Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Terhitung mulai hari ini, Rabu, tanggal 21 September 2016 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu resmi membuka pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Jum’at, tanggal 23 September 2016, pukul 24.00 WIB. KPU Jawa Timur (Jatim) menghimbau kepada bakal calon yang akan mendaftar agar memanfaatkan waktu 3 hari ini untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang dibutuhkan. Menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Coirul Anam, dokumen persyaratan pendaftaran terdiri dari dua kategori besar. Yaitu, persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. “Persyaratan pencalonan meliputi Surat Pencalonan dari Parpol/ Gabungan Parpol, Surat Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan paslon, surat pernyataan kesepakatan gabungan parpol, surat kesepakatan parpol dengan paslon maupun surat pernyataan kesesuaian naskah, visi misi dan program paslon,” jelas Anam (21/9/2016). Sedangkan persyaratan calon sebagaimana diungkapkan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim ini, juga cukup banyak. “Antara lain, surat pernyataan calon Walikota/ Wakil Walikota, daftar riwayat hidup, keterangan sehat jasmani dan rohani termasuk bebas narkoba, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat catatan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian, surat pelaporan harta kekayaan/ LHKPN, surat Wajib Pajak serta dokumen-dokumen pencalonan lainnya,” papar lulusan Universitas Negeri Surabaya ini. Dengan banyak dan beraneka ragamnya dokumen syarat calon dan pencalonan tersebut, KPU Jatim menghimbau kepada para bakal pasangan calon untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. KPU Kota Batu juga membuka ruang konsultasi pada bakal pasangan calon apabila kurang memahami dokumen persyaratan pendaftaran. KPU pun berharap kepada semua bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu agar tidak melakukan pendaftaran pada detik-detik terakhir. “Sehingga semua bisa terlayani dengan baik, dan tidak beresiko pada keterlambatan dalam pendaftaran,” pungkas Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim. (ones87)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Jumlah pelamar rekrutmen Relawan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) tembus angka seribu. Sejak dibuka dari tanggal 6 s.d 18 September 2016, jumlah calon relawan mencapai 1.171 orang. Berkas permohonan yang dikirim melalui via pos dan diantar langsung ke kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, ada 300 buah. Sementara 871 berkas lainnya dikirim melalui e-mail KPU Jatim, kpujatim@gmail.com. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan apresiasi KPU Jatim atas minat masyarakat Jawa Timur untuk mengikuti rekrutmen Relawan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Tahun 2016. “KPU Jatim menyampaikan terima kasih atas besarnya minat dan perhatian masyarakat Jawa Timur untuk mengikuti rekrutmen relawan. Hal ini menunjukkan masa depan demokrasi, utamanya Jawa Timur semakin cerah,” ujar Gogot (20/9/2016). Saat ini KPU Jatim masih melakukan proses seleksi atas permohonan calon relawan. Seleksi berdasarkan persyaratan administrasi yang telah dikirimkan. Pertimbangan yang digunakan pada seleksi administrasi adalah domisili, pengalaman pendampingan atau relawan, basis komunitas, dan ketrampilan atau pengalaman lain yang menunjang. Diharapkan pula kepada pendaftar yang nantinya tidak lolos seleksi, agar tetap bersedia membantu KPU dalam menyukseskan proses penyelenggaraan pemilihan umum. “Masih banyak ruang lain yang tersedia untuk mewadahi partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan berdemokrasi, di luar relawan,” tutur Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim. Pengumuman 30 calon Relawan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Tahun 2016, akan disampaikan melalui website KPU Jatim (jatim.kpu.go.id). (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) hari ini, Senin, tanggal 19 September 2016 lantik Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV di lantai 2 Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya. Pejabat Struktural Eselon III terdiri dari Akhmad Sudjono sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan; Umum dan Logistik KPU Jatim, Aris Gatot Subagyo sebagai Kabag Program Data; Organisasi dan SDM KPU Jatim. Keduanya bertukar peran, mengingat sebelumnya Aris Gatot Subagyo berada di jabatan yang diemban oleh Akhmad Sudjono saat ini, dan begitu. Pejabat Eselon III lainnya yang dilantik, ialah Ulfiningtyas sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo, dan Sudiq sebagai Sekretaris KPU Kota Mojokerto. Sementara itu pejabat Eselon IV yang dilantik adalah Danang Kuntadi sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Program dan Data KPU Kabupaten Pacitan serta Yayuk Susilowati sebagai Pj. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Pacitan. Pada pelantikan kali ini, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima tidak terlalu banyak memberikan sambutan. Menurut Wima untuk Pejabat Eselon III di KPU Jatim tentunya sudah memahami apa yang perlu dikerjakan di jabatan barunya masing-masing, karena masih di lingkungan Sekretariat KPU Jatim. “Pak Sudiq dan Bu Ulfi yang sebelumnya di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red), Saya mengajak sharing saja setelah pelantikan ini. Ada perbedaan sedikit antara KPU dan SKPD,” ungkap Sekretaris KPU Jatim (19/9/2016). Pelantikan ini pun diakhiri dengan pembacaan do’a dari Rohaniawan dan pemberian ucapan selamat dari undangan kepada terlantik. Berikutnya dilanjutkan dengan diskusi kecil antara Sekretaris KPU Jatim dengan Sekretaris Kota Mojokerto dan Kabupaten Probolinggo yang baru saja dilantik. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Maksimalisasi aplikasi Silog untuk membangun kepercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi penekanan Komisioner KPU RI, Arief Budiman saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, semalam. Aplikasi Silog atau Sistem Informasi Logistik adalah aplikasi logistik yang terintegrasi (sistem informasi yang terintegrasi). Artinya, menggabungkan semua proses yang berlaku pada mekanisme pengelolaan logistik pemilihan umum (pemilu) ke dalam sebuah sistem atau aplikasi berbasis komputer dan web. Dengan sistem terintegrasi pada Silog dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal dalam mengelola logistik keperluan pemilu. Aplikasi Silog juga sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu menurut Arief diperlukan input dan updating data oleh KPU Provinsi dan kabupaten/ kota, agar Silog dapat berfungsi secara maksimal. “Pada saat Pilpres yang lalu, hasil evaluasi menunjukkan masih ada 25 daerah yang tidak mengisi data dalam Silog. Mudah-mudahan di tahun 2017 bisa dilengkapi,” kata mantan Anggota KPU Jawa Timur ini (15/9). Arief melanjutkan, bahwa Silog merupakan warisan bagi anak cucu agar pemilu lebih berkualitas dan partisipasi tinggi. “Orang tidak mau berpartisipasi jika tidak ada kepercayaan publik terhadap KPU. Saat ini kepercayaan publik terhadap KPU meningkat pesat. Terlihat KPU RI menjadi inisiator dalam kesepakatan Bali pada pertemuan penyelenggara pemilu yang dihadiri 36 negara berasal dari Asia; Afrika; Amerika dan Jazirah Arab. Diikuti pula negara-negara yang belajar terkait kepemiluan ke KPU RI,” papar Arief. Ini harus dipertahankan, sehingga ketika suatu saat KPU membutuhkan sesuatu, masyarakat akan mendukung. Diimbuhkan pula bahwa Pilkada Serentak Tahun 2017 akan menjadi pertaruhan KPU sebelum menghadapi pemilu 2019. KPU di tahun 2017 sebagaimana disampaikan Komisioner KPU RI ini, harus meningkatkan kinerja. Logistik harus memenuhi prosedur dalam pengadaaannya. Hal ini dilakukan agar ada kepercayaan publik kepada KPU. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengisi materi tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi untuk Politik Bersih dan Berintegritas. Materi ini disampaikan pada Rakornas Pengelolaan Logistik, untuk mengetahui dan memahami mengenai korupsi serta bagaimana korupsi dapat terjadi pada pengadaan barang/ jasa. Narasumber dari KPK Bidang Pendidikan Korupsi, Irawati,  mengungkapkan, pengadaan barang/ jasa pada tahun 2016 masih berada pada posisi terbanyak kedua jenis perkara korupsi yang ditemukan oleh KPK. “Sehingga harapannya, penyelenggara pemilu, utamanya yang membidangi pengadaan logistik tahu tindakan pengadaan logistik yang berpotensi korupsi dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berpotensi korupsi,” tutur Ira (15/9/2016). Dalam materinya, Ira juga menjelaskan mengenai sanksi yang akan didapat ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, upaya penindakan dan pencegahan terintegrasi yang dilakukan oleh KPK, serta perlunya collective dan collaborative action KPK bersama lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, narasumber dari KPK ini mengapresiasi upaya KPU untuk menerapkan e-katalog dalam pengadaan logistik. “Senang sekali dengan adanya e-katalog yang segera diterapkan oleh KPU. Melalui e-katalog akan meningkatkan pemilu dan pilkada menjadi lebih berintegritas dan akuntabel,” ungkap Ira. Semakin berintegritas dan akuntabel penyelenggara pemilu, menurut Ira akan semakin menegakkan pilar demokrasi di Indonesia. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menerapkan kebijakan terkait inovasi e-katalog dalam pengadaan logistik di lingkungan KPU. Inovasi ini dilakukan mengingat pentingnya pengadaan logistik dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Sekaligus sebagai upaya KPU untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan efektivitas pemilu. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) engelolaan logistik, di Hotel Santika Surabaya, pagi tadi. E-katalog adalah sistem katalog elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah. Melalui e-katalog, transaksi pengadaan logistik akan dilakukan secara online seperti pada belanja online. Diterapkan inovasi e-katalog menurut Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim bukan tanpa alasan. “Dasar pertimbangan diterapkan e-katalog ialah adanya pemilihan serentak dan pemilu yang berlangsung secara berulang, perlengkapan penyelenggara pemilu/ pemilihan yang sama, penyedia dengan kualifikasi yang sama, memangkas supply chain sehingga lebih efisien, memangkas prosedur pengadaan sehingga lebih efektif,” papar Arif (15/9/2016). Harapannya dengan pengadaan logistik melalui e-katalog akan memberikan kemudahan dan mempercepat pengadaan, kualitas dan standar barang/ jasa terjamin, hemat SDM, mengurangi resiko pengadaan (dampak hukum), serta meminimalisir mark-up harga produksi. Sehingga dengan diterapkannya e-katalog di lingkungan KPU sebagaimana dinyatakan Arif dapat mewujudkan pemilu yang tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran/ lokasi, dan tepat waktu sebab penyelenggara pemilu akan lebih fokus pada pelaksanaan pemilu atau pilkada. Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, e-katalog saat ini sedang dalam proses. “Kalau berjalan lancar, pada tanggal 1 Oktober 2016 sudah berjalan kontrak payungnya. Dan pertengahan Oktober 2016 sudah selesai,” ungkap Arif. (AACS)