Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Sebanyak 60 orang peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis. Untuk tahapan tes tulis menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), di Kampus A Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Jalan Raya Mayjen Prof Dr Moestopo Surabaya, Senin (19/11) hari ini. Adapun sebanyak 60 orang yang lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti CAT tersebut. Sebanyak 13 orang dari unsur perempuan dan sisanya sebanyak 53 orang dari laki-laki, dengan latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah dari unsur penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kabag Perencanaan Data dan SDM KPU Jatim, Suharto menyatakan, untuk tes tulis dilaksanakan Senin (19/11) tepatnya di Gedung AMEC Lantai 4 Ruang CBT 1 dan CBT 2 Kampus A, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Mereka yang akan mengikuti CAT merupakan peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. “Untuk pengumuman lolos seleksi administrasi sudah kami sampaikan, termasuk juga sudah tayang di media massa,” ujarnya. Totok, demikian sering dipanggil, menambahkan untuk tes tulis CAT dimulai pukul 14.30 WIB. Peserta diminta untuk memperhatikan, minimal harus datang 30 menit sebelum tes dimulai. Peraturan itu diberlakukan untuk kelancaran CAT dan semua sudah disampaikan kepada para peserta. “Bagi yang terlambat tidak akan diperkenankan mengikuti tes, apapun alasannya sehingga harus diperhatikan oleh peserta,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2), Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) merekap ada 31.011.960 orang pemilih dalam pemilu tahun 2019. Hal ini sebagaimana disampaikan Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Choirul Anam saat memimpin rapat pleno hari ini (Rabu, 14/11) di hotel Elmi Surabaya. Rapat Pleno Terbuka dimulai sejak jam 10 pagi sampai dengan 12 siang. Dihadiri Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, serta Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Dewita Hayu Shinta, Muhammad Arbayanto, serta Insan Qoriawan. Sedangkan undangan dalam rapat pleno terdiri dari Bawasprov Jatim, KPU Kabupaten/ Kota, Instansi terkait, LO DPD, dan perwakilan parpol tingkat Provinsi Jatim. Acara dimulai dengan seremonial pembukaan, lalu dilanjutkan dengan rapat pleno yang dibuka oleh Ketua KPU Jatim dan dipimpin oleh Divisi yang mmbidangi data dan informasi, yakni Choirul Anam. Ketua KPU Jatim saat membuka rapat pleno mengungkapkan, bahwa kegiatan ini adalah salah satu bagian dari tahapan pemilu tahun 2019. “Hari ini merupakan rekapitulasi DPTHP-2, yang tidak lain dilaksanakan dengan maksud agar proses penyusunan daftar pemilih ini bisa berjalan dan selesai dengan baik. Serta bisa mengurangi beberapa kelemahan-kelemahan yang ada pada tahapan-tahapan sebelumnya,” jelas Eko (14/11/2018). Kemudian, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan jika rapat pleno rekapitulasi DPTHP-2 ini adalah kegiatan pleno yang ketiga kalinya. “Setelah Kita melaksanakan rekapitulasi DPTHP-1 di hotel Narita pada tanggal 14 September, serta rekapitulasi DPT pad atanggal 29 Agustus kemarin,” ujarnya. Menurut Anam, DPTHP-2 merupakan instruksi dari KPU RI melalui SE 1099 maupun SE 1351 terkait dengan proses pencermatan terhadap DPTHP-1. Pencermatan DPTHP-1 adalah hasil dari proses sinkronisasi antara KPU RI, Bawaslu RI, dan seluruh parpol di tingkat pusat. Yang isinya kemudian memerintahkan atau merekomendasikan kepada KPU RI untuk melakukan proses pengecekan kembali terhadap DPTHP-1, baik terkait dengan data ganda yang masih diindikasikan ada maupun data invalid. “Setelah pencermatan selama 2 bulan terhadap DPTHP-1, Kami di Jawa Timur telah men-TMS-kan pemilih dan juga menambah pemilih baru, serta melakukan perbaikan elemen datanya pemilih,” katanya. Berikutnya dari proses pencermatan terhadap DPTHP-1 ini, di Jawa Timur terekap ada 666 kecamatan. “Jumlah desa 8.497, jumlah TPS 129.994, jumlah pemilih laki-laki 15.264.920, jumlah pemilih perempuan 15.747.040 dan jumlah pemilih keseluruhan ada 31.011.960,” papar Anam. Anam mengimbuhkan bila dalam proses pencermatan ini juga ada pergeseran 4 TPS, yakni di Banyuwangi, Gresik dan Kota Madiun. Usai penyampaian hasil rekapitulasi DPTHP-2 oleh KPU Jatim, rapat pleno ditutup dan dilanjutkan dengan tanggapan Bawasprov Jatim yang diwakili oleh Aang Kunaifi, instansi terkait, perwakilan parpol dan perwakilan DPD wilayah Jawa Timur. Rangkaian rapat pleno ini pun kemudian diakhiri dengan penyampaian Berita Acara kepada Bawasprov, instansi terkait serta peserta pemilu tahun 2019. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melaksakan tes wawancara internal, di Media Center, Rabu (14/11). Wawancara dilakukan sebagai rangkaian assesment jabatan administrator (esselon III) dan jabatan pengawas (esselon IV), di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun penguji dalam tes wawancara yakni Suharto (Kabag Perencanaan Data dan Sumber Daya Manusia KPU Jatim), Slamet Setioadji (Kabag Hukum, Teknis dan Hubmas KPU Jatim) serta unsur Ketua KPU Kabupaten/Kota. Tes dilakukan secara tertutup dan bergantian, sesuai dengan nomor urut panggilan. Suharto menyampaikan tes wawancara merupakan rangkaian dari assement dilingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rinciannya, sebanyak 11 orang mengikuti tes wawancara untuk jabatan administrator di eselon III. Lainya, sebanyak 33 orang mengikuti tes wawancara untuk jabatan pengawas di esselon IV. Wawancara dilakukan selama dua hari, untuk yang di bagian esselon IV. "Wawancara dilakukan satu per satu dan tertutup, dihadapkan dengan tiga orang yang satu di antaranya adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota," ujarnya. Pria yang akrab dipanggil Totok ini menambahkan, untuk jabatan administrator esselon IV diperuntukkan bagi empat kabupaten. Dengan rincian Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Malang. Secara otomatis, dalam rangkaian tes wawancara terhadap jabatan administrator tersebut terdapat Ketua KPU Kabupaten setempat, untuk melakukan rangkaian pertanyaan terhadap peserta. "Rangkaian assesment termasuk wawancara kami lakukan sesuai aturan, termasuk yang melibatkan ketua kpu setempat untuk ikut melakukan wawancara," pungkasnya. (BAY)

Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sebagai bentuk komitmen wujudkan validasi data pemilih pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya gelar rapat koordinasi (rakor) Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 hingga dini hari. Dimulai dari jam 3 sore pada hari Selasa (13/11), dan diakhiri sekitar jam setengah 2 Rabu dini hari (14/11). Rakor dilaksanakan di hotel Elmi jalan Panglima Sudirman Nomor 42-44 Surabaya. Dengan dihadiri Ketua, Divisi yang membidangi dan operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dari Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito saat membuka acara menuturkan bahwa pada kesempatan ini untuk membahas hal-hal di lapangan yang belum selesai. “Hal yang belum clear segera diselesaikan malam ini. Sehingga pada rapat pleno besok, sudah tidak ada persoalan,” tutur Ketua KPU Jatim (13/11). Berikutnya, Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Choirul Anam menambahkan jika rakor ini merupakan kegiatan koordinasi internal. “Yang bertujuan agar proses rapat pleno terbuka DPTHP 2 dapat berjalan lancar. Sehingga dapat mewujudkan validasi data,” ujarnya. Hasil rapat koordinasi Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 ini pun, menurut Anam langsung diserahkan kepada Bawasprov Jatim. “Sebab KPU Jatim dan Bawasprov Jatim sama-sama berkomitmen mengawal semua tahapan pemilu dengan baik,” ungkap Anam. Sampai dengan sebelum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 dimulai, Anam juga mengajak Kabupaten/ Kota untuk menyelesaikan Sidalih. “Kebijakan KPU RI tidak boleh melakukan pleno terbuka sebelum Sidalih clear. Jadi malam ini, sebisa mungkin Kita harus menyelesaikan Sidalih,” tutup Anam. (AACS)

  Kota Pasuruan, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), bersama 38 KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Horison Pasuruan. Rakor selama dua hari tersebut, membahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Adapun peserta Rakor yang dibidangi oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim ini, mengundang masing-masing dua orang dari KPU Kabupaten/Kota. Rinciannya, dari unsur ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengingatkan bahwa begitu pentingnya agenda persiapan kebutuhan logistik di Pemilu 2019 mendatang. Makanya, dengan rakor kali ini dikhususkan untuk lebih banyak koordinasi tentang logistik, karena logistik sangat mendesak terkait surat edaran dan sebagainya. Eko menambahkan, dengan mepetnya waktu untuk masalah logistik tersebut, di sisi lain dihimbau agar seluruh Kabupaten/Kota lebih teliti agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari. “Terlebih lagi yang harus dilaksanakan pengadaannya di bulan November sampai Desember, karena terkait anggaran tahun 2018 sehingga harus teliti,” ujarnya. Sementara itu, Kabag Perencanaan dan Logistik KPU Jatim Suharto menyampaikan bahwa saat ini sudah harus membuat pesanan sampul kebutuhan Pemilu di 38 Kabupaten/Kota. Untuk itu, dirinya membutuhkan data yang berkaitan dalam hal kebutuhan alat pengaman kotak suara menggunakan gembok atau kabel ties. “Kami minta data-datanya, yang dalam dua hari ke depan sudah terkirim sebagai bahan dasar untuk pengadaan sampul anak kuncinya,” pungkasnya. (BIB/BAY)

  Jombang, jatim.kpu.go.id – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Gogot Cahyo Baskoro menjadi narasumber seminar nasional di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, Minggu (11/11). Seminar nasional yang digelar oleh Puat Kajian Pemikiran Hasyim Asy’ari tersebut, mengusung tema “Aktualisasi Resolusi Jihad Untuk Persatuan Bangsa Menuju Pemilu Damai”. Gogot yang menjadi narasumber mewakili KPU RI menyampaikan materi “Isu Krusial Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Menuju Pemilu Berintegrita”. Sedangkan dua narasumber yang lain yakni Yudi Latief (Peneliti Senior) dan Prof. Dr Achmad Zahro (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penyampaian materinya, Gogot menyebutkan ada sebanyak enam isu krusial yang perlu diketahui dalam Pemilu akan datang. Dia menyebut secara berurutan yakni isu pemilih, sistem Pemilu, kampanye, pungut dan hitung suara, penegakan hukum dan kelembagaan. Seluruh isu krusial tersebut saling berhubungan. “Jadi semua perlu belajar dan memahami bersama terkait isu krusial tersebut, agar Pemilu 2019 akan datang lebih baik dan beritegritas,” ujarnya. Dia menjelaskan, semisal untuk sistem Pemilu 2019 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni alokasi kursi dan besaran daerah pemilihan (dapil), formula perhitungan, ambang batas parlemen (parlementary threshold), serta ambang batas Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold). “Setidaknya, dengan memahami aturan dari isu-isu yang ada tersebut bisa membuat masyarakat siap dalam menghadapi Pemilu yang digelar 17 April 2019 mendatang,” pungkasnya.  (BAY)