Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Eko Sasmito memimpin langsung rapat koordinasi penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK), di aula lantai 2 kantor setempat, Senin (5/11). APK yang merupakan fasilitasi dari KPU Jatim tersebut, diserahkan kepada seluruh perserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hadir dalam penyerahan APK Fasilitasi tersebut dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Eka Rahmawati. Sedangkan dari peserta Pemilu yang hadir dari partai politik (parpol), tim kampanye presiden dan wakil presiden, serta tim penghubung dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Eko menyatakan, untuk APK fasilitasi sudah saatnya diterima oleh para peserta Pemilu 2019. Adapun rinciannya yang diberikan kepada peserta Pemilu masing-masing tim kampanye capres dan cawapres sebanyak 15 lembar APK/baliho, partai politik 11 lembar APK/baliho dan DPD masing-masing memperoleh 5 lembar APK/baliho. “Sudah saatnya kita berikan, dengan harapan APK yang sudah diterima dari hasil fasilitasi ini dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujarnya. Sementara itu, setelah serah terima APK fasilitasi secara simbolis di aula lantai 2 kantor KPU Jatim. Para peserta Pemilu kemudian bisa menerima APK secara keseluruhan, dengan cara diambil di ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP), yang sekaligus di cek secara bersama-sama guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dari hasil serah terima yang sudah dilaksanakan, untuk APK fasilitasi capres dan cawapres sudah diambil semua oleh tim kampanye masing-masing. Sedangkan, untuk partai politik dan DPD masih ada beberapa yang belum diambil, pihak KPU Jatim masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. “Untuk yang belum ambil APK masih ada sebagian. Kami tunggu secapatnya agar bisa segera dimaksimalkan,” pungkasnya. (BAY)

  Batu, jatim.kpu.go.id – Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Gogot Cahyo Baskoro menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Jum’at (3/11) malam. Rakor yang mengangkat tema “Pengawasan Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Media Massa” tersebut, digelar di The Singhasari Resort Kota Batu. Rakor diikuti oleh seluruh perwakilan Bawaslu Kabupaten se-Jatim. Hadir juga Ketua Bawaslu Jatim Muhammad Amin beserta seluruh jajaran anggotanya. Gogot menyampaikan, Bawaslu Kabupaten/Kota yang awalnya masih adhoc dan sekarang sudah bersifat permanen tersebut, tentu harus memiliki perbedaan dan keunggulan. Utamanya dalam program dan agenda kehumasan, yang harus lebih baik dibanding dengan tahapan atau kepengurusan sebelumnya. Program dan agenda kehumasan menurutnya sangat penting. Dia berpandangan, sebanyak-banyaknya lembaga mempunyai jaringan sampai tingkat bawah sampai Desa/Keluraha sekalipun, tetap tidak bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam hal ini di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. “Agenda kehumasan itu menjadi penting, karena secara tidak langsung juga menjadi jembatan penyampaian dan pencapaian kerja kita kepada masyarakat,” ujarnya. Gogot menambahkan, terlebih Bawaslu sendiri mempunyai tagline yang sangat bagus yakni "Bersama Rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu". Bila itu disampaikan secara utuh kepada masyarakat, tentu lewat program kehumasan secara langsung sudah merupakan bentuk volunteerisme masyarakat terhadap lembaga. “Juga dalam membentuk good will dan kerjasama, terutama antara Bawaslu dengan masyarakat pada umumnya. Jadi kehumasan sangat penting,” pungkasnya. (ANI/BAY)

  Madiun, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan rapat koordinasi (rakor) Divisi Hukum hari ini (Kamis, 01/10). Rakor diadakan di hotel Aston Madiun selama dua hari, Kamis sampai dengan Jum’at. Pada kesempatan ini, mengingat begitu pentingnya agenda, KPU Jatim mengundang 3 orang perwakilan sekaligus dari masing-masing Kabupaten/ Kota. Dimana terdiri dari Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, serta operator Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye). Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya menuturkan agar seluruh peserta fokus dalam mengikuti rakor Divisi Hukum ini. “Saya tekankan kepada seluruh peserta agar fokus dalam mengikuti agenda rakor ini. Karena di setiap pembahasannya sangatlah penting,” tutur Ketua KPU Jatim (01/10/2018). Sementara itu, Kepala Subbagian Hukum KPU Jatim, Suratmoko Iman Santoso, yang dimintai keterangan secara terpisah, mengungkapkan bahwa di dalam rakor, peserta akan mendapatkan beberapa materi penting. “Diantaranya, mengenai audit dana kampanye dalam pemilu 2019, regulasi Sidakam, serta aplikasi Sidakam sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Moko ini. Moko mengimbuhkan jika materi-materi yang dibahas dalam rakor ini merupakan materi yang telah disampaikan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi. “Yang selanjutnya menjadi kewajiban KPU Provinsi untuk menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya,” pungkasnya. (NAS/AACS)  

Lombok, jatim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), mengikuti kegiatan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Program Partisipasi Masyarakat (Parmas) di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agenda dari Konsolnas yang dilaksanakan oleh KPU RI sendiri berlangsung selama tiga hari, 31 Oktober – 2 November 2018. Adapun perwakilan KPU Jatim yang mengikuti Konsolnas Program Parmas, yakni Gogot Cahyo Baskoro (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas) dan Suharto (Divisi Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia). Gogot menyatakan, selama tiga hari di NTB membahas khusus program Parmas. Rincian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, untuk hari pertama akan dilakukan pembukaan dan sekaligus sambutan selamat datang dari KPU Provinsi NTB. Berikutnya di hari kedua, Kamis (1/11) akan membahas terkait Rumah Pintar Pemilu (RPP). “Peran RPP dalam mencapai target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 akan dibahas secara detail, termasuk draf modul pendidikan pemilih dan preview anggaran,” ujarnya. Gogot menambahkan, tidak hanya membahas bab parmas dalam ruangan atau kelas. Di hari ketiga nanti, Jum’at (2/11) seluruh peserta Konsolnas akan berangkat ke tempat pengungsian korban bencana alam, di Kabupaten Lombo Utara. Di sana, nanti akan melakukan fasilitasi pendidikan bagi pemilih yang terdampak korban bencana alam. “Jadi juga akan turun langsung ke lokasi bencana alam, guna memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pemilu 2019,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Sebanyak lima orang ditetapkan sebagai Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Usai ditetapkan, mereka dilantik langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta bersama beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang lain, Selasa (30/10) malam. Adapun kelima timsel calon anggota KPU Jatim tersebut yakni Nurul Barizah, SH.,LLM.,Ph.D (Unair Surabaya), Dr. Abdul Chalik, M.Ag (UIN Sunan Ampel Surabaya), Prof. Dr. Ahmad Jaenuri (UIN Sunan Ampel Surabaya), Aribowo (Unair Surabaya) dan Suko Widodo (Unair Surabaya). Kabag Program; Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim, Suharto menyatakan, penetapan sekaligus pelantikan timsel calon anggota KPU Jatim dilakukan berdasar aturan yang telah turun dari KPU RI. Salah satunya mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 1485/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018. “Isinya menetapkan sebanyak lima orang timsel untuk calon anggota KPU Jatim periode 2018 – 2023,” ujarnya. Pria yang akrab dipanggil Totok ini menambahkan, kelima timsel yang sudah ditetapkan telah menjalani prosesi pelantikan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, bersama sebanyak 22 timsel dari provinsi yang lain. Selanjutnya, timsel calon anggota KPU Jatim akan melakukan kerja sesuai dengan tahapan seleksi yang ada. “Tahapan seleksi akan dimulai, seiring dengan pelantikan yang sudah dilakukan di Jakarta. Masa kerja timsel sendiri sesuai dengan tahun anggaran,” pungkasnya. (BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Politik SARA apakah menjadi alternatif pengganti politik uang yang digunakan calon maupun partai politik untuk mendulang suara pada pemilihan?  Menjadi salah satu bahasan menarik dalam FGD Evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2015-2018 dengan tema Kampanye SARA: regulasi, modus operandi, dan solusi yang diadakan oleh KPU RI hari ini (Rabu, 31/10). Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menyampaikan jika isu politik SARA ini berbeda dengan politik uang. “Biayanya oleh calon maupun parpol diyakini lebih rendah dan lebih mudah untuk mengajak masyarakat. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat besar,” tutur Zainudin. Sementara itu, akademisi dari Unair Surabaya, Dr. Dwi, meyakini isu SARA untuk pemenangan secara filosofis sudah menabrak rasio yang memunculkan ketidakbenaran/ hoax/ ujaran kebencian. “Ada yang diuntungkan dari hoax, seperti intensif elektoral bagi kelompok tertentu, namun juga menurunkan elektoral kelompok lainnya,” ucapnya. Kemudian perwakilan dari NETGRIT, yang juga mantan Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan, apabila ternyata benar politik SARA ini dapat menjadi cara untuk menaikkan elektabilitas dan poin strategis dari parpol atau calon tertentu. “Maka, penting untuk dikupas dan dievaluasi lebih lanjut”, ujar Ferry. Ferry menyampaikan pula, kampanye SARA muncul karena adanya dampak proses komunikasi yang intensif pada masyarakat. Dan faktor komunikasi intensif ini adalah adanya media sosia. Ikut mempertegas kembali, moderator acara, yang juga mantan Anggota KPU DKI Jakarta, Fadil, “Ada upaya untuk menggunakan politik SARA ini karena biaya yang murah. Ada aktor-aktor yang mendesain politik SARA untuk mendulang suara. Hanya saja ada beberapa wilayah yang berhasil, namun di beberapa wilayah ada juga yang tidak berhasil,” katanya. FGD ini pun semakin menarik dengan tanggapan dari peserta dan fasilitator. Dan berlangsung sampai dengan jam 5 sore di ruang Sukadana FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Dan ditutup oleh Anggota KPU RI, Pramono Ubaid Tontowi. (AACS)