Berita Terkini

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 dari KPU Kota Mojokerto ke KPU Kota Surabaya. Serah terima kirab maskot dilaksanakan di Taman Jayengrono, Jalan Rajawali, Surabaya, Selasa, 8 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, Surabaya menjadi kota terakhir dalam rangkaian Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 jalur 1. Kirab maskot, kata Wisnu, berfungsi sebagai sarana integrasi budaya, yang tidak hanya memberikan edukasi dan sosialisasi Pilkada serentak 2024, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. "Kirab tidak hanya memberikan edukasi dan sosialisasi tetapi juga mencerminkan keragaman budaya," kata Wisnu. Wisnu mengatakan, Kirab maskot merupakan bagian dari pesta demokrasi Pilkada serentak 2024, dengan puncak acara yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober 2024. Wisnu menekankan, Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya disambut dengan penuh suka cita, namun tetap memiliki target yang jelas. Kota Surabaya, lanjut Wisnu, pada Pilkada serentak 2024 ini menghadapi tantangan tersendiri karena hanya memiliki satu pasangan calon. Ia mengimbau agar masyarakat terus mengikuti kampanye sebagai sarana mengenal calon pemimpin serta menjaga situasi tetap aman dan damai. Wisnu juga berharap, Pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hati dan akal sehat dalam memilih pemimpin. "Jadilah pemilih yang cerdas karena pilihan kita akan menentukan masa depan Jawa Timur," ujarnya. Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani mengatakan, pihaknya terus berupaya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Pemerintah telah melakukan persiapan, dan diharapkan tidak ada yang terlewat karena ini adalah tanggung jawab bersama. Kesuksesan Pilkada, kata Restu, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. "Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kesuksesan Pilkada tergantung oleh partisipasi," katanya. Maka dari itu, Restu mengimbau masyarakat memanfaatkan momentum Pilkada serentak dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang memiliki visi, misi, dedikasi, dan komitmen membangun Surabaya dan Jawa Timur menjadi lebih baik. Restu memastikan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Pilkada serentak agar berlangsung damai, aman, dan sejahtera. "Kami akan mengawal Pilkada serentak dengan damai, aman, dan sejahtera," ucap Restu. (AND)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahapan Kampanye Persiapan Debat Publik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. Rakor dilangsungkan di KPU Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A.A.K. Adinegoro nomor 1-2, Sooko, Mojokerto, pada Senin, 7 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengingatkan, pengelolaan debat Pilkada tidak mudah, sehingga diperlukan koordinasi dan saling memberikan masukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aang juga mengingatkan untuk melakukan mitigasi berbagai potensi gangguan, termasuk kemungkinan kericuhan yang terjadi saat debat publik dilangsungkan. "Pengelolaan debat kita bukan hal yang mudah, harus saling kasih masukan," kata Aang. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menjelaskan, upaya mitigasi potensi kerusuhan dalam debat publik perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti kepolisian dan dinas perhubungan. Selain itu, KPU kabupaten/ kota penting untuk saling mengonfirmasi mengenai stasiun televisi atau penyiaran yang akan digunakan secara legal. "Tolong saling konfirmasi terkait stasiun televisi/penyiaran yang digunakan," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Choirul Umam mengatakan, pihaknya masih menanti tindak lanjut dana kampanye, dikarenakan belum ada penunjuk teknis penentuan konsultan akuntan publik. Ia meyakini dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Umam pun mengingatkan untuk terus meningkatkan komunikasi, sehingga semua potensi bisa diantisipasi. "Saya mengingatkan untuk terus komunikasi, sehingga semua potensi bisa diantisipasi," jelasnya. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan, pada pelaksanaan debat publik, pengaturan frame di televisi harus diperhatikan secara detail. Misal soal penataan posisi kamera yang bisa menimbulkan protes. Ia pun mengingatkan, debat merupakan ajang unjuk kemampuan, sehingga penting bagi penyelenggara untuk memfasilitasi pasangan calon sebaik mungkin. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq berharap agar seluruh pihak dapat mengawal tahapan kampanye, khususnya debat publik. Debat dinilai penting karena merupakan hak pemilih untuk memahami visi, misi, dan program unggulan pasangan calon. "Debat adalah hak dari pemilih untuk memahami visi misi program unggulan paslon," kata dia. Anggota KPU Jatim, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam menjelaskan, debat publik merupakan bagian dari kampanye yang bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi serta program kerja Paslon kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. "Kampanye juga bagian dari menyebarluaskan visi, misi, serta program kerja," ujarnya. (AND)

Mojokerto, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menghadiri serah terima Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Mojokerto ke KPU  Kota Mojokerto. Serahterima kirab maskot dilaksanakan di Lapangan Surodinawan, Jalan Surodinawan nomor 74, Mergelo, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto,  pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Eka Wisnu Wardhana mengatakan berharap, kirab maskot bisa menjadikan masyarakat Kota Mojokerto sebagai pemilih cerdas pada Pilkada serentak 2024. Pemilih cerdas, kata dia, adalah pemilih yang bersedia menggunakan hak pilihnya dengan menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak.  Dengan begitu, pada 27 November mendatang, masyarakat bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim maupun Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dengan tepat. "Saya mengharap masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilihnya," kata Wisnu. Wisnu menjelaskan, kirab maskot merupakan agenda resmi dari KPU Jatim sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia mengharapkan kirab maskot dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat Kota Mojokerto. Kirab maskot, kata dia, bukan hanya kegiatan keliling dengan membawa maskot, tetapi juga menampilkan unsur kebudayaan. "Kirab ini merupakan agenda resmi dari KPU jatim sebagai sarana kita untuk sosialisasi dan eduksi kepada masyarakat," ujarnya. Penjabat Walikota Mojokerto, Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, maskot yang dikirab bukan sekadar gambar, tetapi simbol harapan rakyat. Setiap Pilkada, masyarakat memiliki harapan besar agar Kota Mojokerto menjadi lebih baik, dengan pemimpin yang mampu menghasilkan gagasan dan kebijakan konkret serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. "Setiap Pilkada rakyat punya harapan besar, agar membawa Kota Mojokerto menjadi lebih baik," ucapnya. Ia berharap, pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat. Ia berpesan kepada pasangan calon, jangan sampai mencederai hati rakyat.  Ali mengatakan, saat ini, kondisi Kota Mojokerto dipersepsikan baik dan kondusif. Situasi ini, kata Ali, harus dijaga bersama selama tahapan Pilkada serentak 2024 berlangsung. Ali pun meyakini, nantinya akan lahir pemimpin hebat di Kota Mojokerto. (AND)

Magetan, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Internal dalam Rangka Penegakan Etik Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 oleh KPU kabupaten/ kota se-Jawa Timur. Rakor dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Magetan, Jalan Karya Dharma nomor 70, Ringinagung, Magetan, pada 6-7 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih Parmas, Nur Salam mengingatkan, krusial dalam Pilkada serentak 2024 salah satunya adalah tahapan kampanye. Kehadiran penyelenggara dalam kegiatan kampanye, termasuk badan bisa menimbulkan tafsir politik. "Ini jadi tantangan untuk mengendalikan perilaku badan adhoc mengingat badan adhoc ini berasal dari berbagai profesi, sehingga ada kemungkinan badan adhoc terlibat atau hadir pada kegiatan yang dapat ditafsirkan secara politik," kata Salam. Salam berharap, selain penegakan etik, jajaran KPU kabupaten/ kota bisa memberikan contoh dan mengedukasi badan adhoc. Dengan begitu, badan adhoc bisa menjaga sikap dan perilaku sesuai kode etik penyelenggara. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana berharap, dalam penanganan kode etik badan adhoc agar divisi SDM juga dilibatkan. Sebab, kata dia, pembinaan badan adhoc merupakan wewenang Divisi Sumber Daya Manusia.  "Agar penanganan kode etik badan adhoc juga melibatkan Divisi SDM, karena pembinaan badan adhoc tugas fungsi kewenangan Divisi Sumber Daya Manusia. Sedangkan penegakan etik eksekutornya di Divisi Hukum dan Pengawasan," ujar Wisnu.  Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan pentingnya penanganan pelanggaran kode etik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada serentak 2024. Ia pun meminta jajarannya untuk memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/ atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS.  "Nanti sesuai kasus, posisi, dan kemudian dievaluasi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur," ujarnya. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering dengan tema 'Sinergitas Peran Media dalam Tahapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Timur Tahun 2024.' Media gathering dilaksanakan di Wyndam Hotel, Jalan Basuki Rahmat nomor 67-73, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jumat, 4 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengatakan, jika tidak ada hambatan, pada 11 atau 12 Oktober 2024 surat suara untuk Pilgub Jatim mulai bisa dicetak. Namun demikian, kata Rozaq, semuanya masih menunggu finalisasi hasil koordinasi dengan pihak terkait, utamanya perusahaan percetakan yang ditunjuk. Rozaq memastikan, dalam proses pencetakan surat suara, pihaknya telah melakukan lelang melalui e-Katalog, sesuai aturan yang ada. Ia mengungkapkan kebutuhan surat suara untuk Pilgub Jatim 2024 yakni sekitar 32 juta surat suara dan ditambah 2,5 persen cadangan untuk setiap TPS dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan sebanyak 31.280.014 pemilih. "Ada dua penyedia surat suara untuk Pilgub dan surat suara untuk pemilihan bupati maupun wali kota," kata Rozaq. Rozaq melanjutkan, saat ini, tahapan logistik sudah pada tahap pendistribusian untuk logistik yang diproduksi di tahap pertama. Yakni meliputi kotak suara, bilik suara, kabel ties, segel, tinta dan sebagainya.  "Hari ini sudah terdistribusi  96,47 persen atau kurang 3 persen saja untuk kotak suara," ujar Rozaq. Rozaq menjelaskan kekurangan 3 persen tersebut karena kondisi kotak suara rusak, kurang kirim, dan tidak sesuai dengan spek. Adapun untuk bilik suara sudah terdistribusi  55,73 persen, kabel ties sudah terdistribusi  94,3 persen, segel 20 persen, dan tinta 75,80 persen. Anggota KPU Jatim Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana menekankan pentingnya logistik pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sebab, kata dia, jika pemilihnya siap, anggarannya tersedia, pasangan calonnya ada, tetapi logistik terhambat, maka Pilkada tidak bisa digelar. "Jika pemilihnya ready, anggarannya ready, pasangan calonnya ada, tapi logistiknya nggak jalan, tentu akan buyar semua," ucap Wisnu. Dengan semangat keterbukaan, Wisnu mengajak media untuk bisa bersinergi menyebarluaskan informasi terkait tahapan pengelolaan logistik Pilgub Jatim 2024. Wisnu menegaskan, dalam tahapan logistik, KPU Jatim telah mengedepankan prinsip Tujuh Tepat.  "Tempat Produk, Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, dan Tepat Lokasi. Itu yang menjadi fokus kita," kata Wisnu. Wisnu melanjutkan, pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, kotak suara yang tersedia hanya dua. Yakni kotak suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, serta kotak suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. "Jadi tentu kebutuhan logistik Pilkada lebih sedikit daripada kebutuhan logistik Pemilu. Hal ini menjadikan kami semua di KPU Jatim dan kabupaten/ kota semakin optimistis dalam mengelola logistik semakin lebih baik," ujarnya. (AND)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 bersama pimpinan redaksi stasiun TV. Rakor dilaksanakan di Aula Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis nomor 1-3, Kendangsari, Surabaya, Jumat, 4 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, debat publik merupakan bagian penting dari tahapan kampanye yang pelaksanaannya difasilitasi oleh KPU. Maka dari itu, pihaknya menyelenggarakan Rakor untuk menyamakan persepsi dan memastikan semua pihak, termasuk media penyiaran, berperan optimal dalam penyelenggaraan debat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024. Salam berharap, debat publik yang digelar mampu menghadirkan diskusi yang lebih mendalam dan berkualitas. Ia mengungkapkan, debat publik perdana yang rencananya dilaksanakan 18 Oktober 2024, terdiri dari enam segmen dengan durasi antara 120 hingga 180 menit. "Dua segmen akan memberi kesempatan bagi pasangan calon untuk menyanggah pernyataan satu sama lain," kata Salam. Salam melanjutkan, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian visi-misi, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 nantinya juga akan mempresentasikan program mereka melalui format video. Format video, kata Salam, diharapkan mampu membantu publik memahami visi-misi dengan lebih baik. "Sementara debat langsung akan mengedepankan argumentasi serta respons pasangan calon terhadap isu-isu yang relevan," ujarnya. Salam mengatakan, untuk lokasi debat perdana, masih dalam pembahasan. Memang telah muncul beberapa opsi seperti Grand City, Islamic Center, dan DBL Arena, namun sifatnya belum final. Adapun, untuk jumlah pendukung yang diizinkan hadir di lokasi debat diperkirakan sekitar 100 orang per pasangan calon, tergantung kapasitas venue yang dipilih. Salam menambahkan, debat publik nantinya akan digelar tiga kali. Debat pertama dijadwalkan pada 18 Oktober 2024. Adapun debat kedua dilaksanakan pada 3 November 2024, dan debat terakhir pada 16 November 2024. Seluruhnya akan disiarkan langsung melalui stasiun televisi.  "Debat pertama sudah dipastikan akan digelar pada 18 Oktober dan akan disiarkan oleh JTV serta Kompas TV. Keduanya telah mengonfirmasi kesiapan penuh," ucap Salam. Salam melanjutkan, beberapa stasiun televisi lain juga sedang dalam proses konfirmasi mengenai keterlibatan mereka dalam penyiaran langsung debat. Selain hal teknis, KPU Jatim juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif selama debat berlangsung. "Yel-yel atau sorakan dari pendukung tidak diperbolehkan. Kami ingin memastikan acara ini berjalan tertib dan fokus pada gagasan yang disampaikan pasangan calon," kata Salam. Salam menambahkan, KPU Jatim terus berkoordinasi dengan pasangan calon dan media untuk memastikan kelancaran pelaksanaan debat publik ini. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan debat publik tersebut. (FIT)