Berita Terkini

  Bojonegoro, jatim.kpu.go.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), Eko Sasmito, terus gencar melakukan sosialiasi dengan berbagai segmen melalui metode tatap muka. Terkini, sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) dengan segmen pemilih perempuan digelar di Kabupaten Bojonegoro. Dalam sosialisasi yang digelar bersama Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, Sabtu (28/4). Pria yang akrab dipanggil Eko tersebut, juga didampingi dua narasumber lain yang kompeten dalam bidang hukum dan kepemiluan. Keduanya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Devi Rahayu dan Nunuk Nuswandari (pakar hukum UTM). Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam paparan materinya menyatakan Pilgub pada dasarnya sama dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Beberapa kesamaannya antara lain, ada peserta atau calonnya, serta pemilih dan surat suara. Cuma menurutnya, yang berbeda hanya ruang lingkupnya saja. “Pilkades hanya setingkat desa sedangkan Pilgub se-Jatim. Intinya sama-sama memilih pemimpin yang baik,” ujarnya. Eko menambahkan, dalam Pilgub Jawa Timur 27 Juni 2018 mendatang juga harus memilih calon pemimpin yang baik. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, di antaranya harus paham dengan pasangan calon yang akan dipilih. Pemilih harus melihat rekam jejak serta paham visi dan misi paslon. Bila kedua paslon dinilai memiliki rekam jejak yang jelekmenurut Eko, masyarakat harus tetap milih dengan cara memilih kejelekannya yang paling sedikit dan jangan sampai tidak menggunakan hak pilih atau Golput. Terlebih memilih dengan dasar pemberian uang, juga diharap jangan sampai dilakukan. “Diharapkan Bapak/ Ibu tidak menerima uang politik dari paslon, karena baik yang pemberi dan penerima akan diberi sanksi hukuman penjara,” tegasnya. Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UTM, Devi Rahayu menyampaikan bahwa dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal. Maka, perempuan perlu berpolitik untuk membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. “Makna politik bagi perempuan yakni sebagai proses pengambilan keputusan yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Kedudukan perempuan dalam politik sama dengan laki-laki, maka berpartisipasilah secara aktif,” himbaunya. Hal yang sama disampaikan oleh Dosen UTM, Nunuk Nuswandari. Dia menyebutkan perempuan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengawasan Pemilu. Perempuang juga harus berpartisipasi aktif, baik dalam penggunaan hak pilih dan sekaligus pengawasan. “Perempuan harus berpastisipasi aktif, selain dalam penggunaan hak pilih jug apengawasan melekat. Artinya secara alamiah perempuan memiliki kewajiban mengawasi Pemilu, termasuk Pilgub nanti,” terangnya. Sebelum melakukan sosialisasi tatap muka bersama YPSDI di Kabupaten Bojonegoro. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito juga menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menjadi narasumber dalam sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Kegiatan yang sama dalam rangka sosialisasi juga dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito di Kota Madiun. Eko menghadiri acara Warung Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 yang digagas oleh KPU setempat, Jum’at (27/4) malam. Dalam acara yang digelar di Parkir Timur Stadion Wilis Kota Kediri tersebut. Eko meladeni masyarakat dalam sesi tanya jawab, terutama seputar hal yang berkaitan dengan Pilkada serentak 2018 akan datang. (MC – EKA/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id – Hari terakhir tahapan penyerahan syarat dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membludak. Hingga Kamis (27/4) malam pukul 22.00 WIB, beberapa perwakilan (LO) beserta pendukungnya masih bertahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Dengan makin membludaknya bakal calon DPD yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Jatim menambah tempat penerimaan. Setidaknya ada tiga tempat yang difungsikan untuk menerima dokuman dari bakal calon DPD. Yakni, di Rumah Pintar Pemilu (RPP), Media Center dan aula lantai II kantor KPU Jatim. Tidak hanya ada penambahan tempat menerima syarat dukungan bakal calon DPD. KPU Jatim juga menambah jumlah personil yang ditugaskan untuk melakukan koreksi dokumen KTP sebagai syarat dukungan bakal calon. Beberapa KPU Kabupaten/ Kota terdekat juga diminta bantuan petugas yang mengoreksi syarat dukungan bakal calon DPD. ”Semua ruangan yang ada kami fungsikan, guna mengantisipasi banyaknya bakal calon yang menyerahkan syarat dukungan. Terlebih hari ini terakhir,” ujar Kasubag Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso. Data yang diperoleh di lokasi penerimaan syarat dukungan bakal calon DPD, menyebutkan bahwa dari sebanyak 46 orang yang sudah melakukan konsultasi terkait pencalonan DPD, hingga pukul 22.00 WIB sudah ada sekitar 38 orang bakal calon yang telah menyerahkan syarat dukungan bakal calon DPD. Dan kemungkinan akan terus bertambah hingga batas akhir. Dari hasil pantauan di lokasi penerimaan syarat dukungan bakal calon, ada beberapa nama yang sudah masuk dan menyerahkan dokumen syarat dukungan diantaranya Emelia Contessa (incumbent), Ahmad Nawardi (incumbent). Hingga berita ini diturunkan, petugas dari KPU Jatim masih melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dari bakal calon anggota DPD. (MC – BIB/BAY)

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) gelar rapat koordinasi (rakor) di Sun City Hotel Sidoarjo (Rabu, 25/4). Rakor diadakan dalam rangka evaluasi pembentukan badan adhoc pemilu tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pada kesempatan ini, KPU Jatim sekaligus memberikan masukan untuk pembentukan badan adhoc. Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya menyampaikan agar rakor diikuti peserta secara serius, karena tahapan kedepan akan semakin krusial. "Sudah seharusnya Kita serius mengikuti rakor, karena rakor ini menjadi wadah dalam menyamakan persepsi", tegasnya. Berikutnya, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengungkapkan di dalam rakor selain akan membahas mengenai aturan, mekanisme, dan penyusunan jadwal pembentukan KPPS saja, melainkan juga mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait pembentukan badan adhoc (PPK dan PPS) Pemilu yang sebelumnya telah diselenggarakan. "Kali ini kita akan bersama-sama mengevaluasi serta memberikan rekomendasi terkait pembentukan badan adhoc disamping mempersiapkan pembentukan KPPS untuk pilkada", ujarnya. Pria yang biasa disapa Gogot ini juga memberikan masukan agar KPU Kabupaten/ Kota senantiasa menjaga kewaspadaan dalam melakukan tahapan pembentukan badan adhoc, walaupun pembentukan badan adhoc sebelumnya terkesan aman. "Kita harus tetap pasang badan, apalagi semakin ke depan intensitas politik semakin tinggi", terangnya. (ANNY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Lantik beberapa pejabat struktural di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Sekretaris KPU Jatim, Muhammad Eberta Kawima berikan arahan agar Pilgub Jatim dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pelantikan dilaksanakan hari ini, Selasa (24/4) di aula lantai II kantor KPU Jatim. Adapun pejabat di tingkat provinsi yang dilantik yakni, Euis Sestiarini yang menjabat Kasubag Organisasi dan Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Jawa Timur. Sementara pejabat kabupaten/kota yang dilantik adalah Aziz Basuki sebagai Kasubag Hukum di KPU Kabupaten Sidoarjo, Muchayatul Burhanudin sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas di KPU Kabupaten Blitar, Dian Indriani sebagai PJ Kasubbag Hukum di KPU Kabupaten Blitar, serta Yohanes Mustikahadi sebagai PJ Kasubbag Hukum di KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam sambutannya, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Eberta Kawima mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan selamat bertugas di tempat yang baru. Dia berharap di manapun bertugas dan bekerja itu sama saja sebagai amanah yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Sebagai aparatur negara, Wima menegaskan apapun tugas dan tanggung jawab di lembaga KPU harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. “Saya mohon karena semakin dekatnya Pilgub yang kurang 62 hari agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, semoga lancar dan diridhoi Allah SWT.” ucapnya. (MC - BIB/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melaksanakan rapat koordinasi persetujuan surat suara di ruang Media Center, hari ini, Selasa (24/4). Rapat koordinasi ini dilakukan bersama kedua pasangan calon (paslon), Bawaslu Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Desain surat suara telah disetujui oleh M. Roziqi, Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Khofifah Indar Parawansa – Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan Hikmah Bafaqih Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Drs. H. Saifullah Yusuf – Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP. Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menyampaikam meski rapat koordinasi sempat tertunda karena tim pemenangan salah satu paslon belum hadir, akhirnya surat suara dapat disepakati kedua tim pemenangan paslon dengan disaksikan langsung oleh Bawaslu Jawa Timur, Totok. “Alhamdulillah, akhirnya desain surat suara sudah disepakati dan selanjutnya akan masuk pada tahapan percetakan,” ujarnya. Perempuan yang akrab dipanggil Shinta ini menjelaskan bahwa sebelum dilakukan cetak surat suara pihaknya akan melakukan approvel ke percetakan di Kabupaten Kudus. Dia menyebutkan kemungkinan besar untuk approvel surat suara sebelum dicetak akan dilaksanakan Jumat (27/4) mendatang. “Tentunya sebelum naik cetak juga akan dilakukan approvel, sehingga hasilnya tidak akan bermasalah dikemudian hari,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Bawaslu Jatim, Totok menyatakan setelah mendapat persetujuan dari kedua paslon tentu tahapan selanjutnya akan dilakukan cetak surat suara. Dia menghimbau agar KPU Jatim lebih teliti dan detail lagi sebelum naik cetak sehingga hasilnya sesuai harapan. “Berhubung tidak ada masalah dan sudah disepakati oleh kedua tim pemenangan paslon, tinggal naik cetak saja. Cuma Kami himbau untuk lebih teliti lagi,” pungkasnya. (MC – BIB/BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id– Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) bekerja sama dengan Pos PAUD Terpadu Kecamatan Sawahan Surabaya, menggelar sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan segmentasi pemilih perempuan ini dilaksanakan di Aula Penginapan Remaja, jalan Dukuh Kupang Surabaya (Selasa, 24/4). Dalam sosialisasi dengan segementasi pemilih perempuan yang sebagian besar para bunda PAUD ini, ketiga narasumber yang hadir mengajak untuk tidak golput dalam Pilgub Jatim. Ketiga narasumber dalam sosialisasi kali ini yakni, Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Direktur JTV, Imam Syafii dan Ketua Pos PAUD Terpadu Kecamatan Sawahan, Setyowati. Jalannya acara sosialisasi dipandu langsung oleh moderator Ni’matul Wafiroh. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan, para bunda harus menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jatim pada 27 Juni 2018 mendatang serta tolak politik uang. “Bayangkan kalau ibu-ibu diberi uang seratus ribu rupiah untuk memilih paslon tertentu, perhari harga diri Ibu-Ibu hanya dihargai sebesar lima puluh lima rupiah,” ujarnya. Sementara itu, narasumber kedua, Direktur JTV, Imam Syafi’i menyampaikan materi tentang peran media mensukseskan Pilkada Jatim damai dan bagaimana cara memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi dan menyampaikan pesan-pesan pilkada damai, pilkada tanpa hoax, pilkada tanpa kecurangan. Sementara itu, Ketua Pos PAUD Kecamatan Sawahan Surabaya, Setyowati mengajak para bunda PAUD tidak golput dan mensukseskan Pilgub Jatim 2018, diharapkan setelah acara ini mengajak seluruh keluarganya, suami, anak, dan tetangganya untuk menggunakan hak pilihnya. “Saya harap para Bunda setelah acara ini pulang ke rumah langsung memberitahukan kepada suami, anak dan tetangganya untuk anti golput,” ucapnya. (MC – BIB/BAY)