjelang pencoblosan semakin mepet, sehingga semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024. "Waktu kita memang cukup pendek. Kalau kita dibilang ngos-ngosan, itu pasti. Kita harus berhati-hati," kata Umam. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering Persiapan Debat Publik Ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Media gathering dilaksanakan di Grand City Convention Dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Minggu, 17 November 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, debat ketiga yang merupakan debat pamungkas akan diselenggarakan di Grand City pada 18 November 2024 pukul 19.30 WIB. Salam mengatakan, secara teknis tidak banyak perubahan dibandingkan debat kedua. "Intinya, secara teknis tidak banyak perubahan dibandingkan debat kedua," kata Salam.  Untuk tema yang diusung pada debat ketiga adalah 'Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.' Dari tema besar tersebut, kemudian di-breakdown menjadi delapan sub tema.  Yaitu Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi; Infrastruktur Permukiman, Air Minum Bersih, dan Persampahan; Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan; Pemerataan Konektivitas Antar Wilayah; Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang Terintegrasi; Perubahan Iklim, Pertambangan dan Komitmen Ekologis; serta Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Salam mrlanjutkan, setiap pasangan calon hanya diizinkan membawa maksimal 100 orang pendukung. Ia menegaskan, KPU tidak akan memfasilitasi kehadiran pendukung tambahan di luar arena debat demi alasan keamanan. "Jumlah masing-masing pendukung paslon adalah 100 orang," ujar Salam. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menambahkan, secara umum tidak ada perbedaan antara debat publik ketiga dengan debat publik yang kedua. Aang mengatakan, yang membedakan hanya tema debat dan panelis yang menyusun pertanyaan bagi setiap pasangan calon. "Yang jelas temanya (yang membedakan dari sebat sebelumnya). Temanya terkait infrastruktur," kata Aang. (AND)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Seni Budaya Bantengan Dalam Rangka Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024. Seni Budaya Bantengan tersebut digelar di Lapangan Paseban Agung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Kamis, 21 November 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, Gelar Seni Budaya Bantengan tersebut untuk menguatkan komitmen dalam memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya di Kabupaten Mojokerto, berjalan dengan lancar, damai, sukses, serta menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya KPU Jatim dalam mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang mengusung tagline 'Pilgub Jatim, Seneng Bareng.' "Tentu saja ini menjadi bagian dari komitmen kita dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024," kata Salam. Salam menjelaskan, KPU Jatim memilih Kabupaten Mojokerto sebagai tempat digelarnya acara tersebut, bukan tanpa alasan. Mojokerto disebutnya sebagai tempat yang mempunyai sejarah, sakral, dan lambang kejayaan nusantara. Dari tempat tersebut, KPU Jatim ingin menggaungkan komitmen untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2024. "Ini cukup istimewa karena hanya Kabupaten Mojokerto yang dipilih untuk pelaksanaan tradisi seni Bantengan, yang merupakan bagian dari kebudayaan nusantara," ujarnya. Salam juga mengajak masyarakat yang hadir untuk berbondong-bondong menuju TPS dan menyalurkan hak pilihnya pada 27 November 2024. Salam juga menantang masyarakat Mojokerto agar dapat menjadi contoh terbaik di antara daerah-daerah lain dalam perhelatan Pilkada serentak 2024. "Kami pastikan bahwa kita semua akan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi dan hak kita dalam memilih pemimpin," ucapnya. Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli mengimbau seluruh peserta untuk menjadikan Pilkada 2024, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Pesta demokrasi ini harus dilaksanakan dengan semangat gembira, harmonis, dan damai. Artinya, meskipun pilihan politik bisa berbeda, namun persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. "Pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan tidak boleh terpecah belah," kata dia. Jazuli  menjelaskan bahwa pemilu merupakan sebuah regulasi penting yang harus dilaksanakan demi kelancaran dan keberlanjutan negara. Pilkada yang berlangsung setiap lima tahun, kata dia, merupakan momen penting dalam memilih pemimpin daerah. Ia juga mengajak masyarakat Mojokerto untuk tidak golput dan turut meningkatkan partisipasi. "Pemilu adalah regulasi yang harus kita laksanakan demi kelancaran dan kelangsungan negara kita," ujarnya. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran Hibah Pilkada Serentak dan Persiapan Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. Rakor dilangsungkan di kantor KPU Kota Surabaya, Jalan Adityawarman nomor 87, Sawunggaling, Wonokromo, Surabaya, pada 12-13 November 2024. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, rapat koordinasi yang digelar dimaksudkan untuk menyiapkan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024, dalam kaitannya memaksimalkan serapan anggaran dan mengoptimalkan target di angka 90 persen. Wisnu mengingatkan, memasuki akhir tahun, jajarannya akan menghadapi agenda padat. Selain menyiapkan hal-hal teknis terkait tahapan Pilkada, juga menyiapkan administrasi kaitannya dengan keuangan, penganggaran, maupun revisi-revisi yang diperlukan guna mengoptimalkan serapan anggaran. "Itu menjadi kewenangan kita semua, terutama Rendatin, dalam kaitannya memaksimalkan serapan anggaran dan mengoptimalkan target 90 persen," kata Wisnu. Wisnu pun peminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk memaksimalkan penyerapan anggaran hibah Pilkada serentak 2024 seoptimal mungkin. Rakor tersebut, lanjut Wisnu, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan visi-misi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Saya berharap kita bisa menyamakan persepsi dan visi-misi langkah-langkah akhir tahun yang kita kerjakan sesuai dengan target dan harapan kita semua," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq berharap, Rakor yang digelar memiliki dampak dan output yang jelas terkait pencermatan anggaran hibah Pilkada serentak 2024. Rozaq mengungkapkan, beberapa aspek terkait pengelolaan anggaran, masih ada jajaran KPU kabupaten/ kota yang belum terlalu memahami. Hal ini, kata Rozaq, menjadi bagian dari evaluasi bersama, lebih-lebih terkait pengelolaan anggaran hibah Pilkada serentak 2024. Terkait pengelolaan anggaran hibah Pilkada serentak 2024, lanjut Rozaq, ada 28 komponen yang terbagi menjadi dua, yakni untuk honor dan pengadaan. Rozaq menekankan, hal ini perlu dicermati bersama agar semuanya berjalan tanpa menimbulkan permasalahan. "Teman-teman harus memiliki konsentrasi yang sama. Untuk perencanaan juga diperhatikan, tidak bertumpu pada jajaran sekretaris dan Kasubag," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam meminta jajaran KPU kabupaten/ kota untuk melakukan penguatan di internal untuk kelancaran pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak 2024. Ia juga mengajak jajaran KPU kabupaten/ kota untuk bersama-sama berdoa demi kelancaran Pilkada serentak 2024. "Kita berdoa, dan saya berharap kepada teman-teman semua, tolong dikuatkan di internal dan betul-betul serius berdoa supaya kegiatan pemungutan dan penghitungan itu bisa berjalan dengan lancar," ucapnya. (FIT)