Berita Terkini

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik, (14 s.d 16/9/2016) di Hotel Santika Premiere Surabaya, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola logistik yang baik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Biro Logistik KPU RI, Susilo Hadi pada laporan kegiatannya. “Harapannya dari rakornas ini pertama dapat mewujudkan komitmen satuan kerja untuk mengelola logistik secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua mewujudkan pemahaman yang sama untuk mengelola logistik, ketiga diperoleh data dan informasi progress pengelolaan logistik pilkada tahun 2017 baik pada tahapan perencanaan kebutuhan; pengadaan dan pendistribusian;  serta peniadaan dan inventarisasi. Kemudian keempat diperoleh data dan informasi logistik eks pemilu dan pemilihan, serta terwujudnya komitmen untuk mengelola eks logistik pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Susilo (14/9). Sebelumnya, tujuan rakornas ini untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan pengadaan barang dan jasa kebutuhan logistik pilkada serentak 2017. Untuk itu, peserta rakornas adalah 236 orang peserta berasal dari daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun 2017. Tujuh (7) satker (satuan kerja-red) provinsi penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 76 satker KPU kabupaten penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 27 satker KPU Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kabupaten/ kotanya di wilayahnya melaksanakan pemilihan, dan 18  satuan kerja  KPU Kota penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada rakornas ini akan diisi narasumber dari internal dan eksternal KPU. Internal diisi oleh Komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal, dan tim biro logistik. Sedangkan dari eksternal melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP),  dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pengelolaan logistik merupakan unsur penting karena bagian corebisnis dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Demikian salah satu poin yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Juri Ardiantoro dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, Rabu malam, tanggal 14 September 2016. Menurut Ketua KPU RI, ketika logistik sebagai corebisnis dapat dikelola dengan baik, berarti juga menyukseskan sebagian dari pemilu/ pilkada. “Jika tidak baik pengelolaan logistiknya akan berpengaruh terhadap kualitas dari pemilu/ pilkada. Apalagi masalah logistik tidak hanya sekedar sebagai corebisnis, tapi juga  menyangkut pertanggungjawaban pemilu/ pilkada,” kata Juri (14/9/2016). Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini, perlu adanya manajemen waktu didalam pengelolaan logistik. “Pengelolaan logistik harus tepat waktu. Karena agar tidak terjadi kepanikan-kepanikan,” tutur Ketua KPU RI. Meski demikian, menurut Juri, ketika KPU ingin cepat pelaksanaan pengelolaan logistiknya, tetap tidak dibenarkan pula mendahului waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pada pilkada tahun 2015 sudah ada KPU yang melakukan pengadaan logistik padahal belum saatnya melakukan pengadaan. “Jangan sampai tahapan belum dimulai, pemenang pengadaan logistik sudah ada,” seloroh pria kelahiran Brebes ini. Mengingat pentingnya pengelolaan logistik pada pemilu/ pilkada, maka harapan Ketua KPU RI, KPU kabupaten/ kota dan Provinsi dapat semaksimal mungkin dalam perencanaan pengelolaan logistik, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Provinsi Jawa Timur kembali mendapatkan kehormatan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  gelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Logistik di Hotel Santika Premiere Surabaya, selama tiga hari ke depan (14 s.d 16 September 2016). Rakor yang dijadwalkan akan dibuka nanti malam oleh Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro ini diikuti oleh 94 KPU kabupaten/ kota dan 7 Provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak pada Februari 2017. Kota Batu menjadi satu-satunya KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur yang diundang dalam acara ini. Rakor Pengelolaan Logistik Tingkat Nasional ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terkait dengan pengelolaan logistik kepada KPU kabupaten/ kota dan provinsi penyelenggara pilkada serentak tahun 2017. “Logistik pemilu ini meliputi surat suara, kotak suara, perlengkapan TPS, dan lain sebagainya,” tutur Wima (14/9/2016). Oleh karena itu, dalam pertemuan 3 hari ini akan membahas beberapa hal. “Pertama mengenai pengadaan logistik, kedua pengelolaan, ketiga distribusi, keempat inventarisasi, dan kelima terkait dengan penghapusan logistik,” jelas Sekretaris KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Di moment hari Raya Kurban 1437 H/ 2016 M ini, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) ikut berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban. Satu ekor kambing disembelih pada hari ini, Selasa, 13 September 2016 di halaman belakang kantor KPU Jatim. Berkurban di dalam agama Islam, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya, sunnah yang sangat disarankan dan bukan wajib. Dan bila tidak dilakukan tidak membawa mudharrat apa-apa. Akan tetapi, dimakruhkan hukumnya untuk tidak melaksanakannya dalam keadaan mampu karena keutamaan berkurban yang sangat agung. Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima menyampaikan memang berkurban yang dilakukan di KPU Jatim belum sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam. “Karena satu ekor kambing yang dikurbankan merupakan hasil patungan dari keluarga besar KPU Jatim. Padahal seharusnya satu ekor kambing untuk satu orang saja,” kata Wima (13/9/2016). Sehingga, yang dilakukan KPU Jatim ini lebih pada bersedekah saat hari Raya Idul Adha dan belum sampai pada tataran berkurban sesuai yang disyariatkan. Tujuan lainnya dengan ikut berpartisipasi menyembelih kambing di hari Raya Idul Adha 1437 H ini menurut Wima untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kepedulian dan kekompakan keluarga besar KPU Jatim dengan semangat berkorban. “Harapannya, semoga tahun depan Kita sudah dapat berkurban sesuai dengan syariat yang ada,” pungkas Sekretaris KPU Jatim. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Fenomena pilkada dengan calon tunggal yang terjadi di tiga daerah di Indonesia, yakni Blitar, Timor Tengah Utara dan Tasikmalaya pada pilkada serentak tahun 2015, memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Apakah pilkada dengan calon tunggal ini merupakan sebuah antitesis dari demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perwujudan demokrasi dalam suatu negara terwujud dengan diadakan pemilihan umum (pemilu). Dimana dalam pemilu berlaku one man, one vote, one value. Logika dasar pemilu ialah memilih. Jika memilih, berarti ada lebih dari satu pasangan calon. Hal ini selaras dengan yang disampaikan pakar Kepemiluan, Ramlan Surbakti bahwa dalam pemilihan umum ada alternatif. “Semakin banyak pilihan akan semakin berguna, tetapi jika tidak ada pilihan ini tidak baik,” kata Ramlan (2/9/2016). Berdasarkan temuan di lapang yang dilakukan tim peneliti Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) dalam riset partisipasi masyarakat, adanya fenomena pilkada dengan calon tunggal, maka masyarakat merasa tidak ada pilihan. Sehingga menurut masyarakat, tidak ada demokrasi pada pilkada dengan calon tunggal. Menanggapi kegundahan masyarakat ini, Ramlan menyampaikan agar fenomena calon tunggal ini tidak kembali terjadi, maka syarat pencalonan jangan terlalu berat. Selain itu, proses pencalonan harus lebih terbuka, bebas dan adil. “Dengan demikian, masyarakat tetap optimis bahwa demokrasi terus dapat diterapkan di Indonesia,” pungkas dosen Universitas Airlangga Surabaya ini. (AACS)

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pembukaan rekrutmen Relawan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) secara terbuka dibanjiri pendaftar. Tingginya antusias masyarakat, terlihat dari banyaknya pendaftar yang mengirimkan berkas persyaratan melalui email, pos maupun mengantarkan langsung ke kantor KPU Jatim. Baru dua hari sejak dibuka, sedikitnya sudah ada 30 calon relawan yang mendaftar. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menegaskan, bahwa ini adalah rekrutmen relawan dan bukan lowongan pekerjaan. Tujuan adanya relawan peduli pemilu dan demokrasi adalah untuk mendorong peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu. “Dalam evaluasi KPU RI, ada 5 (lima) segmen yang perlu mendapatkan prioritas, yaitu disabilitas, perempuan, agama, pemilih pemula dan marjinal,” jelas Gogot (8/9/2016). Dengan alasan inilah, KPU Jatim melakukan rekrutmen secara terbuka dari masing-masing perwakilan segmen. Karena ini sifatnya relawan, maka tidak ada gaji untuk mereka, serta tidak terikat hubungan kerja dengan KPU Jatim. KPU Jatim hanya sekedar memberikan pengganti uang transport saja atas pelatihan dan kegiatan lain yang dilaksanakan. “Karena itu pula, Kami memprioritaskan yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. Kasihan jika ada relawan yang datang dari Pacitan atau Banyuwangi, padahal pengganti transportnya tidak seberapa,” terang mantan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember ini. Dalam rekrutmen relawan ini, menurut Divisi SDM dan Parmas KPU Jatim, akan direkrut sebanyak 30 orang dengan memperhatikan keterwakilan dari lima segmen. “Selanjutnya, 30 orang relawan yang terpilih akan Kita bekali pengetahuan mengenai kepemiluan, demokrasi, dan Training of Trainer,” tutur Gogot. Para relawan nantinya memang sengaja disiapkan sebagai motor pembentukan komunitas peduli pemilu di basis atau kelompoknya masing-masing. Ke depan sebagaimana disampaikan oleh Gogot, para relawan rencananya akan dilibatkan pada berbagai kegiatan sosialisasi tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Jatim. Terdekat adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Pilkada Serentak 18 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2018. Tahapan pemilihan kepala daerah tersebut akan dimulai tahun depan. (AACS)