Berita Terkini

Magetan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Visit Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024. Dalam kegiatan ini, KPU Jatim mengajak puluhan perwakilan media, Tim Pemantau, hingga Satgas Demokrasi, yang akan mengawal jalannya PSU di Kabupaten Magetan mulai 21-23 Maret 2024. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi memastikan kesiapan PSU Kabupaten Magetan. Ia pun berharap, pelaksanaan PSU yang bakal digelar pada 22 Maret 2025 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Aang menjelaskan, tujuan dilibatkannya media, pemantau, dan Satgas Demokrasi adalah untuk mengawasi sekaligus mempublikasikan bahwa suasana PSU di Kabupaten Magetan berjalan dengan aman, damai, dan lancar. "Bahwa suasana PSU itu bukan suatu hal yang tabu dan ini sah dalam proses demokrasi. Kita laksanakan berdasarkan putusan MK yang memang memiliki kewenangan," kata Aang pada konferensi pers yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Magetan, Jumat, 21 Maret 2025.Aang mengakui, pada pelaksanaan PSU biasanya tren masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya akan menurun, karena ada rasa keengganan datang dan sebagainya. Namun ia berharap, pada pelaksanaan PSU di empat TPS di Kabupaten Magetan, tingkat masyarakat yg menggunakan hak pilihnya tetap sama atau justru meningkat. "Kami berharap besok berjalan secara normal dan wajar. Ini juga menjadi penting untuk perbaikan demokrasi kita dan semoga semua pihak bisa menerima hasil rekapitulasi yang nantinya akan ditetapkan KPU Kabupaten Magetan," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam menjelaskan, ada empat TPS di tiga desa dan tiga kecamatan yang akan melaksanakan PSU. Yakni TPS 001 di Desa Nguri dengan jumlah DPT 485 orang, TPS 001 di Desa Kinandang dengan jumlah DPT 555 orang, TPS 004 di Desa Kinandang dengan jumlah DPT 527 orang, dan TPS 009 di Desa Selotinatah dengan jumlah DPT 551 orang. "Logistik semuanya dinyatakan siap, tinggal distribusi. Jajaran TNI dan kepolisian akan melaksanakan pengamanan sesuai SOP mulai dari kantor KPU ke TPS, hingga saat PSU," ucap Salam. Selanjutnya, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa KPPS sudah dilantik dan diberikan pembekalan. “Di masing-masing terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan 2 (dua) orang anggota Linmas. KPPS berasal dari masyarakat setempat yang sudah mengetahui betul kondisi di lingkungan TPS. Mereka sudah siap bekerja sesuai ketentua peraturan yang ada,” tegasnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magetan Noviano Suyide menegaskan bahwa pihaknya sudah sangat siap melaksanakan PSU di empat TPS tersebut. Artinya, kata dia, persiapan sudah 100 persen. Ia pun berharap pelaksanaan PSU pada 22 Maret 2025 bisa berjalan lancar. "Secara keseluruhan kami siap 100 persen menggelar PSU di empat TPS yang kita laksanakan pada 22 Maret 2025," pungkasnya.*** (AND/FIT)

Kota Malang, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rakor Finalisasi Penyusunan Infografis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Rakor dilangsungkan di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jalan Kawi nomor 41, Klojen, Kota Malang, pada 16-18 Maret 2024. Dalam sambutan pembukaannya, Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan betapa pentingnya infografis yang disusun, sebagai potret tahapan Pilkada serentak 2024 yang mungkin akan menjadi bahan kajian bagi siapapun yang membutuhkan. Ia berharap para peserta yang hadir mampu menyajikan data-data yang mudah dipahami dan mampu memberikan informasi yang komprehensif. "Data yang nanti akan bapak/ ibu hasilkan tentu akan menjadi manfaat, tambahan ilmu yang itu sebagai potret proses Pilkada serentak 2024. Bahkan ini juga proses pembelajaran atau bahan kajian," kata Wisnu. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan meminta komitmen jajaran KPU kabupaten/ kota untuk segera menyelesaikan penyusunan infografis terkait Pilkada serentak 2024. Ia berharap kegiatan yang digelar menghasilkan perbaikan, dan infografis yang disusun benar-benar bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan Pilkada ke depan. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam mengapresiasi Divisi Data yang menghasilkan menghasilkan karya luar biasa berupa infografis dan storytelling berkaitan dengan tahapan Pilkada serentak 2024. Untuk Divisi Parmas, kata Salam, juga bakal membuat buku perjalanan tahapan Pilkada serentak 2024 dalam bentuk galeri foto. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam mengingatkan, di akhir perjalanan tahapan Pilkada serentak 2024, banyak hal yang mungkin perlu dievaluasi dan menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Ia pun berharap adanya kreasi yang dilahirkan jajaran KPU kabupaten/ kota, termasuk kerja-kerja intelektual seperti penulisan buku. "Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Jadi, tidak hanya sekadar human interest, tetapi juga kajian-kajian literatur yang bisa menjadi bahan bagi orang-orang yang membutuhkan data seputar Pemilu," ucapnya. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Evaluasi Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji dan Pakta Integritas Penyelenggara Pilkada Tahun 2024. Evaluasi dilangsungkan di Hotel Ciputra World Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono nomor 87-89, Gunung Sari, Dukuhpakis, Surabaya, pada 13-14 Maret 2025. Dalam sambutan pembukaannya, Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M Rohan mengatakan, inti dari kegiatan yang digelar lebih kepada membangun kekuatan integritas pada setiap individu penyelenggara Pemilu. Rohan berharap bahwa etika bisa selalu ditanamkan dalam hati dan karakter masing-masing. "Sebab, etika bukan sekedar aturan tertulis, tetapi lebih tinggi dari segala peraturan yang ada," kata Rohan. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengatakan, tujuan utama dari kegiatan yang digelar sebenarnya sederhana, yakni melahirkan perbaikan dalam hal kepatuhan terhadap etik. Sebab, kata dia, yang namanya evaluasi harus ada hasil perbaikannya. Aang juga mengingatkan jajaran KPU Kabupaten/ Kota untuk selalu menjaga silaturahim dan kekompakan, meskipun tahapan Pilkada Serentak 2024 telah selesai. "Tujuannya sederhana, yang namanya evaluasi harus ada hasil perbaikannya. Jangan kemudian makin merosot," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan, tingkah laku penyelenggara Pemilu, seperti apapun itu, pasti akan melahirkan penilaian-penilaian dari sisi etik. Artinya, kata dia, setiap tahapan yang dikerjakan sudah pasti berimplikasi dengan etik. "Saya berharap pasca ini teman-teman akan lebih serius dan dapat berlaku profesional. Tetap menjaga kode etik, kode perilaku, yang itu tampak dari luar," ucapnya. Wisnu kembali menekankan agar KPU kabupaten/ kota selalu mampu menjaga marwah lembaga. Wisnu melanjutkan, hasil evaluasi yang digelar akan disusun menjadi sebuah rekomendasi yang lebih komprehensif, untuk kemudian diteruskan ke KPU RI. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam bersyukur lantaran hingga tahapan akhir Pilkada Serentak 2024, jajaran KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/ kota di Jatim, mampu melalui secara formal tanpa ada yang tersangkut urusan etik. Tetapi, kata dia, bukan berarti kode etik, perilaku utama, dan fakta integritas tidak ada persoalan. "Oleh karena itu, kita patut melakukan evaluasi secara internal. Tentu kita harus bersama-sama melakukan koreksi dan evaluasi terhadap kode etik dan kode perilaku," kata Salam. (AND/FIT)

Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rekonsiliasi Persiapan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Pemutakhiran Realisasi Anggaran Dana Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Kegiatan dilangsungkan di Aula KPU Kota Pasuruan, Jalan Panglima Sudirman nomor 119, Kota Pasuruan, pada 12-14 Maret 2025. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengatakan, tuntasnya tahapan Pilkada Serentak 2024 tentu juga akan diiringi dengan penyelesaian administrasi keuangan, salah satunya agenda pengembalian sisa dana hibah. Apalagi, kata dia, beberapa KPU kabupaten/kota ada yang sudah harus mengembalikan sisa dana hibah pada 9 April 2025. "Perlu gerak cepat, langkah taktis dan strategis menyelesaikan segala pertanggungjawaban keuangan," kata Aang. Aang menjelaskan, rekonsiliasi yang digelar merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas penyajian data keuangan, hasil inventarisasi, dan penilaian realisasi anggaran dana sharing hibah Pilgub Jatim 2024. Rekonsiliasi tersebut, bukan saja untuk penyampaian dan penyamaan data pembukuan jajaran bendahara, tetapi juga dilakukan finalisasi realisasi atas penggunaan dana sharing hibah Pilgub Jatim 2024. "Sehingga bisa mengetahui kendala apa saja yang muncul selama menyusun laporan keuangan,  sebagai sarana untuk mencocokkan kesesuaian antara data keuangan dan barang milik negara," ujarnya. Ia mengingatkan, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta jajaran komisioner kabupaten/ kota untuk terus memberikan dukungan dalam proses penyelesaian laporan keuangan. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam mengatakan, pengelola keuangan adalah motor central dari terlaksananya setiap tahapan Pemilu atau Pilkada. Meski tak tampak dalam alur tahapan Pemilu, namun roda tanggung jawab dan kinerjanya selalu mengiringi setiap tahapan. "Pengelola keuangan yang hadir untuk selalu patuh terhadap regulasi dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan belanja kegiatan," ucapnya. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M Rohan mengapresiasi kerja keras para pengelola keuangan, dimana tanggung jawab besarnya telah dilaksanakan. Meskipun, kata dia, secara porsi penugasan kegiatan sangat jarang terlibat, namun tanpa tendensi dan penuh integritas menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya. "Belum lagi ketika masa-masa audit, selalu berada di garis terdepan," kata Rohan. Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menambahkan, secara teknis, rekonsiliasi yang dilaksanakan merupakan rekonsiliasi persiapan SP2HL pamungkas. Sebab, kata dia, dengan berakhirnya tahapan Pilkada yang ditandai penetapan kepala daerah terpilih, praktis kegiatan tahapan yang berimplikasi pada biaya dan anggaran juga telah selesai. "Nantinya dari hasil kegiatan rekonsiliasi ini didapat potret kondisi realisasi dari 38 KPU kabupaten/ kota atas penggunaan dana sharing Pilgub Jatim 2024. Sisa dana sharing nantinya akan dikembalikan kepada Rekening Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jawa Timur," ujarnya. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pilkada Serentak dan Persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Rakor dilangsungkan di Hotel Morazen, Jalan Kayoon Nomor 4-10, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, pada 11-12 Maret 2025. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menekankan, penyelesaian laporan keuangan dan administrasi harus menjadi prioritas agar semua berjalan sesuai prosedur. Meski perjalanan tidak selalu mulus, kata Aang, kerja sama yang solid akan membantu menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, ia mengajak jajarannya untuk terus menjaga semangat dan bekerja demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Jawa Timur. "Kerja sama yang solid akan membantu menghadapi berbagai tantangan," kata Aang. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan berharap, Rakor yang digelar mampu menghasilkan laporan yang akuntabel. Insan juga berharap, peserta bisa mengikuti kegiatan Rakor tersebut dengan penuh semangat, meski digelar di tengah puasa Ramadhan. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana menekankan pentingnya peran Divisi Rendatin sebagai motor penggerak dalam penyusunan laporan akhir Pilkada serentak 2024. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi SAKIP yang dilakukan setiap tahun, agar perencanaan yang baik dapat meningkatkan skor penilaian. "Dengan evaluasi SAKIP setiap tahun, perencanaan yang baik akan meningkatkan skor penilaian," ujar Wisnu. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam menyoroti pentingnya penyusunan laporan akhir yang lebih ilmiah dan terstruktur. Menurutnya, hal itu penting agar dapat menjadi referensi akademis, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. "Penyusunan laporan akhir harus lebih ilmiah dan terstruktur agar dapat menjadi referensi akademis," ucap Umam. Anggota KPU Jatim Miftahur Rozaq mengatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta meningkatkan kualitas penyusunannya. Ia melihat sudah ada progres yang cukup baik dari tahun ke tahun. Rozaq juga mengingatkan, kerja sama yang baik antar pihak menjadi faktor penting dalam menyusun laporan akhir tahapan Pilkada serentak 2024 agar lebih representatif. "Butuh upaya serius dan kemauan tinggi dari teman-teman untuk terus meningkatkan kualitas serta penilaian SAKIP kita," kata dia. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menambahkan, terkait evaluasi SAKIP, KPU Jatim masih menyoroti tiga kabupaten, yaitu Malang, Bondowoso, dan Blitar. Meskipun target provinsi tahun 2024 adalah A, masih ada tantangan yang perlu diperbaiki. Ia pun meminta tim teknis segera melakukan rekonsiliasi MP2KN, dan meminta para sekretaris untuk mempersiapkan SP2HL terkait pendanaan Pilkada. Selain itu, lanjut Nanik, dengan adanya revisi anggaran, satuan kerja harus segera melakukan review agar kegiatan berjalan lancar. "Kami meminta tim teknis segera melakukan rekonsiliasi MP2KN, sementara para sekretaris perlu mempersiapkan SP2HL untuk pendanaan Pilkada agar semua berjalan lancar," kata Nanik. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering Evaluasi Penyampaian Informasi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Media gathering dilangsungkan di Soto Kudus, Jalan Gayungsari Timur nomor 7, Menanggal, Gayungan, Surabaya, Selasa, 11 Maret 2025. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengatakan, pada momen media gathering tersebut pihaknya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada jajaran media atas kontribusinya dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Jatim. Aang pun bersyukur lantaran pelaksanaan Pilkada Serentak di Jatim, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 telah terlaksana dengan sukses, dan gubernurnya pun telah dilantik. Aang pun sempat menyinggung terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Aang mengungkapkan, PSU di Magetan bakal digelar pada 22 Maret 2025. Ada empat TPS dengan jumlah DPT sekitar 2.000-an yang akan melakukan pemilihan ulang di sana. "Ada lebih dari dua ribuan pemilih akan melakukan pemilihan ulang pada 22 maret mendatang," kata Aang. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam mengharapkan adanya masukan dan kritik dari para jurnalis yang hadir terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Salam menekankan, masukan dan kritik yang disampaikan haruslah yang bersifat produktif demi perbaikan pelaksanaan Pilkada ke depan.  "Kami di perjalanan ini punya kelebihan dan kekurangan. Silahkan memberikan masukan yang produktif, agar komunikasi tetap bisa berlangsung dengan baik," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Choirul Umam menambahkan terkait jadwal pelaksanaan PSU di Kabupaten Magetan. Adapun rincian TPS yang akan menggelar PSU adalah dua TPS di Desa Kinandang, dan masing-masing satu TPS di Desa Nguri serta Desa Selotinatah. "Ada empat TPS di tiga kecamatan, tiga kelurahan. Total DPT-nya 2.500-an," kata Umam. Umam memastikan kesiapan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Magetan. Dari sisi logistik, kata Umam, surat suara sudah dicetak dan siap digunakan. Begitu pun logistik lainnya yang dipastikan Umam telah siap. Dari sisi SDM, Umam memastikan KPPS untuk 4 TPS yang dimaksud sudah dilantik dan semuanya merupakan anggota baru. Hal itu sesuai dengan surat KPU RI bahwa pembentukan badan adhoc untuk PSU harus melalui evaluasi. Selain itu, lanjut Umam, Bawaslu juga telah menginstruksikan agar dilakukan pergantian KPPS. "Kita sudah sosialisasi. Insya Allah tanggal 12 Maret 2025 juga akan ada sosialisasi dengan stakeholder," ujar Umam. (AND)