Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Rapat berlangsung di Ruang Pelangi Shangri-La Hotel Surabaya, JalanMayjen Sungkono nomor 120, Pakis, Sawahan, Surabaya, Rabu, 16 Oktober 2024. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin memastikan, pihaknya selalu memantau satuan kerja (Satker) yang aktif dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Menurutnya, KPU Jatim termasuk dalam Satker yang konsisten dan aktif dalam pengelolaan JDIH. Meski demikian, ia menyarankan agar pengelolaan JDIH dilakukan lebih kreatif. "Selama ini saya memantau mana satker yang aktif dalam mengeola JDIH dan KPU Jatim termasuk dalam satker yang konsisten dan aktif mengelola," kata Afif. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi berharap agar JDIH di Jawa Timur semakin baik, informatif, dan mampu memberikan informasi yang lengkap kepada pihak-pihak yang memerlukan. Aang juga mengapresiasi program "Lebih Tahu Hukum" yang digagas KPU Jawa Timur. Aang berharap, program ini dapat menjadi contoh bagi KPU kabupaten/kota dalam pengelolaan JDIH. Terutama dalam meningkatkan penyebarluasan produk hukum KPU RI melalui masing-masing satuan kerja KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. "Semoga JDIH di Jawa Timur semakin baik, semakin informatif dan memberikan informasi yang lengkap," ujarnya. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menambahkan, sejak 2013 hingga 2024, jumlah produk hukum yang diunggah di JDIH KPU Provinsi Jawa Timur mencapai 93. Adapun di KPU Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 5.156. Di laman website JDIH KPU Jawa Timur, lanjut Nanik, produk-produk hukum yang diunggah mencakup Peraturan KPU, serta Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  "Sejauh ini jumlah produk hukum yang telah di upload di JDIH KPU Provinsi Jawa Timur terhitung dari tahun 2013 sampai 2024 berjumlah 93," ucap Nanik. Sementara itu, mulai Agustus 2024, pihaknya menginisiasi pemanfaatan teknologi informasi dengan mengompilasi seluruh produk hukum KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota se-Jawa Timur dalam satu linktree. Yaitu platform yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa tautan melalui satu URL. Selain itu, sejak Agustus 2023, JDIH KPU Provinsi Jawa Timur juga meluncurkan inovasi berupa konten "Lebih Tahu Hukum Pemilu." Konten ini menyajikan cuplikan ketentuan atau peraturan KPU yang mendasari tahapan Pemilu dan pemilihan yang didesain menarik menyerupai kutipan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dasar-dasar penyelenggaraan Pemilu. "KPU Jatim membuat kompilasi semua produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur secara terpadu dalam 1 linktree," ujarnya. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) sukses menggelar Debat Publik Pilgub Jatim 2024 kesatu. Debat publik perdana ini dilaksanakan di Graha Unesa, Jalan Citra Raya Lakarsantri, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, dalam aturan yang ada, debat publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024. Tujuan dari debat yang diselenggarakan adalah menyiarkan dan menyampaikan kepada sekitar 31 juta pemilik hak suara di Jawa Timur agar lebih mengetahui profil masing-masing pasangan calon maupun gagasan dalam bentuk visi misi dan program. "Agar nantinya masyarakat yang memilih yang tersebar di 60.751 TPS akan menggunakan hak pilih karena faktor mengetahui visi misi masing-masing Pasangan calon," kata Aang. Aang juga berharap, debat publik yang digelar bisa mendorong masyarakat Jawa Timur yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan suaranya pada 27 November 2024. Dengan begitu, partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur bisa meningkat. "Semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk menjadi bahan pertimbangan atau penguatan dalam menentukan pilihan di TPS pada tanggal 27 November 2024," ujar Aang. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menjanjikan lapangan kerja yang lebih mudah diakses dan pengangguran akan berkurang, jika dirinya terpilih. Ia juga berjanji pupuk bersubsidi nantinya akan lebih mudah diakses, pendidikan dan kesehatan gratis, sembako murah, serta tidak ada yang kelaparan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur siap menjadi gerbang baru Nusantara jika dirinya kembali terpilih. Khofifah lebih banyak memaparkan capaian-capaian yang diraihnya saat ia menjabat gubernur. Seperti Jatim yang sudah menjadi lumbung pangan nasional, investasi yang terus meningkat, hingga tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, serta berkepribadian dan berkeadaban. Risma menjelaskan, Resik yang dimaksud artinya birokrasi pemerintahan yang berintegritas, adil bagi setiap masyarakat, tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan kehidupan. Risma juga menawarkan reformasi birokrasi dengan menghadirkan layanan publik yang bersih, anti korupsi, cepat, dan solutif. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Penandatanganan dilaksanakan di Aula KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-4, Kendangsari, Surabaya, Senin, 14 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menyampaikan terima kasih kepada stasiun televisi yang nantinya akan menyiarkan debat publik Pilgub Jatim 2024. Ia menekankan bahwa debat ini akan memberikan gambaran kepada 31 juta pemilih di Jawa Timur mengenai visi dan misi dari tiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilgub Jatim 2024. Aang juga mengapresiasi jajaran kesekretariatan yang bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan debat berjalan lancar dan adil. Aang berharap, seluruh pelaksanaan debat publik Pilgub Jatim 2024 dapat berjalan dengan lancar. "Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang terlibat, terutama untuk stasiun televisi yang menyiarkan," kata Aang. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, debat publik Pilgub Jatim 2024 yang pertama akan digelar di Graha Unesa, Surabaya, pada 18 Oktober 2024. Salam mengatakan, KPU Jatim masih akan mengevaluasi keberlanjutan Graha Unesa sebagai tempat debat publik kedua dan ketiga, tergantung dari kesiapan fasilitas dan keamanan. "Jika Graha Unesa cukup representatif dan aman, kemungkinan akan tetap digunakan untuk debat berikutnya. Namun, evaluasi lebih lanjut masih akan kami lakukan," ujar Salam. Perwakilan dari Kompas TV, Wahid Mukaidori turut memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan debat publik Pilgub Jatim 2024. Sebagai pemegang hak siar debat publik Pilgub Jatim 2024 yang pertama, Wahid mengatakan, persiapan sudah mencapai 80 persen. "Persiapan untuk debat pertama sudah 80 persen. Kami juga akan menyiapkan lima kamera yang siap mengabadikan setiap momen penting," ucap Wahid. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering Sinergitas Peran Media dalam Mendukung Publikasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Kegiatan dilangsungkan di Luminor Hotel, Jalan Raya Jemursari nomor 206-208, Surabaya, Jumat, 11 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, debat publik Pilgub Jatim 2024 nantinya akan digelar sebanyak tiga kali. Debat pertama dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 dan disiarkan secara langsung oleh Kompas TV dan TVRI. Kemudian debat kedua dijadwalkan pada 3 November 2024, bekerja sama dengan JTV dan CNN Indonesia. Selanjutnya, untuk debat ketiga akan berlangsung pada 18 November 2024, dengan Metro TV dan TV One sebagai TV yang akan menyiarkan secara langsung. "Namun demikian TV lain juga tetap boleh menyiarkan dan gratis," kata Salam. Salam melanjutkan, pihaknya juga terus mematangkan susunan panelis yang nantinya akan meramu pertanyaan-pertanyaan bagi pasangan calon yang berkontestasi. Pertanyaan yang disusun nantinya meliputi enam tema utama. Enam tema yang dimaksud adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; Memajukan Daerah; Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat; Menyelesaikan Persoalan Daerah; Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Provinsi dan Nasional; serta Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan Hingga saat ini, kata Salam, penyusunan panelis masih berlangsung, dan model debat masih dirumuskan. Salam memastikan, untuk kebutuhan panelis, Jawa Timur tidak kekurangan orang. Terutama dari kalangan akademisi dimana jumlah pakar sangat melimpah di Jatim. "Sejauh ini kami masih persiapan panelis, kami akan merilis panelis dan tema yang akan dipilih," ujar Salam. Salam menambahkan, debat perdana Pilgub Jatim 2024 rencananya digelar di Dyandra Convention Center Surabaya mulai pukul 19.30 WIB. Durasi debat maksimal 180 menit, dimana 30 menit di antaranya untuk jeda iklan layanan masyarakat. Debat dibagi dalam enam segmen, termasuk pembukaan dan closing. "Kaitannya dengan teknis peliputan nanti akan ada briefing," ucapnya. (AND)

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 dari KPU Kabupaten Pasuruan ke KPU Kabupaten Sidoarjo. Serah terima kirab maskot dilaksanakan di Pasar Baru Porong, Juwet, Juwetkenongo,  Porong, Sidoarjo, Selasa, 8 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Choirul Umam menjelaskan, Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 di Jatim dibagi dalam dua jalur. Meski memiliki rute yang berbeda, lanjut Umam, namun tujuannya sama, yakni mensosialisasikan Pilkada serentak 2024 kepada seluruh lapisan masyarakat di masing-masing daerah. "Terima kasih kepada Bawaslu, KPU kabupaten/ kota, dan semua pihak yang mendukung kirab ini. Serta masyarakat Sidoarjo yang antusias meskipun cuaca panas," kata Umam. Umam pun mengingatkan seluruh masyarakat Sidoarjo agar cermat dalam mencoblos pada Pilkada Serentak 2024. Ia menyampaikan, pada saat pencoblosan 27 November 2024, pemilih akan menerima dua surat suara. "Yaitu satu surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta satu surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo," ujarnya. Pjs Bupati Sidoarjo, Isa Anshori mengapresiasi Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 sebagai sarana sosialisasi yang efektif. Isa berharap Sidoarjo tetap menjadi wilayah yang damai dan tenteram, serta mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada yang aman dan jujur. "Kirab ini telah berkeliling selama satu bulan, membawa pesan pemilihan damai di seluruh Jawa Timur," ucapnya. (FIT)

Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Logistik Tahap 2 Pemilihan Serentak 2024 dan Capacity Building Pengelola Logistik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jatim. Rakor dilaksanakan di Hotel Ascent Premiere Pasuruan, Japan Jend. A. Yani nomor 45-47, Gadingrejo, Kota Pasuruan, pada 8-10 Oktober 2024. Anggota KPU Yulianto Sudrajat menekankan, logistik menjadi salah satu bagian penting pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Ia pun mengapresiasi pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur yang disebutnya telah terencana dengan baik.  "Kami mengucapkan terima kasih karena logistik di Jatim terencana dengan baik, meskipun situasinya sangat mepet," kata Drajat dalam arahannya, Selasa, 8 Oktober 2024. Drajat mengingatkan, dalam pengelolaan logistik Pilkada, kunci suksesnya adalah koordinasi antara ketua divisi logistik dan kesekretariatan. Menurutnya, ketua, anggota, dan sekretariat adalah bagian dari satu kesatuan. Ia mengibaratkan seperti suami dan istri yang memiliki peran masing-masing dalam mengurus rumah tangga. "Karena pengadaan dan pendistribusian ada di kesekretariatan, maka berikutnya ketua, sekretariat, dan Kasubag harus clear koordinasinya," ujarnya. Drajat melanjutkan, untuk pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2, Oktober akan mulai proses produksi dan di akhir bulan harus sudah selesai. Ia berharap, pada awal November 2024, logistik Pilkada serentak 2024 tahap 2 telah didistribusikan ke kabupaten/ kota. "Oktober harus sudah selesai. Saya harap November awal itu sudah masuk ke kabupaten/ kota. Saya khawatir yang geografisnya besar, itu harus benar-benar diukur," ucapnya. Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menjelaskan, Rakor pengelolaan logistik tahap 2 dimaksudkan agar terjadi keselarasan persepsi dan komunikasi lanjutan antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengelolaan logistik yang sedang dan akan dijalankan ke depan. Dengan begitu, pengelolaan logistik pemilihan serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat biaya. Nanik melanjutkan, pada Pilkada serentak 2024, penyelenggara pemilihan dibatasi rentan waktu pengelolaan logistik yang lebih singkat dibanding Pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap Rakor yang digelar bisa menjadi momentum yang baik untuk merapatkan barisan dan mempererat komunikasi di jajaran penanggung jawab pengelolaan logistik. "Serta mendiskusikan beberapa hal terkait, seperti bagaimana pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, rakit, setting, dan packing, hingga nantinya logistik siap didistribusikan ke seluruh TPS. Termasuk pembahasan pengamanan cetak suara dan pola pengawasan pengiriman suara," ucapnya. Nanik mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kontrak untuk pengadaan surat suara dan alat bantu tunanetra. Secara umum, siklus penataan logistik terdiri dari tahapan perencanaan dan pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa logistik, tahapan pengelolaan penyimpanan hingga distribusi ke seluruh TPS, dan diakhiri dengan tahap pemusnahan logistik. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi memastikan, jajaran KPU kabupaten/ kota di Jatim masih solid dan terkoordinasi dengan baik. Ia pun berharap, kendala-kendala yang muncul pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bisa terselesaikan dengan baik pula. "Kami mohon arahan sehingga kami punya pedoman dalam Pilkada serentak pertama di Jatim ini," kata Aang. (AND/FIT)