Berita Terkini

Sidoarjo, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelantikan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 bagi KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Rakor dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan Raya Cemeng Kalang nomor 1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Sidoarjo, pada 4-5 November 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengatakan, beban kerja penyelenggara semakin berat mendekati hari pencoblosan pada 27 November 2024. Namun, kata dia, sesuai slogan "Seneng Bareng," tugas tersebut tidak akan terasa berat jika dilaksanakan bersama-sama. Rozaq pun menekankan pentingnya komitmen terhadap sumpah jabatan. Ia juga mengingatkan, seluruh komponen penyelenggara Pemilu adalah bagian dari satu keluarga besar yang harus menjaga kekompakan dan soliditas. "Tanggung jawab dan konsekuensi jabatan harus diemban tanpa keluhan. Karena ini adalah bagian dari sumpah dan janji yang telah diambil sejak awal menjabat," kata Rozaq. Rozaq juga menegaskan pentingnya peran keluarga besar penyelenggara Pemilu dalam memastikan kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Setiap penyelenggara Pemilu, kata dia, memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam menjalankan tugas dengan integritas, tetapi juga dalam menjadi teladan serta pembimbing bagi KPPS yang bekerja langsung di lapangan. "Kebersamaan dan solidaritas yang kuat antar pihak membuat tahapan Pemilu lebih ringan dan mendukung kelancaran demokrasi di Indonesia," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Litbang dan SDM, Eka Wisnu Wardhana menjelaskan, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dijadwalkan pada 7 November 2024. Dalam rapat tersebut, Wisnu menekankan pentingnya semua langkah persiapan, mulai dari proses pelantikan, tata cara pelantikan, hingga anggaran yang diperlukan. "Harapannya, dengan koordinasi yang baik, pelantikan KPPS dapat terlaksana dengan sukses tanpa kendala atau hambatan," ucapnya. Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nur Salam mengatakan, KPU Provinsi juga bakal segera menyalurkan anggaran tambahan yang dialokasikan khusus untuk PPK, PPS, dan KPPS. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjadi pelecut semangat pihak terkait untuk kesuksesan Pilkada serentak di Jawa Timur. "KPU Provinsi akan menyalurkan anggaran tambahan khusus untuk PPK, PPS, dan KPPS," kata Salam. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan pentingnya menjaga etika dalam proses Pemilu, mengingat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Rohan menambahkan, pada 7 November 2024, KPU Jawa Timur akan melantik anggota KPPS se-Jatim, yang akan memperkuat keluarga besar KPU. "Kita perlu melakukan penyesuaian seproporsional dan seprofesional mungkin demi membangun KPU yang solid. Soliditas harus dijunjung tinggi dalam satu keluarga besar KPU se-Jawa Timur," ujarnya. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Debat Publik Pilgub Jatim Tahun 2024 Kedua. Debat publik kali ini dilaksanakan di Grand City Convention dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Genteng, Surabaya, Minggu, 3 November 2024. Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi menjelaskan, debat kedua ini mengusung tema 'Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif, serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur.' Aang berharap, apa yang disampaikan para pasangan calon pada debat ini dapat bermanfaat bagi pemilih untuk menjadi wawasan serta bahan pertimbangan dan penguatan untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024. "Semoga momentum yang istimewa ini menjadi bahan pertimbangan serta wawasan untuk menentukan pilihan pada 27 November 2024," kata Aang. Aang kemudian mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan untuk kelancaran debat publik kedua ini. Khususnya para panelis yang merumuskan pertanyaan debat, pihak kepolisian yang mengamankan seluruh rangkaian debat, hingga televisi yang telah memfasilitasi debat dan turut memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan semua tujuan SDGs pada 2030. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, lapar, pendidikan harus tuntas dan berkualitas, serta 100 persen warganya harus memiliki jamban yang sehat dan bersih. "Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar," ujar Luluk. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa menjabarkan kemajuan yang dicapai Provinsi Jawa di lima tahun terakhir. Di antaranya investasi di tahun 2023 yang menjadi titik tertinggi, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang tumbuh inklusif. Khofifah juga menyebutkan penghargaan yang diraihnya saat ia menjabat gubernur sebanyak 738 penghargaan, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. "Total yang kami terima 738 penghargaan, karena kerja keras kita," ujar Khofifah. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini menawarkan Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, berkepribadian dan berkeadaban. Risma menjelaskan, Resik yang dimaksud yaitu birokrasi pemerintahan yang mengelola tata kelola yang Good Governance, akuntabel, transparan, dan partisipatif. Risma menegaskan bahwa layanan yang dilakukan semuanya menggunakan teknologi informasi. "Pelayanan ini harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan, dan daerah," ujar Risma. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Media Gathering Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Pilgub Jatim Tahun 2024 Kedua. Media gathering dilaksanakan di Grand City Convention dan Exhibition, Jalan Gubeng Pojok nomor 1, Ketabang, Genteng, Surabaya, Sabtu, 2 November 2024. Anggota KPU Jatim Nur Salam mengatakan, debat publik kedua akan diselenggarakan di Grand City Convention dan Exhibition pada 3 November 2024. Pemilihan lokasi tersebut atas masukan dan aspirasi dari berbagai media, hingga aparat kepolisian. "Jadi pemilihan lokasi ini juga berdasarkan aspirasi dari media," ucap Salam. Salam menjelaskan, tema yang diangkat pada debat publik kedua ini adalah terkait 'Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif, serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur. Adapun subtema yang ditetapkan pada debat publik kali ini ada delapan. Delapan sub tema tersebut di antaranya adalah Budaya dan Birokrasi Modern. Kemudian, Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan; Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat; Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation; serta Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.  "Kemudian yang ketujuh ada Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman, serta kedelapan adalah Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan," kata Salam. Salam melanjutkan, ada tujuh panelis yang menyusun pertanyaan seputar tema yang ditentukan tersebut. Tujuh panelis tersebut merupakan akademisi dari sejumlah universitas di Jawa Timur. "Yang bersangkutan telah menandatangani pakta integritas. Ketujuhnya kami sudah menetapkan atas berbagai pertimbangan," ujar Salam.  Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menambahkan, ketujuh panelis tersebut dipilih berdasarkan latar belakang, profil, serta keilmuan yang bersangkutan. Maka dari itu, kata dia, jika ada publik yang meragukan independensi dari ketujuh panelis tersebut, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. "Selagi tidak menjadi konsultan dari pasangan calon, kami tetap menggunakan beliau (para panelis) dengan pertimbangan latar belakang keilmuan," ujarnya. Aang melanjutkan, perbedaan antara debat publik kesatu dan kedua di antaranya adalah jumlah pendukung dari masing-masing pasangan calon yang boleh masuk ke arena debat. Jika pada debat publik kesatu jumlah pendukung yang boleh masuk sebanyak 150 orang, pada debat publik kedua hanya sebanyak 100 orang. "Pendukung setiap Paslon hanya 100 orang karena disesuaikan dengan kapasitas tempat," ucapnya. Selain itu, lanjut Aang, pada debat publik kedua ini, pihaknya tidak menyediakan layar lebar di luar arena debat. Itu tidak lain karena di lokasi debat publik kedua, tidak memungkinkan untuk pemasangan layar lebar yang bisa digunakan untuk pendukung yang tidak bisa masuk ke dalam arena debat publik. (FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Konsolidasi Wilayah (Konsolwil) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Jawa Timur. Konsolwil dilaksanakan di DBL Arena Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 88, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, pada 29-30 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menjelaskan, tujuan utama diselenggarakannya Konsolwil adalah untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pertama kalinya di Indonesia. Artinya, kata dia, baik jajaran KPU maupun PPK adalah orang pertama yang menjadi penyelenggara Pilkada serentak. "Tujuan utama konsolidasi ini untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak untuk pertama kalinya," kata Aang. Aang mengingatkan, peserta yang hadir memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan terkait pemaksimalan Sirekap. Sebab, kata dia, pada hari penghitungan suara masyarakat sangat menunggu hasil dari proses hitung yang benar dan akurat pada Sirekap. Aang yakin, seluruh PPK di Jatim sudah sangat siap melaksanakan Pilkada serentak 2024.  "Kami berharap dan percaya bahwa bapak ibu siap melaksanakan Pilkada Serentak," ujarnya. Anggota KPU Jatim Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM, Eka Wisnu Wardhana mengingatkan, setelah mengikuti kegiatan Konsolwil, baik komisioner maupun PPK memiliki tugas yang sudah ada di depan mata, yakni pencoblosan. Selain itu, kata Wisnu, tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk selanjutnya diberikan pemahaman dan bimbingan teknis. "Tentu akan kita berikan pemahaman dan bimbingan teknis agar KPPS mampu melaksanakan tugasnya," ucap Wisnu. Terkait Konsolwil yang digelar, Wisnu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda penting untuk berkumpul dan transfer pengetahuan. Lewat kegiatan tersebut, diharapakan semua elemen siap melaksanakan Pilkada serentak 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan, Habib M. Rohan menekankan 3 hal penting. Pertama, agar PPK dan seluruh penyelenggara tidak melanggar pidana pemilu. Kedua, agar tidak melajukan pelanggaran kode etik pemilu.  "Terakhir, untuk  mencintai tugas yang diemban. Dengan demikian maka 'Seneng Bareng' pasti terwujud," kata Rohan. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menyoroti pentingnya memastikan kenaikan honor bagi anggota PPK. Menurutnya, peningkatan honor merupakan langkah penting untuk menjaga kesejahteraan anggota PPK, sebagai badan adhoc yang berperan penting pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. "Terkait dengan dana operasional, kita perlu memastikan bahwa sumber dana dari tahap sebelumnya sudah turun dan siap dicairkan," ujar Rozak. Anggota KPU Jatim Divisi Data dan Informasi, Insan Qoriawan menyatakan bahwa KPU Jatim terus mempersiapkan berbagai sarana digital guna mendukung kelancaran dan transparansi rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2024. Salah satu inovasi yang tengah dipersiapkan adalah aplikasi Sirekap, sebuah sistem informasi yang akan digunakan sebagai alat bantu dalam rekapitulasi suara. "Sirekap bertujuan untuk mempercepat publikasi C Hasil dan memastikan data rekapitulasi yang lebih akurat," ucap Insan. (AND/FIT)

Kota Batu, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sortir Lipat, Setting, Checking, Packing, dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur. Rakor dilaksanakan di Kantor KPU Kota Batu, Jalan Sultan Agung nomor 16, Sisir, Kota Batu, pada 25-26 Oktober 2024. Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan resmi bersama jajaran Forkopimda ke lokasi produksi surat suara Pilkada serentak 2024. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kebersamaan, kekompakan, dan sinergitas antar unsur pimpinan daerah dalam persiapan Pemilu mendatang. Ia pun berharap, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi dalam memastikan kelancaran Pilkada serentak 2024. "Kami kemarin telah melakukan kunjungan resmi bersama Forkopimda lengkap di Jawa Timur ke tempat produksi percetakan," kata Rozaq. Rozaq pun berharap, KPU kabupaten/ kota dapat menunjukkan kepada publik bahwa mereka memiliki kebersamaan yang solid dengan jajaran Forkopimda. Ia menyerahkan kepada ketua-ketua, terutama yang bertanggung jawab di sektor logistik untuk menentukan momen yang tepat dalam menampilkan sinergi ini dan memastikan komunikasi yang baik dan efektif dengan Forkopimda. "Tunjukkan kepada publik bahwa kita memiliki kebersamaan yang solid dengan Forkopimda," ujar Rozaq. Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menekankan, logistik adalah hal yang sangat krusial pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sebab, kata Nanik, tanpa logistik yang memadai, Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024 tidak akan berjalan lancar. "Ini sangat krusial karena tanpa logistik yang memadai, Pilkada tidak akan berjalan lancar," jelasnya. Nanik mengingatkan tanggung jawab setiap peserta, termasuk ketua, sekretaris, dan Kasubag dalam hal pengelolaan logistik Pilkada serentak 2024. Laporan dari kabupaten/kota dipandang sangat penting sebagai sumber informasi utama. Ia berharap agar laporan tersebut dapat diisi secara berkala dan tepat waktu. "Laporan dari kabupaten/kota sangat penting dan menjadi informasi berharga bagi kita," kata Nanik. Anggota KPU Jatim Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Choirul Umam mengingatkan pentingnya pengawasan, rekapitulasi, dan penggunaan aplikasi Sirekap. Ia menekankan bahwa ketiga aspek tersebut memerlukan perhatian serius dari semua anggota, dan meminta agar hal ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. "Kita harus mengawal berbagai tugas berat yang meliputi pengawasan, rekapitulasi, dan penggunaan aplikasi Sirekap," ucapnya. Umam mengajak seluruh anggota untuk mengelola tim dengan baik, layaknya sebuah orkestra, guna menciptakan kerja sama yang harmonis. Ia menekankan pentingnya dukungan dan pengawasan dalam proses kerja. "Saya harap rekan-rekan sekalian bisa mengelola tim dengan baik, seperti sebuah orkestra," ujar Umam. (AND/FIT)

Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar  Puncak Kirab Maskot Pilkada Serentak Tahun 2024 Se-Jawa Timur. Puncak kirab maskot Pilkada serentak 2024 dipusatkan di area Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, Rabu, 23 Oktober 2024. Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengatakan, Puncak Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024 Se-Jawa Timur telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, tepatnya sejak Juli 2024. Puncak kirab berlangsung di Surabaya pada 23 Oktober, setelah dikirab ke seluruh Jawa Timur dengan menempuh dua rute. Yakni dimulai dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pacitan. Aang berharap, kirab maskot yang diselenggarakan sejalan dengan agenda transisi kepemimpinan dan konsolidasi politik di wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga akan semakin matang. Ia juga berharap melalui acara tersebut dapat menggugah semangat masyarakat Jawa Timur untuk ambil bagian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Baik itu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur maupun untuk memilih Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November mendatang," kata Aang. Aang berterima kasih kepada jajaran KPU di 38 kabupaten/ kota yang telah mendukung penuh penyelenggaraan puncak Kirab Maskot Pilkada Serentak 2024. Ia berharap, lewat kegiatan tersebut, masyarakat dapat merasakan keceriaan sesuai dengan tagline Pilgub Jawa Timur 2024, "Pilgub Jatim Seneng Bareng." "Pesan utama dalam kegiatan ini adalah agar bapak ibu sekalian pada 27 November 2024 wajib datang ke TPS untuk milih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota," ujarnya. Anggota KPU Jatim Nur Salam menjelaskan, rangkaian kirab maskot merupakan bagian dari sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Kirab Maskot Pilkada serentak 2024 merupakan kreasi dari KPU Provinsi Jawa Timur. "Kita satu-satunya provinsi yang menggelar kirab maskot secara nasional. Kita mulai Juli dan puncaknya hari ini," ucapnya. (AND)