Berita Terkini

DIVISI SDM & PARMAS KPU JATIM: SOSIALISASI TIDAK HANYA TANGGUNG JAWAB KPU

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Strategi sosialisasi untuk Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2018, dinilai sangat penting. Sebab, setiap kali ada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, hasil akhirnya yang selalu dilihat adalah partisipasi masyarakat. Demikian yang dikatakan oleh Divisi Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dalam sambutannya di acara Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, di Hotel Narita Surabaya, Kamis 21 Desember 2017. Pria yang akrab dipanggil Gogot ini menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada tergantung pada berbagai hal. Seperti salah satu contoh, jika pemutakhiran data pemilih tidak valid dan kurang maksimal, juga bisa menyebabkan tingkat golput sangat tinggi. “Hal lain juga seperti kebijakan anggaran dan sikap pragmatisme politik masyarakat, juga bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih,” ujarnya. Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim  ini mengingatkan, kewajiban sosialisasi tidak hanya ada di tangan KPU atau Bawaslu semata. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga punya tanggung jawab dalam sosialisasi, termasuk dari partai politik (parpol) juga harus melakukan kegiatan yang sama dalam hal sosialisasi.   Melalui forum FGD yang diselenggarakan KPU Jatim kali ini, sengaja mengundang dari berbagai unsur stakeholder terkait dengan tujuan agar bisa memberikan input, masukan, sumbangsih dan saran mengenai strategi partisipasi masyarakat yang efektif berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya hasil FGD akan ditindaklanjuti sebagai sebuah rekomendasi yang membangun bagi KPU yang berasal dari masyarakat. Sehingga bias menjadi bahan perbaikan. “Berikutnya hasil FGD sosialisasi ini bisa Kita sampaikan ke KPU RI, sebagai pengambil kebijakan di lingkungan KPU,” pungkasnya. (MC – LNC/TUNG/BIB/TRIS/BAY)

GELAR FGD, KPU JATIM BAHAS STRATEGI SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 YANG EFEKTIF

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Dalam rangka mendapatkan masukan strategi sosialisasi pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menggelar Diskusi Kelompok Terarah (FGD) di Hotel Narita, jalan Barata Jaya XVII/57 Surabaya, Kamis 21 Desember 2017. Tema yang diusung dalam FGD ini yakni, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2019. FGD yang diselenggarakan KPU Jatim kali ini, tidak hanya melibatkan dari unsur partai politik (politik) saja. Beberapa lembaga seperti dinas terkait, akademisi, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, serta dari kalangan wartawan juga turut diundang. Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Azis Basuki dalam laporan kegiatannya menyatakan bahwa FGD dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan masukan mengenai strategi sosialisasi yang efektif dari pihak-pihak terkait (stakeholder), dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang akan datang. Sebab, butuh sosialisasi yang efektif untuk bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. “Harapan Kami dengan acara ini, bisa mendapat masukan dari para peserta FGD, sehingga tingkat pertisipasi Pemilu 2019 nanti bisa meningkat,” ujarnya. Azis menambahkan, “Dalam kegiatan yang mengundang sebanyak 45 orang dengan latar belakang profesi berbeda ini, harapannya bisa saling memberi masukan terkait strategi sosialisasi Pemilu 2019 yang efektif”. FGD sendiri ada dua materi yang disampaikan yakni pertama terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disampaikan oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta, serta yang kedua materi tentang Strategi Sosialisasi Pemilu dan Pilkada yang dipaparkan oleh Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. (MC – LNC/TUNG/BIB/TRIS/BAY)

PERUBAHAN DALAM PENGELOLAAN SIDALIH

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id – Proses pengelolaan Sistem Informasi Data Pemiluh (Sidalih), akan ada sedikit perubahan. Demikian dikatakan Helpdesk Sidalih Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Dwi Riyanto Riyono, dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, di Hotel Suncity Sidoarjo, Selasa 19 Desember 2017. Dwi menjelaskan, ada sedikit perubahan dalam pengelolaan Sidalih, namun pada dasarnya masih sama. Untuk Sidalih-I dalam mengolah data langsung dilakukan pada Website Sidalih, tetapi pada Sidalih-II bisa unduh melalui template dan kita bisa mengisa formnya lewat offline di MS Excel. Satu hal yang juga perlu di ingat menurut Dwi, yakni dalam hal mengimput data juga ada perubahan. Dalam Sidalih-I bisa berkali-kali merevisi, serta juga bisa kembali atau merestore ke awal. “Tapi pada Sidalih-II kita terbatas hanya merestore empat kali. Selebihnya sudah tidak bisa dikembalikan lagi,” ujar Dwi.   Dia menambahkan, selama data belum valid akan ditolak dan otomatis masuk draft. Selain masalah validasi, data yang masuk draft kaitannya dengan kurang lengkapnya data. Dimana, untuk data yang sudah Valid bisa langsung diupload dan masuk dipengelohan data, sedangkan jika data masih belum valid akan masuk dalam draft dan bisa diperbaiki. “Jika Sidalih sudah aktif, operator segera membuat acount. Saya minta Komisionernya juga dibuatkan acount agar bisa mengontor dan memantau proses pendataan pemilih,” pungkasnya. (MC – TUNG/BAY)

PROSES MUTARLIH, BAWASLU JATIM TARGETKAN AWASI 3 HAL

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) targetkan awasi 3 hal. Demikian yang disampaikan Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin saat mengisi Bimtek Mutarlih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) di hotel Sun City, jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo (18 s.d 19 Desember 2017). Ketua Bawaslu Jatim, mengungkapkan selama proses tahapan Pilgub 2018 di tahun 2017, masalah-masalah yang muncul terkait dengan data pemilih antara lain, mengenai masyarakat yang mempunyai hak pilih namun keberadaannya di data pemilih belum terakomodir atau belum bisa melaksanakan hak pilih. “Hal ini terjadi karena masyarakat belum banyak yang memiliki e-KTP. Lalu, masyarakat yang sudah berhak untuk memilih dan didata dalam hak memilih, akan tetapi karena beberapa hal seperti sarana dan prasarana pemilu yang belum lengkap atau belum memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas. Kemudian masalah ada beberapa data pemilih yang belum bersih dari data-data yang meninggal, pemilih-pemilih fiktif, data ganda. Terakhir, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat ,” papar Amin (18/12). Menurut Amin, hal-hal ini yang terus menjadi permasalahan data pemilih dari tahun ke tahun. Dan ini termasuk salah satu peta kerawanan yang berhasil Bawaslu petakan di proses pemutakhiran data pemilih, yang nantinya harus diantisipasi KPU bersama Bawaslu agar tidak terjadi lagi dimasa-masa yang akan datang.   Untuk itu, menurut Amin dalam proses pemutakhiran data pemilih di Pilgub Jatim, Bawaslu Jatim menargetkan mengawasi pada tiga (3) hal. “Pertama, terlaksananya proses penyusunan data dan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan yang diatur dalam peraturan. Kedua, adanya daftar pemilih yang akurat. Dan ketiga, adanya keterlibatan masyarakat,” ungkap Ketua Bawaslu Jatim ini. Ketua Bawaslu Jatim ini meyakini jika semua upaya di atas dilakukan untuk mewujudkan pemilih yang kredibel. Karena pemilih kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. (BIB/TUNG/AACS)

BIMTEK MUTARLIH, KPU JATIM UNDANG KOMISIONER; KASUBBAG DAN OPERATOR

  Sidoarjo, jatim.kpu.go.id- Adakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) undang Komisioner yang membidangi Perencanaan dan Data, Kepala subbagian (Kasubbag) Program dan Data, serta Operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dari 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Bimtek dilaksanakan selama dua hari, tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2017 di hotel Sun City, jalan Pahlawan Nomor 1 Sidoarjo.   Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan ketiga peserta ini perlu diundang secara bersamaan bukan tanpa tujuan. “Kasubbag Program dan Data dilibatkan di dalam Bimtek karena agar dapat bertanggung jawab penuh terhadap pada proses pemutakhiran data pemilih (mutarlih-red) bersama dengan Divisi Perencanaan dan Data. Apalagi proses mutarlih ini cukup panjang, memerlukan waktu 3 sampai dengan 4 bulan. Maka mutarlih tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab dari Divisi saja atau sebaliknya, Kasubbag saja yang lebih diandalkan dari pada Komisionernya,” jelas Anam (18/12/2017). Anam melanjutkan, “Dengan diundangnya ketiga orang tersebut, Divisi, Kasubbag dan Operator Sidalih, harapannya kedepan tidak ada lagi masalah di Kabupaten/ Kota. Karena antara Divisi, Kasubag, dan Operator Sidalih sudah memahami tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) masing-masing”. Pada Bimtek Mutarlih kali ini peserta akan mendapatkan beberapa materi. Yakni, terkait dengan Pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam, reviu anggaran terkait dengan Mutarlih oleh Divisi Umum; Keuangan dan Logistik KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta serta Kasubbag Program dan Data KPU Jatim, Nurita Paramita, Teknis atau Proses pembagian PPS oleh Operator Sidalih KPU Jatim, Agus Purwanto, serta Kebijakan Sidalih oleh Bagian Data dan Informasi KPU RI, Nanang dengan dibantu Helpdesk Sidalih wilayah Jawa Tengah, Dwi Riyanto.   (BIB/TUNG/AACS)

KPU JATIM BERKOMITMEN MAKSIMALKAN SOSIALISASI PILGUB JATIM 2018

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) berkomitmen akan terus melakukan upaya maksimal dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim), 27 Juni 2018 mendatang. Salah satu upaya itu, memasuki 2018 KPU Jatim akan meningkatkan sosialisasi pada seluruh segmen pemilih di Jawa Timur. Demikian dikatakan Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro, dalam acara Media Gathering di Aula lantai 2 Kantor KPU Jatim. Gogot menjelaskan, selain sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi di tahun 2017 seperti Jalan Sehat (segmentasi keluarga), sosialisasi tatap muka yang dilakukan Komunitas Relawan Demokrasi (Korelasi) di SMA Wachid Hasyim Sepanjang Sidoarjo (segmentasi pemilih pemula) dan sosialisasi pada segmentasi perempuan di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya ditahun yang sama juga sudah melakukan sosialisasi dengan menggandeng stakeholder, termasuk mengajak wartawan. Salah satunya melalui acara FGD Maskot, Tagline, Jingle dan Mars yang pelaksanaannya meminta masukan dari seluruh pihak terkait, termasuk dari kalangan wartawan. “Sosialisasi melalui kegiatan Launching Pilgub Jatim di JX Internasional, juga melibatkan seluruh stakeholder termasuk kawan-kawan wartawan media cetak, radio, televise dan online,” urai Gogot. Alumni Universitas Jember ini menambahkan, memang ada beberapa kegiatan sosialisasi yang belum dilaksanakan oleh KPU Jatim dan nantinya akan segera digelar di tahun 2018. Kegiatan sosialisasi tahun depan akan berlangsung lebih massif, hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang ada di Jatim. Termasuk juga yang berkaitan dengan Alat Peraga Sosialisasi (APS). “Sekitar 11 segmen akan Kami sasar dalam sosialisasi Pilgub Jatim 2018. Kami akan melakukan dengan lebih masif dan terarah,” terangnya. Gogot menambahkan, kegiatan sosialisasi demi suksesnya Pilgub Jatim 2018 tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Untuk itu, dia akan mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan wartawan untuk ikut dan terjun langsung melakukan sosialisasi ke berbagai segmen masyarakat di Jatim. Dia menyebutkan, beberapa kegiatan sosialisasi Pilgub Jatim 2018 yang akan segera dilakukan tahun depan salah gelar seni dan budaya di 6 kultur yang ada di Jatim, serta kegiatan sosialisai tatap muka di 38 Kabupaten/Kota. “Makanya butuh masukan dari wartawan juga agar sosialisasi Pilgub Jatim 2018 maksima. Terlebih, sosialisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata,” tambahnya. Sementara itu, Anang dari Wartawan Radio el-Victor Surabaya menyarankan agar KPU Jatim juga melakukan sosialisasi di pusat keramaian, kerena akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan biaya lebih. Salah satunya sosialisasi di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Taman Bungkul, yang menjadi titik kumpul dan keramaian warga. “Kami juga siap untuk diajak melakukan sosialisasi Pilgub Jatim, tinggal koordinasi lebih lanjut saja,” ucapnya. (MC – BAY)