Berita Terkini

Blitar, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) bersama Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu Jatim menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah 1. Monev tersebut dilaksanakan di tiga daerah yang berbeda. Yakni Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kabupaten Kediri, pada 7-9 November 2024. Anggota KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, monitoring dan evaluasi terkait kesiapan Pilkada yang digelar adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada bukan hanya menjadi kegiatan KPU atau Bawaslu, melainkan jug tanggung jawab bersama, termasuk kejaksaan. Ia berharap, pertemuan berjalan lancar dan menghasilkan output yang baik, Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur terlaksana dengan aman dan sukses. "KPU tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan teman-teman semua," kata Wisnu. Wisnu menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. Mulai dari pendaftaran dan penetapan pasangan calon, hingga kampanye yang telah memasuki tahap akhir. Ia juga memastikan, distribusi surat suara telah selesai dilakukan hingga tingkat kabupaten/ kota.  Begitupun proses sortir, lipat, dan packing surat suara yang terus dimasifkan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu. "Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk mengunjungi PT Thamrina bersama tim dari Kejaksaan untuk memastikan kesiapan surat suara," ujar wisnu.  Wisnu berharap, pertemuan yang digelar dapat menciptakan kesepahaman antara pihak penyelenggara dan kejaksaan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia menegaskan bahwa Pilkada bukan hanya acara KPU, tetapi juga tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Kejaksaan, sesuai tupoksinya, akan mengawal jalannya kegiatan ini untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan. "Terima kasih kepada kejaksaan yang selama ini selalu berkoordinasi dengan kami," ucap Wisnu. Anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta mengapresiasi Rapat Monev Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Jatim. Tujuan kegiatan tersebut, kata dia, tiada lain untuk berkoordinasi dan bersinergi bersama. "Harapan kami, di tingkat kabupaten/ kota, koordinasi antara KPU dan Bawaslu dapat terjalin dengan baik, sehingga setiap tahapan Pilkada dapat dibahas bersama," kata dia. Terkait logistik, ia berharap distribusi dan pengelolaan logistik harus tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu. Sebagai contoh, jika logistik datang terlalu dini sebelum 27 November 2024, bisa menjadi persoalan, begitu juga jika datang terlalu mepet. "Semua harus terencana dengan baik agar prosesnya lancar," ucapnya. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara KPU dan Bawaslu. Jika ada perubahan jadwal distribusi logistik atau tahapan lainnya, KPU diharapkan memberikan informasi yang update kepada Bawaslu. Begitupun Bawaslu diharapkannya proaktif menanyakan setiap perkembangan tahapan Pilkada serentak 2024. "Kami berharap semua kendala di Pilkada ini dapat diantisipasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lancar," ujarnya. (FIT)

Kota Batu, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantapan Penggunaan Aplikasi dan Uji Coba Sirekap Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bimtek dilaksanakan di Golden Tulip Holland Resort Batu, Bukit Panderman Hill Jalan Cherry nomor 10, Temas, Kota Batu, pada 4-6 November 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan menjelaskan, di Jawa Timur terdapat 60.571 TPS, dan ditargetkan 100 persen TPS bisa mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap. Insan pun meminta PPK harus sanggup melakukan pengunggahan C hasil ke aplikasi Sirekap. "Ini merupakan kewajiban kita untuk menuntaskan sebagaimana amanat yang telah disampaikan KPU RI," kata Insan. Insan mengingatkan, KPU memiliki pengalaman dalam Pemilu sebelumnya, dimana pernah terjadi kesalahan tampilan angka perolehan yang sempat menjadi perhatian publik. Meski tidak ada manipulasi data, situasi ini menciptakan kesalahpahaman. Insan melanjutkan, pada Pilkada serentak 2024 KPU akan menggunakan sistem Sirekap yang telah disempurnakan untuk mencegah kesalahan serupa terjadi lagi. Sistem terbaru ini dihadirkan karena memberikan informasi secara cepat dan akurat sangatlah penting. Begitupun tujuan pengoperasian Sirekap, menghadirkan data yang cepat dan tepat. Namun demikian, kata Insan, keberhasilan Pilkada serentak 2024 tidak hanya bergantung pada KPU RI atau Provinsi, tetapi juga membutuhkan peran PPK, PPS, dan KPPS agar informasi terkait Pilkada dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat. "Kita akan memakai sirekap dengan penyempurnaan, goalsnya tidak hanya cepat, tapi akurat," ujar Insan. Anggota KPU Jatim Divisi Litbang dan SDM,  Eka Wisnu Wardana meminta agar petugas yang diberi kepercayaan memegang akun Sirekap adalah orang yang tepat. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024. "Alat bantu yang dipakai pada Pilkada serentak 2024 ini adalah aplikasi Sirekap. Tolong betul-betul disiapkan segala sesuatunya. Karena Pilkada besok wajahnya akan ditentukan salah satunya oleh aplikasi Sirekap," ucapnya. Wisnu juga menekankan seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 bahwa menjaga integritas adalah kunci keberhasilan. Dimana kejujuran, kemandirian, dan sikap adil harus benar-benar dipegang teguh. Wisnu juga mengingatkan penyelenggara untuk menjaga sikap profesionalitas dan loyalitas di setiap tahapan Pilkada serentak 2024. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menegaskan komitmennya untuk menjamin kelancaran proses Pilkada serentak 2024 di seluruh daerah di Jatim. Nanik juga mengingatkan seluruh jajaran KPU kabupaten/ kota agar menyusun perencanaan secara matang dan terukur. "Perencanaan yang baik sangat penting untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi dan pemilu berjalan lancar sesuai jadwal," kata Nanik. (FIT/AND)

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelantikan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Rakor dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Raya Cemeng Kalang nomor 1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Sidoarjo, pada 4-5 November 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengatakan, beban kerja penyelenggara semakin berat mendekati hari pencoblosan pada 27 November 2024. Namun, kata dia, sesuai slogan "Seneng Bareng," tugas tersebut tidak akan terasa berat jika dilaksanakan bersama-sama. Rozaq pun menekankan pentingnya komitmen terhadap sumpah jabatan. Ia juga mengingatkan, seluruh komponen penyelenggara Pemilu adalah bagian dari satu keluarga besar yang harus menjaga kekompakan dan soliditas. "Tanggung jawab dan konsekuensi jabatan harus diemban tanpa keluhan. Karena ini adalah bagian dari sumpah dan janji yang telah diambil sejak awal menjabat," kata Rozaq. Rozaq juga menegaskan pentingnya peran keluarga besar penyelenggara Pemilu dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Setiap penyelenggara Pemilu, kata dia, memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam menjalankan tugas dengan integritas, tetapi juga dalam menjadi teladan serta pembimbing bagi KPPS yang bekerja langsung di lapangan. "Kebersamaan dan solidaritas yang kuat antar pihak membuat tahapan Pemilu lebih ringan dan mendukung kelancaran demokrasi di Indonesia," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Litbang dan SDM, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dijadwalkan pada 7 November 2024. Dalam rapat tersebut, Wisnu menekankan pentingnya semua langkah persiapan, mulai dari proses pelantikan, tata cara pelantikan, hingga anggaran yang diperlukan. "Harapannya, dengan koordinasi yang baik, pelantikan KPPS dapat terlaksana dengan sukses tanpa kendala atau hambatan," ucapnya. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam mengatakan, KPU Provinsi juga bakal segera menyalurkan anggaran tambahan yang dialokasikan khusus untuk PPK, PPS, dan KPPS. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjadi pelecut semangat pihak terkait untuk kesuksesan Pilkada serentak di Jawa Timur. "KPU Provinsi akan menyalurkan anggaran tambahan khusus untuk PPK, PPS, dan KPPS," kata Salam. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan pentingnya menjaga etika dalam proses Pemilu, mengingat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Rohan menambahkan, pada 7 November 2024, KPU Jawa Timur akan melantik anggota KPPS se-Jatim, yang akan memperkuat keluarga besar KPU. "Kita perlu melakukan penyesuaian seproporsional dan seprofesional mungkin demi membangun KPU yang solid. Soliditas harus dijunjung tinggi dalam satu keluarga besar KPU se-Jawa Timur," ujarnya. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Debat Publik Pilgub Jatim Tahun 2024 Kedua. Debat publik kali ini dilaksanakan di Grand City Convention dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Genteng, Surabaya, Minggu, 3 November 2024. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, debat kedua ini mengusung tema 'Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif, serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur.' Aang berharap, apa yang disampaikan para pasangan calon pada debat ini dapat bermanfaat bagi pemilih untuk menjadi wawasan serta bahan pertimbangan dan penguatan untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024. "Semoga momentum yang istimewa ini menjadi bahan pertimbangan serta wawasan untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024," kata Aang. Aang kemudian mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan untuk kelancaran debat publik kedua ini. Khususnya para panelis yang merumuskan pertanyaan debat, pihak kepolisian yang mengamankan seluruh rangkaian debat, hingga televisi yang telah memfasilitasi debat dan turut memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan semua tujuan SDGs pada 2030. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, lapar, pendidikan harus tuntas dan berkualitas, serta 100 persen warganya harus memiliki jamban yang sehat dan bersih. "Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar," ujar Luluk. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menjabarkan kemajuan yang dicapai Provinsi Jawa di lima tahun terakhir. Di antaranya investasi di tahun 2023 yang menjadi titik tertinggi, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang tumbuh inklusif. Khofifah juga menyebutkan penghargaan yang diraihnya saat ia menjabat gubernur sebanyak 738 penghargaan, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. "Total yang kami terima 738 penghargaan, karena kerja keras kita," ujar Khofifah. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini menawarkan Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Risma menjelaskan, Resik yang dimaksud yaitu birokrasi pemerintahan yang mengelola tata kelola yang Good Governance, akuntabel, transparan, dan partisipatif. Risma menegaskan bahwa layanan yang dilakukan semuanya menggunakan teknologi informasi. "Pelayanan ini harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah," ujar Risma. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pilgub Jatim Tahun 2024 Kedua. Media gathering dilaksanakan di Grand City Convention dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Genteng, Surabaya, Sabtu, 2 November 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam mengatakan, debat publik kedua akan diselenggarakan di Grand City Convention dan Exhibition pada 3 November 2024. Pemilihan lokasi tersebut atas masukan dan aspirasi dari berbagai media, hingga aparat kepolisian. "Jadi pemilihan lokasi ini juga berdasarkan aspirasi dari media," ucap Salam. Salam menjelaskan, tema yang diangkat pada debat publik kedua ini adalah terkait 'Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif, serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur. Adapun subtema yang ditetapkan pada debat publik kali ini ada delapan. Delapan sub tema tersebut di antaranya adalah Budaya dan Birokrasi Modern. Kemudian, Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan; Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat; Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation; serta Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.  "Kemudian yang ketujuh ada Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman, serta kedelapan adalah Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan," kata Salam. Salam melanjutkan, ada tujuh panelis yang menyusun pertanyaan seputar tema yang ditentukan tersebut. Tujuh panelis tersebut merupakan akademisi dari sejumlah universitas di Jawa Timur. "Yang bersangkutan telah menandatangani pakta integritas. Ketujuhnya kami sudah menetapkan atas berbagai pertimbangan," ujar Salam.  Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menambahkan, ketujuh panelis tersebut dipilih berdasarkan latar belakang, profil, serta keilmuan yang bersangkutan. Maka dari itu, kata dia, jika ada publik yang meragukan independensi dari ketujuh panelis tersebut, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. "Selagi tidak menjadi konsultan dari pasangan calon, kami tetap menggunakan beliau (para panelis) dengan pertimbangan latar belakang keilmuan," ujarnya. Aang melanjutkan, perbedaan antara debat publik kesatu dan kedua di antaranya adalah jumlah pendukung dari masing-masing pasangan calon yang boleh masuk ke arena debat. Jika pada debat publik kesatu jumlah pendukung yang boleh masuk sebanyak 150 orang, pada debat publik kedua hanya sebanyak 100 orang. "Pendukung setiap Paslon hanya 100 orang karena disesuaikan dengan kapasitas tempat," ucapnya. Selain itu, lanjut Aang, pada debat publik kedua ini, pihaknya tidak menyediakan layar lebar di luar arena debat. Itu tidak lain karena di lokasi debat publik kedua, tidak memungkinkan untuk pemasangan layar lebar yang bisa digunakan untuk pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam arena debat publik. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Konsolidasi Wilayah (Konsolwil) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Jawa Timur. Konsolwil dilaksanakan di DBL Arena Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 88, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, pada 29-30 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menjelaskan, tujuan utama diselenggarakannya Konsolwil adalah untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pertama kalinya di Indonesia. Artinya, kata dia, baik jajaran KPU maupun PPK adalah orang pertama yang menjadi penyelenggara Pilkada serentak. "Tujuan utama konsolidasi ini untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak untuk pertama kalinya," kata Aang. Aang mengingatkan, peserta yang hadir memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan terkait pemaksimalan Sirekap. Sebab, kata dia, pada hari penghitungan suara masyarakat sangat menunggu hasil dari proses hitung yang benar dan akurat pada Sirekap. Aang yakin, seluruh PPK di Jatim sudah sangat siap melaksanakan Pilkada serentak 2024.  "Kami berharap dan percaya bahwa bapak ibu siap melaksanakan Pilkada Serentak," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan, setelah mengikuti kegiatan Konsolwil, baik komisioner maupun PPK memiliki tugas yang sudah ada di depan mata, yakni pencoblosan. Selain itu, kata Wisnu, tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk selanjutnya diberikan pemahaman dan bimbingan teknis. "Tentu akan kita berikan pemahaman dan bimbingan teknis agar KPPS mampu melaksanakan tugasnya," ucap Wisnu. Terkait Konsolwil yang digelar, Wisnu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda penting untuk berkumpul dan transfer pengetahuan. Lewat kegiatan tersebut, diharapakan semua elemen siap melaksanakan Pilkada serentak 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan 3 hal penting. Pertama, agar PPK dan seluruh penyelenggara tidak melanggar pidana pemilu. Kedua, agar tidak melajukan pelanggaran kode etik pemilu.  "Terakhir, untuk  mencintai tugas yang diemban. Dengan demikian maka 'Seneng Bareng' pasti terwujud," kata Rohan. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menyoroti pentingnya memastikan kenaikan honor bagi anggota PPK. Menurutnya, peningkatan honor merupakan langkah penting untuk menjaga kesejahteraan anggota PPK, sebagai badan adhoc yang berperan penting pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. "Terkait dengan dana operasional, kita perlu memastikan bahwa sumber dana dari tahap sebelumnya sudah turun dan siap dicairkan," ujar Rozak. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan menyatakan bahwa KPU Jatim terus mempersiapkan berbagai sarana digital guna mendukung kelancaran dan transparansi rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2024. Salah satu inovasi yang tengah dipersiapkan adalah aplikasi Sirekap, sebuah sistem informasi yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam rekapitulasi suara. "Sirekap bertujuan untuk mempercepat publikasi C Hasil dan memastikan data rekapitulasi yang lebih akurat," ucap Insan. (AND/FIT)