Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari kedua pelaksanaan Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, peserta dapatkan materi Teknis Pertanggungjawaban Keuangan dan Persiapan Reviu Laporan Keuangan Triwulan I dan II untuk Anggaran Hibah Pilgub 2018. Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur sampaikan agar pengelola keuangan jangan takut dalam mempertanggungjawabkan dana hibah Pilkada karena sudah ada petunjuk teknis (juknis). Perwakilan BPKP, yang berkesempatan menjadi narasumber dalam Bimtek kali ini yakni Lies Probohapsari dan Wiwi Winarti. Kedua pemateri tersebut saling bergantian dalam menyampaikan materi. Lies Probohapsari menuturkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2011, hibah Pilkada termasuk hibah langsung. “Hibah langsung yang diberikan Pemerintah Daerah kepada KPU ini dalam bentuk uang,” kata Lies (08/12/2017). Wiwi mempertegas pula, jika dalam menerima hibah tersebut pengelola keuangan harus memegang teguh beberapa prinsip. “Prinsip-prinsip itu adalah transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, tidak memiliki muatan,” tutur salah satu Perwakilan BPKP ini. Selanjutnya Wiwi menyampaikan agar pengelola keuangan jangan terlalu takut dalam mempertanggungjawabkan dana hibah karena telah ada juknis. “Kita punya juknis Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Juknis ini yang menjadi dasar dan petunjuk bagi Kita. Jadi kalau sudah tahu cara pertanggungjawabannya jangan takut,” jelas Wiwi kepada seluruh peserta Bimtek. Selain menyampaikan materi, Perwakilan BPKP Jawa Timur juga mengabarkan bahwa BPKP Jawa Timur akan mengambil sampling 2 satuan kerja KPU untuk diaudit atau direviu tahun 2017 ini. BPKP Perwakilan Jawa Timur memilih KPU Jatim dan KPU Kabupaten Bangkalan sebagai samplingnya. Audit akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 11 sampai 20 Desember 2017. Audit ini bertujuan untuk memotret, selanjutnya kalau ada yang harus dibenahi akan disampaikan agar dapat ditindaklanjuti. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sukses menyelenggarakan Gerak Jalan Sadar Pemilihan Serentak 2018, Oktober 2017 lalu. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) kembali melaksanan agenda yang sama dan lebih besar lagi, yakni Jalan Sehat “Guyub Rukun” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018. Bedanya, jumlah peserta Jalan Sehat “Guyub Rukun” yang digelar Minggu 17 Desember 2017 mendatang bakal lebih meriah dan membludak pesertanya. KPU Jatim menargetkan sedikitnya 4 ribu orang peserta dalam kegiatan ini. Kupon undian bisa didapat di kantor KPU Jatim Jalan Raya Tenggilis 1 – 3 Surabaya. Tidak hanya target peserta yang bertambah. KPU Jatim juga menambah nilai dan bobot hadiah Jalan Sehat “Guyub Rukun” Pilgub Jatim 2018. Hadiah utama yang disiapkan yakni satu unit sepeda motor dan puluhan hadiah lainnya seperti kulkas, sepeda gunung, telivisi LED, kompor gas serta beberapa hadiah menarik lainnya. Jalan Sehat “Guyub Rukun” Pilgub Jatim 2018, juga dipastikan akan lebih heboh lagi karena akan dimeriahkan dengan sederet artis dangdut kenamaan asal Jawa Timur. Beberapa di antaranya ada Erna D’Academy 2, Neo Sari dan Lovina AG, yang semuanya akan totalitas dalam menghibur peserta jalan sehat. “Target kami pesertanya 4 ribu orang, yang nantinya juga akan seiring dengan hadiah yang cukup besar dibanding sebelumnya. Sederet artis kenamaan asal Jatim juga akan menghibur peserta jalan sehat, yang pasti bakal lebih meriah,” ujar Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, Jum'at, 8 Desember 2017. Gogot mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir dalam acara Jalan Sehat “Guyub Rukun” Pilgub Jatim 2018. Dia menambahkan, untuk 1.000 orang pendaftar pertama berhak memperoleh kaos “Guyub Rukun” yang akan ditukar saat hari H pelaksanaan. “Sedangkan untuk pendaftar selanjutnya, meski tidak dapat kaos tetap berhak memperoleh kupon dengan hadiah utama satu unit sepeda motor,” terangnya. Perlu diketahui, semangat utama dari jalan sehat “Guyub Rukun” selain menjadi ajang sosialisasi Pilgub Jatim 2018, juga dalam rangka menyasar seluruh segmen pemilih di antaranya basis keluarga dan pemilih pemula. Targetnya, tentu juga guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilgub Jatim yang dilaksanakan Rabu 27 Juni 2018 nanti. (MC – BAY)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sampaikan materi pada acara Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyahdi sampaikan pesan khusus. Aspidsus Kejati Jawa Timur ini ingatkan KPU Provinsi serta 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur agar mengelola dana hibah Pilkada Tahun 2018 secara hati-hati. Sebagaimana dipaparkan Didik, hibah merupakan pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. “Hibah ini modusnya gampang dan bermacam-macam. Bisa markup harga barang, menyerahkan dana hibah kepada pihak lain yang tidak berhak, tidak mengembalikan sisa kelebihan dana hibah, tidak membayar pajak, membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban-red) tidak sesuai aturan, dan lain sebagainya,” terang alumni Hukum Universitas Brawijaya ini (07/12). Didik menegaskan pula, “KPU untuk Pilgub hibahnya dari daerah yaa, baik dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ataupun dari Pemerintah Provinsi. Saya dengar hibah untuk Pilgub Tahun 2018 sebesar 871 M, lalu Kabupaten/ Kota hampir 700 M, berarti hampir 1,6 T yang Bapak/ Ibu kelola. Ini adalah jumlah yang cukup besar untuk dikelola. Jadi Bapak/ Ibu harus hati-hati”. Selanjutnya ketika diwawancarai secara khusus setelah acara, Aspidsus Jawa Timur ini, menyampaikan harapannya. “Harapan Kami pengelolaan dana hibah untuk Pilgub Tahun 2018 tidak akan ada penyelewengan atau sesuai peruntukannya. Dan harapan Kami untuk semua tahapan bias berjalan lancar. Kalau pun perlu pendampingan Kejaksaan, Kami siap. Mungkin pendampingan untuk suatu pengadaan dan lain-lain sampai pelaksanaan penggunaan dana hibah,” pungkasnya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Usai pembukaan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2018 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima memberikan arahan. Para peserta diminta jangan bosan dan jenuh membaca peraturan. Menurut Sekretaris KPU Jatim ini, KPU telah menerima, mengelola, dan membelanjakan anggaran. Yang selanjutnya harus dipertanggungjawabkan. “Pertanggungjawaban ini sifatnya wajib ain. Karena uang yang Kita kelola adalah uang negara, uang rakyat. Maka dari itu Saya mohon kepada Bapak/ Ibu untuk tidak bosan dan jenuh membaca peraturan,” kata Wima (07/12/2017). Dengan merasa jenuh dan bosan membaca peraturan secara psikologi akan membuat pengelola keuangan merasa sudah tahu, sudah paham, dan sudah mengerti. “Lalu apa akibatnya? Kita akan menggampangkan dan meremehkan. Dengan begini akan berdampak pada pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan tidak selesai. Sehingga nantinya ketika diperiksa ada temuan,” tegas Sekretaris KPU Jatim. Tidak hanya membaca peraturan saja menurut Sekretaris KPU Jatim ini, namun lebih dari itu, saling bertukarpikiran terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Pilkada Serentak usai membaca peraturan juga penting.   Setelah pembukaan acara dan pengarahan dari Sekretaris KPU Jatim, acara dilanjutkan dengan coffee break, serta Materi 1 terkait Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Hibah Pilgub Jatim Tahun 2018. Materi 1 ini disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Berikutnya pada malam hari akan ada Materi II tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Anggaran Hibah Pilgub Tahun 2018, yang akan dipaparkan langsung oleh Inspektur KPU RI, Adiwijaya Bakti. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, tensi politik akan semakin meninggi dan akan semakin memanas. Butuh perhatian khusus dalam hal keamanan, agar hasil yang diperoleh dalam pesta demokrasi nanti akan bisa maksimal. Demikian dikatakan oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, saat menjadi narasumber dan memberikan pembekalan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, pada pelatihan TOT (Training of Trainer) dalam rangka Pilkada Serentak 2018, di Gedung Mahameru Polda Jatim. Perempuan yang akrab dipanggil Shisin, kerawanan bisa diperkirakan setelah partai-partai politik mengumumkan secara resmi calon yang diusung dan mendaftarkannya ke KPU Jatim. Di saat itu, faktor keamanan akan menjadi pertimbangan tersendiri agar tahapan Pilgub Jatim 2018 yang dijalankan bisa terjamin sisi keamanannya. “Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena pengamanan tahapan-tahapan Pilkada, adalah salah satu faktor keberhasilan dan kelancaran Pilkada,” ungkap Shisin. Dia menambahkan, selain kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Jatim Guyub Rukun 2018. Faktor lain, tentunya peran dari KPU, Bawaslu dan aparat keamanan untuk bisa turut berkontribusi menjaga kemanan pelaksanaan Pilkada. “Memerlukan perhatian khusus, terutama dari pihak kepolisian agar Pilgub Jatim 27 Juni 2018 nanti bejalan aman dan lancar,” tambahnya. Tidak hanya dari KPU Jatim yang diwakili oleh Divisi Keuangan dan Logistik saja. Pelatihan TOT di Polda Jatim yang mengambil bahasan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak 2018, juga mendatangkan narasumber dari Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin dan Kepala Kejaksaan Tingggi Jatim. (MC – LNC/BAY)  

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Menghadapi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur adakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah. Bimtek diadakan pada tanggal 7 s/d 8 Desember 2017 di Garden Palace Hotel, jalan Yos Sudarso Nomor 11, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan KPU Jatim, Yulyani Dewi mengungkapkan Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari kedepan ini dilatarbelakangi adanya aturan-aturan baru terkait tata kelola keuangan yang perlu dipahami oleh para pengelola keuangan. "Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah memberikan kesamaan pemahaman dalam pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Serta mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan," papar perempuan yang akrab disapa Dewi ini (07/12). Berikutnya menurut Dewi, Bimtek akan dihadiri sebanyak 228 orang peserta. "Untuk Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018, Kami mengundang Ketua, Komisioner yang membidangi Keuangan; Umum dan Logistik, Sekretaris, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pilgub 2018, BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Pilgub 2018, serta BPP Pilbup/ Pilwali 2018," tutur Kasubag Keuangan KPU Jatim. Dewi melanjutkan, "Sementara itu, bagi 20 Kabupaten/ Kota yang tidak Pilkada di 2018 dihadiri Ketua, Divisi yang membidangi, Sekretaris, PPK Pilgub 2018, BPP Pilgub 2018, BP (Bendahara Pengeluaran) Rutin 076". Harapannya Bimtek ini diikuti oleh peserta dengan serius, karena akan diisi oleh para ahli pada bidangnya. Yakni, ada dari Kejaksaan Tinggi, BPKP, dan Inspektorat Jenderal KPU RI. (AACS)