Berita Terkini

FGD UNTUK LENGKAPI RISET PILKADA CALON TUNGGAL BLITAR

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Melengkapi hasil riset partisipasi masyarakat (parmas) calon tunggal Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015, diam-diam Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) gelar Focus Group Discussion (FGD). FGD kedua dalam riset tersebut telah dilakukan Senin kemarin (15/8) di Kabupaten Blitar. Hadir dalam acara FGD 2 ini diantaranya stakeholder berasal dari kalangan tokoh masyarakat, dosen, mahasiswa, mantan praktisi, anggota parpol, organisasi masyarakat, NGO, dsb. Dalam FGD 2 kemarin, dilakukan pengujian terhadap hasil riset yang didapat sementara kepada stakeholder yang menjadi target. Sehingga hasil dari FGD 2 dapat digunakan untuk melakukan perbaikan hasil riset. Hal ini senada dengan yang disampaikan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito bahwa kegiatan FGD ini bertujuan untuk mencermati serta melengkapi data yang didapat dari FGD pertama, wawancara mendalam, dokumen-dokumen maupun data kuesioner. “Sehingga hari ini lebih pada pemaparan proses-proses pengumpulan data yang kemarin dan untuk melengkapi data yang ada,” kata Eko. Kemudian fasilitator riset parmas ini, Devi Rahayu mengimbuhkan data apa saja yang digali dalam FGD 2. “Kita berusaha menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terkait pemilu dan partisipasi, apakah dalam proses pilkada kemarin masyarakat sudah terwadahi terkait partisipasinya, serta masukan-masukan untuk kebijakan pemerintah,” jelas lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini (15/8). Setelah hasil riset dengan perbaikan dari hasil FGD 2 dirampungkan,  direncanakan juga akan diseminasikan dalam bentuk seminar dengan mengundang stakeholder yang lebih luas lagi di wilayah Jawa Timur. (AACS)

PERBAIKI KUALITAS SDM, KPU RI IMPLEMENTASIKAN SEJUMLAH KEBIJAKAN BARU

  Surabaya, jatim.kpu.go.id-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam upaya perbaikan kualitas SDM miliki beberapa kebijakan. Perbaikan ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro SDM KU RI, Lucky Firnandy Majanto sengaja dimulai dari hulu, yaitu dari rekrutmen. “Setidak-tidaknya Kita mempunyai standar kompetensi dalam rekrutmen. Untuk mengetahui SDM yang sesuai standar kompetensi, Kita lakukan assessment/ seleksi,” papar Lucky (10/8). Kebijakan selanjutnya dengan melakukan diklat dengan berbasis kompetensi. “Diklat atau bimtek yang Kita lakukan harus ada standar kompetensi, kurikulum, dan berbasis kompetensi. Jumlah peserta diklat diupayakan jangan terlalu banyak , sehingga materi bisa dipahami dan diaplikasikan,” jelas Kabiro SDM KPU RI. Kebijakan lainnya menurut Lucky adalah membuka beasiswa tata kelola pemilu. Beasiswa ini terbuka bagi staf-staf KPU yang memenuhi persyaratan. Pada tahun 2016 ini KPU telah bekerja sama dengan 9 universitas. Dan beasiswa dialokasikan untuk 125 orang. Selanjutnya kebijakan peningkatan kualitas SDM yang keempat adalah pelatihan internalisasi budaya kerja. Meski tidak ada anggarannya, Kami harapkan KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota bisa secara aktif mengupayakan dengan swadaya,” kata Lucky saat memaparkan materinya. Menanggapi kebijakan-kebijakan KPU RI dalam peningkatan kualitas SDM, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan siap melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. “Termasuk mengimplementasikan pelatihan internalisasi budaya kerja, yang metodologi pelatihannya diantaranya presentasi, diskusi kelomok, bermain peran, simulasi, belajar dalam kompetisi permainan, dst. Karena KPU Jatim sendiri saat ini juga sudah merutinkan diskusi mingguan yang kegiatannya linier dengan pelatihan internalisasi budaya kerja,” ujar Gogot (15/8/2016). (AACS)

BIRO SDM KPU RI, AJAK KEMBANGKAN PENGELOLAAN WEBSITE SDM

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Pada bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (Bimtek SIPP) KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota se-Jatim tanggal 10-12 Agustus 2016, Biro SDM melalui perwakilannya Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Data dan Informasi SDM KPU RI, Bambang Gunawan, ajak KPU se-Jatim untuk bersama-sama mengembangkan pengelolaan website Biro SDM. Saat ini KPU RI memang getol-getolnya meningkatkan keterbukaan informasi dalam segala hal. Salah satunya dengan pengembangan pengelolaan website. Selain website KPU RI (kpu.go.id), masing-masing Biro di KPU RI memiliki portal website juga. Nama website Biro SDM KPU RI adalah Sistem Penyelenggara Pemilu (sipp.kpu.go.id). Menurut Kasubbag Data dan Informasi SDM KPU RI, Bambang Gunawan, di dalam website KPU RI (kpu.go.id) lebih memuat soal Kepemiluan. “Sedangkan website masing-masing Biro berisi tentang kegiatan-kegiatan teknis dari Biro tersebut. Jika Biro SDM ingin menampilkan kegiatannya yang berkaitan dengan SDM dari seluruh KPU di Indonesia, maka menggunakan website SIPP,” jelas Bambang (11/8/2016). Nama website milik Biro SDM memang SIPP, namun di dalamnya tidak hanya memuat apa saja yang berkaitan dengan SIPP. Akan tetapi di dalam website SIPP memuat seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan SDM. Pada kesempatan bimtek SIPP yang dilaksanakan di Hotel Ibis Styles Surabaya ini, Kasubbag Data dan Informasi SDM KPU RI mengajak KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota di Jawa Timur untuk ikut serta mengembangkan pengelolaan website SIPP bersama-sama KPU di seluruh Indonesia. “Kita Biro SDM punya website SIPP, jika kawan-kawan di Jawa Timur ada kegiatan terkait SDM silahkan kirim ke Saya apa nama kegiatannya; dimana dilaksanakan; kapan; siapa saja yang hadir; tujuannya; dst. serta dilengkapi dengan foto kegiatan yang memuat peserta, backdrop dan pembicara. Atau bagi yang telah menuliskan berita di websitenya sendiri, bisa dikirimkan beritanya ke Saya dan Kami akan mencantumkan sumbernya dari portal mana,” papar Bambang. Sehingga masyarakat akan tahu apa saja yang dikerjakan KPU setiap harinya, meskipun tidak pada saat tahapan. (AACS)

KABIRO SDM JELASKAN KONTEN SIPP

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (SDM KPU RI), Luck Firnandy Majanto dalam materinya pada bimtek SIPP jelaskan 4 konten Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu kepada peserta. “Di dalam media informasi penyelenggara pemilu ini terdiri dari aplikasi data komisioner dan badan adhoc, aplikasi data PNS, aplikasi presensi dan kinerja, serta regulasi dan panduan,” tutur Lucky (10/8/2016). Aplikasi data komisioner dan badan adhoc, mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan data komisioner dan badan adhoc serta menyediakan basis data, akses data dan informasi sehingga aplikasi ini mendukung pengambilan keputusan. Lalu aplikasi data PNS, sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data yang berkaitan dengan kepegawaian, baik itu berupa biodata pegawai, data riwayat kepegawaian seperti riwayat pendidikan, fungsional, struktural, diklat, pangkat, penghargaan, sertifikasi, serta menyediakan akses data dan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian. Selanjutnya, aplikasi presensi dan kinerja. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengolahan data kehadiran secara online dan sasaran kinerja pegawai online, yang tujuannya untuk membangun kedisiplinan aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi. Sedangkan regulasi dan panduan menghadirkan kumpulan regulasi-regulasi dan panduan-panduan terkait kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia. Diantara keempat konten ini, menurut Biro SDM ada satu konten penting yang sebelumnya seringkali kurang diperhatikan. Yaitu aplikasi komisioner dan badan adhoc. “Dalam evaluasi pilpres, pileg maupun pilkada kemarin data badan adhoc menjadi salah satu hal yang mendapatkan evaluasi. Anggota badan adhoc yang seringkali hanya melibatkan orang-orang itu saja atau sedikit mengalami perubahan anggotanya terjadi karena Kita tidak memiliki data secara lengkap dan tercatat dengan baik mengenai badan adhoc,” jelas Lucky dalam paparannya. (AACS)

KESUNGGUHAN PESERTA MENGIKUTI BIMTEK SIPP, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN MENGGUNAKAN UANG RAKYAT

  Surabaya, jatim.kpu.go.id- Ada yang menarik pada pembukaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (Bimtek SIPP), yang digelar semalam. Bertempat di Hotel Ibis Budget Jalan Jemursari-Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU Jatim), meminta peserta bersungguh-sungguh mengikuti bimtek, sebagai bentuk pertanggungjawaban sudah menggunakan uang rakyat. Pembukaan acara dilaksanakan di aula  lantai 2 hotel Ibis Styles Surabaya pada hari Rabu malam jam 8 (10/8). Selain Komisioner KPU Jatim, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Dewita Hayu Shinta, dan Muhammad Arbayanto dan Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima hadir pula Kepala Biro SDM KPU RI, Lucky Firnandy Majanto, serta Kepala Sub Bagian Data dan Informasi SDM Biro SDM KPU RI, Bambang Gunawan. Dalam laporan ketua pelaksana bimtek, Sekretaris KPU Jatim, HM. Eberta Kawima mengatakan kegiatan bimtek SIPP yang merupakan agenda Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU RI ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN. “Anggaran kegiatan bimtek berasal dari negara, yang berarti uang rakyat. Kita harus mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya ketika menggunakan uang rakyat. Sehingga, tolong teman-teman mengikuti bimtek ini sampai selesai dan menyerap ilmu yang disampaikan pemateri dengan sebaik-baiknya,” kata Wima. Dengan demikian, ketika kembali ke kabupaten/ kota masing-masing, berbekal informasi yang telah diserap dalam bimtek SIPP serta niat, komitmen, tekad dapat melakukan pendataan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS sampai dengan KPU kabupaten/ kota dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito bahwa saat ini pelaksanaan bimtek SIPP dengan menggunakan uang rakyat. “Setiap upaya peningkatan kapasitas organisasi seperti ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena pertanggungjawabannya ke rakyat,” tegas Eko dalam sambutannya. Menurut Eko dengan berbekal komitmen akan tanggung jawab ini, harapannya ke depan lembaga ini mandiri, kapabel, profesional dan berintegritas. (AACS)