Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id - Pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) periode 2019 - 2023 resmi ditutup Minggu (11/11), pukul 16.00 WIB. Total ada sekitar 200 orang yang mendaftar, baik yang datang langsung ke sekretariat tim seleksi (timsel) di Hotel Yello Jemursari Surabaya serta juga yang kirim melalui kantor pos. Ketua Timsel KPU Jatim Suko Widodo menyatakan, sampai pada penutupan pendaftaran seleksi calon anggota KPU Jatim tercatat ada sebanyak 200 orang pendaftar yang menyerahkan berkas. Baik itu melalui via pos dan datang langsung ke sekretariat pendaftaran. Para pendaftaran berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Suko menjelaskan, mereka yang mendaftar juga berasal dari beragam latar belakang. Diantaranya para mantan KPU Kabupaten/Kota, mantan Bawaslu Kabupaten/Kota, juga 7 orang incumbent, anggota KPU Jatim yang saat ini sedang menjabat. "Yang daftar cukup banyak, dari berbagai latar belakang. Ini menandakan perkembangan baik untuk demokrasi di Jatim," ujarnya. Suko menambahkan, untuk selanjutnya, timsel KPU Jatim akan melakukan verifikasi terhadap administrasi pendaftar. Menurut jadwal, pendaftar yang lolos untuk ikuti tahap tes tulis akan diumumkan secara terbuka antara tanggal 16-18 Nopember. "Sedangkan tes tulis akan dilaksanakan pada 19 Nopember mendatang," pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan upacara bendera, dalam rangka Hari Pahlawan 2018, Minggu (10/11). Upacara bendera yang diikuti oleh staf bertempat di halaman parkir tersebut, mengusung tema “Semangat Pahlawan Di Dadaku”. Selaku pembina upacara Kassubag Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso dengan pemimpin upacara Plt Kassubag Teknis KPU Jatim Eddy Prajitno. Selain pengibaran bendera merah putih, upacara berlangsung mulai pukul 08.00 Wib itu juga membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI). Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wiratmoko disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus syarat makna. Sebab, bulan November ingatan kolektif bangsa akan tertuju pada keberanian, semangat pantang menyerah serta pengorbanan tampa pamrih para pahlawan yang telah gugur. “Hari Pahlaman harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru, dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Tema “Semangat Pahlawan Di Dadak”, tambah Wiratmoko, mengandung makna sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan. Oleh karenanya, siapapun dapat menjadi pahlawan, setiap warga negara tanpa kecuali juga dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan diri, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan hari pahlawan, seluruh komponen masyarakat diajak berbuat yang terbaik buat bangsa, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Baik mulai dari lingkungan terdekat yang pada akhirnya nanti bisa memberikan kekuatan, serta ketahanan bagi bangsa dan negara tercinta. “Selamat hari pahlawan 2018, kobarkan terus semangat pahlawan di dada. Torehkan prestasi yang membawa harum nama bangsa dan negara,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Blitar, di Arcadia Hotel Surabaya, Kamis (8/11). Bimtek diikuti oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar. Tema Bimtek yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Universitas Merdeka (LPK Unmer) Malang ini, dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Utamanya, dalam memahami regulasi baru dan peningkatan inovasi pembangunan daerah. Dalam paparan materinya dihadapan peserta Bimtek. Gogot menyatakan, peranan dari seluruh pihak termasuk dari kalangan dewan sangat dibutuhkan dalam Pemilu. Terutama dalam rangka untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat (Parmas), agar dalam Pemilu 2019 bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Dia menerangkan, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat juga diperlukan upaya kampanye yang jujur, adil, dan dialogis sesuaai dengan aturan yang diberlakukan. Aturan-aturan tersebut yang harus dipahami oleh anggota DPRD Kota Blitar, terlebih bagi mereka yang akan mencalonkan kembali. “Yang perlu diingat, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggungjawab bersama termasuk peserta Pemilu,” ujarnya. Gogot menambahkan, para anggota DPRD Kota Blitar yang kembali mencalonkan diri, juga harus memberi edukasi kepada kalangan pemilihnya agar menjadi pemilih yang cerdas dalam Pemilu 2019. Caranya, minimal dengan menghimbau agar para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menggunakan hak pilihnya. “Pendidikan pemilih agar menjadi pemilih cerdas, juga tanggung jawab dari bapak ibu sekalian, terutama yang mencalonkan diri lagi. Ajak semua warganya untuk menggunakan hak pilih,” pungkasnya. (ANI/BAY)

  Kediri, jatim.kpu.go.id- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menjadi narasumber dalam media gathering yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kediri, Rabu (7/11). Media gathering yang bertempat di Kebonrojo Kediri, mengangkat tema “Peran Media Dalam Tahapan Pemilu 2019”. Hadir dua narasumber lain perwakilan dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kediri, Hari Tri Warsono dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kediri, Mega Wulandari. Adapun peserta dari media gathering berasal dari kalangan wartawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri. Gogot menyatakan, kalangan media massa terutama wartawan tidak perlu kuatir dalam melakukan dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkaitan dengan peserta Pemilu 2019. Itupun asal dengan catatan, produk yang dihasilkan atau pemberitaan yang ditampilkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dirumuskan. “Asal sesuai dengan standar jurnalistik yang ada, silahkan saja diberitakan dan dipublikasikan tahapan Pemilu 2019, termasuk pesertanya. Tentu itu juga membantu kami,” ujarnya. Terkait dengan iklan kampanye. Gogot menjelaskan, untuk kampanye di media massa atau iklan yang memuat citra diri secara akumulatif tidak diperbolehkan. Seperti menampilkan iklan berisi gambar, nomor urut calon dan partai politik. Foto dan nomor urut calon DPD, serta foto dan nomor urut capres dan cawapres tidak diperkenanka. “Semua sudah ada jadwalnya, termasuk iklan kampanye yang harus diperharikan oleh seluruh kalangan media massa. Jangan sampai ada yang melanggar,” ungkapnya. Narasumber lain, PWI Perwakilan Kediri Mega Wulandari saat ini media sudah ada dalam lingkaran politik. Tentu, patut untuk berhati-hati dalam menyampaikan berita karena membedakan hoax dan fakta hari ini cukup sulit. Terlebih, hoax yang dikabarkan secara berulang-ulang akhirnya menjadi kebenaran. “Gelaran Pemilu beserta seluruh tahapannya menjadi tanggung jawab kita semua, tentu harus mewujudkan politik yang demokratis,” terangnya. Sementara itu, Pewakilan AJ Kediri Hari Tri Wasono menambahkan, peran media massa sebagai alat kontrol dalam pelaksaan Pemilu 2019 harus dimainkan secara maksimal. Minimal, sebagai wartawan harus bisa memproyeksi dan menganalisis apa yang terjadi di masa depan, karena breaking news hari ini sudah ditangani oleh medsos. “Media massa kalah cepat sama medsos, karena itu sebagai pekerja media kita dituntut untuk menyajikan berita yang cerdas dan terverifikasi,” pungkasnya. (ANI/BAY)

  Jakarta, jatim.kpu.go.id- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) mengikuti rapat Koordinasi Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Tahap I, yang diadakan oleh KPU RI (5-7/11). Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen KPU Jatim untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019. Hadir dari KPU Jatim, Suharto selaku PPK serta Dini Utaminingsih selaku Pejabat Pengadaan. Wakaro Logistik KPU RI, Asep Suhlan dalam laporannya mengungkapkan latar belakang dilaksanakan rapat koordinasi yakni, kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari ketersediannya logistik pemilu yang tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan sederet tepat lainnya yang harus KPU lakukan. “Sehingga dipandang perlu untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengadaan logistik pemilu tahun 2019 dengan KPU Provinsi/ KIP Aceh terkait proses pengadaan barang dan jasa,” katanya (5/11). Selain itu, rapat koordinasi ini dirasa perlu juga karena pengadaan logistik pemilu 2019 disamping jumlahnya banyak, jenisnya banyak, alokasi anggarannya pun juga banyak. Untuk itu menurut Asep, harapannya rapat koordinasi dapat untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya permasalahan atau dampak hukum pengadaan barang/ jasa. Berikutnya, Pejabat Pengadaan KPU Jatim, Dini Utaminingsih mengatakan pada rapat koordinasi juga akan melaksanakan klik pemesanan sampul pemilu 2019 melalui katalog nasional. “Klik pemesanan e-katalog akan dilakukan oleh PPK di Provinsi sebagai Penanggung Jawab kegiatan,” tutupnya (6/11). (DYN/AACS)

  Jakarta, jatim.kpu.go.id – Dua orang perwakilan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama KPU RI, Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan, Senin (5/11). Rakor yang juga dihadiri oleh seluruh komisioner KPU se-Indonesia tersebut, membahas tentang fasilitasi metode kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kedua perwakilan KPU Jatim yang hadir dalam rakor yakni Gogot Cahyo Baskoro (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat) dan Eddy Prijatno (Plt Kassubag Teknis). Selama dua hari, keduanya akan mengikuti rangkaian agenda rakor yang berkaitan dengan met Gogot menyampaikan, ada beberapa metode kampanye yang disampaikan dan dibahas dalam rakor. Di hari pertama, Senin (5/11) materi rakor akan membahas secara umum terkait dengan tahapan kampanye. Salah satu di dalamnya terkait dengan metode dari penyusunan jadwal kampanye rapat umum. Berikut dengan dilanjutkan sesi tanya jawab. “Di dalamnya nanti juga akan dipaparkan terkait dengan prinsi dari penyusunan jadwal kampanye rapat umum,” ujarnya. Berikutnya di hari kedua, Selasa (6/11) materi yang akan disampaikan dalam rakor cukup banyak. Di sesi awal akan dibahas mengenai evaluasi pemasangan dari Alat Peraga Kampanye (APK), baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Di dalamnya juga terdapat laporan fasilitasi APK, proses pengadaan, zona dan alokasi pemasangan APK. Materi juga dilanjut dengan iklan kampanye Pemilu 2019. Menurutnya, terkait iklan ini akan menjadi bagian yang perlu dipahami karena terkait dengan ketentungan tentang penayangan iklan kampanye. Tahapan dan jadwal penayangan iklan kampanye Pemilu 2019, juga akan dibahas melalui sesi tanya jawab. “Juga ada materi terkait dengan sistem informasi kampanye, di dalamnya nanti dibahas mengenai input sistemnya,” pungkasnya. (BAY)